Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PendahuluanSuatu penulisan tentang politik-ekonomi suatu masyarakat sudah selayaknya merumuskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik dan apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya terdapat rumusan yang melukiskan politik dan ekonomi secara terpisah, namun tulisan ini melihat politik dan ekonomi sebagai dua gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.Perumusan masalah yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi menurunnya kekuasaan dan kewibawaan kerajaan Kutai sejak kerajaan ini mulai berkenalan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Penulisan ini menggunaka pendekatan metode deskriptif analistis kualitatif yaitu dengan menganalisa data-data yang ada dan menuliskan secara deskriptif. Penggunaan metode kualitatif melalui tahapan hermaneutika yaitu memahami dan menginterpretasi dokumen-dokumen yang ada."

"History of motion picture industry in the Dutch colonial administration in Indonesia"

"ABSTRACTSkripsi ini membahas manuskrip Melayu Kontrak Tertutup antara Hindia Belanda dan Sultan Seram tentang Politik 25 Januari 1826. Pengkajian filologi dilakukan untuk menghasilkan edisi teks. Naskah dideskripsikan secara keseluruhan sebelum disunting. Naskah disunting dengan menggunakan metode landasan yang bertujuan agar naskah ini dapat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca luas. Selain itu, dalam penelitian juga dilakukan analisis perkara kekuasaan Belanda di Kerajaan Seram berdasarkan isi naskah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Malayan manuscript Kontrak Tertutup antara Hindia Belanda dan Sultan Seram tentang Politik 25 Januari 1826. The manuscript is described as a whole before being edited. The manuscript is edited by using grounding method in order to make the manuscript easier to be read and understood by readers. Moreover, this study also conduct case analysis of the Dutch authority in the Kingdom of Seram based on the manuscript. "

"Skripsi ini berisikan tentang latar belakang terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mencari tahu sebab terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia, serta proses terjadinya pemisahan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat bahwa pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada abad ke-19. Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam karena kehadiran Belanda di Indonesia mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Belanda juga menganut paham Barat, yang menyatakan bahwa agama hanyalah urusan individu, sehingga urusan agama dan politik tidak dapat dicampur adukkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode sejarah. Data-data yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem hukumnya di Indonesia."

"Pembahasan mengenai partai politik campuran di Hindia Belanda: PEB (1919-1929) ditujukan untuk melengkapi penelitian mengenai sejarah Indonesia pada masa pergerakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masa pergerakan terdapat perkumpulan campuran yang terdiri dari bermacam ras, agama, dan suku bangsa, yang ingin mempertahankan Hindia Belanda dengan negeri Belanda. Dalam perkembangannya, PEB sebagai partai politik campuran telah mewarnai jalannya pergerakan nasional. Dengan mempelajari PEB, dapat diketahui tujuan dan program partai tesebut dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan. Selain itu dapat juga diketahui tentang sikap partai ini terhadap golongan nasionalis maupun kaum komunis."

"Process of economic and political changes in Indonesia since the fall of Suharto until the early period of Susilo Bambang Yuhoyono?s administration"

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "