Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini untuk melihat perkembangan kota Bukittinggi secara fisik dan hubungannya dengan pemilikan tanah antara tahun 1945-1980. Selama ini penulisan sejarah kota di Indonesia sebagai kajian tersendiri masih terasa kurang dan lebih didominasi oleh sejarah yang bersifat politik, sosial, atau ekonomi. Alangkah lebih baik apabila penulisan sejarah tersebut dikembangkan dan diperkaya lagi dengan pendekatan sejarah kota. Sebab kehidupan di perkotaan lebih kompleks, hingga banyak aspek yang dapat diteliti, karena di sini manusia beserta aktivitas dan problem yang dihadapinya lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungannya. Kota sendiri secara fisik merupakan suatu ruang yang hampir selalu mengalami perubahan dan perkembangan sebagai akibat tekanan dari penghuninya dengan mobilitas yang tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bukittinggi. Namun dalam pengumpulan data tidak hanya terbatas di Bukittinggi saja, tempat-tempat lain di luar Bukittinggi yang dimungkinkan tersedia data juga dilakukan penelitian, sehingga waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini berlangsung antara pertengahan tahun 1998 sampai awal tahun 2001. Titik berat penelitian ini adalah perkembangan fisik kota dan hubungannya dengan pemilikan tanah. Tanah bagi suatu masyarakat tertentu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu perkembangan fisik kota sangat tergantung dari kemungkinan pembebasan dan konsolidasi tanah dari pemiliknya dan ketersediaan tanah untuk itu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, dan lisan. Sumber tertulis primer didapatkan melalui bentuk dokumen, memoar, dan Surat kabar. Sumber tertulis sekunder didapatkan dalam bentuk buku dan artikel. Sedangkan sumber lisan didapatkan melalui wawancara dengan orang-orang terpilih yang hidup sezaman dengan periode waktu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fisik kota tidak bisa lepas dari pengaruh sistem pemilikan tanah. Oleh karena, tanah yang dimiliki oleh penduduk asli secara komunal (kaum/suku) tidaklah begitu sederhana persoalannya, sehingga tidak begitu mudah pula melepaskan tanah tersebut kepada pihak lain. Akibatnya banyak pembangunan fisik yang telah direncanakan terbentur dan beberapa sarana administratif kota terpaksa dipindahkan ke kota atau daerah lain."

"The rapid development in every field especially industry does not only give positive implication such as economic growth, work force absorption, foreign exchange reserve enhancement, and society revenue improvement, but also from when seen from aspect of living environment inevitable causes negative impacts, such as water resource pollution by industry liquid pollution. The existence of Ordinance No. 32 Year 2004 covers living environment controlling affairs as obligated affair of region city government, Based on that, Region/City Area Government has he authority to make policy in living environment field including industrial sector in order to develop industrial activities that orient to environment knowledge. The Cilegon city government has shown its commitment to living environment organization by issuing the policy in the living environment field, which is Region Regulation No. 2 year 2004 regarding Controlling of Environment Pollution and. Deterioration. This policy aims to maintain and keep environment quality according to its functions so harmonized and balanced environment can be concrete to support gradual development. This policy is expected to benefit the development of living environment preservation while keeping conducive condition to the development of economy. This policy gives authority to Department of Living Environment, Energy and Mining to Cilegon city as the policy executor. According to Hogwood and Gunn (1985: 197), the success of policy implementation needs fulfillment of 9 conditions which are: adequate resources needed, harmonization in the resources, independent institution executor, similar vision and goal towards the policy to be implemented, good coordination and communication. Meanwhile, Weimer and Mining (1992: 325) said that three (3) factors become focus of success possibility of a policy, namely logics from that policy, there is good cooperation and coordination needed to support policy implementation; there is capable and committed executor on policy implementation. Using qualitative descriptive method, it is known that policy implementation of living environment organization by Department of Living Environment, Energy and Mining (DLEEM) of Cilegon city does not succeed well in organizing its environment. Based on observation conducted by DLEEM of Cilegon city throughout clean river program, the quality of Kedung Ingas and Cibeber rivers is not good enough. This is mainly caused by the pollution of industrial liquid pollution as proved by data resulted from industry observation, which is potential to liquid pollution since some industrial liquid pollution exceed the quality standard determined. The policy goal is not achieved because variable authority, human resources, budgeting, and medium and infrastructure as well as coordination. The authority is weak because the authority as regulated in region regulation is not clearly understood by related parties. There is conflict of interest because the policy implementation of living environment organization is across sector and disciplines- The insufficient authority is influential to compliance of responsible party as targeted group and execution apparatus from other institutions to obey it. Human resources especially the quality is not sufficient to implement controlling of water pollution from industrial activities. This comes from the picture of low knowledge/proactive ability in doing observation in controlling water pollution by the industry. Explicit ability is sufficient due to uniformity of science disciplines from DLEEM executor such as Technique of Environment, Biology, and Chemistry which when combined with social and management science. They will become power in controlling industrial liquid pollution into the water resources of Cilegon city. The budgeting support is not sufficient yet and thus becomes the weakness in controlling industrial liquid pollution into water resources. The support of good medium and infrastructure, either in the form of operational vehicle supply or laboratory equipment, are not sufficient to support the activity of living environment controlling especially liquid pollution by industry activity. Mechanism of living environment organization involves related institutions, coordination between institutions is needed but they are not concrete yet considering no standards of networks between sectors and the concept of bureaucracy attitudes towards networking is not developing yet. To increase the success of policy implementation of living environment, several efforts must be done, namely:a.To conduct good cooperation and coordination between related institutions by communicating effectively.b.To empower society to help observe industry pollution.c.To improve ability, executor needs motivation from the leader.d.To introduce and facilitate efforts for waste minimization throughout clean production program.e.Supporting budgeting, sufficient medium and infrastructure are needed in policy implementation in living environment field."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities."