Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Yang dimaksud dengan Clean Room adalah suatu ruangan yang dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan keperluan dan tujuannya dengan batasan-batasan yang telah ditentukan untuk mengendalikan kotoran dan partikel-partikel yang ada di udara, disamping masalah tekanan, suhu dan kelembaban ruangan tersebut, juga penyaluran, bentuk serta kecepatan aliran udara dalam suatu ruangan yang dikondisikan. Pada industri semiconductor, clean room mempakan hal mutlak yang harus digunakan, ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya. Bila terdapat kotoran pada ruangan, maka kualitas produk akan menjadi tidak baik. Kotoran atau partikel udara yang dimaksud pada Clean Room adalah partikel debu dengan ukuran 0,5 _m. Partikel udara ini tidak dapat disaring dengan filter biasa yang dipasang pada sistem tata udara. Filter yang dapat dipakai pada sistem tata udara tersebut adalah HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter. HEPA filter ini memiliki effisiensi penyaringan yang sangat tinggi yaitu berkisar antara 99,91 % sampai dengan 99.99%. Dikarenakan effisiensi penyaringan yang sangat tinggi dari HEPA filter ini maka terjadi drop tekanan yang besar juga pada difuser sehingga untuk mengatasi hal tersebut kapasitas dari mesin pendingin menjadi lebih besar."

"ABSTRAKSistem HVAC pada ruangan operasi sangat penting untuk gedung pleayanan kesehatan dan diharuskan berjalan memenuhi standar yang ada, kenyataannya dewasa ini banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ruang OK sehingga dokter dan pasien belum dapat melakukan aktifitas dengan nyaman. Selain itu banyak usaha untuk mengembangkan model dari koil pendingin, telah banyak model yang tersedia untuk berbagai macam keperluan, namun, beberapa penelitian menjelaskan bahwa model koil pendingin banyak yang terlalu kompleks, sehingga dibutuhkan koil pendingin yang simpel dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang sistem tata udara khususnya dibagian sistem pendingin cooling coil unit untuk mencapai kondisi ruangan yang sesuai standar dirumahsakit.. Dengan kolaborasi heat pipe heat exchanger sebagai pre-cooler, sistem pendingin diharapkan mampu membuat kondisi ruangan eksperimen memenuhi standar ASHRAE dan ISO Sistem pendingin yang di rancang merupakan circulating thermostatic water bath dengan direct chilling. Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen temperatur udara masuk 28o C dan 30 o C, kecepatan udara 2.0 m/s, dan kecepatan aliran air 4 LPM. Hasil dari sistem pendingin rancangan menghasilkan kondisi ruangan yang memenuhi standar saat variasi temperatur 28 o C dan cooling load sebesar 0.905kW. variasi 30o C belum memenuhi standar dengan beban pendingin 0.948 kW. Hasil pengujian menunjukan koil pendingin akan lebih optimal apa bila dipasang dengan konfigurasi yang tepat.

---

ABSTRACTThe HVAC system in the operating room is very important for health care buildings and is required to meet the existing standards, in fact today many hospitals have not met the OK room standards so doctors and patients have not been able to perform activities comfortably. In addition, there have been many attempts to develop models of cooling coils, many models are available for a variety of purposes, however, some studies have suggested that many cooling coil models are too complex, requiring a simple and accurate cooling coil. This study aims to redesign the air conditioning system especially in the cooling coil cooling unit system to achieve the standard room condition in hospital. With the collaboration of heat pipe heat exchanger as pre cooler, the cooling system is expected to make the experimental room condition meet the standard of ASHRAE and ISO The cooling system that is designed is a circulating thermostatic water bath with direct chilling. This research was conducted with experiments of air temperature of 28 o C and 30 o C, 2.0 m s air velocity, and water flow rate of 4 LPM. The results of the design cooling system has met the standard room conditions at 28 o C and cooling load at 0.905kW. the 30 o C variation has not met the standard with a cooling load of 0.948 kW. The test results show the cooling coil will be more optimal what when installed with the right configuration."

"The research aimed to examine the relationship between physical condition of clean water facilities with diarrhea. It was a quantitative study using case method (diarrhea-victims) and control (non-diarrhea-victims). The research was conducted in June-July 2011 in the work area of Puskesmas Tugu Depok by distributing the checklists of observational questionnaire. The statistical test was used in the data processing which displays the results have not succeeded in proving that there is a relationship between the physical condition of clean water facilities with diarrhea but there are several variables related to the diarrhea like the variable of knowledge (p = 0.023) and the variable of education (p = 0.000).These results show that there is a causal relationship between both variables with diarrhea. The outcomes of the research shows that the diarrhea could be prevented by doing preventative measures such as encouraging the people to improve their personal hygiene, developing the knowledge of the community concerning hygiene through attractive Health Counseling, intensifying the function of Puskesmas (Community Health Center) in spreading out the hygiene information and carrying out the sanitation inspection of the physical condition of clean water facility.

---

Penelitian ini membahas hubungan kondisi fisik sarana air bersih dengan kejadian diare. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kasus (penderita diare) dan kontrol (bukan penderita diare). Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2011 di wilayah kerja Puskesmas Tugu Depok dengan menyebarkan kuesioner dan observasi dengan menggunakan check list. Data diolah dengan menggunakan uji statistik.Hasil penelitian belum berhasil membuktikan bahwa ada hubungan antara kondisi fisik sarana air bersih dengan kejadian diare namun ada beberapa variabel yang berhubungan dengan kejadian diare yaitu jenis variabel pengetahuan (p = 0,023) dan pendidikan (p = 0,000) memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian diare. Hasil penelitian menyarankan bahwa kejadian diare dapat dicegah dengan meningkatkan kebersihan perorangan, partisipasi masyarakat dalam penyuluhan dan peran Puskesmas melalui penyuluhan dengan metode yang menarik dan inspeksi sanitasi untuk kondisi fisik sarana air bersih."

"Dalani suatu industri scmikonduktor, Clean Room memiliki pcranan yang sangat penting. Tingkat kebersihan udara yang dihasilkan dill am ruangan produksitersebut mempengaruhi terlmdap keberhasilan produk scmikonduktor tersebut. Udara yang tcrkontmninasi oleh pmtikel-partikcl dan deb1.1 mengbasilkan produk yang gagal, sebaliknya 1.1dara yang bersih ukan menjadi salah satu faktor yang menjamin tingkat kcberhasitan produk tersebut.Ada beberapa hal yang haru!: dlkontrol di dalam sumu Clean Room Class 10.000, di antaranya :1. Jumlah partikel di dalam Clean Room yang diperbolehkan tidak lebih dari t 0.000 partikel per fr'.2. Temperatur udam di dahm1 ruangan dikondisikan pada suhu (23 ± 2)uC.3. Kelcmbabanl'datif(Rf-l) rmmgan dikondisikan pad:.. (55± 5){)/o.Untuk dapat mcn,iaga agar jmnlah partikel udara yang disuplai ke dalam ruangan yang digunakan untuk proses produksi. maku pcnggunaan HEPA (High Efliu.:iency Particulate 11ir) filtcl' sung_at dibutuhkan. Sedangkan untuk dapat menjaga kondisi udara di dalam ruangan produksi terseblll pada kondisi temperamr (23 ± 1)"C dan kclcmbabnn (55 ± 5)'Ye, maka..."

"Sektor perdagangan di Indonesia merupakan sektor kedua terbesar dalam menghasilkan pajak untuk Indonesia. Tentunya, hal ini tidak luput dari peran besar distributor sebagai pihak terdepan dalam menjalankan penjualan dan penyebaran barang di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, distributor memerlukan izin edar dan surat penunjukan atau perjanjian distribusi dengan prinsipal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi kasus perjanjian distribusi antara distributor tunggal dengan prinsipal asing, yang mana perikatan tersebut berujung pada permasalahan karena adanya pengakhiran perjanjian distribusi secara sepihak oleh prinsipal. Kekuatan prinsipal sebagai produsen kerap menimbulkan ketidakadilan bagi distributor tunggal yang pada akhirnya kerugian dialami oleh distributor tunggal. Perjanjian distribusi yang dilaksanakan dengan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021. Salah satu batasan penting dalam perjanjian distribusi adalah adanya peraturan terkait Clean Break atau penyelesaian tuntas, yang berarti suatu perjanjian distribusi tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa adanya penyelesaian tuntas antara para pihak. Hal ini lah yang terkadang masih dilewatkan oleh para pihak dalam perjanjian distribusi, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan pandangan dan saran terhadap perundang-undangan di Indonesia terkait dengan ketentuan penyelesaian tuntas dan persyaratan perizinan distribusi.

---

The trade sector in Indonesia is the second largest sector in generating taxes for Indonesia. Of course, this does not escape the distributor's big role as the front party in carrying out the sales and distribution of goods in Indonesia. In carrying out its role, a distributor requires a distribution permit and a letter of appointment or a distribution agreement with the principal. This research was carried out using case studies of distribution agreements between single distributors and foreign principals, where the agreement led to problems due to the termination of the distribution agreement unilaterally by the principal. The power of the principal as a producer often creates injustice for the sole distributor which in the end the sole distributor suffers losses. Distribution agreements that are carried out under the principle of freedom of contract still have limitations as stipulated in the Minister of Trade Regulation Number 24 of 2021. One of the important limitations in distribution agreements is the existence of regulations related to Clean Break or complete settlement, which means that a distribution agreement cannot be terminated automatically. unilaterally without any settlement between the parties. This is something that is sometimes overlooked by the parties in the distribution agreement, and in the end it causes problems. In this study the authors also provide views and suggestions on legislation in Indonesia related to the provisions for final settlement and distribution licensing requirements."

