Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Realita dalam proyek konstruksi bahwa variasi ditemukan dalam tiap-tiap jenis pekerjaan, perencanaan yang berubah dan material yang tidak ada di pasaran. Untuk itu sangat penting untuk menstabilkan ruang lingkup proyek dengan mengetahui sebab dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam pekerjaan variasi yang merujuk pada kontrak kerja agar didapat kesepakan. Variasi dalam kontrak konstruksi dapat di artikan perubahan syarat-syarat dalam kontrak atau perubahan pada scope atau karakter pekerjaan. Variasi dalam proyek konstruksi sangat diperlukan karena tidak ada sebuah proyek tanpa perubahan. Lebih lanjut variasi dapat berupa penambahan, pengurangan dan penggantian. Dalam menelusuri atau mencari penyebab timbulnya pekerjaan variasi metode delphi dapat menjadi alternatif karena metode ini cepat dan mampu mewakili sebab-sebab atau faktor-faktor dari permasalahan yang ditinjau. Hal yang harus diperhatikan dalam variasi adalah scope, apakah termasuk variasi atau telah menjadi tugas kontraktor yang telah disebutkan dalam kontrak. Kedua adalah masalah instruksi yang harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga adalah dasar atau harga satuan dihitung ulang atau mengacu pada kontrak sebelumnya. Draft kontrak internasional seperti FIDIC harus nya sudah menjadi hal yang terbisa dalam melakukan hubungan kerja sama mengingat semakin kedepan arah perkembangan dunia konstruksi menjadi global."

"ABSTRAKDalam pemulihan ekonomi akibat krisis moneter tahun 1998, pemerintahIndonesia, menerima pinjaman luar negeri dari JBIC untuk pelaksanaan proyekpemerintah melalui perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah PusatRepublik Indonesia dengan perusahaan- BUMD/BUMN. Hal ini diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea MasukTambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahdan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah YangDibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri serta peraturanpendukungnya. Peraturan ini mengatur tentang pembebasan seluruh kewajibanbea masuk, bea masuk tambahan atas impor barang dan material serta seluruhpajak terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah. Namun demikian peraturanperundang-undangan yang ada terkait dengan impor barang dan material untukproyek pemerintah belum mengatur masalah yang kritikal yaitu kepemilikansurplus material. Salah satu proyek yang mengalami masalah ini adalah ContractPackage No. 4 West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk, yang menyebabkan perselisihan antara pemilik pekerjaan dankontraktor. Kontrak tersebut menggunakan kontrak standar FIDIC Plant DesignBuild, yang menganut sistem nilai kontrak lumpsum. Kontrak standar FIDICdipergunakan terkait dengan pinjaman luar negeri untuk Proyek CP-4. Tujuan daritesis ini adalah menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan dan pasalpasaldalam kontrak terkait permasalahan surplus material dengan menggunakanmetode studi kasus. Analisa penyelesaian surplus material tersebut menjadi topikutama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini.Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkankepemilikan surplus material pada proyek pemerintah. Dengan penulisan inidiharapkan dapat dibuat peraturan yang jelas mengenai surplus material dalamproyek pemerintah sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

---

ABSTRACTIn order to support the economic recovery due to the monetary crisis in 1998,Indonesia Government has received foreign or offshore loans from JBIC todevelop the government projects through the subsidiary loan agreement betweenthe Government of Indonesia with the state-owned companies BUMD/BUMN.The development of government projects is ruled within Government RegulationNumber 42 Year 1995 regarding Import Duties, Value Added Tax and Sales Taxon Luxury Goods and Income Tax in The Framework of Implementation ofGovernment Projects Financed with Grant or Foreign Loan, and the othersupporting regulations. Such regulation is ruling about the exemption of all importduties of goods and materials and all taxes related to development of governmentproject. However the existing prevailing regulation related to the imported goodsand materials for government project has not yet regulate the critical issue on thesurplus material. One of government project dealt with such issue is ContractPackage No. 4 West Java Distribution Pipeline in PT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk, which was caused dispute between the employer and thecontractor. Such contract is using standard contract FIDIC Plant Design Buildwhich is adhere the value system lumpsum contract. The standard contract FIDICwas utilized due to the offshore loan for CP-4 project. The main objective of thisthesis is to analyze the implementation of provision or terms and conditions in therelated regulations and the Contract regarding the surplus material by using casestudy method. The analysis of the completion of a surplus of the materials is themain topic in the research that uses the juridical normative approach. Suchapproach shall be use in data analysis to describe the ownership of surplusmaterial in the government project. Therefore within this thesis, it is beingexpected that the government may issue a clear regulations regarding surplusmaterial in the government project, therefore these problems do not occur again inthe future."

"Pada penelitian ini, diidentifikasi faktor-faktor produktivitas tenaga kerja dalam manajemen sumber daya manusia khususnya tenaga kerja ousourcing/tenaga kerja kontrak yang dilakukan dengan kuesioner survei. Dari hasil kuesioner survei dan analisa pengolahan data didapat faktor-faktor produktivitas tenaga kerja outsourcing/tenaga kontrak yang paling berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek adalah faktor absensi pekerja, faktor tingkat keterampilan dan pelatihan tenaga kerja, faktor kerja lembur, faktor imbalan dan kompensasi, faktor penghargaan terhadap pekerja, faktor keselamatan pekerja dan faktor kontrol dan pengawasan jam kerja. Selain itu juga dilakukan rekomendasi tindakan terhadap faktor-faktor produktivitas tenaga kerja outsourcing/kontrak paling signifikan yang mempengaruhi terhadap kinerja waktu proyek yang ditemukan tersebut sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan kinerja waktu proyek akibat dari penurunan produktivitas tenaga kerja ousourcing/kontrak dalam proyek konstruksi.

---

In this study, identified the factors of labor productivity in the management of human resources, especially labor outsourcing / labor contracts are done with the survey questionnaire. From the results of the questionnaire survey and analysis of data processing obtained the factors of outsourcing labor productivity / labor contract that most affect the performance of the project time is the factor worker absenteeism, and skill levels of manpower training, overtime factor, factor rewards and compensation, recognition factor to workers, factors of safety of workers and factors of control and supervision of working hours. It also made recommendations on measures the productivity of factors of outsourcing labor contracts that affect the most significant to the performance of projects in time and can reduce the possibility of project delays due to performance time of the decline in labor productivity ousourcing contracts in construction projects."

"Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah diberlakukan sejak Mei 2000 dan disusul dengan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 sebagai pendampingnya, dimana keduanya berlaku sebagai dasar hukum untuk industri jasa konstruksi di Indonesia. Undang-uindang itu sendiri menjanjikan adanya suatu kemitraan dan kesetaraan kedudukan antara Pemberi Tugas dan Kontraktor, namun sampai sekarang belum ada suatu standar kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang mengacu pada kedua dokumen tersebut diatas. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meneliti kemungkinan diberlakukannya dokumen FIDIC (1999), Conditions of Contract for Construction, sebagai standar kontrak untuk Indonesia itu, karena dokumen-dokumen terbitan FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, telah sejak lama dipakai secara luas dalam bidang industri konstruksi internasional dan sudah terkenal dalam menerbitkan dokumen-dokumen persyaratan kontrak yang menganut asas "balanced risk sharing" antara kedua pihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokumen FIDIC tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan Indonesia, pemakaiannya bersifat umum sehingga cukup fleksibel dan dapat dipakai sebagai dasar dari standar kontrak kerja konstruksi untuk Indonesia.

---

The Indonesian Construction Law No 18, 1999, has been effective since May 2000, followed soon thereafter by the government regulation, PP No 29, 2000, both documents provide the legal base for the construction industry. They promise a relation based on partnership and equality between the Employer and the Contractor, unfortunately however there is no standard construction contract based on those regulations in existence in Indonesia at this moment.

The purpose of this thesis is to reseach the possibility of applying the FIDIC (1999). Conditions of Contract for Construction, document as the standard construction contract for Indonesia as FIDIC, the International Federation of Consulting Engineers, publications have long been in widespread use in the international construction industry and is well known for their various publications on contract conditions, which are based on balanced risk sharing principles between both parties.

The result of the research has proven that the FIDIC document is in accordance with the Indonesian laws and regulations, is of a general nature and is flexible to be used as a base for the Indonesian standard form of construction contracts."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan Kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) secara internasional dan dalam hukum nasional serta membahas mengenai penerapan klausula kontrak EPC khususnya Unforeseeable Difficulties yang menggunakan Standar Kontrak FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects First Edition 1999 (FIDIC Silver Book) dengan studi pada pelakasanan Kontrak EPC Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dan sosiolegal dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak konstruksi yang melibatkan unsur asing merupakan bagian dari kontrak internasional. Berdasarkan sifatnya Kontrak EPC dengan standar kontrak dari FIDIC Silver Book bersifat Soft-law atau perjanjian internasional yang bersifat tidak mengikat (rekomendatif), dengan bentuk kontrak standar atau model kontrak (model contracts) yang diakui oleh asosiasi dan dijadikan acuan bagi kontrak - kontrak lainnya. Kontrak EPC sudah termuat didalam Undang - Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi namun belum diatur secara detail dan spesifik. Pelaksanaan penerapan Kontrak EPC pada Proyek KCJB selain tunduk pada Undang - Undang Jasa Konstruksi juga tunduk pada peraturan sektoral lainnya. Secara teori tujuan penggunaan kontrak EPC yakni kontraktor dapat memberikan kepastian dari kontrak yang disepakati baik harga, waktu penyelesaian dan mutu atau performa kontrak tidak berubah, namun berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan dari hasil wawancara pelaksanaan kontrak EPC pada Proyek KCJB mengalami keterlambatan sehingga kontrak EPC akan diperpanjang. Selain itu banyak terdapat perubahan klausula kontrak dari standar FIDIC Silver Book yang disepakati para pihak dalam Proyek KCJB salah satunya mengenai Unforeseeable Difficulties. Sesuai dengan prinsip asas proporsionalitas dalam kontrak diperlukannya peran ahli hukum yang berkompeten (lawyer, legal consultant) agar pada saat perancangan kontrak terhindar dari risiko hukum (legal risk) dikarenakan keseluruhan proses bisnis melibatkan hukum dari awal hingga akhir.

---

This thesis discusses the arrangement of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contracts internationally and in national law and discusses the application of EPC contract clauses, especially Unforeseeable Difficulties using the FIDIC Contract Standards Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects First Edition 1999 (FIDIC Silver Book ) with a study on the implementation of the EPC Contract for the Jakarta - Bandung Fast Train (KCJB) Project. This research is a normative or doctrinal and sociolegal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the study conclude that construction contracts involving foreign elements are part of international contracts. Based on its nature, EPC contracts with contract standards from the FIDIC Silver Book are Soft-law or non-binding international agreements (recommendation), in the form of standard contracts or model contracts (model contracts) that are recognized by associations and are used as references for other contracts. The EPC contract is already contained in Law No. 02 of 2017 concerning Construction Services but has not been regulated in detail and specifically. The implementation of the implementation of the EPC Contract on the KCJB Project, being subject to the Construction Services Law and also subject to other sectoral regulations. Theoretically, the purpose of using the EPC contract is that the contractor can provide certainty of the agreed contract both price, completion time and quality or contract performance does not change, but based on facts obtained in the field from the results of interviews on the implementation of the EPC contract on the KCJB Project, there is a delay so that the EPC contract will be extended. In addition, there are many changes to the contract clauses contract on the KCJB Project from the FIDIC Silver Book standard which have been agreed upon by the parties, one of which is regarding Unforeseeable Difficulties. In accordance with the principle of proportionality in contracts, it is necessary to have a competent legal expert (lawyer, legal consultant) in order to avoid legal risk when drafting a contract because the entire business process involves law from beginning to end."

"Pengelolaan subkontralctor dalam proyek konstruksi merupakan hal yang sangat panting dilakukan dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini disebabkan karena pengaruh subkontraktor dalam suatu proyek konstruksi mencapai 80 - 90 %terhadap biaya total proyek. Dalarn pengelolaan subkontraktor terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan kinelja biaya proyell; Salah samnya dapat disebabkan oleh adanya pekerjaan Iambah kurang (change orderaj dan faktor ekstemal yang terjadi pada pelaksanaan proyek.Dalam pelaksanaannya falctor-faktor tersebut dapat terjadi dengan peluang yang bervariasi pada setiap proyek konstruksi, untuk mengetahui besamya pengaruh falctor-faktor tersebut terhadap terjadinya cos: overruns, didapatkan data-data dari hasil kuisioner dan selanjutnya dllakukan analisa dengan menggunakan analisa statistik dan metodejizzzy.Dari hasil analisa ditemukan bahwa besamya cos! overruns akibat faktor-falnor dalam pelcerjaan tambah kurang (change orders) dan faktor ekstemal yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinexja biaya adalah antara 1,33 % - 7,ll %_"

"Kontrak Konstruksi adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis antara pemilik dan pemborong, merupakan suatu alat kontrol yang dapat melindungi kedua belah pihak dalam berbagai hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari kepentingan dari kedua belah pihak. Timbulnya aspek hukum adalah konsekwensi yang logis dari kontrak konstruksi, akan tetapi hal ini lebih sering diabaikan karena banyaknya kontrak konstruksi yang lebih mengakomodasi kepentingan pihak pertama sebagai 'Pengguna Jasa', dibandingkan dengan pihak kedua sebagai 'Penyedia Jasa'. Hal ini sangat bertolak belakang dengan asas dalam kontrak bisnis atau konstruksi menurut UUJK pasal 2, yang sangat mengedepankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam kontrak konstruksi. Bentuk kontrak berbasis FIDIC yang sangat mengedepankan asas keseteraan dan keadilan terkenal dengan slogan Balanced Risk Sharing dipergunakan dalam Kontrak Konstruksi antara 'Pengguna Jasa' dan 'Penyedia Jasa'. Dengan kemajuan ilmu Manajemen saat ini dimana Manajemen Kontrak dan Manajemen Risiko sudah menjadi perangkat utama sebagai bagian dari keberhasilan suatu proyek dalam pelaksanaannya. Untuk kajian lebih lanjut dalam studi permasalahan dengan adanya perubahan mendasar pada klausul kontrak antara Pemilik dan Kontraktor Utama pada proyek The Capital Residence, dicoba untuk menganalisa klausul kontrak yang paling berdampak signifikan pada kinerja sasaran biaya proyek dan mencari rekomendasi penanganannya guna memberikan perbaikan bagi 'Penyedia Jasa' atau Kontraktor. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 5 klausul-klausul kontrak yang paling berisiko terbesar pada sasaran biaya proyek yaitu, klausul 13.8 tentang 'Adjustment for Change in Cost' dimana hak klaim eskalasi dihaspus, klausul 1.5 tentang 'Priority of Document' hirarki dokumen teknis tidak jelas urutannya,klausul 8.4 tentang 'Extension of Time for Completion' hak EoT untuk 2 alasan penting dihapus, klausul 1.2 tentang 'Interpretation' definisi baru ditambahkan bahwa klaim biaya plus keuntungan wajar dihapus, klausul 5 'Nominated Subcontractor' keterlambatan akibat perform jelek Direct Contractor akan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

---

Contract construction is an agreement in the form of written between the Owner and the Contractor, representing a control appliance who able to protect both parties in various matters which possible arise as consequence of importance of them. Incidence of law aspects is a logical consequence of contract construction, however this matter more often disregarded because to the number of contract construction more accommodating to importance of first party as 'Service User (Employer), compared to second party as 'Service Provider (Contractor)'. This matter is very leaving for behind with principle in business contract or construction according to UUJK clause 2, that is very important to placing forward of equality and justice in contract construction.

Contract form base on FIDIC which is very placing forward with principle of equality and justice and famous with slogan of Balanced Risk Sharing utilized in contract construction between 'Service User (Employer)' and 'Service Provider (Contractor)'. With progress of management science in this time where management of contract and management of risk have become primary forces as part of success a project of in its execution.

For furthermore research in problems study with existence of elementary change at clause of contract among The Owner and Main Contractor at The Capital Residence project, tried to analyses the contract clause that is most affecting extreme of the performance target of the project to its expense and searching for its handling recommendation utilize to give repair to "Service Provider" or Contractor.

From result of this research found that there are five clauses of contract which is most risk to target of the project cost that are, clause 13.8 about " Adjustment For Change in Cost" where the rights claim of price adjustment was deleted, clause 1.5 about "Priority of Document" Technical document hierarchy not defined its sequence, clause 8.4 about "Extension Of Time for Completion" the rights of Extension of Time for two important reason was deleted, clause 1.2 about "Interpretation" new definition added that claims of cost plus reasonable profit was deleted, clause 5 "Nominated Subcontractor" delay caused by bad performance of Direct Contractor will be responsible by Contractor."