"
ABSTRAKBangsa Indonesia merupakan anggota PBB, dengan demikian bangsa
Indonesia memiliki komitmen untuk menghormati dan menegakkan hak asasi
manusia.Setiap komitmen yang dimiliki bangsa Indonesia harus dilaksanakan oleh
instansi penegak hukumnya, sehingga ini merupakan kewajiban anggota Polri untuk
menegakkan dan menghormati hak asasi manusia dan untuk bekeija sama dalam
menegakkan hak asasi manusia. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih
terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota Polri.
Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap yang
dimiliki oleh anggota Reserse Polri, terhadap hak asasi manusia tersangka tindak
pidana pencurian dengan kekerasan.
Penelitian ini dilakukan pada anggota Reserse bagian Reserse umum, yang
merupakan salah satu fungsi teknis dari Reserse yang menangani kasus pencurian
dengan kekerasan. Subyek pada penelitian ini beijumlah 100 orang, yang diambil
secara purposive sampling di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pengumpulan
data mengenai sikap ini dilakukan dengan menggunakan skala sikap teknik Likert.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis mean.
Hasil pengolahan data dan analisis hasil yang dilakukan, diperoleh
kesimpulan bahwa sikap anggota Reserse terhadap hak asasi manusia tersangka
tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah unfavorable, artinya anggota
Reserse mempunyai kecenderungan tidak menyukai, menentang dan tidak
sependapat terhadap hak asasi manusia tersangka tindak pidana pencurian dengan
kekerasan. Sikap yang unfavorable dari anggota Reserse ini dibentuk oleh proses
belajar dari pengalaman-pengalaman yang dilalui dalam menangani kasus. Selain itu
juga terbentuk karena ketiga komponen sikapnya yang negatif terhadap HAM.
Sikap yang unfavorable dari anggota Reserse terhadap hak asasi manusia
tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini harus dirubah menjadi
sikap yang favorable. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan materi tentang
hak asasi manusia pada lembaga pendidikan Polri, selain itu perlu adanya kebijaksanaan dari kapolri, yaitu berupa tindakan tegas bagi anggota yang
melanggar. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan
skala sikap. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sebaiknya ditambah dengan
metode kualitatif, yaitu dengan wawancara."
