Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini hendak menelaah tentang wacana nasionalisme Indonesia; bagaimana ia dikonstruksikan oleh Orde Baru dengan rezim kekuasaan dan pengetahuan yang dimilikinya, sekaligus juga hendak dilihat juga bagaimana masyarakat lokal merespons wacana tersebut dengan membangun wacana tandingan (counter discourse). Secara teoritis-sosiologis, studi ini hendak melihat beberapa teori tentang nasionalisme yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi. Konteksnya adalah bahwa serangkaian konstruksi wacana tersebut dijalankan di dalam suatu situasi dimana ideologi-ideologi besar (salah satunya nasionalisme) sedang menyurut pengaruhnya seiring dengan proses modernisasi yang sedang menapakkan diri sementara pada saat yang sama globalisasi sedang mengancam eksistensi negara kebangsaan. Terjadinya pedebatan di kalangan para penggagas teori nasionalisme, cukup memberikan satu wawasan tentang bagaimana seharusnya nasionalisme diletakkan dalam belantara sosiologi. Ernest Gellner (1998) misalnya, menempatkan nasionalisme sebagai situasi yang tak terelakkan dari transformasi peradaban manusia dari zaman pra-modern ke era modern. Dan untuk itu, nasionalisme tidak membutuhkan segala atribut yang berkaitan dengan masa lalu suatu bangsa. Pandangan Gellner tersebut dikritik oleh Anthony Smith (1998), karena pada hakekatnya untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa, nasionalisme membutuhkan akar-akar budaya etnik yang diatributkan sebagai warisan masa lalu. Studi ini memberi catatan bahwa, baik Gellner maupun Smith mengidap kelemahan mendasar, yaitu melihat nasionalisme sebagai sesuatu entitas yang eksis dan 'benar' di dalam dirinya sendiri. Keduanya melupakan bahwa 'nasionalisme' pada hakikatnya adalah konstruksi sosial, yang tidak bebas nilai, yang di dalamnya ada relasi-relasi kekuasaan yang sangat menentukan eksistensinya. Dengan menggunakan pendekatan Michel Foucault tentang 'genealogi' dan 'power/knowledge' maka akan tampak betapa gagasan mengenai nasionalisme Indonesia dipenuhi oleh relasi kekuasaan-pengetahuan. Akhirnya studi ini mencatat; teori Gellner tentang nasionalisme tidak bisa banyak menjelaskan secara komprehensif mengenai makna nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini teori Smith lebih relevan. Meski demikian, dengan konsep 'genealogi' dan 'power/knowledge' Foucault-lah makna nasionalisme bisa lebih dipahami dan dijelaskan.

---

This study is a reading of Indonesian nationalism; on how the New Order regime had constructed through its systemic power relation and knowledge management and how civil society members did some counter discourses. Sociologically, focus of this study is on the contestation between major ideology (including nationalism) and modernization and globalization which challenge the existence of nation-state.

Discussions on nationalism in sociology have been established by many social scientists and find its relevance nowadays. Ernest Gellner (1998) put nationalism as a consequence of civilization progress, a transformation from pre-modern era to modern situation, thus nationalism does not need attributes that rooted in the history (past) of its nation. Anthony Smith does not agree with this theory as Smith believes that the growth and dynamic of nationalism is associated with ethnic sentiments that rooted in the origin of a nation.

This study noted that either Gellner or Smith's theory have elementary weakness because both of them put nationalism as natural entity and exist in itself. Indeed nationalism is socially constructed which no free values within. Power relation influences its construction and growth, and how the society response to it. Through Michel Foucault's theory of 'genealogy' and 'power/knowledge' we can see that such nationalism ideas, include Indonesian nationalism, contained by power/knowledge relations.

The study found Indonesian nationalism is a part of modernization process and rooted in the ethnic sentiments as well as a product of power relation that socially construct. The 'genealogy' and 'power/knowledge' of Michel Foucault's was proven able to comprehend the dynamic of Indonesian nationalism better than Gellner and Smith's explanation on nationalism."

"Orde Baru yang memegang kekuasaan selama lebih dari 30 tahun merupakan pemerintahan terlama dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Kemajuan ekonomi yang pesat pada era ini memungkinkan Indonesia bergeser dari kelompok negara berpenghasilan rendah pada pertengahan 1960-an menjadi kelompok berpenghasilan menengah pada awal 1990-an. Pada masa Orde Baru terjadi dua kali oil boom, yaitu pada tahun 1973/1974 dan 1979/80. Berkah minyak ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Orde Baru telah membawa perubahan radikal dalam pemikiran ekonomi, dari yang awalnya relatif tertutup dan nasionalis menjadi lebih terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengulas dinamika perkembangan pemikiran ekonomi yang dipraktekkan di nusantara sejak masa pra-kolonial hingga Orde Baru; (2) menjelaskan peran dan kontribusi para pelaku dalam pembentukan ekonomi Orde Baru; (3) memaparkan dinamika kebijakan ekonomi Orde Baru selama masa pemulihan ekonomi dan bonanza minyak serta setelah berakhirnya bonanza minyak; dan (4) menguraikan dinamika kelembagaan ekonomi pada masa Orde Baru. Studi ini akan menggunakan pendekatan multi-disiplin, yaitu teori-teori ekonomi dan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru merupakan aliansi tiga kelompok, yaitu teknokrat, militer dan kapitalis, di mana Soeharto telah berhasil memainkan perannya sebagai agent of change yang dengan sadar dan terencana mengendalikan ketiga kelompok tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru belum membawa perubahan secara struktural yang komprehensif karena pemerintah Orde Baru belum berhasil membangun institusi ekonomi dan politik yang bersifat inklusif.

---

The period of the New Order which held power for more than 30 years was the longest government regime in the history of post-independence Indonesia. The rapid economic progress of this era allowed Indonesia to shift from from a low- income group in the mid-1960s to a middle-income group in the early 1990s. During the New Order there were two oil booms, namely in the 1973/1974 and 1979/80 period. This blessing of oil has accelerated Indonesia's economic growth. Previous studies have shown that the New Order has brought about a radical change in economic thought, from being relatively closed and nationalist to being more open. This study aims to (1) examine the dynamics of the development of economic thought from pre-colonial times to the New Order; (2) explain the role and contribution of the 'actors' in the formation of the New Order economy; (3) reviewing the dynamics of the New Order's economic policies during the economic recovery period and followed by the oil bonanza, as well as after the oil bonanza; and (4) examine the dynamics of economic institutions during the New Order era. This study will exercise a multi-disciplinary approach, namely economic development and history theories. This study concludes that the New Order government was an alliance of three groups, namely technocrats, military and capitalists, in which Suharto had succeeded in playing his role as an agent of change who consciously and plannedly controlled those groups. This study also finds that Indonesia's economic development during the New Order era has not been able to conduct comprehensive structural changes because the New Order government was unable to build inclusive economic and political institutions."

"Penelitian ini membahas pengaruh fusi partai politik pada masa Orde Baru terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak tahun 1970-1973. Dalam menyikapi fusi partai politik, PNI harus menyesuaikan program politiknya agar lebih sesuai dengan pemerintah Orde Baru. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sikap PNI dalam menghadapi fusi partai dan dampak dari fusi partai bagi PNI adalah berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Penelitian akan difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu latar belakang fusi partai oleh pemerintah Orde Baru, sikap PNI dalam menghadapi kebijakan fusi partai politik tahun 1973, dan dampak kebijakan fusi partai politik pada PNI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah menggunakan sumber arsip-arsip, surat kabar, artikel jurnal, dan buku-buku yang sudah diterbitkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui strategi Presiden Soeharto dalam tatanan politik yang baru untuk mengendalikan oposisi adalah dengan melakukan fusi partai politik atau penyederhanaan partai politik yang lebih menekankan pada persatuan dan pembangunan nasional dengan menjadikan partai politik yang tidak berdasarkan pada ideologi tertentu. PNI merespon hal tersebut dengan mewujudkan program partai yang mengutamakan persatuan dan pembangunan yang terlihat pada Kongres XII tahun 1970 di Semarang yang bertemakan “Demi Pancasila dan Pembangunan”.

---

This study examines the influence of the fusion of political parties during the New Order era on the Indonesian National Party (PNI) from 1970-1973. In responding to the fusion of political parties, the PNI had to adapt its political program to suit the New Order government. The main objective of the research is to find out how the attitude of the PNI in dealing with party fusion and the impact of party fusion for the PNI was to merge into the Indonesian Democratic Party (PDI) in 1973. The research will focus on three discussions, namely the background of the party fusion by the New Order government, the attitude of the PNI in dealing with the 1973 political party fusion policy, and the impact of the political party fusion policy on the PNI. This research was conducted using historical methods using archives, newspapers, journal articles, and previously published books. Based on the research conducted, it is known that President Soeharto's strategy in the new political order to control the opposition was by fusion of political parties or simplification of political parties which put more emphasis on unity and national development by making political parties that are not based on a particular ideology. The PNI responded to this by realizing the party's program which prioritized unity and development which was seen at the 1970 XII Congress in Semarang with the theme "Demi Pancasila dan Pembangunan".

"

"Hubungan sipil-militer di setiap negara berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan latar belakan perkembangan bangsa, bentu negara, ideologi, dan falsafah negara, dan budaya bangsa. Jenis hubungan sipil-militer bervariasi mencerminkan ideologi poitik, orientasi-orientasi, dan struktur organisasi modern. Hubungan sipil-militer di Indonesia sejak 1945-1998 mengalami pasang surut sejalan dengan sikap politik penguasa pemerintah, sikap, dan solidaritas kaum militer pada periode yang bersangkutan.Dwifungsi ABRI merupakan salah satu doktrin dasr bagi ABRI dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan sipil-militer. Doktrin ini secara evolusi mengalami perkembangan sejak awal revolusi 1945. Dwifungsi ABRI memperoleh roh dans emangatnya pada masa gerilya antara Desember 1948 sampai Juli 1949, dimana saat itu TNI bersama PDRI di Bukittinggi mempertahankan keberadaan Republik yang masih muda. Doktrin ini kemudian secara perlahan berkembang dari era Soedirman (1945-1949), era Nasution (1958) sampai dengan era Soeharto (1966-1988).Soeharto sebagai pendiri Orde Baru telah berperan sentral dan memberi warna dan bentuk hubungan sipil-militer yang dilaksanakan dengan doktrin Dwifungsi ABRI karena dia menduduki posisi kunci sudut pandang tersebut dalam studi ini dilakukan kajian untuk mengenali sejauh mana Soeharto (agency) mempengaruhi produk-produk peraturan-peraturan (struktur) tentang kedudukan militer dalam Negara sampai kepada saat dimana terjadi dominasi militer dalam politik di Indonesia selama lebih dari tiga dekade.Kajian ilmu sejarah yang menggunakan metodologi strukturis sebagai sebuah kajian yang mengedepankan bagaimana kuatnya pengaruh human agency yang memberi bentuk pada perubahan struktur yang berupa peraturan-peraturan tentang kedudukan militer dalam Negara RI. kajian ini menjabarkan periodesasi hubungan sipil-militer dalam tiga periode yaitu: (1) 1966-1975, disebut periode pengendalian militer dengan patner (memupuk kekuasaan), (2) 1976-1988, disebut periode pengendaliaan militer dengan patner, dan (3) 1988-1998, disebut periode pengendalian militer tanpa patner. Studi ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memaknai kembali kedudukan militer yang demikian dominan selama lebih dari tiga dekade, pada saat mana Republik ini sedang dalam pencarian bentuk demokrai yang cocok bagi bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila. Hasil kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan inspirasi bagi generasi penerus bangsa, agar dapat menundukkan militer pada posisinya yang tepat sesuai jiwa dan semangat UUD 1945 dalam NKRI yang menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi.Dengan menggunakan teori sipil-militer Samuel P. Huntington dengan merujuk kepada model The Continuum of Military in Politics dari Claude E. Welch dan konsep kekuasaan dalam mempengaruhi proses perumusan dan implementasi Dwifungsi ABRI, sedemikian jauh, luas dan mendalam sehingga berdampak pada intensitas sifat dan corak hubungan sipil-militer di Indonesia ; kedua, hubungan sipl militer di Indonesia dalam era Soeharto, merupakan salah satu varian Subjective CIvilan Control; ketiga, terdapat tiga perbedaan prinsip pandangan antara Nasution dengan Soeharto mengenai Dwifungsi ABRI yang disebabkan adanya beberapa faktor yang berpengaruh antara lain perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan cara pandang; keempat, Soeharto sangat dipengaruhi nilai-nilai budaya Jawa dalam pelaksanaan kekuasaan dan penerapan kepemimpinannya; dan kelima, Dwifungsi ABRI digugat karena adanya faktor-faktor dari luar dan dari dalam negeri, khususnya karena implementasinya yang demikian meluas dan mendalam, serta pemanfaatannya oleh Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya.

---

The relationships between civil and military varies in every country because of the difference of the nation's background, the shape ol the country, the ideology and philosophy, and the culture of the nation- The variation of civil-military relationships reflected the political ideology, orientations, and the modern structure of organization, The relationships of civil military in Indonesia since 1945 ~ 1998 went ups and downs in accordance to the political attitude of the ruling government, the attitude and solidity of the military community ln that period.

ABRI double-function is one of the doctrines of ABR! to lullil their duties especially in compliance with civil-military relationships. This doctrine developed evolutionary since the beginning of the 1945 revolution. ABRI double-function was motivated during the 'guerrila?s era", between December 1948 and July 1949, when TNI together with PDRI defended the existence of this new and young Republic, in Bukittinggi, West Sumatera. The doctrine then developed slowly in the era of Soedirman (1945-1949), the era of Nasution (1958), until the era of Soeharto (1966-1998).

Soeharto, as the founder of the New Order. played as the central role in shaping and colouring the civil-military relationships that acted upon the ABRI double-function doctrine, because Soeharto was in the key position as the President of Republic indonesia, as ABRI Commander-in-chief, and as a more than three period Mandatory of MPR Rl. From this point of view. this study is trying to analyze Soehands deeply influence in the products of regulations about the military position in the country until the military domination in politics in Indonesia for more than three decades.

The study of the history using structurist methodology was a study that brought up the strong influence of human agency that gave shape to the change of structure of regulations about the position of military in the Republic of Indonesia. This study explained the periodicity about the relationship between civil-military : (1) 1966-1975, as the period of military with partner { to strengthen power), (2) 1976-1988, still as the period of military with partner, (3) 1988-1998, as the period of military without partner. This important study has done as an effort to signify the military position that had been so dominant for more than three decades, while this Republic was looking for the come out best democratic system for the nation, as it has Pancasila as its philosophy. We hope this analysis will develop an inspiration to the young generation to put military in accurate position in accordance to the morale of UUD 1945 in NKRI that uphold law and democratic values.

With applying the theory of civil-military relationships of Samuel P. Huntington, and with references of The Continuum of Military Involvement in Politics model of Claude E.Wetch, the concept of power in Javanese tradition, and the concept of ABRI double- function, this analysis will uncover that : first, Soeharto was proved of having deep influence in the conception and in implementing the ABRI double-function, that influenced also the character and the pattern of civil-military relationships in Indonesia; second, civil-military retationships in Indonesia in the era of Soeharto, was a variant of Subjective Civilian Control; third, there were three principal different views between Nasution and Soeharto about ABRI double-function, because of some factor of influences e.g. different background of culture, educations, experiences, and mind set; forth, Soeharto was deeply influenced by Javanese cultural values in implementing his power and leadership; fifth, ABRI double-function was claimed because of internal and external factors, especially the wide and deep implementation to stand up for Soeharto's power."