Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat untuk mengembangkan dan memelihara fasilitas infrastruktur. Pelayanan akan infrastruktur sering disediakan dengan defisit operasi, yang hanya ditutupi melalui subsidi, sehingga akan memberatkan pada sumber daya masyarakat (publik). Di padukan dengan sebagian besar kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, hal ini mendorong untuk memobilisasi modal sektor swasta untuk ikut dalam investasi di bidang infrastruktur. Terstruktur dengan tepat Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) mungkin akan dapat mengerakan sumber daya/modal yang sebelumnya belum dimanfaatkan sektor swasta baik ditingkat lokal, regional, atau internasional yang sedang mencari peluang investasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kemitraan Pemerintah Swasta terutama dalam hal struktur dan skema pembiayaanya. Dalam studi ini mengkaji dan merangkum berbagai macam dokumen yang tersedia (buku, jurnal, tesis dan lainnya) untuk lebih fokus pada struktur dan skema pembiayaan dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta. Kalkulasi finansial dan manajemen resiko adalah faktor utama penentu keberhasilan dalam Kemitraan Pemerintah Swasta.

---

Governments face an ever increasing need to find sufficient financing to develop and maintain infrastructure. Furthermore, infrastructure services are often provided at an operating deficit, which is covered only through subsidies, thus constituting an additional drain on public resources. Combined with most governments limited financial capacity, these pressures drive a desire to mobilize private sector capital for infrastructure investment. Structured correctly, a Public Private Partnerships (PPPs) may be able to mobilize previously untapped resources from the local, regional, or international private sector which is seeking investment opportunities. The objectives of this report is to learn more about the Public Private Partnerships especially in terms of structure and financing schemes. In this report reviewed and summarizes the available document (book, journal, thesis and other ) to focus on structure and financing schemes in public private partnership. Financial calculations and risk management is a main factor success in the public private partnerships."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."

"Penelitian ini membahas mengenai Desain Kebijakan Insentif Pajak atas Investasi dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk insentif pajak yang dapat diberikan diantaranya adalah dalam bentuk pajak penghasilan badan dan insentif pajak lainnya berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal. Manfaat atas pemberian insentif dapat dilihat dari tiga sisi yaitu dari sisi : investor, masyarakat, dan pemerintah. Korea Selatan dan Filipina juga memberikan insentif pajak atas investasi dalam proyek KPS sebagai dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek KPS di negaranya.

---

This research focused on Tax Incentives Policy Design for the Investment in Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Project in Indonesia. This research used qualitative method. Results indicated that the form of incentives that can be given are corporate income tax and others tax incentives on Tariff and Value Added Tax for imported capital. The benefits generated from giving tax incentives can be seen from three aspects : investor, society, and government. South Korea and Philliphine are also giving tax incentives as a governement support to implement PPP in their infrastructure project."

"Penerapan skema Public-Private Partnership PPP , atau yang dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Indonesia, dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja skema KPBU dan ketertarikan badan usaha/swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi bentuk tata kelola pada tiga level kebijakan yakni level kebijakan, organisasional, dan operasional dari perspektif biaya transaksi, serta memperkaya enrichment teori tata kelola kolaboratif dengan perspektif analisis biaya transaksi pada skema KPBU infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah soft system methodology-based action research untuk mejawab empat pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tiga sumber biaya transaksi dari proyek KPBU yakni principal-principal problem, renegotiation and hold-up problem, dan soft budget contraints dapat diatasi dengan membangun tata kelola kolaboratif pada tiga level kebijakan. Pengayaan praktik tata kelola kolaboratif perlu dikembangkan dengan menganalisis sumber-sumber biaya transaksi pada setiap level kebijakan. Kata kunci: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, soft system methodology, analisis biaya transaksi, tata kelola kolaboratif

---

Implementation of Public-Private Partnership PPP scheme, also known as Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU scheme in Indonesia, is considered to be an alternative source of funding in infrastructure provision. However, in the reality, the performance of the KPBU scheme and private sector interest to participate in the provision of infrastructure in Indonesia is still low. Thus, this research aim to reconstruct the forms of governance at three levels of policy such as policy level, organizational level, and operational level from the perspective of transactions costs, and enrich collaborative governance theory from transaction cost analysis in KPBU scheme for Public Works and Housing sector. The method used in this research is soft system methodology-based action research, to answer four research questions. The results conclude that the three sources of transaction costs of KPBU scheme projects are principal-principal problem, renegotiation hold-up problem, and soft budget constraint can be overcome by building collaborative governance on three policy level. Collaborative governance enrichment practice needs to be develop by analyzing source of transaction cost in every policy level. Keywords: Public-Private Partnership, Soft System Methodology, Transaction Cost Analysis, Collaborative Governance."

"This research aims to identify tensions in infrastructure development using public-private partnership (PPP) mechanism. The tensions in infrastructure development are identified using a qualitative research methodology, in particular a questionnaire survey to fathom the perceived risks by associated actors and institutions, economic and financial condition, procurement processes, and the relationship between the public and private sectors. This study highlights the role of intermediate agency connecting the role of the government and the private sector. By identifying the potential and the capacity of intermediate agency to connect infrastructure development across different development agenda, the local government should be able to improve the mechanism for PPP infrastructure development scheme."

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

---

This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund."