Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPencegahan pencemaran merupakan sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah pencemaran. Pada metode ini, mengurangi sumber pencemaran menjadi prioritas utama dalam hirarki pengelolaan limbah. Limbah di Institusi pendidikan walaupun dalam segi kuantitas tidak sebesar limbah yang dihasilkan oleh sektor industri, memiliki variasi yang cukup banyak, sehingga tetap perlu diperhatikan. Program Pencegahan Pencemaran selain bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dengan mengurangi tingkat pencemaran, juga ? memiliki nilai ekonomis dalam penerapannya. Penelitian terhadap kemungkinan diterapkannya program ini dilakukan dengan mengumpulkan data limbah yang dihasilkan oleh objek studi selama satu tahun. Di dalam skripsi ini analisa yang dilakukan adalah mencoba semua metode pencegahan pencemaran dan membandingkan nilai ekonomis sebelum dan sesudah program diterapkan. Akhirnya, dari analisa yang dibuat dapat disimpulkan bahwa Program Pencegahan Pencemaran dapat diterapkan pada objek studi dengan nilai keuntungan yang didapatjika program Pencegahan Pencemaran dilaksanakan.

---

"

"Pertumbuhan yang cukup pesat disuatu daerah terkait dengan keberadaan sarana dan prasarana didaerah tersebut. Salah satu contohnya adalah sarana transportasi yang semakin meningkat pula baik dari segi kualitas inaupun segi kuantitasnya. Kota Depok sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta seperti yang tertuang di dalam RDTRnya mengalami perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang pesat pula. K-egiatan perbengkelan sebagai salah satu prasarana transportasi menempati peringkat keempat dari sepuluh besar industri yang ada di kota Depok berdasarkan jumlahnya. Kegiatan perbengkelan pada dasamya adalah kegiatan menambah guna dan nilai dari kendaraan. Namun selain manfaat yang diperoleh tersebut, kegiatan perbengkelan juga menghasilkan dampak negatif terutama dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah limbah tersebut, diterapkan program pencegahan pencemaran yang memiliki prinsip mencegah timbulnya limbah seawal mungkin dan bukan mengolah limbah yang sudah terbentuk. Dengan menerapkan program pencegahan pencemaran ini selain melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan dan melindungi lingkungan itu sendiri, juga dapat mengurangi biaya operasional tertutama dengan melakukan efisiensi energi serta peningkatan citra di mata masyarakat karena profesional. Penerapan efisiensi energi serta penerapan minimasi biaya-biaya operasional yang lain, bengkel Hero dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 7.357.452,-/tahun (Mei 1999)."

"Sejak tahun 2020, UI merencanakan Danau Kenaga sebagai salah satu sumber air baku air minum. Namun, penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa konsentrasi BOD dan TSS pada pada Danau Kenanga telah melebih baku mutu. Oleh karena itu, sumber, transport dan fate pencemar pada badan air yang menyuplai air Danau Kenanga (Kali Baru) sangat penting untuk dianalisis. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban pencemar signifikan yang kemudian akan dilakukan perancangan teknologi unit pengolahan untuk mengurangi konsentrasi sumber pencemar aliran. Penelitian ini akan dilakukan sepanjang aliran Kali Baru dengan jarak kurang lebih sekitar 5.94 km dari lokasi Danau Kenanga menggunakan permodelan kualitas air QUAL2kw serta penyusunan strategi intervensi dalam bentuk perancangan unit pengolahan pada sumber pencemar signifikan. Hasil dari permodelan dapat diketahui bahwa selisih peningkatan konsentrasi BOD dan TSS sepanjang Kali Baru sebesar 4.49 mg/L dan 9.09 mg/L. Konsentrasi BOD sepanjang aliran berada pada baku mutu kelas III PP No. 82 Tahun 2001 sedangkan konsentrasi TSS berada baku mutu kelas I. Setelah itu, penelitian mengukur beban pencemar setiap jenis sumber pencemar sepanjang aliran Kali baru, ditemukan bahwa Stasiun Depok Baru merupakan sumber beban pencemar terbesar, yaitu sebanyak 124.75 kgBOD/Hari dan 31.7 kgTSS/hari. Maka dari itu diperlukan intervensi didalam skema permodelan, yaitu perancangan unit pengolahan Biofilter Anaerobik dan Aerobik pada Stasiun Depok Baru. Setelah melakukan kalibrasi permodelan dengan memasukkan intervensi, didapatkan bahwa konsentrasi BOD dan TSS pada bagian hilir Kali Baru atau aliran inlet Danau Kenanga mengalami penurunan selisih peningkatan konsentrasi yaitu sebesar 1.55 mg/L dan 5 mg/L. Intervensi yang dilakukan untuk menimalisir terjadinya peningkatan kelas baku mutu aliran akibat aktifitas sepanjang aliran Kali Baru yang tidak dapat dikendalikan.

---

Since 2020, UI has planned Lake Kenanga as one source of raw water for drinking water. However, previous research stated that the concentration of BOD and TSS in Lake Kenanga had exceeded the quality standard. So that the source, transport, and fate of pollutants in water bodies that supply the water of Lake Kenanga water (Kali Baru) are very important to analyze. In general, this research to determine the significant pollutant load which will then be carried out design of processing unit technology to reduce the concentration of significant pollutant source. This research was conducted along the Kali Baru flow with approximately 5.94 km from the Lake Kenanga location using water quality modeling QUAL2Kw and the formulation of an intervention strategy in the form of planning a processing unit at a significant pollutant source. The results of the modeling can be seen that the difference in the increase in BOD and TSS concentrations along Kali Baru are 4.49 mg/L and 9.09 mg/L. BOD concentrations along the flow belong to class III quality standards while TSS concentrations are classified as class I quality standards according to Republic of Indonesia Government Regulation No. 82 of 2001. After that, the results of this study found that Depok Baru Station produces the largest pollutant load, which is 124.75 kg BOD / day and 31.7 kg TSS / day. Therefore, an intervention in the modeling scheme is needed, namely the design of an Anaerobic and Aerobic Biofilter treatment unit at Depok Baru Station. After calibration of the model by including interventions, it was found that the concentration of BOD and TSS in the downstream of Kali Baru or in the inlet flow of Lake Kenanga have a difference in the increase in concentration of 1.55 mg / L and 5 m / L. Although the interventions that have been carried out do not reduce the water quality standard; it will minimize the increase in the concentration of the quality standards of the flow due to activities along with the flow that cannot be controlled."

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"Untuk melindungi lingkungan dari pencemaran pada perusahaan atau pabrik terdapat suatu kebijakan yang harus dipertahankan yaitu mengurangi limbah dan emisi, serta usaha untuk meminimalkan dampak yang merugikan pada udara, air dan tanah melalui pencegahan pencemaran dan konservasi energi. Karena dengan pencegahan pencemaran pada sumbemya dapat mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas dari produk dan pelayanan, menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi para pekeria dan yang utama dampaknya bagi lingkungan. Dengan demikian suatu perusahaan atau pabrik sangat baik dan perlu melaksanaan program tersebut.Untuk itu studi kasus pada program pencegahan pencemaran ini dilakukan pada PT . INDOMILK, yaitu suatu perusahaan yang memproduksi susu . Dengan berbagai jenis susu, seperti : susu kental manis, susu cair, susu bubuk, mentega dan es krim. Berbagai produk ini pun dijalankan melalui proses kerja sama dengan berbagai perusahaan baik bahan baku hingga pengelolaan.Studi kasus pada PT. INDOMILK ini dilakukan selama VA bulan. Penulis melakukan pengamatan pada perusahaan ini adalah proses produksi susu kental manis, proses pengolahan limbah cair, dan tempat penyimpanan sementara.Survey pada PT . INDOMILK tersebut ditunjang juga dengan teori - teori tentang pencegahan pencemaran dan efisiensi sehingga dapat disimpulkan dalam beberapa program efisiensi guna pencegahan pencemaran yang dapat diterapkan pada PT . INDOMILK. Program Efisiensi yang diusulkan adalah penghematan air (sebagai air pendingin pada pompa) yang memberikan keuntungan finansial sebesar Rp 1.197.504,-, penghematan energi listrik (neon sebagai penerang) dengan keuntungan finansial Rp 3.625.440,-, penghematan kertas kupon makanan dengan penghematan sebesar Rp 14.540.400,-, pengurangan tumpahan pada penuangan bubuk susu dan gula dapat mengurangi pembelian bahan baku sebesar Rp29.700.000,-.

---

There are policies to protect the environment from pollution on companies and plants, some of them are reducing waste and emission, minimizing the negative impact on air, water and earth through pollution prevention and energy conservation.

The pollution prevention here means that it should be applied on the resource, thus creates the advantages which are reducing the cost, increasing the quality of product and services and creating a conductive and healthy environment for workers and mainly for the environment itself. Thus, it is recommended that plants and companies to apply such program.

This final paper is basically case study of Pollution Prevention Program in PT.INDOMILK which was administered for one and a half month. The product of PT.INDOMILK include Sweet Condensed Milk, Pasteurized Liquid Milk, Powder Milk, Margarine and Ice Cream.

The focus of the observation are the production process of Sweet Condensed Milk until Storing Warehouse and Waste Water Treatment Plant.

This observation is based on the theories about pollution prevention and efficiency, so the implementation will be applied on PT.INDOMILK. Recommended efficiency program for PT.INDOMILK are Water Retrenchment which can give a financial benefit as much as Rp 1.197.504 ,-, Electrical Energy Retrenchment which can give a financial benefit as much as Rp 3.625.440,-, Retrenchment of Milk Powder and Sugar Spillage which can give a financial benefit as much as Rp29.700.000,-."