Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fiscal and monetary policies; collection of articles"

"Program IMF Tahun 1997-2003 telah merubah secara mendasar kebijakan moneter dan fiskal yang merupakan tumpuan kebijakan stabilisasi perekonomian Indonesia. Ada enam komponen penting dalam kebijakan tersebut, di mana terdapat tiga kebijakan mendasar di masing-masing kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan yang pertama adalah beralih dari sistem kurs devisa tetap ke sistem kurs devisa mengambang. Kedua, mengganti jangkar kebijakan moneter dari mempertahankan stabilisasi kurs devisa tetap menjadi target inflasi inti (inflation targeting). Ketiga, mekanisme operasional kebijakan moneter BI adalah tingkat suku bunga acuan yang ditetapkannya sendiri. Keempat, merubah cara pembelanjaan defisit anggaran dari maksimasi pinjaman lunak dari sumber resmi (ODA) ke penjualan SUN ke pasar komersil baik di dalam maupun di luar negeri maupun menjual asset negara, termasuk BUMN. Kelima, menggunakan disiplin anggaran dan disiplin berutang Uni Eropa. Keenam, memberikan status independen bagi BI dan melarangnya untuk membelanjai defisit APBN. Kebijakan stabilisasi perekonomian yang telah dijalankan tersebut masih tetap dipegang teguh hingga saat ini."

"Jumlah penelitian yang melakukan observasi terhadap bagaimana otoritas moneter dan fiskal berinteraksi sudah banyak, bahkan yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ? penelitian tersebut menemukan konsensus akan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal untuk mencapai tingkat inflasi yang optimal dan pertumbuhan ekonomi serta meminimalisasi kerugian kesejahteraan secara total. Namun, belum ada penelitian yang mencari tingkat optimal dari kebijakan moneter dan fiskal dengan mempertimbangkan interaksi kedua kebijakan tersebut. Dalam model teori permainan nonkooperatif, skripsi ini menggunakan fungsi kerugian dari kebijakan moneter yang menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai instrumen kebijakan moneter, dan dari kebijakan fiskal yang menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai instrumennya, sebagai imbal hasil dari masing ? masing otoritas. Secara umum, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat suku bunga SBI dan pengeluaran pemerintah actual masih berada pada titik non ekuilibrium nash (nash equilibrium) dan non ekuilibrium pareto (pareto equilibrium). Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan masih dapat diperbaiki, terutama pemerataan pengeluaran pemerintah sepanjang tahun, seperti perbaikan penyerapan anggaran pemerintah pada kuartal kedua dan menurunkannya di kuartal ketiga, serta menurunkan tingkat suku bunga SBI.

---

Researches on how monetary and fiscal authority interact and should interact have been abundant, even in Indonesia. One consensus that converges from those researches is the importance of coordination between monetary and fiscal authority to have optimal inflation rate and economic growth and minimize welfare loss. What had not yet been observed is the optimal level of the monetary and fiscal policy in regards of monetary and fiscal policy interaction, which is the focus on this research paper. In non - cooperative game theory model, we used loss function of monetary policy which uses SBI rate as its instruments, and fiscal policies with government spending as its tools, as the payoff for each authority. In general, the result shows that the actual SBI rate and government expenditure yielded in non ? Nash Equilibrium and non - Pareto Equilibrium. Thus, there is much room to improve the policies, especially smoothing of government expenditure throughout the year, i.e. improving the government expenditure absorption in the second quarter and moderating it in the third and fourth quarter, and lowering the SBI rates."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter yang diproyeksikan oleh variabel penerimaan/pendapatan negara, pengeluaran pemerintah/belanja negara, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap tingkat pengembalian saham di Indonesia yang diproyeksikan melalui return atau pengembalian IHSG. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber dalam bentuk data bulanan dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel kebijakan fiskal berupa pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, inflasi dan suku bunga secara bersama-sama dapat menjelaskan tingkat pengembalian saham di Indonesia periode 2015 s.d. 2019. Selanjutnya dalam uji pengaruh secara parsial, pendapatan negara dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Temuan lainnya adalah, bahwa pengeluaran pemerintah dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Mempertimbangkan keterbatasan dari penelitian ini, penelitian selanjutnya perlu menyempurnakan metode analisis dan mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian saham di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of fiscal and monetary policies projected by variables of state revenue income, government spending, inflation rates, and interest rates on the projected rate of return on stocks in Indonesia through returns or returns on the JCI. The data used is secondary data taken from various source in the form of monthly data from 2015 to 2019. The analytical method used in this study is multiple regression analysis to see the effect of all the independent variables on the dependent variable. The results of the study show that the variables of fiscal policy in the form of state income, government spending, inflation, and interest rates together can explain the rate of return on stocks in Indonesia in the period from 2015 to 2019. Furthermore, in a partial effect test, state income and interest rates have a negative and significant effect on stock expenses. Another finding is that government spending and inflation partially have no significant effect on stock returns. Considering the limitations of this study, further research is needed to improve the method of analysis and explore other variables that can affect stock returns in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisa interaksi kebijakan moneter dan fiskal diIndonesia dalam dua periode sub-sampel yang ditandai dengan diberlakukannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hasil darianalisa Vektor Autoregresi yang menyertakan lima variabel ekonomi makro ini(antara lain, tingkat pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto, tingkat surplusfiscal, suku bunga SBI 1 bulan, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan kursRupiah atas Dollar Amerika Serikat) menunjukkan bahwa status independen BankIndonesia merubah interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal, sebagaimanahalnya dengan cara pembuat kebijakan tersebut terhadap performa variabel makroekonomi lainnya.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the monetary and fiscal policy interactionin Indonesia in the two sub-sample periods which was marked by the enactment ofAct Number 23 in 1999. Using a Vector Autoregression analysis whichincorporating macroeconomics variables, the results show that the independencestatus of the central bank of Indonesia which given by the new law changes theinteractions of monetary and fiscal policy, as well as the way the policymakersinfluencing the performance of targeted variables."

"ABSTRAKDalam melihat keterkaitan desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi, teori dan hasil kajian menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga kesimpulan yang dirumuskanpun bersifat kontekstual. Oleh sebab itu, penelitian sejenis ini akan tetap relevan dilakukan termasuk untuk konteks Indonesia.Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di tingkat kota di Indonesia serta untuk melihat pengaruh berbagai faktor lainnya terhadap korupsi. Data yang digunakan adalah data panel 20 kota di Indonesia yang menjadi unit analisis dalam kurun waktu tahun 2006, 2008 dan 2010. Model yang digunakan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Common Effect.Variabel terikat dalam tesis ini adalah tingkat korupsi, sedangkan sebagai variabel bebasnya adalah tingkat desentralisasi fiskal yang diwakili oleh besarnya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan belanja pegawai. Sedangkan sebagai variabel kontrol, digunakan variabel pendidikan, variabel PDRB per kapita, dan variabel formasi partai pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif ekonometrika.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan, kecuali variabel PDRB per kapita, berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Variabel desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang artinya semakin tinggi derajat desentralisasi fiskalnya maka akan semakin tinggi angka korupsinya. Variabel pendidikan dan variabel formasi partai pemerintahan berkorelasi negatif terhadap tingkat korupsi di daerah. Sedangkan variabel PDRB per kapita dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh pada angka korupsi.Secara umum dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal membawa pengaruh meningkatkan angka korupsi di daerah. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTIn view of the fiscal decentralization towards the level of interconnectedness of corruption, theory and results of the study showed different results. So that conclusion was formulated is contextual. Therefore, this kind of research will remain relevant to include the context of Indonesia.This research is intended to prove how the influence of fiscal decentralization to the level of corruption in the level of district in Indonesia as well as to see the influence of various factors to corruption. The data used is panel data of 20 districts in Indonesia becomes a unit of analysis in the period of 2006, 2008 and 2010. A model used estimated by using the method of regression data panel common effect.Dependent Variable in this thesis is level corruption, while as independent variable is level of fiscal decentralization represented by Fund of Counter balance transferred by the central government to local government after deducting Special Allocation Fund and Officer Expense. While the control variable is used as a variable, education, GDP per capita, variables and variable formation of the Party of Government. The approach used is quantitative econometrics.The results of this research indicate that all of the variables used, unless the variable is GDP per capita, have an effect on the level of corruption. Fiscal decentralization variable correlated positively with the level of corruption, which means that the higher the degree of fiscal decentralization then his numbers will be higher. Education and formation variable party government correlate negatively to the level of corruption in the region. While the per capita GDP variables in this study indicates that this variable has no effect on the number of corruption.In general it can be concluded that fiscal decentralization brought the influence of increasing numbers of corruption in the region. So the need for a deeper study of this policy in order to be able to walk better."

"Integrasi keuangan global dan kemajuan teknologi terbukti memperkuat transmisi kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter. Transmisi moneter internasional yang utamanya disalurkan melalui bank lending dan exchange rate channel menjadi semakin krusial untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan moneter. Dalam studi ini, penulis menganalisis signifikansi kedua channel tersebut di negara-negara G20. Selain itu, penulis juga menganalisis spillover kebijakan moneter AS terhadap negara-negara G20. Studi ini menggunakan dataset BIS dan FRED serta menggunakan VAR sebagai metode analisisnya. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa kedua channel tersebut sebagian besar efektif di ekonomi berkembang dan ekonomi maju non-barat, sedangkan tidak efektif di negara-negara barat yang maju, terutama mereka yang telah menerapkan suku bunga rendah untuk jangka waktu yang lama.

---

Global financial integrations and technology advancements is proven to amplify the transmission of economic policy, including monetary policy. International monetary transmission that is mainly channeled via bank lending and exchange rate channel becoming more crucial to be considered in creating monetary policy. In this paper, author aims to analyze the significance of both channels in the G20. Moreover, author also analyzes the spillover of US monetary policy toward G20 countries. This paper uses BIS and FRED datasets and uses VAR as the method of analysis. Briefly, the study finds that both channels are mostly effective in emerging economies and advanced non-western countries while ineffective in advanced western countries, especially those who already implemented low interest rates for a long period."