Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait hubungan pariwisata terhadap inklusivitas ekonomi. Motivasi dari studi didasarkan pada fakta bahwa pemerintah telah banyak mendorong pengembangan pariwisata-pariwisata baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, studi empiris dalam membuktikan kaitannya dengan inklusivitas ekonomi masih terbatas. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan data dalam mengukur tingkat inklusivitas ekonomi. Melalui metode regresi data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2019, diperoleh bahwa dukungan pemerintah memiliki hubungan signifikan dan negatif terhadap tingkat ekonomi inklusif di daerah. 

---

This study aims to find empirical evidence regarding the influence of tourism on inclusiveness. The motivation of the study is based on the fact that the government has been encouraging the development of new tourism to increase economic growth. However, empirical studies that prove the relation between tourism and economic inclusiveness are still limited. This is due to limited data in measuring the level of economic inclusiveness. Using panel data regression from 514 districts in Indonesia 2016-2019, the results of the study show that government spending has a significant and negative relationship to the level of inclusive economy in the regions."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja alokasi anggaran di Indonesia dari perspektif maqashid syariah. Dalam penghitungan dan pengembangan indeks, penelitian ini melakukan analisis empiris dengan mengambil Indonesia dalam 12 tahun (2005-2016) sebagai sampel. Metode pengklasifikasian menggunakan model Sekaran sedang penghitungan indeks menggunakan metode Maqashid Sharia Based Performance (MSBP) yang digagas oleh Bedoui (2012). Metode ini mengutamakan keseimbangan antar dimensi maqashid syariah. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara Indonesia mempunyai skor yang cukup tinggi dalam indeks maqashid syariah. Indeks maqashid syariah di Indonesia stabil di nilai tinggi pada periode 2005-2009, menurun pada 2010-2014, dan sedikit naik kembali pada 2015-2016. Artinya, anggaran Indonesia mempunyai tren yang cukup baik dalam pemenuhan perlindungan maqashid syariah.Pada analisis kinerja anggaran dengan indikator yang ditentukan, Indonesia menunjukkan performa yang baik pada dimensi maqashid syariah perlindungan harta, sedang pada dimensi yang lain perlu dilakukan peningkatan. Hal ini cukup konsisten dengan indeks maqashid syariah.

---

The aim of this research is to evaluate budget allocation performance of Indonesia according to maqashid sharia. This study conduct empirical investigations by taking Indonesia for 10 year period (2005-2016) as a sample. In classifying expenditure budget allocation Sekaran model is used, and for counting the index Maqashid Sharia Based Performance (MSBP), a method proposed by Bedoui (2012) is used. This method accentuate on balancing the maqashid sharia dimensions.

Empirical evidence indicates that Indonesia has high score in maqashid sharia index. Maqashid Sharia Index in Indonesia goodly stable in 2005-2009, declined between 2010-2014, increased again in 2015-2016. It means, Indonesian budget have a good trend in fulfilling maqashid sharia. In the analysis of budget performance according to determined indicators, Indonesia shown good performance in protecting wealth maqashid sharia dimensions, although in another dimensions Indonesia still needs improvement. Overall this is consistent with the index maqashid sharia."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai terhadap tingkat kesejahteraan melalui kinerja pemerintah. Kinerja impact yang diwakili oleh kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kinerja proses yang diwakili oleh kinerja pemerintahan yang diproksikan dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD). Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel akhir penelitian sebanyak 383 pemda pada tahun 2009-2013.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai melalui kinerja pemerintah sebagai variabel intervening adalah positif dan signifikan.

---

This study aims to provide empirical evidence indirectly effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure to the level of prosperity through government performance. Performance impact is represented by the people's welfare is affected by the performance of the process represented by proxy with the government's performance scores Performance Evaluation of the Implementation of Government (EKPPD). The study population was all local governments in Indonesia by the end of the study sample as many as 383 local governments in 2009-2013. The research data was processed using software eviews 8.

Empirical test results prove that the indirect effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure by the government's performance as an intervening variable is positive and significant."

"[Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor mana saja yang menjadi unggulan dan bagaimana peranan Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Input-Output (I-O). Berdasarkan hasil pengolahandata diperoleh hasil yaitu tahun 2010 sektor kunci dalam perekonomian Provinsi NTT adalah sektor bangunan. Nilai pengganda output terbesar adalah Industri Semen. Nilai pengganda pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah Jasa-jasa lainnya. Grafik MPM paling tinggi pada tahun 2010 adalah Sektor bangunanKajian ini berkesimpulan bahwa anggaran dan belanja pemerintah daerah bisa mendorong perekonomian tumbuh lebih baik apabila dialokasikan ke sektor perkebunan dan sektor bangunan.

---

The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector. The conclusion of this research is government spending will give big impact to the economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector and plantation sector., The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa

Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate

these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa

Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest

output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier

and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are

two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector.

The conclusion of this research is government spending will give big impact to the

economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector

and plantation sector.]"