Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu upaya mempertahankan bangunan politik Orde Baru adalah dengan menciptakan struktur dan fungsi dari lembaga politik dan kenegaraan yang sesuai dengan keinginan rejim politik. Hal ini tentu berkaitan dengan keperluan (need) dan kepentingan (interest) yang telah diperhitungkan dalam strategi dan langkah-langkah yang lebih taktis.Asas tunggal dihasilkan dari landasan perlunya mengurangi ideologi yang beredar dalam masyarakat, sementara referendum dimaksudkan untuk menjamin kelestarian suatu kesepakatan yang menjadi salah sendi berdirinya rejim Orde Baru.Pengajuan azas tunggal oleh eksekutif didasarkan oleh trauma masih belum diterimanya Pancasila secara utuh oleh partai-partai politik, dan juga Golkar, yang ada. Penajaman ini ditunjukkan oleh aktivitas dalam kampanye pemilihan umum 1992.Sementara itu pengajuan referendum dilihat sebagai suatu parameter dari keberhasilan pembangunan yang justru menumbuhkan sikap kritis dan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen."

"Banyak makna tentang ideologi. John B. Thompson (1984) menyebut istilah ideologi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, istilah itu tampak dalam karya beberapa penulis dan merembes ke beberapa disiplin modern dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai wacana, makna ideologi bisa berkonotasi positif dan bisa juga negatif. Konotasi positif ideologi setidaknya menunjukkan adanya konsepsi netral tentang ideologi sebagai sistem berfikir, sistem kepercayaan, praktek-praktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Steven Vago (Social Change, 1989) memaknai ideologi secara positif dalam bentuk sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat serta memberi motivasi terhadap pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan.Ideologi bekerja melalui bahasa, oleh karena itu mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara dimana makna [pemberian makna] secara terus menerus menjalankan relasi dominasi. Bahasa adalah tanda. Oleh sebab itu untuk menemukan ideologi perlu diketahui konteks dimana tanda [bahasa] itu berada dan menurut budaya si pemakai. Sebab sebuah tanda dapat berubah-rubah maknanya sesuai konteksnya, baik konteks itu dalam bentuk kalimat, waktu, tempat, maupun budaya.Konstruksi ideologi Muhammadiyah dalam kerangka pemikiran Amien Rais dan Syafii Maarif dalam sudut pandang wacana dibangun melalui bahasa [tanda] dalam konteks.Sejumlah situasi sosial mikro dan makro memberi pengaruh pada gagasan-gagasan dasar kedua tokoh tersebut dalam memahami realitas sosial di lingkungan Muhammadiyah. Dengan asumsi inilah peneliti mencoba menggali, melalui strategi analisis Critical Discourse Analysis [CDA] versi Norman Fairclough, relasi antara pemikiran-pemikiran ideologis Amien Rais dan Syafii Maarif dengan persoalan tekstual, konteks discourse practice dan sociocultural practice.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan, yang dimensi ideologisnya cukup kuat. Secara sejarah, dimensi ideolgis bahkan merupakan satu alasan bagi KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah walaupun dimensi itu berakar dari faktor agama [baca ; Islam]. Dalam perkembangannya, faktor ideologis memberi dampak yang kuat dalam mempertahankan eksistensi Muhammadiyah ditengah gelombang perubahan zaman yang sarat dengan pertarungan ideologi lain dibalik fenomena perilaku sosial politik yang ada. Munculnya ideologi Muhammadiyah seperti Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, serta dimensi ideologis lain semacam Khittah Perjuangan Muhammadiyah merupakan rumusan-rumusan yang dalam konteks zamannya memiliki peran signifikan bagi keberadaan Muhammadiyah.Rumusan-rumusan ideologis diatas, tentu saja perlu rekonstruksi, seperti dikatakan Syafii Maarif, perlu penyesuaian-penyesuaian dan penafsiran-penafsian yang memadai untuk era kini yang dinamika sejarah dan peradabannya berbeda dengan masa-masa silam. Konstruksi Amien Rais dan Syafii Maa if, menunjukkan adanya benang merah yang kuat dengan konsep-konsep ideologis Muhammadiyah yang telah ada. Tetapi konstruksinya juga menunjukkan sesuatu yang baru yang terjelmakan dalam ideologi praksis yang, dalam level aplikasi, diperlukan Muhammadiyah dalam mengusung program dakwah dan tajdid-nya.Penelitian ini menyandarkan diri pada paradigma konstruktivisme. Alasannya adalah gagasan Amien dan Syafii yang menjadi sasaran penelitian pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses pembentukan realitas. Sebagaimana diketahui, paradigma ini secara ontology meyakini relativisme, dimana realitas dipandang terdiri dari banyak bagian dan berada dalam pikiran-pikiran manusia, dan secara epistemologis, paradigma ini mengambil sisi subjektivitas dalam anti peneliti dan yang diteliti lebur ke dalam sate entitas tunggal sehingga penemuan secara keseluruhan merupakan ciptaan dari proses interaksi keduanya.Secara keseluruhan dari hasil studi yang oleh peneliti dinilai telah memadai untuk menjawab persoalan penelitian, dapat dikemukakan bahwa konstruksi ideologi yang digagas oleh Amien Rais dan Syafii Maarif tidak lepas dari sejumlah faktor individu dan faktor sosial dalam dimensi situasi dan zaman yang melingkunginya. Dipihak lain, urgensi ideologi bagi sebuah organisasi sosial keagamaan memiliki nilai yang tinggi dan positif. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dituntut memiliki ruh yang dapat menjadi motor dan pengendali program gerakan dalam membangun kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Melalui pembangunan ini diyakini cita-cita Muhammadiyah menjadi mungkin direalisasikan [masyarakat Islam yang sebenar-benarnya]. Secara demikian seluruh konsep-konsep ideologis Muhammadiyah dapat dikelompokkan kedalam dua ideologi yakni ideologi dakwah dan ideologi tajdid, yang komitmen utamanya adalah membangun tatanan yang serba lebih maju dan lebih baik sesuai nilai dan misi Islam.Ideologi dakwah dan tajdid, pada akhirnya merupakan citra diri Muhammadiyah disepanjang sejarahnya dan tentu tidak boleh berada dalam tataran slogan belaka tetapi harus dibumikan dalam kenyataan memenuhi realitas kehidupan umat sehingga setiap usaha Muhammadiyah bukan sekedar memberi nilai pragmatis sesaat bagi umat tetapi jiiga mendorong terbangunnya kesadaran umat untuk lebih maju dan lebih baik dalam kawasan nilai-nilai Islam. Sosok pimpinan Muhammadiyah dengan kriteria demikian hendaknya menjadi pilihan prioritas dalam tubuh Muhammadiyah."

"Penelitian kritis ini menggunakan pendekatan strukturalisme dalam menjelaskan wacana ideologi negara dalam pendidikan, yang dilakukan pada periode berlakunya Kurikulum 1975 sampai dengan Kurikulum 1994 Suplemen 1999. Latar belakang yang mendasarinya adalah adanya fenomena bidang pendidikan yang mengalami perubahan-perubahan secara besar-besaran selama rentang sejarah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kecenderungan tema-tema ideologi negara dalam teks-teks pendidikan, menjelaskan proses produksi dan konsumsi teks tersebut, serta menggambarkan pengaruh kondisi sosial budaya pada saat teks-teks tersebut dihasilkan. Implikasi teoritis penelitian ini tampak pada penggunaan teori-teori kritis: teori ideologi Althusserian dan teori hegemoni Gramscian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis, dimana analisis pada level teks dilakukan dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani untuk menjawab tujuan pertama, analisis pada level praktek wacana menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk menjawab tujuan kedua, demikian pula analisis pada level praktek sosial budaya menggunakan studi pustaka untuk menjawab tujuan penelitian ketiga.Berkaitan dengan tujuan pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks-teks pendidikan pada masa antara tahun 1975-2001 adalah sebagai berikut Kurikulum 1975, tema ideologi ketertiban untuk bidang studi PMP dan kemajuan material untuk IPS; Kurikulum 1984 tema ideologi stabilitas dan kemajuan materiil untuk bidang studi PMP, untuk bidang studi IPS adalah tema ideologi stabilitas, untuk bidang studi PSPB tema ideologi kemajuan materiil dan bahaya laten komunisme; Kurikulum 1994 tema ideologi ketertiban dan nasionalisme untuk bidang studi PPKN dan tema ideologi nasionalisme untuk IPS; sedangkan dalam Suplemen GBPP 1999 muncul tema ideologi nasionalisme untuk PPKN dan konstitusionalisme untuk IPS. Secara singkat, tema ideologi negara yang cenderung muncul sepanjang periode tersebut adalah: stabilitas/keamanan nasional, kemajuan materiil/pembangunan, dan nasionalisme/persatuan dan kesatuan.Berhubungan dengan tujuan penelitian yang kedua, menunjukkan teks-teks yang muncul merupakan hasil proses produksi yang sangat terkontrol oleh negara, dalam hal ini melalui Pusat Perbukuan Nasional, sementara konsumsi teks dikontrol melalui pola-pola pemanfaatan buku dan sistem evaluasi yang menentukan keberhasilan penguasaan teks oleh peserta didik. Pada tujuan yang kedua ini, peneliti menemukan adanya fakta bahwa di dalam proses produksi terjadi kolusi pada proses tender pencetakan buku demi keuntungan ekonomi, sebagai efek sistem kontrol yang sangat ketat dalam proses produksi.Sedangkan tujuan penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dan budaya yang terjadi pada masa berlakunya Kurikulum 1975 sampai Kurikulum 1994 menunjukkan bahwa pendidikan digunakan sebagai pewarisan moral dengan mengedepankan antiintelektualisme dan anti-kritik, sebagai ciri negara yang menjalankan. pendidikan beridelogi konservatisme reaksioner (fundamentalism). Hal ini sejalan dengan kebijakan politik orde baru yang juga menerapkan sistem kontrol pada level sosial budaya masyarakat, sebagai ciri represi politik orde baru. Sementara Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999 mengarahkan pendidikan lebih humanistik untuk mendorong pembaharuan sosial yang bersifat ilmiah dan rasional, meskipun kadang masih menggabungkan adanya pewarisan moral (fundamentalism liberasionism). Hal ini dikondisikan oleh situasi sosial politik masa reformasi yang menuntut perubahan menuju masyarakat madani.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan bentuk hegemoni negara pada masyarakat, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama dengan meneguhkan cara-cara lama yang mendorong kembali pada dasar negara (Pancasila dan UUD 1945) sebagai orientasi korektif masa lalu. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses hegemoni yang dijalankan berdampingan dengan tindakan-tindakan represif (RSA), misalnya dengan tindakan hukum, pelarangan dan sensor. Akan tetapi proses hegemoni tersebut berhadapan dengan munculnya proses counter hegemony dalam menawarkan pendidikan aliternatif bagi masyarakat, yaitu adanya teks-teks pendidikan yang tidak disahkan negara, munculnya televisi swasta, berkembangnya Internet, dan adanya kelompok-kelompok diskusi."

"Impeachment presiden adalah suatu peristiwa konflik politik, dilemmatis, Iuar biasa, dan sensitif bagi rakyat dan bangsa Amerika, guna mewujudkan nilai-nilai budaya demokrasi. Dilematis, dalam arti karena wacana impeachment yang kontroversial akibat misinterpretasi dan miskonsepsi terhadap pasal-pasal konstitusi yang beresiko tinggi bagi sejarah dan citra bangsa dikemudian hari jika gegabah membuat keputusan menurunkan seorang presiders yang popular dimata rakyat. Presiden Bill Clinton dipersalahkan atas dasar etika amoral tapi dia tidak bersalah menurut hukum dan konstitusi, karena tindak amoral tidak tertuang dalam tuntutan impeachment. Luar biasa dalam arti sangat langka terjadi walaupun ada preseden terdahulu tahun 1 868 terhadap Presiden Andrew Johnson. Justru itu, proses impeachment menuntut kebijaksanaan penuh kehati-hatian serta pertimbangan matang bagi semua pihak. Sensitif maksudnya karena proses impeachment menuntut perhatian serius rakyat Amerika menyangkut status presiden mereka karena presiden merupakan simbol negara, kedudukan paling terhormat dan agung bagi masyarakat Amerika. Konflik kepentingan dari kelompok oposisi partai dan kelompok agamais konservatif telah memanfaatkan wacana agama dibalik konspirasi perebutan kekuasaan. Mayoritas opini publik yang berkembang dan sikap pragmatisme pemikiran generasi modern masyarakat Amerika berpikir realistis dan sanggupmembilah privacy dari dinas pemerintahan. Mereka menyetujui pelaksanaan impeachment tapi menolak memberhentikan Clinton. Dengan solusi yang tepat, Senat Amerika mengakomodir aspirasi rakyat tersebut sehingga impeachment berakhir gagal. Aspek-aspek positif profesionalisme, prestasi kinerja Clinton ikut mempengaruhi gagalnya tuntutan impeachment terhadap dirinya karena dia berhasil menjadikan booming-nya perekonomian Amerika, menutup deficit anggaran Federal yang minus $.290 milliar sampai akhir 1992, sehingga surplus $.9.5 milliar tahun 1999, mereformasi pendidian, meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, GDP dan income per kapita rakyat. Penelitian ini bertujuan memperlihatkan bagaimana konflik politik yang terjadi dan opini masyarakat yang berkembang di Amerika dalam polarisasi pro dan kontra opini terhadap impeachment Presiden Clinton. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kwalitatif serta kajian dengan metode analisis deskriptif-interpretatif dan metode content analysis. Buku-buku dan bahan-bahan ilmiah kepustakaan digunakan sebagai teori pendukung terhadap analisis data-data tertulis yang relevan dari media peta, koran-koran, majalah, jurnal, internet, proquest dan lain-lainnya.

---

The Impeachment of President Bill Clinton, apparently is a political event, on the horns of dilemma, unusual, and very sensitive for all the Peoples of the United States to implement the values of American Democracy. A dilemma here implies that the discourse of impeachment toward Bill Clinton is very controversial due to the fact of misinterpretation, and misperception about the Constitution which is very risky for the country in the long future to unseat the popular president like Bill Clinton. Clinton is blamed in terms of moral-ethic but not in terms of Laws and Constitution. It is unusual because it is very uncommon, and scarcely happening, though, there was a previous precedent toward the impeachment president Andrew Johnson in 1868. Therefore, the process of impeachment should be carefully handled, with a wise consideration for all sides.

Sensitive here implies that the impeachment process requires serious attention from American Peoples concerning the status of their president because a president is a noble symbol of the Nation and highly honorable for all Americans Conflict of interest from opposition party, and interest group of religious conservatives, have made use the religious discourse as the reason behind the conspiracy to unseat President Clinton.

Majority of opinion growing in American societies, as well as the pragmatic attitude of American modern societies, think realistically to isolate the matter of privacy from the state duties. The accurate solution of Senate could considerably accommodate the people aspiration so that the impeachment process finally resulted in failure. Positive aspects of Clinton., his professional performance, and effective lobbies, have exactly influenced the decision of impeachment process. In addition, prestigious performance and popularity of Clinton have made spectacular achievements in American History, to push America as the world leader, and to pursue the American dreams "the City upon the Hill". Majority of American peoples refused to unseat Clinton from White House due to his prestigious success in his efforts to make economy of America booming, to cut the deficit federal budget from 1290 billion in 1992 to surplus $.9,5 billion in 1999, to reform education, and social security.

The goal of the research is to show how the growing issues between pro and contra towards impeachment President Clinton. The research of this thesis uses the qualitative-approach with the deep studies by means of the descriptive interpretative-analysis and the methods of content analysis. Books and scientific materials from library are used as the theories to support the analysis toward the relevant-written articles collected from multiple-resources such as books, and mass media press, such as magazines, journals, bulletins, newspapers, internets, and pro-quests."