Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan (kenaikan) tarip tol pada jalan tol JAGORAWI berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang akan tetap menggunakan jalan tol JAGORAWI tersebut sebagai alternatif dalam menjalankan aktivitasnya. Pemililian jalan tol JAGORAWI dalam studi penelitian ini antara lain pertimbangannya adalah bahwa jalan tol ini sejak mulai dioperasikan sampai dengan studi ini dilakukan telah mengalami perubahan tarip tol sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu jalan tol JAGORAWI adalah jalan tol pertama di Indonesia dan merupakan salah satu jalan tol yang sibuk. Besarnya nilai elastisitas tarip tol merupakan, pokok pembahasan dalam studi penelitian ini dimana dicoba menurut 3 (tiga) konsep elastisitas yaitu konsep "shrinkage", "midpoint" dan "arc". Konsep elastisitas yang paling sesuai (cocok) dengan metode perhitungan yang diterapkan dalam studi ini diantara ketiga konsep tersebut adalah yang menurut konsep "shrinkage". Pada studi ini ditinjau untuk 2 (dua) periode pengamatan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek metode penelitian yang sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan disini adalah menurut studi "before and after with control group", sedangkan untuk jangka panjang yang sesuai adalah menurut studi "time series". Dari perubahan tarip tol pertama sampai dengan ke IV, yang kondisinya relatif masih elastis adalah kendaraan golongan I (sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama), sedangkan kendaraan golongan II (juga sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama) dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke III kondisinya berangsur-angsur menjadi tidak elastis. Kendaraan golongan II tersebut pada perubahan tarip tol yang ke IV dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : - sebagian dimasukan ke dalam kategori golongan I (klasifikasi lama), - sebagian dikategorikan sebagai golongan IIA, dan - sebagian lagi dikategorikan sebagai golongan I1B. Dari ketiga kategori untuk kendaraan golongan II tersebut yang kondisinya elastis adalah yang dikategorikan sebagai golongan IIB. Dengan demikian jika penggolongan kendaraan yang baru tersebut sudah diberlakukan sejak mulai dioperasikannya jalan tol JAGORAWI ini maka kemungkinan besar dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV kendaraan golongan IIB tersebut kondisinya masih elastis seperti halnya yang terjadi untuk kendaraan golongan I. Pada studi ini melalui nilai-nilai elastisitas yang diperoleh untuk perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV dapat dikembangkan model untuk menghitung besarnya perubahan tarip tol yang diperkirakan dapat sesuai dengan keinginan baik pemakai ("user") maupun pengelola ("operator") jalan tol."

"In frastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan memadai.Setelah pembaharuan mengenai peraturan mengenai jalan tol, dengan digantikannya UU No. 13 Tahun 1980 dengan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam UU Jalan yang baru diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan yang tegas memenuhi tuntutan otonomi; penyelenggaraan jalan tol yang tidak monopolistik; peran masyarakat yang lebih nyata dalam penyelenggaraan jalan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 mengenai jalan tol, serta dibentuknya Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 295/PRT/M/2005 tanggal 28 Juni 2005, merupakan dorongan terwujudnya percepatan penyelenggaraan jalan tol dengan melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.Di Indonesia saat ini terdapat 500 km jalan tol yang dioperasikan oleh PT. Jasa Marga serta sekitar 100 km yang dioperasikan oleh pihak swasta. Secara total, jumlah jalan toldi Indonesia masih jauh dibanding Malaysia, Korea atau Jepang. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk membangun jalan tol sepanjang 1,600 km mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2209 membutuhkan dana sekitar 153 trilliun rupiah serta sekitar 95 trilliun diharapkan merupakan investasi dari pihak swasta

---

Physical infrastructure, especially the road network, as the shaper of the national spatial structure has a very strong relationship with the economic growth of a region as well as the socio-cultural life of the community. In the economic context, roads as social capital for the community are a place to rely on economic development, high economic growth is difficult to achieve without adequate availability.

After the renewal of regulations regarding toll roads, with the replacement of Law no. 13 of 1980 with Law no. 38 of 2004 concerning Roads. The new Road Law regulates the division of authority for road administration that strictly fulfills the demands of autonomy; non-monopolistic toll road operation; a more tangible role of the community in road management. This is reinforced by Government Regulation Number 15 of 2005 concerning toll roads, as well as the establishment of the Toll Road Management Agency (BPJT) through the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 295/PRT/M/2005 dated June 28, 2005, which is the impetus for the realization of the acceleration of toll road operations. by involving the active participation of the Regional Government and Business Entities.

