Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketertaikan antara faktor makroekonomi terhadap transaksi cross-border merger dan akuisisi di Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan enam faktor makroekonomi yaitu tingkat pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar, dan return IHSG sebagai variabel independen dimana di dalamnya memuat variabel lagging.  Dengan menggunakan metode ekonometrika, ditemukan bahwa terdapat pengaruh faktor makroekonomi terhadap kesepakatan transaksi merger dan akusisi di Indonesia. Faktor pertumbuhan GDP, Return IHSG, Perubahan kurs, dan apresiasi rupiah berpengaruh signifikan pada pengambilan Keputusan kesepakatan merger dan akuisisi. Terdapat perbedaan faktor yang berpengaruh dalam transaski cross-border M&A. Inbound M&A dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan GDP dan perubahan kurs. Sedangkan, outbound M&A dipengaruhi signifikan oleh pertumbuhan GDP, suku bunga, dan perubahan kurs. Perbadaan pengaruh faktor makroekonomi terhadap keseluruhan kesepakatan dan cross-border merger dan akuisisi menunjukkan bahwa daya tarik ekonomi suatu negara akan mempengaruhi investasi masuk dan keluar di negara tersebut.

---

This study aims to examine the relationship between macroeconomic factors and cross-border merger and acquisition (M&A) transactions in Indonesia from 2009 to 2023. The study employs six macroeconomic factors: GDP growth rate, inflation rate, interest rate, exchange rate changes, and IHSG returns as independent variables, incorporating lagging variables. Utilizing econometric methods, it was found that macroeconomic factors significantly impact merger and acquisition agreements in Indonesia. GDP growth, IHSG returns, exchange rate changes, and rupiah appreciation significantly influence M&A decision-making. There are distinct factors affecting cross-border M&A transactions. Inbound M&A is significantly influenced by GDP growth and exchange rate changes, whereas outbound M&A is significantly affected by GDP growth, interest rates, and exchange rate changes. The differences in the impact of macroeconomic factors on overall and cross-border M&A agreements indicate that a country's economic attractiveness influences both inward and outward investments."

"Merger dan Akuisisi (M&A) merupakan salah satu strategi pertumbuhan eksternal yang banyak diminati, tak kecuali pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. M&A terjadi antara lain karena dorongan ingin memaksimalisasi nilai perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Teori maksimalisasi nilai menjelaskan bahwa akuisisi terjadi berlandaskan motivasi untuk memperoleh kekuatan pasar, ekonomi skala, jaminan kerjasama dan diversifikasi resiko keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat penciptaan nilai perusahaan, dimana nilai yang dimaksud dalam artian apakah ada atau tidak abnormal return disekitar pengumuman rencana M&A dan ada tidaknya transfer kapabilitas -melihat skor kebangkrutan- yaitu adanya transfer kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pokok manajemen yang dapat mengurangi resiko keuangan atau kebangkrutan. Penelitian yang mengambil sampel perusahaan go publik pada Bursa Efek Jakarta sebanyak 11 perusahaan utama -yang melakukan merger dan akuisisi- serta 53 perusahaan kontrol, memberikan hasil bahwa tidak ada peningkatan skor kebangkrutan, malah sebaliknya yaitu menurunnya skor rata rata perusahaan pengakuisisi yang berarti tidak terdapat penciptaan nilai setelah melakukan M&A. Menurunnya skor ini diakibatkan menurunnya profitabilitas, efektivitas penggunaan aset dan meningkatnya hutang rata-rata perusahaan yang melakukan M&A. Hal yang sama terjadi pada rata-rata perusahaan kontrol. Meskipun ada respon pasar terhadap informasi rencana M&A dan terjadi imbal hasil positif pada hari 0 - unnanouncentment date- namun bukanlah hasil yang cukup signifikan, sehingga dapat dikatakan M&A tidak meningkatkan kekayaan pemegang saham perusahaan pengakusisi sekitar tanggal pengumuman rencana M&A. "

"Sejak tanggal 1 April 1994 yang lalu, bangsa Indonesia mulai memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II), dan sekaligus juga menandakan telah selesainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I), yang berlangsung selama duapuluh lima tahun terakhir ini, yaitu dimulai sejak tanggal 1 April 1969 sampai dengan tanggal 31 Maret 1994. Meskipun di sana-sini masih ditemui kekurangan-kekurangan selama PJP I. namun secara luas diakui, bahwa pelaksanaan PJP telah berhasil mengatasi berbagai masalah mendasar di bidang perekonomian, dan secara nyata telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta tentunya pula mampu menciptakan landasan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang bagi pelaksanaan tahap pembangunan berikutnya. Masalah rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju inflasi pada awal Orde Baru, telah berhasil diatasi selama pelaksanaan PJP I, di mana selama duapuluh tahun terakhir ini tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mampu ditingkatkan sampai rata-rata 6,8 persen per tahun, sementara laju inflasi dapat ditekan dari rata-rata 17,2 persen per tahun pada dasawarsa tahun 70'an menjadi rata-rata 8,7 persen per tahun pada dasawarsa tahun 80'an. Menurunnya jumlah penduduk miskin dari 70 juta orang atau 60 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 1970 menjadi 27,2 juta orang atau 15,1 persen dari total penduduk pada tahun 1990, merupakan bukti keberhasilan PJP I di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang yang berhasil diciptakan selama PJP I dapat dilihat dari semakin meningkatnya peranan sektor industri sejalan dengan semakin kokohnya sektor pertanian. Tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan dapat torus dipertahankan sampai kini, berlangsung beriringan dengan semakin meningkatnya sumbangan sektor industri di dalam ekspor nonmigas."

"Karya tulis ini membahas mengenai analisis penggabungan usaha dari sudut perpajakan dengan mengambil kasus pada dua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, yaitu (1) PT Bank CIC Internasional Tbk sebagai surviving bank dalam kasus merger dengan PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk, dan (2) PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. yang melakukan akuisisi saham empat perusahaan sekaligus yaitu PT Metropolitan Realty International, PT Antilope Madju, PT Bali Nusadewata Village dan PT Graha Menteng Indah.Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan aktivitas penggabungan usaha dari sudut perpajakannya. Bagi Wajib Pajak yang akan melakukan penggabungan usaha atau yang perusahaannnya sedang melakukan restrukturisasi, dengan pemahaman yang baik diharapkan dapat melakukan tax planning secara optimal dan terhindar dari kekeliruan penerapan peraturan.Penggabungan usaha (business combination) terjadi jika dua atau lebih usaha yang terpisah bersama-sama menjadi satu entitas ekonomi. Ada dua metode yang bisa dipakai dalam penggabungan usaha yaitu metode pembelian dan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Pada metode pembelian, karena pencatatan pengalihan harta dan kewajiban berdasarkan nilai pasar, maka dimungkinkan timbul goodwill sebagai selisih lebih antara nilai buku dan nilai wajarnya. Sebaliknya, metode penyatuan kepemilikan pencatatan dilakukan berdasarkan nilai buku sehingga goodwill menjadi tidak relevan sama sekali dengan metode ini.Peraturan perpajakan Indonesia semula tidak memperbolehkan penggunaan metode penyatuan kepemilikan karena dengan metode ini tidak dimungkinkan dihasilkan potensi pajak atas goodwill tersebut, Namun karena perkembangan keadaan dan desakan dari dunia usaha, apalagi setelah dilanda krisis moneter yang menyebabkan banyak perusahaan menderita kerugian hebat, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan memberikan sedikit kelonggaran untuk penggunaan metode ini. Pada awalnya, hanya ditentukan secara selektif Wajib pajak yang diperbolehkan menggunakannya, dan terus diperlonggar syaratnya hingga peraturan yang terakhir sudah dapat diterapkan bagi semua perusahaan (Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.04/1998 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No .211/KMK. 03/2003).Hasil dari penelitian yang dilakukan dalam karya akhir ini membuktikan bahwa pemerintah memang berhasil mendorong kedua perusahaan tersebut untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan melakukan penggabungan usaha. Fasilitas yang cukup menarik itu antara lain diperbolehkannya mengalihkan sisa kerugian badan usaha lama dengan cara melakukan revaluasi aktiva tetap.Dalam kasus PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk., perusahaan menikmati insentif pajak yang sangat menarik, yaitu dapat melakukan revaluasi aktiva tetapnya senilai + Rp. 728 miliar dengan hanya terutang pajak sebesar + Rp. 5,6 miliar akibat kompensasi akumulasi kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya."

"ABSTRAKMasalah merger dan akuisisi di Indonesia dewasa ini terlihat semakinmenghangat dan banyak mendapat sorotan, terutama berkenaan dengan kasusakuisisi diantara perusahaan dalam sebuah kelompok usaha yang sama(akuisisi internal). Akuisisi internal yang menjadi sorotan adalah akuisisi diperusahaan publik.Sorotan mengenai akuisisi di perusahaan publik ini terjadi karena kurangdipenuhinya unsur keterbukaan dan transaksi terjadi pada harga yang kurangmenguntungkan pemodal minoritas. Pada akuisisi internal yang mengandungbenturan kepentingan harga saham dianggap terlampau tinggi dan berlebihan.karena hasil pembelian saham masuk kembali ke kantung pemegang sahampendiri.Selama tahun 1994 hingga Agustus 1996 telah terjadi akuisisi dengannilai total Rp 6.321.550.501.000,-, hingga akhir 1996 diperkirakan masih akanterjadi akuisisi dengan nilai Rp. 1.931.293.785.800,-. Sebagian besar daritransaksi tersebut merupakan akuisisi internal.Akuisisi sebenamya harus dipandang sebagai komponen penting dalamstrategi jangka panjang perusahaan dalam memperoleh dan mempertahankankeunggulan kompetitif, sehingga dijalankan berdasarkan pertimbangan bisnisyang sehat. Untuk menghindari adanya dampak negatif yang dapat merugikanpublik, maka unsur kewajaran dan keterbukaan dalam akuisisi yang memilikibenturan kepentingan harus dijaga tetap dijaga. Unsur kewajaran yangharus diperhatikan adalah kewajaran dalam penentuan harga maupunkewajaran dalam prosedur akuisisi yang dilakukan.Salah satu akuisis internal yang terjadi di tahun 1994 adalah akuisisi antara PT. Gajah Surya Multi Finance (GSMF) dengan 6 perusahaan lain yang berada dalam kelompok usaha yang sama. Nilai akusisi yang terjadi adalah Rp. 120.120.000.000,- dengan seluruh dananya diperoleh dari emisi klain (right issue). Karya akhir ini akan mengupas persoalan akusisi internal di GSMF tersebut dengan menitikberatkan pada perhitungan nilai harga saham perushaan target. DAri perhitungan kembali yang dilakukan terhadap harga saham 2 perusahaan target (PT. Asuransi Dayin Mitra dan PT. Asuransi Jiwa Binadaya Nusa Indah) ternyata transaksi tersebut sedikit lebih tinggi dari nilai rata-rata tertimbang berdasarkan metode penilaian yang digunakan. Berdasarkan penghitungan kembali harga per saham PT. Asuransi Dayin Mitra adalah Rp 1.984,- sedangkat nilai pembelian realisasi Rp 2.200. Untuk PT. Asuransi Jiwa Binadaya Nusa Indah perhitungan kembali harga per saham adalah Rp. 1.193.211 namun nilai pembelian realisasinya Rp 1.350.000.Dalam hal kewajaran proses akusisi yang dilakukan ternyata peruhaan dalam melakukan pemilihan perusahaan tidak melakukan tahap seleksi terlebih dahulu. Akibatannya tidak diketahui apakah pengakusisian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut merupakan tindakan yang paling optimal jika dibandingkan dengan mengakusisi perushaaan lain. "

"ABSTRAKSelama mesa 4 iompat; tahun. mari tanun 1939 sampaidenqan 1992 teroapat 32 emiten vang melakukan akuisisi, 9akuisisi eksternal dan 23 akuisisi internal. Hal ini menun~Jukhan nahwa necenderungan akuisisi di Indonesia adalahinternal. Oleh karena itu hanva diteliti akuisisi internalselama rantang wantu tahun 1991 dan 1992, mengingat selamarentang waktu ini dikeluarhan dua reuulasi yaitu Suratedaran BAFEFAM No. S-456/PM/1991 tanggal 12 April 1991tentang "Fembelian Saham atau Eenvertaan Pada PerusahaanLain" dan surat kenutusan Nu. Hep-O1!PN/1993 tangqal 29Januari 1993 tentang "Benturan Kepentingan Transaksi Ter-tentu".Fenelitian dilakukan terhadap akuisisi industri yangtidah terhait (ATT) Dan sebagai variabel kontrol adalahakuisisi terkait RAT). ATT hanva terjadi nada suatu indu-stri yang memnunyai peftumbuhan Dermintaan relatii rendah[ihdU5tFl telah )enuh) mengahuisisi lndustri lain yanumempunyai percumbunan permlntaan tinggi. Industri denaantingkat pertumbuhan DEFmlKtB&U tinqqi merarti oertumbunanDéhjualan Cepat berartl Quia memmunyai profit tinqgi. Halini memungkinkan perusahaan dalam industri tersebut mudahmemperoleh dana hutang. Hasil penelitian menungukkan bahwa pengakuisisi ATT menqakulsisi perusahaan yang mempunyai EF, ROE dan debtratio lebih tinggi. Hal lni dapat dilihat Setelah adanyapenyeeuaian laporan keuangan maeing-masing meningkat seba-sar 2.578Z. 2.732Z namun tldak eignifikan secara statistlksedang debt ratio naik 31.3131 yang signifikan pada tingkat75Z. Hal tersebut tidak terjadi pads pengakuieisi AT yaitumereka mengakuisisi perusahaan yang mempunyai EP, NPN, ROEleb1h rendah atau menurun 1E.471Z, 1.594Z, 10.5112 danleverage lebih tinggi yaitu meningkat 1l.BO4Z.Temuan ini mengimplikasikan bahwa kekayaan pemegangsaham pada ATT meningkat namun realisasinya tergantung daribiaya ahuisisi yang dikeluarkan. Demikian juga strategipembiayaan akuisisi dalam usaha mempertahankan kondisileverage keuangan mu1a'mula."