Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membutuhkan prasarana dan sarana yang tinggi, sedangkan kapasitas lahan untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana di Kota Jakarta terbatas, sehingga ruang hijau sebagai sarana untuk menyerap CO2 menjadi sangat terbatas. Karakteristik ruang hijau diidentifikasi melalui survey lapangan pada 158 lokasi. NDVI didapatkan dengan mengolah Citra Aster yang selanjutnya dilakukan analisis Regresi Linier untuk mengetahui keterkaitan antara biomassa hijau, ketebalan tajuk, kerapatan tajuk persentase tutupan tajuk dan persentase tutupan vegetasi bawah dengan nilai NDVI. Hasil perhitungan estimasi daya serap CO2 ruang hijau di DKI Jakarta didapatkan hasil sebesar 61.597,65 Kg. Kebutuhan teoritis ruang hijau yang didapatkan dari hasil perhitungan metode Wisesa didapatkan hasil kebutuhan ruang hijau DKI Jakarta sebesar 2.927.648 Km2 atau sebesar 44,20%. Kemudian dengan menggunakan analisis spasial dilakukan kesetaraan antara nilai kebutuhan teoritis ruang hijau dan luas ruang hijau dengan pendekatan regional dikaitkan dengan hasil intepretasi temperatur permukaan dan pola penggunaan lahan eksisting 2008, sehingga didapatkan tingkat kebutuhan ruang hijau di DKI Jakarta Tahun 2009 memperlihatkan gambaran kebutuhan ruang hijau rendah pada sebagian selatan dan timur wilayah Jakarta, namun semakin menuju pusat DKI Jakarta semakin tinggi tingkat kebutuhan ruang hijaunya, yaitu Kecamatan Gambir, Senen, Johar Baru, Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Palmerah dan Matraman yang berada pada tingkat kebutuhan kritis atau khusus dikarenakan kebutuhan ruang hijau yang sangat tinggi, input CO2 yang tinggi dengan jumlah penduduk serta aktifitasnya yang padat, namun kurangnya luas wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau.

---

Occurrence of high population growth will require the infrastructure and facilities is high, while the capacity of land to support the provision of infrastructure and facilities in the city of Jakarta is limited, so the green space as a means to absorb CO2 becomes very limited. Characteristics of green space are identified through field surveys in 158 location. NDVI obtained by processing Aster images the next conducted Linear regression analysis to determine the link between green biomass, thickness of the canopy, canopy density and percentage canopy cover percentage of vegetation cover under with the NDVI values. The calculated estimate of CO2 absorption of green spaces in Jakarta to get the results of 61,597.65 kg. Theoretical needs green space obtained from the results of the calculation method obtained results Wisesa green space requirement for DKI Jakarta 2,927,648 km2, or by 44.20%. Then by using spatial analysis is equality between the value of the theoretical requirement of green space and green space area with a regional approach to interpret the results associated with the surface temperature and the existing land use pattern in 2008, so get the green space requirements in Jakarta in 2009 shows the image of a green space requirement low in some southern and eastern areas of Jakarta, but more toward the center of Jakarta higher the rate of green space requirement, namely Gambir, Senen, Johar Baru, Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Palmerah and Matraman District which is at the level of critical or special needs due to green space requirements are very high, high CO2 input to the population and its activities are solid, but the lack of an area that can be used as green space."

"Urbanisasi yang cepat dan kurangnya keterlibatan alam dalam desain perkotaan telah semakin berkembang menjadi masalah, karena bumi tampak lebih tidak seimbang dan penyebaran kota menjadi lebih tidak terkendali dan tak terhentikan. Dalam konteks ini, proyek akhir yang diajukan penulis akan mencoba untuk meninjau kembali cara lama yang memprioritaskan pengelolaan alam dan lahan ke dalam proses desain. Reconnection antara alam dan manusia dengan built environment akan menjadi tujuan utama dari proyek akhir ini. Konsep desain regeneratif bersama dengan teori-teori lain menjadi pendekatan mendasar yang digunakan untuk mengeksekusi desain.Fokus dari proyek ini adalah untuk mengusulkan master plan yang sustainable untuk menciptakan model baru daerah pinggiran kota di dalam tanah yang disediakan di tambang yang berada di Jalan Lefroy. Dengan demikian, konsep desain regeneratif akan dilakukan mulai dari skala pinggiran kota hingga skala rumah individu dengan secara hati-hati menghormati lanskap ekologis dan komunitas.

---

Rapid urbanization and lack of nature involvement within urban design has progressively grows into an issue as the world appears to be more unbalanced and the urban sprawl become more uncontrollable and unstoppable. Within this context, the final project will attempt to revisit the old ways of prioritizing nature and land management into the design process. Reconnection between nature and human with their man-made build will be the main objective of the final project. The concept of regenerative design along with other theories becomes the fundamental approach used to perform the design intent.

The focus of the project is to propose a sustainable master plan of the new model of suburban area within the brownfield site in Lefroy Road quarry. Accordingly, the regenerative design concept will be carried through from the scale of a suburban to a scale of an individual dwelling while carefully respecting the ecological landscape and the community."

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."

"ABSTRAKPencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor akan menurunkan kualitas udara. Keadaan ini terjadi di kota Jakarta dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga memperburuk kualitas udara. Karbon monoksida (CO) merupakan salah satu dari polutan beracun yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor di kota-kota besar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah dampak negatif dari pencemaran udara tersebut adalah mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun demikian, saat ini informasi data spasial tata ruang yang terpadu antar organisasi terkait dalam menentukan lokasi RTH belum tersedia. Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu model simulasi dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan lokasi RTH berdasarkan aspek pencemaran udara dengan menggunakan parameter karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil akhir dari penelitian ini adalah memberikan informasi spasial dalam bentuk peta yang informatif tentang RTH, serta terungkapnya daerah-daerah prioritas pengembangan RTH berdasarkan aspek pencemaran karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta."

"ABSTRAKDalam rangka mendukung pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, dibutuhkan upaya perencanaan tata ruang kota yang terpadu, manusiawi dan berwawasan lingkungan. Pada kegiatan pembanguuan perkotaan hendaknya dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan serta kegiatan pendukung lainnya terhadap aspek tata ruang kota berupa ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kebutuhan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan-kawasan perkotaan semakin diperlukan dalam rangka mewujudkan tata ruang kawasan perkotaao yang memperbatikan fungsi lingkungan, keasrian serta daya dukung kawasan perkotaan bagi aktivitas, keeehatan dan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan.Pada saat menyusun rencana dan program pembangunan kota, kesadaran masyarakat perlu digugah dan prakarea serta peransertanya perlu didorong dan dikembangkaa Penataan ruang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat Peraturan Pemerintah RI No.69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara PeransertaMasyarakat Dalam Penalaan Ruang manjadi acuan Femerintah Daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam penataan ruang.Pada penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban serta peranserta masyarakat sangat diperlukan untuk memperbalki mutu perencanaan, membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesual dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sertamenaati keputusan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.Sebagai batasan, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau pertamanan di empat kecamatan Kawasan Jakarta Pusat Adapun bentuk ruang terbuka hijau tersebut adalah berupa Taman, Jalur Hijau Jalan dan Jalur Hijau Kota. Penilaian kualitas fisik ditinjau dari fimgsi-fimgsinya yaitu Fungsi Sosial, Fungsi Ekologis, dan Fungsi Estetis.Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah: (1) mengetahui kuaJHas fisik mang terbuka hijau, (2) mengetahui persepsi dan respon masyarakat terhadap keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungannya, (3) mengetahui tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau, (4) mengetahui besar pengaruh antara tingkat kesejahteraan, lama bermukim dan tingkat pendidikan terhadap tingkat peranserta masyarakat, (5) mengetahui hubungan antara kualitas fisik ruang terbuka hijau dengan tingkat peranserta masyarakamyaSedangkan hipotesis yang hendak dibuktikan ialah: (1) kualitas fisik ruang terbuka hijau ditentukan oleh peranserta masyarakat, (2) semakin tinggi tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau, semakin balk kualitas fisik ruang terbuka hijau.Lokasi penelitian ini adalah empat kecamatan di Kawasan Jakarta Pusat yaitu Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Menteng, Kecamatan Gainbtr dan Kecamatan Johar Baru. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive storing dan pembobotan untuk masing-masing bentuk dan fungai dari niang terbuka hijau tersebut. Sedangkan sampel responden untuk mengetahui tingkat peranserta masyarakat dilakukan dengan metode stratified random sampling pada tingkat RW, RT, dan KK. Responden yang merupakan kepala keluarga dipilih pada setiap RT sampel. Dari total 1550 KK diambil 10% nya yang ditetapkan berdasarkan quota sampling, karena perbedaan jumlah KK tiap RT adalah kecil. Sehingga total jumlah responden adalah 160 responden.Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan desain ex post facto. Jenis dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalatn penelitian ini adalah pengumpulan data primer berupa hasil pengamatan, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder.Pengukuran variabei dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan studi hubungan kondisi variabel lingkungan fisik dan kondisi variabel lingkungan sosial berupa peranserta masyarakat, serta studi komparasi hasii penilaian kualitas fisik tersebut pada masing-masing kecamatan. Sedangkan data kuesioner yang diberikan kepada responden, datanya diuji secara statistik inferensial dengan chi-square.Dari hasil ana!isis,ternyatakualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk (101,7), di Kecamatan Meateng tennasuk kategori sedang (165), Kecamatan Gambir termasuk kategori sedang (155) dan di Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali (47,5). Sedangkan persepsi dan respon masyarakat pada umumnya adalah baik. Masyarakat mengetahui dengan baik fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Dalam mendukung upaya pembangunan ruang terbuka hijau tersebut hampir 90% masyarakat bersedia berperanserta secara aktif dalam berbagai bentuk kegiatan. Adapun persepsi dan respon masyarakat yang mengetahui bahwa ruang terbuka hijau berguna dan oerlu dibaneun adalah 96.6%: setuiu melakukan ken a batdi adalah hijau dibongkar adalah 98,1% dan bentuk bantuan yang ingin diberikan dalam pengembangan ruang terbuka hijau umumnya adalah bentuk sumbangan tenaga (79,4%).Tingkat peranserta masyarakat dalam pengembangan niang terbuka hijau di empat kecamatan cenderung tinggi. Pada Kecamatan Tanah Abang tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendatian pemanfaatan cenderung tinggi (65,8% dan 67,5%) sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (50,0%). Di Kecamatan Menteng tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (43,6% dan 41,7%), sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (46,9%). Pada Kecamatan Gambir tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (54,3%, 45,0%, dan 75,0%). Dan di Tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan di Kecamatan Johar Barn cenderung tinggi (61,1%, 50,0%, dan 43,2%).Dilihat dari hasil ana]isis kualitas fisik dan tingkat peranserta masyarakat, ternyata kualitas fiaik niang terbuka hijau di empat kecamatan tersebut tidak ditentukan oleh tingginya tingkat peranserta masyarakat tetapi juga faktor lain seperti ketersediaan lahan untuk pengembangan niang terbuka hijau seita program pemerintah untuk pengembangan niang terbuka hijau.Dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:1. Kualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk, Kecamatan Menteng dan Gambir termasuk kategori sedang dan Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali.2. Persepsi dan respon masyarakat tentang pengembangan ruang terbuka hijau di lingkungannyabaik. Masyarakat mengetahui fiingsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hiiau di linckuncannva. hijau dibongkar adalah 98,1% dan bentuk bantuan yang ingin diberikan dalam peogembangan ruang terbuka hijaii umumnya adalah bentuk sumbangan tenaga (79,4%).Tingkat peranserta masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di empat kecamatan cenderung tinggi. Pada Kecamatan Tanah Abang tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendallan pemanfaatan cenderung tinggi (65,8% dan 67,5%) sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (50,0%). Di Kecamatan Menteng tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (43,6% dan 41,7%), sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (46,9%). Pada Kecamatan Gambir tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (54,3%, 45,0%, dan 75,0%). Dan di Tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendatian pemanfaalan di Kecamatan Johar Baru cenderung tinggi (61,1%, 50,0%, dan 43,2%).Dilihat dari hasil analisis kualitas fisik dan tingkat peranserta masyarakat, ternyata kualitas fisik ruang terbuka hijau di empat kecamatan tersebut ttdak ditentukan oleh tingginya tingkat peranserta masyarakat tetapi juga fektor lain seperti ketersediaan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau serta program pemerintah untuk pengembangan ruang terbuka hijau.Dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:1. Kualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk, Kecamatan Menteng dan Gambir termasuk kategori sedang dan Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali.2. Persepsi dan respon masyarakat tentang pengembangan ruang terbuka hijau di lingkungannyabaik. Masyarakat mengetahui iungsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang3. Tingkat kesejahteraan, lama berraukim dan tingkat pendidikan masyarakal; tidak berpengaruh nyala pada tahap perencanaan dan tahap pengendalian pemanfaatan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin lama bermukim seseorang dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menyebabkan semakin tingginya tingkat peranserta. Tetapi lama bermukim berpengaruh nyata terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam tahap pemanfaatan.4. Kualitas fisik ruang terbuka faijau tidak hanya ditentukan oleh tingkat peranserta masyarakat. Semakin tinggi tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau tidak secara langsung menyebabkan semakin baiknya kualitas fisik ruang terbuka hijau..5. Kualitas ruang terbuka hijau ternyata juga ditentukan oleh: a) ketersediaan ruang terbuka hijau, b) distribusi/penyebarsn ruang terbuka hijau di Itngkungan permukiman penduduk, c) ada/tidaknya program pemerintah dalam pengembangan ruang terbuka hijau.Dengan demikian berdasarkan penelitian ini disarankan hal-hal sebagai bertkut:1. Pemda setempat perlu meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Johar Baru dengan meningkatkan program pemerintah dan penyediaan lahan bagi pengembaogan ruang terbuka hijau. Salah satu cara penambahan luas ruang terbuka adalah dengan merencanakan efislensi penggunaan lahan permukiman dengan model permukiman vertikal (rumah susun).2. Felaksanaan program pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau harus diiaksanakan secara konsekuen dan tidak berubah-ubah akibat tuntutan tahan perkotaan yang lebih bernilai ekonomis.3. Ruang terbuka (hijau) harus merupakan unsur pembentuk kota yang sejajar dengan unsur-unsur lainnya seperti marga, wisma, suka dan Jain-lain.4. Kuantitas dan kualitas fisik ruang terbuka hijau hendaknya menjadi faktor penilaian keberhasitan pembangunan suatu wilayah di DKI Jakarta"

"Penelitian terpusat pada masalah penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU). Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian dokumen berupa perundang-undangan, buku-buku, pendapat-pendapat para ahli dan artikel-artikel di media cetak maupun dimedia elektronik.Penggunaan RTH sebagi tempat usaha SPBU terjadi karena izin dari Pemerintah, mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan keberadaan SPBU ditengah kota. Tetapi berdasarkan ketentuan yang ada maka keberadaan RTH haruslah sesuai dengan fungsi peruntukannya. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa RTH dapat dialihgunakan menjadi tempat usaha walaupun untuk kepentingan publik. Dengan berdirinya SPBU di atas RTH maka ketentuan hukum yang mengatur mengenai kelestarian RTH menjadi kabur, oleh karena Stu Pemda DKI bersama-sama dengan Lembaga Legislatif harus membentuk suatu peraturan yang baru yang mengatur mengenai keberadaan SPBU dan yang melindungi kelestarian keberadan kawasan RTH."

"Meningkatnya intensitas bangunan di Jakarta berarti Ruang Terbuka Hijau semakin dibutuhkan, baik sebagai pare-pare kota maupun sebagai tempat untuk berekreasi. Selain itu, juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekologi kota sehingga kota yang berkelanjutan dapat terwujud. Skripsi ini akan memberikan uraian mengenai pentingnya peranan Ruang Terbuka Hijau bagi pelestarian kota dan melihat keberadaannya di kawasan pusat kota Jakarta. Kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa walaupun telah ada peraturan dan pelaksanaan- Tata Ruang Kota, namun tanpa adanya kesadaran dari masyarakat maka pelestarian kota ridak akan terwujud. Oleh karena itu, masih banyak diperlukan penelaahan lebih lanjut berkaitan dengaa perilaku masyarakat dan keadaan lingkungan alamnya."