In Indonesia, there are currently 500 km of toll roads operated by PT. Jasa Marga and about 100 km operated by private parties. In total, the number of toll roads in Indonesia is still far from Malaysia, Korea or Japan. In accordance with the government's plan to build a 1,600 km toll road from 2005 to 2209, it requires funds of around 153 trillion rupiah and around 95 trillion is expected to be an investment from the private sector."

"Jalan Tol diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi serta efisiensi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemeliharaan Jalan Tol adalah salah satu kegiatan untuk menjaga kondisi permukaan jalan dan fasilitasnya sesuai standard. Dilingkungan PT Jasa Marga (persero), pekerjaan ini ditangani secara bersama oleh unit Pemeliharaan kantor pusat sebagai pembina dan unit Pemeliharaan kantor Cabang yang akan melaksanakannya. Sedangkan kontraknya didasarkan pada Jadwal. Harga satuan dan perkiraan volume yang dikerjakan, dan pembayarannya dilaksanakan setelah pengukuran pekerjaan selesai (Harga satuan tetap-Fixed Unit Price). Namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial berdasarkan jenis pekerjaan, lokasi dan kerusakan sesuai kondisinya. Kondisi ini dinilai tidak efisien, balk dari segi administrasi yang memerlukan waktu lama maupun dari segi teknis yang memerlukan pengawasan dengan sumberdaya manusia yang lebih banyak.Untuk mengatasi hal tersebut ditempuh strategi pengadaan dengan sistem Kontrak Pemeliharaan berdasarkan Kinerja atau sering dikenal dengan istilah Performance Base Maintenace Contract (PBMC), dimana untuk suatu proyek pemeliharaan, kontrak didasarkan atas kemampuan kontraktor dalam mempertahankan kondisi minimum yang telah tercantum dalam kontrak dan bukan terhadap volume pekerjaan yang telah diselesaikan. Sifat kontrak PBMC ini adalah mengalokasikan tanggung jawab dalam desain dan pelaksanaan pekerjaan secara efisien dan efektif sepenuhnya tergantung pada kontraktor. Pengalaman di beberapanegara-menunjukkan bahwa sistem ini memiliki banyak keuntungan yang salah satunya adalah menurunkan biaya pemeliharaan serta dapat memperbaiki kondisi jalan yang diinginkan.Namun demikian masih dimungkinkan terjadinya ketidakpastian yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran yang diinginkan. Maka dengan pendekatan Risk Assesment, dapat diidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul, yang selanjunya dengan Proses Hirarki Analisis (Analytic Hierarchy Process) dapat diketahui bobot masing-masing kriteria risiko yang berpengaruh terhadap penerapan PBMC pada pemeliharaan Jalan tol.

---

The Toll road carried out as a mean to improve distribution service activities efficiency and also General Revenues and Expenditure Budget fund (APBN) efficiency. Toll Road Maintenance is one of the activities to take care of the condition of road surfaces and its facility according to standard. In Jasa Marga's environment, this work handled collectively by Maintenance Division of head office as builder and Maintenance unit of branch office to executing it. While its contract is relied on Schedule, Unit Price and Estimate of done volume, and its payment executed after measurement of work finish. However, in its execution still conducted by partial pursuant to work type, damage and location according to its condition. This condition assessed is inefficient, either from administration facet needing old time or also from technical facet, which need observation with human being source, which is more.

To overcome mentioned gone through levying strategy with system Contract Conservancy pursuant to Performance or often recognized with Performance Base Maintenance Contract (PBMC) term, for the maintenance project, contract based to the ability of contractor in maintaining the condition of minimum which have been contained in bond and non to work volume which have been finished. Nature of this PBMC contract is responsibility allocation in work execution and design efficiently fully depends at contractor. Experience in some country show that the system have many advantage which one of them is to degrade maintenance cost and also can improve the condition of wanted road.

However, that way still enabled by the happening of uncertainly able to result not reach of wanted target. Hence with approach of Risk Assessment, earn risk identification which possible arise, what its with Analytic Hierarchy Process can know by Wight of each risk criterion having an effect on to applying of PBMC at toll road maintenance."