Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tesis ini membahas sengketa yang timbul di dalam perusahaan patungan atau yang juga sering disebut dengan perusahaan joint venture. Dalam perusahaan joint venture sengketa mungkin timbul antara patner asing dan patner lokal, maupun antara patner asing dengan pemerintah. Tesis ini membahas sengketa yang sebenarnya bermula antara patner asing dan patner lokal, yang kemudian berujung menjadi sengketa antara patner asing dan pemerintah Republik Indonesia yaitu dengan Badan Koordiantor Penanaman Modal ( BKPM ). BKPM digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas surat pencabutan izin penanaman modal asing yang diajukan oleh patner lokal tanpa sepengetahuan dari patner asing. Tesis ini juga membahas perkembangan perusahaan joint venture, dimana sebelumnya untuk penanaman modal asing di Indonesia tidak ada kewajiban untuk melakukan joint venture. Namun sejak terjadinya peristiwa Malari maka timbulah kewajiban untuk melakukan joint venture. Dibahas juga mengenai bentuk badan hukum sebuah perusahaan joint venture dalam hukum Indonesia. Selain masalah tersebut di bahas juga mengenai pola penyelesaian sengketa dalam penanaman modal dimana cara yang ideal adalah bila timbul penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu musyarawah, apabila tidak tercapai kemudian diajukan ke arbitrase atau pengadilan.

---

This thesis research using normative legal research methods, the method of research which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions. This thesis describes the disputes which arise in the joint venture, or who are also often called a joint venture company. In its joint venture partners dispute may arise between foreign and local partners, as well as between foreign partners with the government.

This thesis discusses the actual dispute began between foreign partners and local partners who then led into a dispute between foreign partners and the government of the Republic of Indonesia, namely the Capital Investment Coordinating Board (BKPM). BKPM was sued by the State Administrative Court for revocation of letters of foreign investment put forward by local partners without the knowledge of a foreign partner.

This thesis also discusses the development of a joint venture company, which previously for foreign investment in Indonesia, there is no obligation to do joint ventures. But since then the incident of Malari made obligation to do joint ventures. Considerations about the legal entity form a joint venture company under Indonesian law.

In addition to these problems are discussed also about the patterns of settlement of investment disputes in which the ideal way is when a dispute arises deliberation is done first, if not achieved then submitted to arbitration or court."

"

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan pemberitahuan untuk  mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung persetujuan negara terkait terhadap yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, ketentuan dalam pemberitahuan pengecualian Indonesia belum dimasukkan dalam seluruh perjanjian investasi yang mengikat Indonesia. Penelitian ini membahas, pertama, dampak hukum dari Keputusan Presiden 31/2012 terhadap pembatasan yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, penelitian ini membahas metode untuk menginkorporasi ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 dan pemberitahuan pengecualian Indonesia ke dalam klausul persetujuan terbatas dalam suatu perjanjian investasi. Penelitian ini juga membahas sejauh mana klausul persetujuan terbatas tersebut dapat digunakan untuk menolak yurisdiksi ICSID.  Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Keputusan Presiden 31/2012 akan membuat penyelesaian sengketa yang dikecualikan terbatas pada penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 harus dimasukkan dalam perjanjian investasi melalui cara reproduksi atau perubahan klausul persetujuan terbatas yang mengandung pengecualian dalam Keputusan Presiden 31/2012 juga tidak akan memiliki dampak terhadap penolakan yurisdiksi ICSID.

 

---

Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certain classes of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, the Indonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“Presidential Decree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising from administrative decisions issued by the regency governments. Notifications of exclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investment treaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction. Moreover, the terms of Indonesia’s notification of exclusion have not been included in any investment treaty that Indonesia is a party to. This research discusses, firstly, the legal consequence of Presidential Decree 31/2012 with regards to limiting ICSID jurisdiction. Secondly, this research discusses the methods through which the terms of Presidential Decree 31/2012 and Indonesia’s notification of exclusion may be incorporated into a limited consent clause of an investment treaty. Thirdly, this research also discusses the extent to which such a limited consent clause may be invoked to deny ICSID jurisdiction. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the operation of Presidential Decree 31/2012 would limit the forum for the settlement of the excluded disputes to the Indonesian Administrative Judiciary. Moreover, the terms of Presidential Decree 31/2012 would have to be incorporated into an investment treaty by way of reproduction or amendment. Further, a consent clause that expresses the exclusion made in Presidential Decree 31/2012 would be inconsequential in denying ICSID jurisdiction.

 

"

"Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang sedang bersengketa dalam hal pajak ke Mahkamah Agung. Namun atas pengajuan upaya peninjauan kembali, Mahkamah Agung memiliki masalah yaitu adanya penumpukan sengketa pajak yang terjadi di Mahkamah Agung. Peneltian ini bertujuan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung dan upaya apa yang dilakukan Mahkamah Agung dalam menghadapi terjadinya penumpukan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpuan data adalah wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung adalah banyaknya berkas sengketa pajak yang masuk, tidak adanya sanksi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, kurangnya sumber daya manusia, kurang sederhananya sistem dalam proses pemeriksaan sengketa di Mahkamah Agung, dan kurangnya sarana di Mahkamah Agung. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung adalah mengadakan kebijakan sistem kamar, melaksanakan sistem pembacaan berkas serentak, melakukan koreksi bersama, meminta penyertaan data elektronik, dan melakukan perekrutan sumber daya manusia.

---

Judicial review is an extraordinary legal act that may be submitted by parties who are in the case of tax dispute to the Supreme Court. However, for the judicial review, the Supreme Court has the problem of accumulation of tax disputes. This research intends to analyze about the factors that cause the accumulation of tax disputes in the Supreme Court and the efforts made by the Supreme Court to overcome the problem. This research uses qualitative approach with descriptive type and the data collection techniques are interview and literature study.

The results of research indicate that the factors that led to the accumulation of tax disputes in the Supreme Court are the number of incoming tax dispute files, the absence of sanctions against incompatible legislation, the lack of human resources, the lack of simplicity in the dispute examination process, and the lack of tools in the Supreme Court. The efforts made by the Supreme Court are conducting chamber system policies, implementing simultaneous readout files, performing corrections together, requesting inclusion of electronic data, and recruiting more human resources."

"Penyelesaian sengketa pajak dipandang sebagai suatu hal yang signifikan dalam peningkatan integritas Wajib Pajak dan pejabat pajak. Sengketa pajak muncul ke permukaan jika sudah ada keputusan keberatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai proses penyelesaian terhadap perkara sengketa pajak atas Surat Ketetapan Pajak di PT. Dukhan Insan dan proses penyelesaian sengketa pajak yang timbul akibat adanya Surat Keputusan Keberatan di PT. Dukhan Insan. Konsep yang digunakan adalah kekuasaan kehakiman, peradilan administrasi pajak, sengketa pajak, keberatan, banding, hukum pembuktian, keputusan, dan putusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian terhadap perkara sengketa pajak atas Surat Ketetapan Pajak di PT. Dukhan Insan dilakukan dengan mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan karena berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak tidak dinyatakan secara dasar pendapat yang mendukung asumsi pemeriksa dan penyelesaian sengketa pajak yang timbul akibat adanya Surat Keputusan Keberatan di PT. Dukhan Insan dilakukan dengan mengajukan upaya hukum Banding yang membuktikan bahwa adanya asumsi saat pembuatan laporan pemeriksaan. Asumsi ini dilakukan atas perhitungan sisa hasil produksi (waste) dan pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahli dalam bidang tekstil yang independen. Perkara ini masih dalam proses persidangan.

---

The completion of tax disputes viewed as a thing that significant in an increase of Tax Payer and tax official's integrity. Tax disputes surface if there is a decision of Tax Objections. This study raises the issues of the completion process tax disputes against case of decree's tax in PT. Dukhan Insan and the completion process of tax disputes which arise as a result of decree's tax objection in PT. Dukhan Insan. Concept used is judicial power, judicial tax administration, tax disputes, tax objections, tax appeals, rules of evidence, judgement, and decision. The approach which is taken in this study is a descriptive qualitative approach which use in-depth interviews.

The results of this study is the tax disputes completion of decree's tax in PT. Dukhan Insan is done by filling administration's effort that is tax objections because based on the tax audit report isn't expressed the opinions that support the basic assumption of the tax official and the completion of tax disputes which arise as a result of decree's tax objection in PT. Dukhan Insan is done with filling law's tax appeals effort which is appoving the assumption while the inspection report is made. This assumption is out over the waste and the inspection is done by people who aren't experts in independent textile area. This case is still under trial."

"Kuantitas dan kualitas pemogokan dan demontrasi buruh semakin meningkat sejak kejatuhan rezim Soeharto. Hal ini selain karena kondisi buruh yang semakin tertindas, juga karena ruang kebebasan berorganisasi semakin terbuka lebar. Nyaris setiap hari media massa memberitakan aksi pemogokan dan demonstrasi buruh. Namun demikian, hingga saat ini belum banyak diketahui bagaimana aksi buruh tersebut direpresentasikan oleh media massa. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk meneliti masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksi pemogokan dan demonstrasi buruh direpresentasikan oleh media massa. Penelitian ini menggunakan metode analisa isi. Objek penelitiannya adalah berita-berita aksi pemogokan dan demonstrasi buruh yang dimuat pada harian Kompas dan Media Indonesia, selama tahun 2000. Unit analisis yang dikoding adalah posisi fisik berita, format berita, sifat berita, sumber berita, frame berita, dan orientasi berita. Temuan penelitian ini adalah sebagai adalah secara umum kedua surat kabar yang menjadi subjek dalam penelitian ini tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Dan sisi letak halaman mereka sama-sama jarang menempatkan berita pemogokan buruh di halaman-halaman selain halaman satu seperti halaman 2, halaman 1 9, halaman 24, dan sebagainya. Mereka juga sama-sama memberikan ruang yang kurang lebih sama untuk berita-berita pemogokan buruh. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa baik Kompas maupun Media Indonesia sama-sama suka memilih format berita straight news dan sifat berita hard news. Kedua media tersebut juga cenderung menggunakan buruh sebagai sumber utama beritanya. Kemudian, frame yang sama-sama sering mereka gunakan untuk melaporkan berita pemogokan buruh adalah frame anarkis yang biasanya dipakai oleh pengusaha dalam menanggapai berbagai isu di sekitar pemogokan buruh dan frame pelanggaran terhadap hak-hak buruh yang biasanya dipakai oleh buruh dalam menginterprestasikan berbagai peristiwa konflik industrial. Terakhir, mereka sama-sama berorientasi pada peristiwa dari pada isu dalam menceritakan aksi-aksi pemogokan buruh. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan tentang kewenangan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya. Mediator Kementerian Ketenagakerjaan merupakan representasi pemerintah pusat yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, memberikan pembinaan hubungan industrial pada pengusaha dan pekerja di Indonesia, serta melakukan supervisi, monitoring dan bantuan teknis kepada mediator daerah. Oleh sebab itu, mediator Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya dapat menjadi panutan dalam pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, proses implementasi kebijakan terkait kewenangan mediator di Kementerian Ketenagakerjaan belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang kewenangan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kementerian Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu faktor kurangnya kejelasan komunikasi, terbatasnya kualitas dan pemberdayaan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan koordinasi dengan masyarakat khususnya pengusaha dan pekerja yang belum efektif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of policies regarding the authority of mediator in the settlement of industrial disputes in the Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This study tries to analyze factors that influence the implementation of the policy. Each mediator in the Ministry of Labour is a representation of the central government that responsible for formulating policies, providing industrial relations guidance to employers and workers in Indonesia, as well as supervision, monitoring and technical assistance to regional mediator. Therefore, the mediator in the Ministry of Labour should be a role model in the implementation of policies in accordance with applicable regulations. However, the process of policy implementation in the Ministry of Labour has not run as expected. This research uses post-positivist approach with descriptive design. Results of this study shows that the implementation of the policies regarding the authority of mediators in the settlement of industrial disputes in the Ministry of Labour is affected by the following factors: lack of clarity of communication, lack of quality and quantity of human resources, ineffective sanctions, lack of leadership role, and ineffective coordination with the public, especially employers and workers."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Lokasi penelitian di perpustakaan dengan melakukan studi kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik Penelitian Kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor : 87 K/PDT.SUS/2012. Hasil penelitian menyarankan Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 lebih mengakomodasi dan mengikuti perkembangan jaman dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) menurut UU No. 22 Tahun 1957. Mekanisme penyelesaian perselisihannya menganut asas cepat, tepat, adil, dan murah, serta sifat putusannya yang memberikan kepastian hukum. UU No. 2 Tahun 2004 mencoba menjawab segala kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1957, namun, undang-undang ini pun memiliki kekurangan-kekurangan dan perlu dilakukan amandemen.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about how the dispute settlement Termination of Employment and connected by Act No.2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. This research is a descriptive study and when seen from the research objectives include normative legal or doctrinal research. Research location conducted in the library based on the library research. Using secondary data as th type of data. Data collection techniques used are engineering library research. Analyzed using a qualitative case study Decision on Case No. : 87K/PDT.SUS/2012. Based on the research results of this study suggests that the results obtained in the settlement of industrial disputes under the Industrial Relation Court of Law Number 2 In 2004 more accommodating and follow the development of time compared to the settlement of disputes in Labour Disputes Resolution Comittee according to Law. 2 In 2004 more accommodating and follow the development of time compared to the settlement of disputes in Labour Disputes Resolution Committee according to Law no. 22 of 1957. Adheres to the principles of mechanism rapid resolution accurate, fair, and inexpensive, as well as the nature of the decision which provides legal certainty Law Number 2 of 2004 trying to answer all the deficiencies and advantages contained in the Law Number 22 In 1957, however, this Law also has deficiencies and needs amendment."

"ABSTRAKSebagai hak dasar warga negera, pendirian partai politik merupakan salah satu implementasi dari penegakkan hak hak politik warga negara. Hak politik secara teoritis tergolong ke dalam Hak Negatif yakni hak dasar yang penegakan dan pemenuhan nya dapat dikatakan telah ideal apabila negara mengurangi peran campur tangan lebih jauh. Begitupun dengan hak mendirikan partai politik, seorang warga negara harus diberikan kebebasan hendak berserikat dalam partai politik yang sesuai dengan keinginannya. Filosofi hak negatif itu harus dipegang dengan baik oleh negara, karena itu dalam tumbuh kembang internal sebuah partai, negara harus memberikan ruang gerak yang cukup bagi partai untuk menentukan bagaimana wajah program nya, siapa dan bagaimana menentukan struktur pengurus . Negara harus bersikap pasif atas segala dinamika internal yang terjadi di dalam partai politik. Bahkan termasuk ketika partai politik itu mengalami perselisihan internal, negara diidealkan untuk tidak ikut campur menyelesaikan persoalan tersebut. Penyelesaian perselisihan internal itu harus dicoba selesaikan dari internal partai itu sendiri. Pendekatan pasif negara ini telah diadopsi oleh Undang-Undang Tentang Partai Politik kita dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ditentukan bahwa Menteri dilarang mengambil tindakan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik apabila dalam partai tersebut sedang terjadi perselisihan internal. Pada kasus Perselisihan internal partai PPP Periode Kepengurusan 2014-2015 dan Pada Perselisihan Partai Golkar Periode Kepengurusan 2014-2019 Menteri Hukum dan HAM mengambil tindakan pengesahan atas perubahan Kepengurusan di kedua Partai tersebut di saat perselisihan internal sedang dalam proses penyelesaian. Atas contoh kasus tersebut, Penulis berinisiatif menyusun penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan internal partai politik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dimensi normatif tersebut penulis bentukan dalam konteks hukum di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai PPP dan Partai Golkar untuk menilai apakah proses hukum penyelesaian keduanya telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang-undang.

---

ABSTRACT

Establishment of a political party is one of the fullfilment on citizen?s political rights. Political rights teoritically classified as one of negative rights which demand the passive approach of the state to fulfill it. The fulfillment of those right is consider to be ideal if the state role decrease into some level to reduce the state to role an interfere. Same condition also must be applied on the right to establish a political party. It?s a clear demand for a citizen to have certain freedom to unite in a political party which match with their vision. The philosophy of those negative rights has to be hold strongly by the state. Therefore in order to guarantee the freedom of political party to grow, the state should behave passively to face political party management. it is Their right to determine how their political face should be , who and how the structure determined and etc. The state should behave passively in deal with pollitcal party internal dynamics. Event if the political party has an internal disputes. Even how danger the situation for the party it self, the state is not allowed to interfere the resolution of the dispute. Those internal dispute should be solved by the internal processs of the party it self. Those state passive approach has been adopted by our political party law especially on the article 24 Law Number 2 Year of 2008 about political party, determined that the Minister of Law and Human Rights is not allowed to exercise his authority to legalize the structural changing of political party until their Internal dispute is resolved. On the internal dispute case of Persatuan Pembangunan party (PPP) and The Party of Golkar, The minister of law and Human Rights had exercised his power to legalize those both party new formation while those both parties is still in internal disputes. On behalf of those two case , author initiate this research in order to solve some legal problem on the issues of internal disputes of political party especially about how our law provide the mechanism to solve internal party disputes and then how those normative aspect implemented in those two case to find out whether those two case of resolution process is matched with the procedure given by the law or not."