Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk dan gaya bangunan pada masa kolonial Belanda pada awal abad 20. Obyek penelitian ini adalah Bangunan Balaikota yang berada di Jalan Silingwangi no 84 Cirebon yang dibangun pada tahun 1927..."

"Artikel ini bertujuan untuk memaparkan gaya arsitektur Indis pada Gedung Balaikota Bogor. Penelitian deskriptif ini akan menguraikan bagian-bagian eksterior Gedung Balaikota Bogor yang menerapkan gaya arsitektur Belanda dan arsitektur lokal. Kedua unsur arsitektur itulah yang membentuk arsitektur Indis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka dan tinjauan lapangan.

---

The aim of this article is to explain architecture style of Indies which are located in Balaikota Bogor building. This descriptive research will give informations about the exterior parts of Balaikota Bogor building which applied an architecture of the Netherlands and a local architecture style. Aspects of both styles formed the Indies architecture. The method that is used in this research are methods of book learning and survey from the field."

"Skrining Penyakit Tidak Menular PTM merupakan kegiatan deteksi dini penyakit kronis yang dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian PTM Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data WHO 2014 menunjukkan di dunia terdapat 56 juta kematian pada tahun 2012 dan 38 juta diantaranya disebabkan oleh PTM, sedangkan di Indonesia PTM merupakan penyebab angka kematian terbesar Kemenkes RI, 2011 . Di Balaikota Depok telah dilakukan kegiatan skrining PTM pada PNS di tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling dominan sebagai penentu PNS untuk melakukan skrining PTM, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 di Balaikota Depok. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain potong lintang dan data dikumpulkan dengan metode self-administered. Hasil penelitian menunjukkan baru 45,7 PNS yang memanfaatkan pelayanan skrining PTM. Dukungan teman p = 0,01 dan evaluated need p = 0,041 merupakan faktor penentu PNS melakukan skrining PTM, perceived need dan pengetahuan tentang PTM dan skrining PTM merupakan kovariat pada hubungan tersebut dan dukungan teman merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan skrining PTM. PNS yang cukup mendapatkan dukungan teman berpeluang 2,2 kali untuk melakukan skrining PTM dibandingkan PNS yang kurang mendapatkan dukungan teman setelah di kontrol oleh evaluated need, perceived need, dan pengetahuan OR = 2,24, 95 CI = 1,21 ndash; 4,16.

---

Non Communicable Disease NCD screening is an early detection of chronic disease which conducted to reduce the risk of NCD incidence Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data from WHO show that 56 million deahts in the world in 2012 and 38 million of them are caused by NCD, while in Indonesia NCD is the biggest cause of death Ministry of Health RI, 2011 . Depok City Hall had been implemented NCD screening for civil servants in 2016.

This study was conducted to identified the dominant factor as a determinant of civil servants to perform NCD screening, which was held in December 2017 until May 2018 at City Hall Depok. Quantitative study with cross sectional design was used and data were collected by self administered. The results showed that only 45,7 of civil servants are using NCD screening services. Peer support p 0,01 and evaluated need p 0,041 were determinants of PNS NCD screening, perceived need and knowledge of NCD and NCD screening is a covariate to the relationship and the dominant factor associted with NCD screening utilization was peer support.

Civil servants who have enough support for friends are 2.2 times more likely to NCD screening than those who lack support from a partner After controlled by evaluated need, perceived need, and knowledge OR 2,24, 95 CI 1,21 4,16. "

"Penelitian ini membahas gambaran sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif di Balaikota Depok dengan melakukan tinjauan terhadap sistem proteksi kebakaran tersebut dan melihat kesesuaian sistem proteksi dengan ketentuan yang ada dalam standard an aturan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara tidak terstruktur, serta telaah dokumen terkait. Analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif yang terdapat di Balaikota Depok dengan standar NFPA 1: Fire Code, serta peraturan nasional dan lokal seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan Peraturan Walikota Depok No. 14 tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif di Balaikota Depok belum memenuhi standar yang berlaku.

---

This study decribes the active and passive fire protection system implemented in Depok City Hall in the year of 2016, by conducting a review of its fire protection system and deciding whether the system had met the requirements in applicable standards or not. The data was collected by observation and unstructured interviews, as well as document review. Analyses were performed by doing a comparison between the findings and applicable standards, such as NFPA 1: Fire Code, as well as national and local regulations such as Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 and Peraturan Walikota Depok No. 14 tahun 2012, both are about Technical Requirements for Fire Protection System in Buildings and the Environment. From this study, it can be concluded that the active and passive fire protection system in Balaikota Depok has not met the requirements in applicable standards.;;;"

"Pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat maupun perkantoran yang terus meningkat memiliki potensi akan bahaya dan bencana misalnya kebakaran sehingga perlu diperhatikan sistem tanggap darurat guna meminimalisir dampak kerugian baik dari segi material maupun manusia melalui upaya mitigasi, pencegahan, dan deteksi dini.Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran sistem tanggap darurat (Emergency Response Preparedness) pada fase pra, saat, maupun pasca kebakaran di Gedung Balaikota Depok berdasarkan NFPA 1600 edisi 2013: Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs.Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem tanggap darurat bahaya kebakaran di gedung Balaikota Depok masih belum maksimal dan komprehensif.

---

The growth of multi-storey buildings and offices have hazard potential to become disaster like fire that need to be consider an emergency response system to minimize the impact of losses in terms of material and human through step of mitigation, prevention, and early detection.

This study aims to look at describtion of emergency response system (Emergency Response Preparedness) in pre, during, and post disaster of fire in the building of Balaikota Depok based on standard of NFPA 1600: Standard on Disaster / Emergency Management and Business Continuity Programs.

This study uses descriptive analytic design with a qualitative approach. From this study, it can be concluded that the emergency response system for fire hazard in the building of Depok City Hall was not optimally and comprehensive."

"Penyakit tidak menular PTM merupakan penyebab utama kematian secara global saatini. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan masyarakat kota Depok terancam bahaya danrisiko PTM, termasuk juga salah satunya Pegawai Negeri Sipil PNS Balaikota Depok. Namun demikian hasil kegiatan skrining PTM pada PNS di lingkungan Balaikota Depok menunjukkan partisipasi yang cukup rendah 46,4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam tentang pemanfaatan pelayanan skrining PTM oleh PNS Balaikota Depok. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain Rapid Assesment Procedure. Pengumpulan data dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terfokus, Wawancara Mendalam serta observasi telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April-Juni 2018 di Balaikota Depok. Hasil penelitan menunjukkan pengetahuan informan tentang PTM dan skrining PTM masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dirasakan informan dalam mengikuti skrining PTM adalah : 1 adatugas lain yang harus dikerjakan, 2 kurangnya informasi tentang kegiatan skrining PTM, 3 harus mengantri lama, 4 takut diketahui penyakit yang ada pada dirinya, 5 pelaksanaan kegiatan yang tidak memperhatikan privasi peserta. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa belum ada kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan skrining PTM untuk PNS di Balaikota Depok. Belum ada pengorganisasian serta SOP khusus untuk pelaksanaan skrining PTM. Sosialisasi perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pengetahuan PNS tentang PTM dan pentingnya mengikuti skrining PTM. Dukungan kebijakan dan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor juga diperlukan untuk keberhasilan program dimasa yang akan datang. Adanya pengorganisasian serta SOP untuk pelaksanaan skrining PTM akan menghasilkan program skrining PTM yang lebih berkualitas, efektif dan efisien.

---

Qualitative Study about Utilization of Non Communicable Disease Screening Service by Civil Servants at The Town Hall Depok. Non communicable diseases NCDs are the leading cause of death globally today. The results of Indonesia 39s basic health research in 2013 show that the people of Depok city at risk of NCDs, including Civil Servants at Depok City Hall. However, the results of the NCDs screening program for civil servants at the City Hall of Depok showed relatively low participation 46.4. The purpose of this study was to investigate in depth the utilization of NCDs screening services by civil servants at the City Hall of Depok. This study was a qualitative research with the design of Rapid Assessment Procedure. Data collection was done through focus group discussion, in depth interview and observation of document review conducted in April June 2018 at City Hall Depok. The results showed that informant knowledge about NCDs and NCDs screening still needed to be improved. The barriers felt by informants in following NCDs screening were 1 there were other jobs to be done, 2 lack of information, 3 long queues, 4 fear of known illness present in itself, 5 not paying attention to the privacy of the participants. In addition, this study also found that there is no policy that regulates theimplementation of this program. The program also has not conducted any organizing and special SOP. Socialization needs to be maximized to improve civil servant knowledge about NCDs and the importance of NCDs screening. Good policy and cooperation support across programs and across sectors is also needed for future program success. Attendance of organizing and SOP will result in a more qualified, effective and efficient program."