Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The present of social facilities and public utility at real estate housing is an important component. Basically, government has published the rule to control implementation of social facilities development. The rule makes the developers of housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints that are happened in social facility and public utility development process at real estate housing for middle to lower class by the private developer inappropriate to the needs that appear on case study object.To aim the purpose, this study identifies the factors that make social facility and public utility on study case object developed not following the rules; we also analyze social facilities and public utility development processes that are running. This analysis also touches the actors who have playing role in the development process that effect to the result housing social facilities and public utility development physically. The problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing the rule with their implementation. To know perception, this study will explore dominant factors or issues in social facilities and public utility development process as the rule run.This study finds out that there are some problems in government and developer that occur in every single step connected with policy, control and perceptions aspects in such process. This study find out too that social facility and public utility development process can be run well if it is dependant on government support by creating clear policy including any punishment for all mistakes. Also, it is important to make clear the role of all stakeholders such as government, developer and society participation to create positive synergy in providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that there are some problems that do not make social facility and public utility development process run well especially in middle and lower housing class that caused negative implication to the society.

---

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta pandangan pengembang dalam pengadaannya.Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan. Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang terkait dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui dengan meneliti faktor-faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh pengembang dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan tersebut dalam kaitannya dengan aspek kebijakan, pengawasan dan pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan, termasuk adanya sangsi yang tegas bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik itu pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan masyarakat banyak."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Tujuan studi ini adalah untuk melihat efek dari kepercayaan diri dalam efek penonton. Terdapat 40 partisipan didalam studi ini, 20 partisipan di masing-masih kelompok efek penonton. Studi ini menggunakan disain 2 x 2 antara subjek antara penonton (ada penonton/tidak ada penonton) dengan kepercayaan diri (tinggi/rendah). Ditemukan bahwa partisipan dalam kondisi penonton melakukan tugas lebih baik, partisipan dengan kepercayaan tinggi melakukan tugas lebih baik dalam kondisi penonton, dan partisipan dengan kepercayaan tinggi rendah tidak melakukan tugas lebih baik dalam kondisi tidak ada penonton. Secara keseluruhan, partisipan melakukan tugas lebih baik, maka fasilitasi sosial telah terjadi. Bisa diimplikasikan kepada berbicara depan umum; percaya diri yang tinggi dengan adanya penonton bisa meningakatkan pertunjukan.

---

The aim of this study was to see the effect of self-confidence on audience effect. The study used a 2 x 2 between subject design between audience (audience/non- audience effect) and self-confidence (low/high). There were 40 participants in this research with 20 in each audience condition. It was founded that those in audience condition performed better, higher self-confidence performed better in audience, lower self-condition did not performed better in non-audience condition. Overall, participants performed better in the task and showed that social facilitation occurred. The result of this study could be implicated to public speaking; higher self-confidence with audience can enhance performance.

"

"Skripsi ini membahas fasilitas olahraga (FOR) Pemda DKI Jakarta dimana keberadaannya menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Maka perlu diketahui dimana saja lokasi persebarannya dan yang mempengaruhi karakteristik lokasi FOR yaitu, penggunaan tanah, jaringan jalan, luas lahan, dan jumlah unit olahraga, sehingga diketahui variasi keruangan dengan adanya jumlah dan karakteristik pengguna. Dengan metode kualitatif, pendekatan keruangan, dan wawancara khusus, hasilnya yaitu: jumlah terbanyak adalah FOR Kecamatan di wilayah perumahan pada jalan lokal. FOR lainnya di wilayah jasa perdagangan pada jalan utama. FOR yang memiliki jumlah unit olahraga banyak, lahan luas, berlokasi di wilayah jasa perdagangan pada jalan utama, dominan digunakan oleh masyarakat/karyawan.

---

The focus of this study is about Jakarta Government?s sport facilities that could be a necessary for civilization. In that case, it needs to know where are the place spread and what kind of things can be influential to sport facilities location characteristics. It is about land use, roadway network, land space, and number of sport unit. Until this, we know about spatial variation with number of user and its characteristics. It used qualitative methods, spatial approach, and elite interviewing. The result is sport facilities in district are dominating from the others. Its location are in lodging and local road. The sport facilities that have a lot of number of sport unit, large land space, located in commercial place on main road are using by civil society/employees."

