Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"Situasi keamanan di wilayah Eropa mengahami perubahan semenjak berakhirnya perang dingin. Seiring dengan perubahan yang terjadi tersebut maka sifat-sifat ancaman keamanan Nato juga mengalami sejumlah perubahan. Untuk menghadapi sifat-sifat ancaman yang berbeda ini, Nato mulai mengadakan peruhahan-perubahan dalam strateginya, Nato merasakan strategi deterrence tidak lagi dirasa cukup atau kurang tepat dalam menangani isu-isu keamanan yang baru tersebut. Untuk menerapkan peran baru Nato sebagai manajemen konflik yang baru dilakukannya path saat berakhirnya perang dingin. Nato tidak saja menggunakan kekuatan militer semata-mata, namun juga menggunakan sarana kemitraan, dialog dan kerjasama. Peran sebagai manajemen konflik merupakan suatu hal yang baru bagi Nato, sehingga masih banyak kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang muncul berkenaan dengan itu.Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran baru Nato sebagai manajemen konflik di Kosovo, yang diantaranya dilakukan melalui intervensi militer dan misi penjaga perdamaian. Konsep besar yang digunakan adalah manajemen konflik yang dikutip dari pendapat T. William Zartman, yang terdiri dari military intervention, peacekeeping forces, unilateral reform assistance, dan mediation. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo. Dalam menganalisa intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo, tidak terlepas dari konflik manajemen Nato lainnya seperti mediasi.Berdasar analisa data, disimpulkan bahwa terdapat berbagai kekurangan-kekurangan yang kemudian menyebabkan manajemen konflik yang dilakukan oleh Nato kurang efektif, sehingga walaupun pertikaian etnis di Kosovo dapat dihentikan dan terciptanya kembali keamanan, namun tindakan yang dilakukan oleh Nato dapat menimbulkan suatu contoh yang kurang baik dalam hubungan internasional."

"[ABSTRAKKonsep mengenai conflict prevention atau penecegahan konflik merupakankonsep yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya karakter konflik.Namun demikian, pencegahan konflik seringkali diabaikan dan tidak ditanggapidengan serius karena banyaknya keraguan yang muncul pada aktor-aktorinternasional dan negara sebagai pihak ketiga, terutama karena hasil akhir daripencegahan konflik yang tidak berwujud. Padahal, pencegahan konflik pentingsebab jika konflik sudah pecah menjadi konfrontasi terbuka dan telah melibatkanpenggunaan kekerasan, biaya dan upaya yang dibutuhkan untuk mengatasinyaakan jauh lebih besar, ditambah lagi jumlah korban serta kerugian moral danmateriil yang ditimbulkan juga sangat besar. Di sisi lain, banyak juga literaturyang menyuarakan pendapat positifnya terkait pencegahan konflik dan PBBsebagai organisasi internasional juga telah melakukan upaya-upaya untukpencegahan konflik. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan mengkaji literaturliteratur terkait pencegahan konflik untuk melihat dinamika perkembangan pencegahan konflik pasca-Perang Dingin.

---

ABSTRACTConflict prevention is seen as a concept that keeps evolving along with thecharacters of conflict. However, conflict prevention is often ignored and not takenseriously because there are many doubts from international actors and states as athird party, especially since the result of conflict prevention are intangible. As amatter of fact, conflict prevention is actually needed because if the conflict hadalready broken out into open confrontation and has involved violence, the costsand efforts required to overcome them will be much greater, moreover the numberof victims as well as the moral and material losses will be very large. On the otherhand, many literatures also expressed their positive view regarding conflictprevention and the UN as an international organization has also made efforts forconflict prevention. Therefore, this literature review will examine literatures on conflict prevention to look at the dynamics of the development of conflict prevention in the post-Cold War era. , Conflict prevention is seen as a concept that keeps evolving along with thecharacters of conflict. However, conflict prevention is often ignored and not takenseriously because there are many doubts from international actors and states as athird party, especially since the result of conflict prevention are intangible. As amatter of fact, conflict prevention is actually needed because if the conflict hadalready broken out into open confrontation and has involved violence, the costsand efforts required to overcome them will be much greater, moreover the numberof victims as well as the moral and material losses will be very large. On the otherhand, many literatures also expressed their positive view regarding conflictprevention and the UN as an international organization has also made efforts forconflict prevention. Therefore, this literature review will examine literatures on conflict prevention to look at the dynamics of the development of conflict prevention in the post-Cold War era. ]"

"Skripsi ini membahas tentang consent sebagai pengecualian larangan intervensi bersenjata negara asing pada konflik non-internasional dalam kasus Permintaan Pemerintah Transisional Mali atas Operation Serval ke Perancis. Kodifikasi hukum internasional dalam Pasal 20 ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts telah mengatur consent selaku prinsip yang dapat mengecualikan pelanggaran internasional, khususnya larangan penggunaan kekuatan bersenjata. Perkembangan kodifikasi hukum internasional yang dikumpulkan International Law Commission dan preseden kasus intervensi militer asing di Yunani (1946), Muscat & Oman (1957), Kongo (1964), Chad (1968 dan 1978), Zaire (1977 dan 1978), dan Liberia (1990) telah mengembangkan pengaturan pemberian consent maupun kriteria otoritas yang berlegitimasi memberikan consent. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permintaan Pemerintah Transisional Mali atas Operation Serval adalah sah sebagai consent yang mengecualikan larangan intervensi bersenjata negara asing dalam konflik Mali utara. Pemerintah Transisional Mali merupakan otoritas yang berlegitimasi dalam memberikan consent.

---

This study explains the application of consent as preclusion to the prohibition of foreign military intervention in non-international conflict on the case of Malian Transitional Authority's request of Operation Serval to France. The codification of international law under Article 20 of ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts has invoked consent as a principle to preclude internationally wrongful acts, specifically, prohibition of use of force. The development of consent as had been compiled by International Law Commission and precedents of foreign military intervention in Greece (1946), Muscat & Oman (1957), Congo (1964), Chad (1968 and 1978), Zaire (1977 and 1978) and Liberia (1990) has shaped together the requirement of consent which needs to be fulfilled and the criteria for the legitimate authority to provide consent. Hence, the study concludes that the formal request from Malian Transitional Authority is accepted as a valid consent to preclude the prohibition of foreign military intervention in northern Mali conflict and Malian Transitional Authority as legitimate authority to provide such consent."