"Ratifikasi United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Protokol Kyoto oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6/1994 dan Undang-Undang Nomor 17/2004 memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam upaya dunia mengatasi masalah perubahan iklim akibat pemanasan global. Perwujudan dari partisipasi tersebut antara lain dengan terlibat dalam Clean Development Mechanism (CDM) di sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali (JAMALI). Tulisan ini menentukan kelayakan suatu PLTP untuk dijadikan proyek CDM dengan membandingkan IRR dari suatu PLTP dengan MARR-nya. Hasil analisis pada tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa PLTP yang paling layak dikembangkan adalah PLTP Salak Tahap I dengan kapasitas 165 MW.

---

Ratification of UNFCCC and Kyoto Protocol by the Government of Indonesia trough Law Number 6/1994 and Law Number 17/2004 give the opportunity to Indonesia to participate with the world effort in solving the climate change problems caused by global warming. The form of that participation is by being involved on the Clean Development Mechanism (CDM) in energy sector trough the development of geothermal power plant in Jawa-Madura-Bali (JAMALI) power system. This writing determines the feasibility of geothermal power plant to be proposed as a CDM project by compare its IRR and MARR. The analysis resulted that Salak Phase I geothermal power plant is the most feasible to develop."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."

"Kendari sebagai daerah otonom dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan air bersihnya sendiri. Dalam kewajiban pemenuhan air bersih untuk masyarakat melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). PDAM Kota Kendari sebagai penyedia air bersih tidak mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari, Tahun 2021 Cakupan layanan air bersih yang dibuat Pemerintah Kota Kendari melalui sistem perpipaan dan sistem non perpipaan hanya 35,80 %. Selain itu target dari Sustainable Development Goals (SDG’s) bahwa pada tahun 2030 diharapkan akan mencapai akses air minum yang merata dan adil yang serta terjangkau bagi semua orang. Air bersih sangat erat kaitanya dengan kondisi stunting di suatu daerah. Bila pada masyarakat mengalami kekurangan air atau kualitas airnya buruk akan menjadi sebab terjadinya stunting. Tujuan penelitian yaitu menganalisis karakteristik pemenuhan air bersih, serta pengaruh kualitas fisik air bersih terhadap kondisi stunting juga menganalisis kerangka kebijakan pemerintah Kota Kendari terhadap pemenuhan air bersih pada masyarakat kumuh di kawasan pesisir Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed methods) antara kuantitatif dan kualitatif dengan memakai analisis deksriptif, tabulasi silang dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Kota Kendari hanya mampu menjangkau 63,9 % dan mencukupi 54,6 % kebutuhan air bersih sesuai standar 60 liter/hari/orang pada masyarakat kumuh pesisir Kota Kendari. Seluruh masyarakat kumuh di kawasan pesisir Kota Kendari termasuk dalam kategori mahal dalam proses memenuhi air bersihnya. Daerah yang sumber air minum utamanya dari sumur gali, dan sumur bor memiliki lebih banyak balita pendek dan balita kurus dibanding jenis sumber air lainnya. Kerangka kebijakan pemerintah Kota Kendari dalam memenuhi air bersih masyarakat kumuh memiliki kerangka alur yang sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

---

Kendari as an autonomous region is required to be able to fulfill its own clean water needs. In the obligation to fulfill clean water for the community, delegate the responsibility to PDAM (Local Water Company). PDAM Kendari City as a provider of clean water is not able to meet the community's clean water needs. In the Kendari City Regional Development Plan (RPD), in 2021 the coverage of clean water services made by the Kendari City Government through the piping system and non-piping system is only 35.80%. In addition, the target of the Sustainable Development Goals (SDG's) is that by 2030 it is expected to achieve equitable and fair access to drinking water that is affordable for everyone. Clean water is closely related to stunting conditions in an area. If the community experiences water shortages or poor water quality, it will be the cause of stunting. The purpose of this study is to analyze the characteristics of clean water supply, as well as the effect of physical quality of clean water on stunting conditions, as well as to analyze the policy framework of the Kendari City government towards the fulfillment of clean water in slum communities in the coastal area of Kendari City. This study uses a combined approach (mixed methods) between quantitative and qualitative by using descriptive analysis, cross tabulation and policy analysis. The results showed that the Kendari City Government was only able to reach 63.9% and fulfill 54.6% of the clean water needs according to the standard of 60 liters/day/person in the coastal slum communities of Kendari City. All slum communities in the coastal area of Kendari City are included in the expensive category in the process of meeting their clean water. Areas where the main source of drinking water comes from dug wells and drilled wells have more stunted and underweight children than other types of water sources. The Kendari City government's policy framework in meeting clean water for slum communities has the following flow framework: Regional Long-Term Development Plan (RPJP), Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) or Regional Development Plan (RPD and Master Plan for Drinking Water Supply System (RISPAM)."