"Untuk memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran dibutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, masalah pendidikan masih ditemukan, dimana salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah SMP yang relatif banyak merupakan salah satu penghambat dalam penyaluran dan pemerataan dana APBN. Selain itu salah satu parameter untuk mengukur mutu pendidikan adalah nilai Ujian Nasional (UN). Sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta adalah provinsi yang merupakan pusat pendidikan di Indonesia dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Maka, analisis hubungan fasilitas sekolah dengan nilai UN pada DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk melihat keadaan SMP pada kedua provinsi terebut dan dalam menyalurkan dana APBN secara cepat dan tepat dengan melihat fasilitas apa saja yang memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa. Banyaknya observasi yang digunakan adalah 987 SMP di Provinsi DKI Jakarta dan 4766 SMP di Provinsi Jawa Barat dengan 9 variabel kategorik fasilitas pendidikan dan sebuah variabel numerik yaitu nilai ujian nasional. Adapun metode yang digunakan untuk mengelompokkan adalah Robust Clustering Using Link (ROCK) yang diyakini mempunyai tingkat akurasi yang baik dan mampu menangani data kategorik dalam jumlah yang besar. Serta untuk mengetahui hubungan antara fasilitas dengan hasil ujian nasional akan di tentukan menggunakan Analisis Regresi. Didapat bahwa fasilitas SMP di DKI Jakarta sudah cukup merata dan cukup baik sehingga tidak terbentuk cluster dengan profil berbeda, sedangkan di Jawa Barat terbentuk 5 cluster dengan karakteristik masing masing. Terdapat indikasi hubungan yang kuat pada fasilitas laboratorium, rasio murid per guru, status, dan daya listrik dengan nilai ujian nasional di DKI Jakarta. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, hampir setiap cluster memiliki hubungan yang berbeda terhadap nilai ujian nasional. Namun, pada setiap cluster, fasisilitas daya listrik merupakan fasilitas yang memiliki hubungan signifikan dengan hasil ujian nasional siswa.

---

To maximize the process of learning activities, adequate educational facilities are needed. However, there are still some problem, where one of the root causes is the lack of educational facilities. At the junior high school level, the relatively large number of junior high school is one of the obstacles in the distribution of APBN funds. In addition, one of the parameters that can be used to measure the quality of education is the value of the National Examination (UN). As the capital city, DKI Jakarta is a province that is the centre of education in Indonesia and West Java is the province with the largest population in Indonesia which is directly adjacent to DKI Jakarta. Thus, the analysis of the relationship between school facilities and the UN scores in DKI Jakarta and West Java is expected to be an alternative for the government to see the state of SMP in the two provinces and to distribute the APBN funds immediately and properly by looking at what facilities have a relationship with student learning outcomes. The number of observations used was 987 junior high schools in DKI Jakarta Province and 4766 junior high schools in West Java Province with 9 categorical variables for educational facilities and a numeric variable, which is the national exam scores. The method used for clustering is Robust Clustering Using Link (ROCK) which is believed to have a good level of accuracy and able to handle large amounts of categorical data. Also, to confirm the relationship between facilities and the results of the national exam will be determined by using Regression Analysis. It was found that the junior high school's facilities in DKI Jakarta were quite evenly distributed and good enough so that there were not forming any cluster with different profile, while in West Java there were 5 clusters with their respective characteristics. There are indications of a strong relationship with laboratory, student-teacher ratio, status, and electrical power to national exam scores in DKI Jakarta. Whereas for West Java Province, almost every clusters have a different relationship to the national exam scores. However, in each cluster, the utility of electrical power has a significant relationship with student's national exam results."

"Penelitian ini berupaya menjelaskan masalah tingkah laku dalam menggunakan fasilitas kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Sint Carolus (disingkat PJPK), khususnya dalam menggunakan fasilitas rawat jalan, dengan menjadikan Teori Reasoned Action dan Teori Planned Behavior dari Fishbein dan Ajzen sebagai acuan teori dalam menerangkan masalah yang disoroti. PJPK merupakan proyek perintis dalam bidang asuransi kesehatan bagi masyarakat umum, dengan cara memasyarakatkan pelayanan kesehatan komprehensif, yaitu pelayanan kesehatan yang memberi perhatian seimbang terhadap upaya pengobatan dan pencegahan penyakit. Sebagai program baru, pada awalnya PJPK memulai pelayanannya dalam lingkungan sendiri, yaitu pada karyawan Pelayanan Kesehatan Sint Carolus (MSC) dan keluargannya. Namun dalam perkembangannya kemudian kepesertaan PJPK semakin meluas, sehingga bila dilihat dari status peserta, mereka dapat digolongkan pada tiga kelompok besar, yaitu kelompok peserta Sint Carolus, peserta perusahaan pelanggan dan peserta pribadi. Sedangkan bila dilihat dari status kesehatannya, mereka dapat digolongkan ke dalam kelompok sehat dan sakit. Teori Reasoned Action dari Fishbein dan Ajzen {1975) berakar pada teori sikap, yang dalam upayanya menjelaskan tingkah laku memfokuskan perhatian pada belief, sikap dan intensi. Menurut teori ini, determinan langsung tingkah laku overt individu adalah intensinya untuk menampilkan tingkah laku tersebut. intensi menurut teori ini diramalkan melalui dua variabel utama yaitu sikap dan norma subyektif. Sikap seseorang dapat dilihat dari belief yang dimilikinya, dihubungkan dengan evaluasinya terhadap belief tersebut, sedangkan norma subyektif dapat terbentuk dari persepsi subyek tentang harapan orang lain yang dianggapnya penting (Normative Belief) dihubungkan dengan keinginannya memenuhi harapan tersebut {Motivation to Comply). Mengingat adanya keterbatasan teori ini dalam meramalkan jenis tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada dibawah kontrol individu maka untuk menyempurnakan Teori Reasoned Action, Ajzen (1988) melalui Teori Planned Behavior memperkenalkan Perceived Behavioral Control Belief (PBCB) sebagai variabel ketiga dalam meramalkan intensi, yaitu belief individu tentang sejauh mana ia mempersepsikan bahwa akan dapat mengontrol dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Belief ini berkait dengan situasi atau kondisi tertentu, yang bila dikaitkan dengan penelitian ini bisa diartikan sebagai semua kondisi yang dipersepsikan individu peserta PJPK dapat mendorong atau menghambat dirinya menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Yang ingin diketahui dari penelitian ini ialah ingin menjelaskan masalah tingkah laku yang ditampilkan peserta berupa penggunaan fasilitas yang terlalu tinggi dibanding dengan Contact Rate Nasional, melalui pemahaman intensi mereka menggunakan fasilitas tersebut pada kelompok peserta yang berbeda, melihat korelasinya dengan tingkah laku dan mengungkap belief yang mendasarinya. Responden penelitian ini adalah peserta PJPK dengan kriteria telah menjadi peserta sekurang-kurangnya enam bulan dan berusia delapan belas tahun ke atas. Metode sampling yang digunakan adalah quota sampling dengan memilih sampel secara random dari kelompok populasi yang dibedakan menurut status kepesertaan dan kesehatan mereka. Jumlah responden sebanyak 355 orang peserta dengan jenis kelamin dikontrol sehingga jumlah pria dan wanita seimbang. Setiap responder diminta mengisi data pribadi dan kuesioner yang merupakan instrumen penelitian untuk menggali intensi menggunakan fasilitas kesehatan pada peserta PJPK. Hasil-hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Masalah tingkah laku berupa penggunaan fasilitas PJPK yang terlalu tinggi oleh peserta, dapat dijelaskan oleh Teori Fishbein dan Ajzen. Tingginya tingkat penggunaan fasilitas pengobatan oleh peserta, karena belief mereka masih bertumpu pada pelayanan kuratif dan pemanfaatan PJPK sebagai fasilitas yang ditanggung perusahaan. Walau PJPK mempunyai program pencegahan, tetapi belief peserta tentang pencegahan baru pada tingkat evaluasi belief(EB) sedangkan pada behavior belief (BB) belum menonjol.2. Ada beda intensi pada kelompok-kelompok penelitian yang dibedakan menurut status kesehatan dan kepesertaan mereka pada PJPK. Dilihat dari status kesehatan, intensi kelompok sehat lebih dipengaruhi sikap, sedang kelompok sakit oleh PBCD. Menurut status kepesertaan, intensi kelompok perusahaan lebih dipengaruhi sikap, kelompok pribadi oleh Norma Subyektif dan kelompok Carolus tidak konsisten (3 model penggjian berbeda).3. Ada korelasi positif antara intensi dengan tingkah laku menggunakan fasilitas pengobatan pada peserta PJPK. Tetapi korelasi intensi dan tingkah laku menggunakan pelayanan preventif menunjukkan kecenderungan negatif. Saran untuk penggunaan hasil penelitian ini diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan preventif dengan intervensi pada belief dan perlunya penelitian lanjutan."

"Jakarta Pusat memiliki delapan puskesmas tingkat kecamatan yang tersebar dilokasi berbeda sesuai wilayah kerjanya. Pemanfaatan jenis pelayanan di tiap puskesmas oleh pengguna jasa dipengaruhi kemudahan aksesibilitas mencakup; letak, kondisi jalan, transportasi, dan jarak. Pertimbangan lain yang menjadi alasan pengguna jasa adalah; pengetahuan jenis pelayanan, biaya pemanfaatan, dan keyakinan terhadap hasil pelayanan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas terhadap pemanfaatan aset ditinjau dari frekuensi kunjungan pengguna jasa ke puskesmas. Disamping itu juga menganalisis alasan pengguna jasa mencakup ; pengetahuan jenis pelayanan, biaya pemanfaatan dan keyakinan hasil pelayanan yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Dengan menggunakan metode survei, analisis regresi ordinal logistic, dan crosstabs-correlation terhadap data primer yang bersumber dari 169 pengguna jasa puskesmas sebagai responden diharapkan dapat dianalisis secara mendalam pengaruh yang ingin diteliti tersebut. Analisis dilakukan dengan dukungan data sekunder yang didapat melalui observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa :1. Terdapat pengaruh aksesibilitas terhadap pemanfaatan jenis pelayanan ditinjau dari frekuensi kunjungan pengguna jasa pada puskesmas kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Tingkat signifikansi sebesar Nilai Sig. Pearson 0,125 > 0,05 dan koefisien determinasi (R-Square Nagelkerke) sebesar 0,043 2. Terdapat pengaruh pengetahuan jenis pelayanan, biaya pemanfaatan, terhadap terhadap pemanfaatan puskesmas. Namun tidak terdapat pengaruh antara keyakinan hasil pelayanan dengan pemanfaatan puskesmas ditinjau dari frekuensi kunjungan pengguna jasa pada puskesmas kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Implikasi penting terhadap hasil penelitian adalah puskesmas dalam sudut pandang manajemen fasilitas/aset yang memiliki kinerja finansial, kinerja fungsi, dan kinerja fisik yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan internal organisasi dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

---

Jakarta Pusat has eights District Community Health Center (CHC) that?s spread in different location suitable. Customers who want to get health service at CHC have been influenced by accessibility (place, street condition, transportation, and distance). The other considerations are knowledge of variety services, service costs, and certainty of service results.The aim of this Research is to analyze the effect of accessibility in assets utilization base on customer visit frequencies and that its to know the correlation among customer reasons and utilization of District CHC at Jakarta Pusat. Using the survey methods : regretion ordinal logistic analyzed, and rosstabscorrelation towards primary data from 169 responds as customer. Its been expected to analyze profuonly about the effect of those variables. This analyze is support by secondary data from observation and documentation study. The research outcome revealed :1. There is an influence between accessibility and utilization of health facility by customer in District Community Health Center at Jakarta Pusat with 0,125>0,05 level of signification (Sig. Pearson) and 0,043 coefisien of determination (R-Square Nagelkerke).2. There is an influence among knowledge of variety services and service costs inside utilization of health facility by customer in District Community Health Center at Jakarta Pusat. Though, there is no influence between certainty of service result in that facility.There is an important implication about the research outcome. From the asset management and facility management perspective, District Community Health Center have financial performance, functional performance, and physical performance that can be developed for further future. Compatible with the citizen needs as customer."

"Dalam perencanaan transportasi, salah satu unsure lalu lintas yang perlu mendapat perhatian serius adalah pejalan kaki (pedestrian). Pejalan kaki dalam melakukan kegiatannya sebagai pejalan kaki di jalan raya sangat diharapkan untuk selalu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti trotoar yang berada pada sisi luar sepanjang jalan dan fasilitas penyeberangan jalan yakni jembatan penyeberangan, zebra cross dengan traffic light atau tanpa traffic light. Pada saat melakukan aktivitas menyusuri atau menyeberang jalan, pejalan kaki sangat rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu dirasa sangat perlu menyediakan fasilitas penyeberangan jalan yang akomodatif khususnya terhadap ancaman keamanan dan keselamatan jiwa pejalan kaki, selain keselamatan pengendara atau pengemudi. Beberapa fasilitas penyeberangan jalan yang biasa dijumpai yaitu berupa jembatan penyeberangan, zebra cross tanpa traffic light, zebra cross dengan traffic light yang meliputi zebra cross dengan red traffic light, yellow traffic light, zebra cross dengan press button (PELICAN). Masing-masing fasilitas penyeberangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, penulis melakukan studi perbandingan terhadap beberapa fasilitas tersebut khususnya mengenai efektivitas dari fasilitas tersebut jika ditinjau dari persentase pengguna fasilitas tersebut."