Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"R. TINI SUPRIATINI. NPM 0795040237. Peranan Wartawan The Washington Post Dalam Mcngungkap Skandal Watergate (1972-1974). Di bawah bimbingan dan arahan Ibis Magdalia Alfian, M.A. Pers Amerika Serikat dewasa ini merupakan hasil pergulatan antara berbagai nilai yang terdapat dalam bangsa itu sejak sebelum kemerdekaannya hingga saat ini. Kebebasan pers AS yang didukung oleh Amandemen Pertama Konstitusi, ternyata dalam praktekhya selalu mengalami hambatan dalam merealisasikan kebebasan tersebut. Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak-_hak asasi manusia ternyata dalam perjalanan sejarah bangsa itu selalu saja terjadi penyelewengan kekuasaan dalam pemerintahnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Skandal Watergate yang diawali dengan peristiwa pembongkaran di Mabes Partai Demokrat Gedung Perkanloran Watergate pada tanggal 17 Juni 1972 oleh sekelompok orang yang diduga dilakukan oleh orang-orang dari Partai Republik. Ketika peristiwa itu bergulir, masyarakat Amerika Serikat menganggap angin lalu saja terhadap peristiwa tersebut, sedangkan insan pers khususnya The Washington Ns' sebagai pengamat (watch dog) atau sebagai badan kontrol sosial atas jalannya roda pemerintahan segera menerjunkan wartawannya ,Carl Bernstein dan Bob Woodward untuk menyelidiki peristiwa tersebut yang akhirnya menggelinding bagaikan bola salju menjadi bagian dari skandal politik terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Penyelidikan terhadap skandal tersebut akhirnya membuka suatu jaringan kejahatan politik terorganisasi. Namun yang paling spektakuler adalah berakhirnya secara tragis karir politik Presiden Richard Milhous Nixon yang terpaksa mengundurkan diri dari jabatan kepresidenannya pada tanggal 8 Agustus 1974 sebelum Kongres melakukan voting untuk menjatuhkan impeachment."

"Series Editor: Timothy M. Shaw, Visiting Professor, University of Massachusetts Boston, USA and Emeritus Professor, University of London, UK This books provides a timely comparative case study that reveals the factors driving the International Monetary Fund's policy reform in Low Income Developing Countries (LIDCs), as a resurgent IMF expands its footprint in the world's poorest states. Through a research design that employs both mainstream and critical IPE theory, Mark Hibben uncovers three major tendencies. Principal-agent analysis, he argues, demonstrates that coalition formation among powerful states, IMF staff and management, and other influential actors is necessary for policy reform. At the same time, he uses constructivist analysis to show that ideational frameworks of what merits appropriate macroeconomic policy response also have an impact on reform efforts, and that IMF management and staff seek legitimacy in their policy choices. In response to the crises in 1999 and 2008, the author maintains, poverty and inequality now 'matter' in IMF thinking and serve as an opportunity for policy insiders and external actors to deepen the institution's new commitment to 'inclusive' growth. Finally, Hibben draws on neo-Gramscian analysis to highlight how the IMF looked to soften the destabilizing effects of globalization through reforms focused on stakeholder participation in poor states and will continue to do so in its support of the new United Nation Sustainable Development Goals. This means that the 2015-2030 time period will be a critical juncture for IMF LIDC reform. By drawing from diverse theoretical traditions, the author thus provides a unique framework for the study of contemporary IMF change and how best those interested in LIDC policy reform can meet this objective. Mark Hibben is Assistant Professor of Political Science at Saint Joseph's College of Maine, US."

"Liberalism as Utopia challenges widespread perceptions about the weakness of Mexico's nineteenth-century state. Schaefer argues that after the War of Independence non-elite Mexicans - peasants, day laborers, artisans, local merchants - pioneered an egalitarian form of legal rule by serving in the town governments and civic militias that became the local faces of the state's coercive authority. These institutions were effective because they embodied patriarchal norms of labor and care for the family that were premised on the legal equality of male, adult citizens. The book also examines the emergence of new, illiberal norms that challenged and at the end of the century, during the dictatorship of Porfirio Díaz, overwhelmed the egalitarianism of the early-republican period. By comparing the legal cultures of agricultural estates, mestizo towns and indigenous towns, Liberalism as Utopia also proposes a new way of understanding the social foundations of liberal and authoritarian pathways to state formation in the nineteenth-century world."

"The New York Times dan The Washington Post merupakan dua koran nasional Amerika yang diketahui memiliki bias liberal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bias liberal kedua koran tersebut pada pemberitaan pemilihan presiden Indonesia tahun 2014. Jurnal ini menggunakan kerangkan Analisis Wacana Kritis dengan menerapkan metode tiga dimensi Norman Fairclough (analisis tekstual, praktik wacana, dan praktik sosial budaya.Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa kedua koran tersebut bias terhadap Jokowi dan tim koalisinya yang cenderung mendukung kebebasan dan keberagaman. Temuan penelitian ini penting untuk mengkritik bias yang ada pada koran-koran Amerika, terutama dalam meliput berita dari negara-negara lain.

---

The New York Times and The Washington Post are two American national newspapers that are known to have a liberal bias. This research aims to explore the liberal bias of the newspapers in the 2014 Indonesian presidential election news. In order to do so, this research utilizes the Critical Discourse Analysis framework by applying Norman Fairclough's three dimensional methods (textual analysis, discourse practice, and sociocultural practice).The findings show the newspapers have a bias toward Jokowi and his coalition team who tend to support liberality and plurality. The findings are significant to criticize the bias of these American newspapers, especially in covering news from other countries."

"Pada masa pemerintahan presiden Eisenhower, kebijakan politik luar negeri Amerika ditentukan oleh presiden dan menteri luar negeri, John Foster Dulles. Pengaruh kedua orang ini amat besar di dalam menentukan langkah-langkah kebijakan politik luar negeri, dibarengi dengan kekuasaan dan dukungan keuangan sehingga langkah-langkah yang diambil dalam hubungan Amerika dengan Indonesia berkembang menjadi suatu kebijakan yang rahasia dan membawa dampak yang merugikan dan mengakibatkan hubungan diplomasi kedua negara ini terputus. Di satu sisi, presiden Amerika menghadapi kongres yang tidak selalu sepakat dengan kebijakan kebijakan politik luar negerinya, namun di sisi lain, mendapat dukungan penuh dari kegua unsur dalam kongres yakni dari senar dan DPRnya, untuk kebijakan yang bersifat non kompromi terhadap komunisme. Dalam area ini Eisenhower menjalankan kekuasaannya sebagai presiden, terutama dalam hal menggunakan Badan Intelejens "Si-Ai-E" (CIA) untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negerinya."