Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemisahan tugas dan wewenang antara KONI dan KOI dalam UU SKN 2005. Adanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber yang langka dan terbatas dalam UU SKN 2005 menimbulkan konflik antara KONI dan KOI. Unit analisa dari penelitian ini adalah manifestasi konflik yang terjadi antara KONI dan KOI yang terdiri dari beberapa bentuk tindakan (behaviour) konkret, yakni penetapan chief de mission(CDM) atau Ketua Kontingen, upaya KONI merevisi AD-ART, KOI mengukuhkan PB-Wushu, masalah logo olympics five rings, dan judicial review UU SKN 2005. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik KONI-KOI dalam pengelolaan keolahragaan nasional disebabkan oleh pertama, lahirnya UU SKN 2005. Dampak dari UU ini memisahkan KONI dan KOI. Kedua, kewenangan KONI yang berkurang. Misalnya KONI tidak lagi berwenang untuk mengirim atlet ke ajang internasional. Dan terakhir, keterbatasan akses terhadap sumber daya, khususnya keuangan.

---

The background of this thesis has separated by the duties and authorities between KONI and KOI in the 2005 SKN Law. There are differences of opinion, debate, competition, even though the conflict, and competition in the distribution and the allocation of sources are scarce and limited in the 2005 SKN Law in which the conflict has emerged between KOI and KONI. The analysis of this study is the manifestation of the conflict that occurred between KONI and KOI which consists of several forms of behaviour concrete, namely the determination of the chief de mission (CDM) or the Chair of Contingent, the KONIs efforts to revise AD-ART, KOI confirmed PB-Wushu, the problem of the logo Olympic five rings, and the judicial review of the 2005 SKN Law. The research method used is qualitative research methods. The source of the data in this research are the literature studies and interviews. The theory used in this study is conflict theory. The result of this research conveyed that the first, the conflict between KONI-KOI in the management of national sport was caused in the beginning of 2005 SKN Law. The impact of this law separated KONI and KOI. Second, KONIs authority has diminished. For example KONI is no longer authorized to send the athletes to international event. And finally, the access of resources is limited, especially finance."

"Tingginya populasi gamers di Indonesia yakni sebanyak 34 juta jiwa,serta pencapaian prestasi esports di Indonesia menjadikan esports di Indonesia layak untuk dijadikan olahraga prestasi. Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) meresmikan esports sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia, dan menunjuk Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) sebagai induk cabang olahraga esports. Kebijakan keolahragaan secara umum memuat kebijakan-kebijakan terkait dukungan dana, kelembagaan olahraga, partisipasi, pembinaan prestasi, dan penyediaan fasilitas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Keolahragaan Tahun 2022, dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun 2021. Kebijakan-kebijakan keolahragaan tersebut dilakukan sebagai upaya membenahi permasalahan keolahragaan yang salah satu diantaranya adalah pembinaan prestasi belum dilakukan secara sistematis, dan penyediaan fasilitas menjadi masalah utama yang dihadapi berbagai cabang olahraga. Dalam pelaksanaan keolahragaan pencapaian maupun kendala yang muncul dalam keolahragaan akan dapat dilihat dengan mengkaji pelaksanaan kebijakan keolahragaan pada cabang olahraga esports yang relatif masih baru, namun telah memberikan prestasi terukur dalam waktu relatif singkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan keolahragaan bidang esport sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia ditinjau dari faktor determinannya yakni teori Edward III tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer, studi literatur sebagai, dan dokumentasi sebagai data skunder serta teknik analisis yang digunakan menggunakan illustrative methode. Hasil dalam penelitian ini adalah secara normatif Kemenpora, PB ESI, dan KONI telah mengimplementasikan kebijakan keolahragaan, kendati demikian olahraga esports masih dalam tahap proses adaptasi menjadi olahraga prestasi. Adapun faktor determinan yang paling memberpengaruh terimplementasinya kebijakan keolahragaan di bidang esports yakni partisipasi stakeholders yang berada di ekosistem esports yang sangat mendukung.

---

The population of gamers in Indonesia reach 34 million people and the achievement of esports in Indonesia has made esports as performance sports in Indonesia. The Government of Indonesia with Ministry of Youth and Sports (Kemenpora) and National Comitee of Sports Indonesia (KONI) decided esports as performance sports and choose PB ESI as the association who handle esports in Indonesia. The sports policy generally contain some policy related to financial support, sports institutions, participation, and performance development, and facilities as contained in Undang-Undang Nomor 11 Tentang Keolahragaan Tahun 2022, and Peraturan Presiden Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun 2021. These sports policies are carried out as an effort to solved sports problem, which is that performance sportst hasn’t yet been carried as systematically, and the provision of facilities is the main problem that various sports faced. In the implementation of sports, the achievement and an obstacles that arise in sports can be seen by examining the implementation of sports policies in esports, that which are relatively new, but has measureable achievement in a relatively short time. This study aims to explain the implementation of sports policies in the field of esports as a performance sports in Indonesia that analayze by the determinant factor that Edward III told about theory of policy implementation. The method that used in this research is post-positivist approach, data collection techniques with in-depth interviews to obtain primary data, literature studies and documentation as secondary data, and analysis technique used illustrative method. The results in this reseach showed that normatively Kemenpora, PB ESI, and KONI have implemented sports policies, even though esports are still in the process of adaptation to performance sports. The determinant factor that most influences the implementation of sports policies in esports is the participation of stakeholders is very supportive as esports ecosystem."

"Penelitian mengenai dinamika keolahragaan pada masa awal revolusi sampai diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional Pertama (PON I) di Solo tahun 1948, tujuannya adalah untuk menggambarkan dinamika keolahragaan sebelum PON I 1948 sampai pelaksanaan PON I. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, terutama jika mengingat situasi politik Indonesia pada saat itu yang tidak stabil dan tentu saja tidak mendukung untuk mengembangkan dunia keolahragaan. Akan tetapi kegiatan-kegiatan keolahragaan pada saat itu tetap berjalan, terutama diorganisasi oleh Persatoean Olahraga Repoeblik Indonesia (PORI) dan Komite Olympiade Republik Indonesia (KORI). Beberapa bukti bahwa keolahragaan pada masa revolusi ini tetap berjalan antara lain: adanya pertandingan bukan hanya antar klub atau perkumpulan di dalam negeri saja melainkan juga dengan pihak asing, seperti pertandingan dengan pihak Sekutu, Tim Olimpiade Sepak Bola Cina (Chinneese Olympiade Football Team) dan lain sebagainya. Bahkan pada akhir tahun 1946, Republik berkeinginan untuk mengirimkan para atlitnya ke ajang olahraga internasional, yaitu Olimpiade XIV di London tahun 1948. Namun usaha tersebut menemui kegagalan. Jadi untuk mengobati rasa kekecewaan atas kegagalan tersebut serta guna usaha memperlihatkan keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka di tingkat internasional, maka diselenggarakanlah kegiatan keolahragaan tingkat nasional. Kegiatan keolahragaan ini dikenal dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pertama kali diadakan di Solo tahun 1948."

"Kehadiran penonton dapat mempengaruhi performa individu dalam bidang olahraga (audience effects). Selain itu, kepribadian individu dan tipe olahraga yang dilakukan juga mempengaruhi performa keolahragaan. Studi ini menginvestigasi bagaimana audience effects dapat mempengaruhi individu dengan level neuroticism atau kecemasan tertentu dalam melakukan olahraga yang sederhana. Tiga puluh sembilan mahasiswa direkrut untuk melakukan tugas melempar bola dalam situasi adanya penonton atau tidak ada penonton. Level neuroticism diukur dengan menggunakan Eysenck Personality Test. Studi ini memprediksi bahwa partisipan dengan neuroticism yang lebih rendah akan meraih skor lebih tinggi dalam situasi adanya penonton, sedangkan partisipan dengan neuroticism tinggi akan meraih skor lebih tinggi tanpa kehadiran penonton. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan penonton menurunkan performa partisipan dengan level neuroticism tinggi dan rendah secara paralel, sedangkan partisipan dengan level neuroticism tinggi meraih skor lebih tinggi dalam situasi tanpa penonton. Dalam keolahragaan, kehadiran penonton dapat mempengaruhi performa individu secara unik sesuai kepribadian individu tersebut. Studi ini hanya mendukung satu hipotesis sehingga studi lanjutan dalam area ini harus dilakukan.

---

The presence of an audience could impact an individual`s sporting performance. Individuals with personalities such as high self-esteem and extraversion are often found to perform well in sporting tasks where the audience is present. Because there is a lack of studies on the effects of neuroticism on audience effects, the current study aimed to investigate the effects of neuroticism on audience effects in a simple sports-related task. 39 university students were asked to perform a ball throwing task in an audience or no audience condition. Neuroticism level was measured using the Eysenck Personality Test. The current study hypothesised that participants with lower neuroticism would perform better in audience condition, while participants with higher neuroticism will have impaired performance output. Results showed that there was a significant effect of the presence of an audience in both higher and lower neuroticism, suggesting that despite the level of neuroticism, participants perform better in no audience condition. Thus, only one hypothesis was supported, suggesting that future research should address more careful study on this topic."

"Kawasan glodok dikenal sebagai Desa Wisata Pecinan yang memiliki warisan budaya yang terpendam, padahal kawasan ini memiliki storynomics yang dapat menarik wisatawan lokal dan global. Glodok merupakan hasil akulturasi budaya Cina dan Betawi. Pengetahuan budaya Cina diturunkan melalui generasi ke generasi, namun perlahan ditinggalkan oleh generasi muda pada masa ini. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memilki akses untuk belajar bahasa dan budaya Cina di area Glodok. Pada laporan akhir ini dipaparkan desain arsitektur Pusat Pembelajaran Seni Cina sebagai solusi kebangkitan budaya Cina di Glodok melalui wadah pembelajaran seni seperti kaligrafi, melukis, tembikar dan kerajinan tangan yang terbuka untuk masyarakat luas.

---

The Glodok area is known as the Chinatown Tourism Village which has a hidden cultural heritage, even though this area has storynomics that can attract local and global tourists. Glodok is the result of acculturation of Chinese and Betawi culture. Chinese cultural knowledge is passed down from generation to generation, but is slowly being abandoned by the younger generation at this time. This is because the community does not have access to learning Chinese language and culture in the Glodok area. This final report describes the architectural design of the Chinese Arts Learning Center as a solution to the revival of Chinese culture in Glodok through art learning platforms such as calligraphy, painting, pottery and handicrafts that are open to the wider community."

"Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perikatan yang terjadi dalam proses perpindahan pemain dalam olahraga sepakbola. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI, dan peraturan Liga. Disamping itu juga analisis tidak lupa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku terkait bidang olahraga yaitu Undang-undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perikatan yang terbentuk dari proses perpindahan pemain merupakan suatu perjanjian campuran, yaitu percampuran antara perjanjian jual beli serta perjanjian persetujuan baru yang mana pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The study was conducted to obtain further description of the engagement that occurs in the moving process of football players. The study was conducted with normative juridical method, namely taking into account the agreement made by the parties and the regulations in world football, FIFA rules, PSSI, and League rules. This study also analyzed Indonesian laws and regulations about sports namely the Law No. 3 of 2005 about The Sports System and the Government Regulation No. 16 of 2007. The results of this study indicate that the agreement formed by the process of moving the player is a combinatie agreement, which is a combination of the purchase agreement and approval of new agreements that are not listed in the regulation of The Civil Code."

"ABSTRACT

Salah satu yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas adalah hak atas olahraga, dimana dalam pemenuhan hak tersebut pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas. Di Kota Depok, Salah satu langkah pemerintah kota Depok dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Hak atas olahraga bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan, sehingga dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut diperlukan suatu dasar atau prinsip yang dapat mendukung pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip HAM dalam Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan implementasinya bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang bertujuan mengidentifikasi norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskripstif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan secara keseluruhan sudah memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan implementasi Penyelenggaraan Keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sudah ada dalam bentuk kegiatan, tetapi terdapat beberapa hal yang masih kurang terimplementasi khususnya bagi penyandang disabilitas, yaitu mengenai penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan perlu adanya Peraturan Daerah Kota Depok yang khusus mengatur tentang Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Kota Depok dengan segera menyediakan sarana olahraga yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas.

---

ABSTRACT

One of the rights for people with disabilities is the right to sports, where in fulfilling these rights the government and local governments have the obligation to develop a sports system for people with disabilities. in Depok City, one of the movements that Depok local government did is establish Depok City Regulations No. 8 of 2014 about Organizing Sport. The right to sport for people with disabilities is a right that cannot be eliminated, so in enforcement and fulfilling human rights need basis and principles that can support the fulfillment of human rights. This research was conducted to find out how the application of human rights principles in Depok City regulations No. 8 of 2014 about organizing sport and their implementation to people with disabilities. For this research author used juridical-normative methods which aims to identify written legal norms and the results of the research are presented descriptively. The research concludes that the application of human rights principles have been stated in the Depok City Regulation No. 8 of 2014, and the regulation implementation is in the form of activities, but there are still things that less implemented for people with disabilities, such as the provision of sports facilities and infrastructure for people with disabilities. Therefore, the author suggest, it is necessary to have the Regional Regulation of Depok City which specifically regulates Disabled Persons and the Depok City Government by immediately providing sports facilities that have facilities for people with disabilities."