Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor kehutanan adalah salah satu sumber bagi penerimaan pendapatan daerah. Oleh sebab itu pengelolaan hutan haruslah dilakukan secara lestari agar kesinambungan dari hasil hutan dapat tetap terjaga. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan yaitu memanfaatkan, merehabilitasi dan melindungi hutan. Dari kegiatan pemanfaatan hutan tersebut akan diperoleh pendapatan sektor kehutanan bagi daerah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yaitu yang berasal dari bagi hasil antara pusat dengan daerah berupa PSDH dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor kehutanan dapat dilihat melalui pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menggambarkan menurut apa adanya keadaan nyata pada saat penelitian mengenai pengelolaan hutan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengumpulan data primer melalui wawancara tak terstruktur dengan menanyakan langsung kepada aparatur pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten dan para nara sumber yang ada sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui pencatatan langsung di instansi-instansi pemerintah, studi berbagai dokumen dan literatur yang ada.Teknik analisa data yang dilakukan yaitu analisa data kualitatif berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang diolah secara tabulasi dan kemudian dilakukan analisa data meliputi aspek sosial, ekonomi dan budaya.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik. lni disebabkan:

1. Pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memanfaatkan hutan menemui hambatan berupa ketidaksiapan masyarakat setempat, Rehabilitasi lahan hanya 30% yang dilakukan justru kerusakan hutan yang meningkat sebesar 10% setiap tahunnya, kegiatan perlindungan hutan belum dapat mencegah kayu-kayu ilegal yang berasal dari kegiatan ilegal logging selain itu perlindungan hutan masih belum dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan.
2. Penerimaan PSDH sektor kehutanan tahun 1999-2002 mengalami penurunan 20% setiap tahunnya.
3. Penerimaan PAD sektor kehutanan melalui Perda Nomor 14 Tahun 2000 memiliki banvak kelemahan yang justru menimbulkan terjadinya penurunan pendapatan bagi daerah serta peluang bagi ilegal logging dan praktek KKN.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kembali rehabilitasi terhadap hutan-hutan yang telah rusak disamping meningkatkan perlindungan hutan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelanggar agar penerimaan daerah dari hasil hutan dapat meningkat.
2. Mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2000 Kabupaten Kotawaringin Timur.

"

"Skripsi ini mengaji variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap di Desa Mekarwaru untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan lahan garapan yang secara de jure merupakan lahan milik Negara, akan tetapi secara de facto merupakan lahan yang seakan terbuka dan dapat dimanfaatkan siapa saja. Namun, terdapat aturan tentang pengelolaan lahan dari pemilik lahan yang dipercayakan pada pihak Perhutani. Berarti, lahan yang secara de facto seakan “terbuka” (open access) itu, sebenarnya dikelola oleh pihak yang memperoleh kewenangan dari Negara. Variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap dapat dilihat melalui mekanisme akses berdasarkan hak secara legal dan ilegal, serta melalui mekanisme akses berdasarkan struktural dan relasional. Melalui dua mekanisme tersebut, dapat ditemukan berbagai cara yang dilakukan petani penggarap untuk memperoleh pengelolaan lahan garapan pada kawasan Perhutani. Munculnya variasi akses menunjukkan bahwa kemampuan individu untuk memperoleh keuntungan dapat beragam yang diperoleh melalui berbagai cara, proses, dan hubungan sosial. Setelah memperoleh akses atas pengelolaan lahan garapan, petani penggarap memelihara aksesnya agar tidak berpindah ke pihak lain. Hal itu pun terwujud secara beragam pula.

---

This thesis examines the variation of access of Mekarwaru’s landless farmers in order to gain profits from de jure state-owned which could be claimed de facto land and utilized by any farmers. However, in reality, there are regulations of land management which have been defined by the land-owners, Perhutani. Therefore, the de facto-claimed land as an ‘open access’ resources is managed by the authority representing the state. The variation of access gained by landless farmers examined through both legal and illegal access mechanisms, as well as structural and relational mechanisms. These variation of access reveal the individual abilities to gain profits from any existing means, processes, and social relations. Furthermore, once the farmers have gained accesses to utilize the land, they are able to maintain and preserve it to avoid any changes of cultivators. Those mechanisms are, in fact, diverse as well."

"Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis didalam kawasan hutan sekaligus meningkatkan pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan Negara. Maka pada tahun 2007 pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan mencanangkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan untuk membangun dan memanfaatkan areal hutan produksi dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).Implementasi Program HTR di Kabupaten Bangka Barat baru dimulai pada tahun 2010 dengan luas areal pencadangan HTR yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan seluas 4.570 Hektar, sampai dengan sekarang masih dalam tahap perencanaan.Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan program HTR dan Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR. Indikator variabel yang diduga berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR dianalisis dengan analisis faktor untuk mengetahui beberapa faktor yang dominan.Penelitian diadakan di Desa Air Bello, Desa Air Menduyung dan Desa Ketap. Faktor peran penyuluh dan pendamping, faktor kesejahteraan, faktor keamanan dan faktor proses perijinan, yang berhubungan dengan keputusan responden mengikuti program HTR. Tingkat partisipasi responden dalam pembentukan dan pertemuan kelompok tani di Desa Air Bello termasuk kedalam tingkat tinggi 40,6%. Tingkat partisipasi responden dalam penyusunan RKU/RKT di ketiga desa penelitian 64.7% berada pada tingkat sedang, tapi masih terlihat tingkat partisipasi rendah 24.1% berada di Desa Air Menduyung. Tingkat Partisipasi dalam penyuluhan sosialisasi HTR 33.4% masuk kedalam tingkat tinggi yaitu terdapat di desa Air Bello.Penguatan kelompok tani yang telah terbentuk harus terus ditingkatkan untuk memudahkan koordinasi, pemantapan eksistensi dan kualitas kelembagaan guna menyukseskan program HTR. Jumlah pendamping agar ditambah karena petani sangat membutuhkan pendampingan dalam hal penyusunan RKU/RKT program HTR serta untuk membantu pengelolaan administrasi. Hubungan HTR dengan ketahanan daerah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga program HTR diharapkan akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat.

---

As one of the efforts to reduce the critical land in the forest area and increase community involvement forest in State forest management. Then in 2007 government especially the Ministryof Forestry launched the policy of Forest Plantation Program. The community-based forest management by opening up greater access to the community forest to develop and utilize production forests by granting utilization of Forest?s Plantation.Forest Plantation Program Implementation in West Bangka Regency a new start in 2010 with a total area of​​ reserves Forest Plantation Program which was approved by the Ministryof Forestry covering an area of ​​4570 Hectares, up to now is still in the planning stages.This study discusses how the level of community participation in the planning stages Forest Plantation Program and what factors are as sociated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. Indicator variables were related to the decision of the Forest Plantation Program analyzed by factor analysis to determine the dominant factors. Research conducted in the village of Air Bello, vilage of Air Menduyung and vilage of KetapThe results of the peoples discussion, the role of extension and accompanying factors, factors welfare, safety and licensing process factors, which are associated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. The participation rate of respondents in the formation of farmer groups and meetings in vilage of Air Bello including into a high level of 40.6%. The participation rate of respondents in the preparation RKU / RKT in three villages in the study 64.7% were moderate, but still looks low participation rate of 24.1% was in the village of Air Menduyung. Participation Rate 33.4% extension Forest Plantation Program socialization into a high level that is found in the village of Air Bello.Strengthening farmer groups that have formed should be improved to facilitate coordination, institutional strengthening of the existence and quality of Forest Plantation Program to succeed. The number of forestry extension and companion to more added as farmers desperately need assistance in the preparation of work plans common in the management of Forest Plantation Program and annual work plans and to help manage the administration. Forest Plantation Program relationships with local resistance creates a sense of security to the community in the management of forests and the livelihoods that were around the forest, with the Forest Plantation Program is expected to increase the contribution of the forestry sector to the economic growth of West Bangka Regency."

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."