Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Strukturalisme merupakan salah satu perspektif dalam kajian ekonomi politik internasional yang memiliki kontribusi serta pengaruh yang masif dalam wacana pembangunan dan hubungan internasional. Sayangnya, hingga kini pembahasan dari perspektif strukturalisme masih bersifat sporadis dan terpisah-pisah, upaya akademisi untuk memberikan sintesis terhadapnya sudah ada namun tidak menyeluruh. Melalui tinjauan pustaka ini, penulis berupaya untuk mengisi kekosongan ini dengan mengkaji, menganalisis, dan mensintesiskan 64 literatur-literatur strukturalisme dalam ekonomi politik internasional. Lebih lanjut tulisan-tulisan tersebut penulis klasifikasikan ke dalam tiga bahasan tematik yaitu: (1) pemahaman terhadap strukturalisme yang membahas soal definisi, argumen utama, serta sejarah keilmuan strukturalisme; (2) pembahasan terhadap teori-teori strukturalisme yaitu Teori Sistem Dunia dan Teori Dependensi; serta (3) strukturalisme dan topik pembahasan kajian ekonomi politik internasional yaitu isu rantai komoditas global, perdagangan internasional, bantuan luar negeri serta investasi asing langsung. Tinjauan pustaka ini menganalisis kesepakatan, debat, dan kesenjangan literatur dan berhasil menemukan beberapa sintesis kunci, yaitu: (1) strukturalisme merupakan salah satu paradigma dalam studi ekonomi politik internasional; (2) seiring waktu terdapat diversifikasi topik riset strukturalisme; (3) tulisan didominasi oleh akademisi Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin sementara fokus pembahasan didominasi oleh kajian terhadap Amerika Latin; (4) masih terdapat senjang dalam literatur strukturalisme khususnya literatur-literatur yang: berorientasi kebijakan, memperhitungkan struktur nonmateril, menggunakan perspektif pascakolonialisme, dan memberikan inovasi kajian.

---

Structuralism is one of the international political economy perspectives that has a massive contribution and influence in the discourse of development and international relations. Unfortunately, until now the available academic discussion about structuralism is still sporadic and fragmented, several efforts has been made to provide a synthesis of it yet it’s comprehensive nor holistic. Through this literature review, the author attempts to fill this academic gap by reviewing, analyzing, and synthesizing 64 structuralism literatures in international political economy. Furthermore, the authors classify these writings into three thematic topics, namely: (1) understanding of structuralism which discusses the definition, main arguments, and scientific history of structuralism; (2) discussion of structuralism theories, namely World System Theory and Dependency Theory; and (3) structuralism and international political economy issues, which discusses the issue of global commodity chains, international trade, foreign aid and foreign direct investment. This literature review and analyzes the agreement, debate, and gaps in the literature and finds several key syntheses, namely: (1) structuralism is one of the paradigms in the study of international relations; (2) over time there has been a diversification of structuralism research topics; (3) structuralist writings are dominated by academics from the United States, Europe, and Latin America while the focus of the discussion is dominated by studies on Latin America; (4) there are still gaps in the structuralism literature, especially the literature that: more policy-oriented, takes into account non-material structures, uses a post-colonial perspective, and provides research innovations."

"Proliferasi perdagangan bebas telah mendorong perpajakan internasional menjadi isu yang semakin penting. Selagi aktor-aktor swasta berlomba-lomba untuk memanfaatkan keuntungan yang disediakan oleh dunia yang semakin terglobalisasi, pemerintah-pemerintah lazimnya ingin memastikan bahwa transaksi lintas yurisdiksi tersebut tidak luput dari pemajakan. Tulisan ini menelaah isu perpajakan internasional dan mencoba menggambarkan seluk beluk isu-isu yang terkait melalui tinjauan literatur. Terdapat 36 literatur terpilih yang dipaparkan, dibahas, dan kemudian diolah untuk menunjukkan konsensus serta perdebatan yang ada. Menggunakan metode taksonomi, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa topik perpajakan dalam ekonomi politik internasional dapat dikategorikan menjadi tiga tema utama: (1) konseptualisasi perpajakan internasional; (2) tantangan-tantangan; serta (3) ragam aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam tatanan perpajakan internasional. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa perpajakan internasional merupakan topik yang menjadi ranah utama ilmu hukum, terutama hukum perpajakan internasional, sementara pengkajian pajak melalui kaca mata hubungan internasional masih belum banyak ditemukan. Perdebatan dalam literatur meliputi perbedaan pendapat mengenai kebijakan mana yang ideal serta konseptualisasi koordinasi. Terakhir, tinjauan literatur ini memberi rekomendasi dalam ranah akademis berupa pendalaman studi perpajakan internasional menggunakan kerangka hubungan internasional, serta rekomendasi bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, serta meningkatkan kerja sama ranah pajak di tingkat regional.

---

The proliferation of free trade has propelled international taxation into newfound significance. As private actors rush to exploit the benefits of a world more globalized than ever, governments often, but not always, proactively try to make sure that these cross-jurisdiction transactions do not go untaxed. This paper examines the issues surrounding international taxation and attempts to portray the intricacies through a literature review. A total of 36 selected literature sources are presented, discussed, and analysed to reveal existing consensus and debates. Using the taxonomy method, the literature review identifies three main themes in the field of international political economy of taxation: (1) the conceptualization of international taxation, (2) challenges, and (3) the various actors that influence and are influenced within the international taxation landscape. This study highlights that international taxation is predominantly studied within the domain of legal scholarship, particularly in the field of international tax law, while the examination of taxation through the lens of international relations is relatively limited. Meanwhile debates in the literature include disagreements on which policy (or policies) is ideal and the conceptualization of coordination. Lastly, this literature review provides recommendations in the academic realm, including deeper exploration of international taxation studies using an international relations framework. Furthermore, practical recommendations for Indonesia involve strengthening bilateral and multilateral cooperation and enhancing tax-related collaboration at the regional level."

"ABSTRACTTesis ini membahas hubungan ekonomi politik media yang ada di medialokal sumatera barat,bagaimana perkembangan televisi lokal di Sumatera Baratdari sisi spasialisasi, bagai mana bentuk lembaga medianya, regulasinya, modusapa yang menyebabkan televisi lokal independen akhirnya memilih untuk menjadianggota jaringan televisi di pulau Jawa, bentuk intergrasi apa yang terjadihorizontal atau vertikal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifatdeskriptif dengan paradigma kritis. Data yang di peroleh dengan cara depthinterview, analisa dokumen dan observasi lapangan. Metode analisa menekankanpada dua sifat: holistik dan kontekstual. Holistik artinya memberikan gambaransecara utuh dan menyeluruh tentang kasus yang diteliti sementara kontekstualberusaha untuk mengaitkan dengan konstek sosial, ekonomi, dan politik yang adasaat kasus itu terjadi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari regulasi media Penyiaran diSumatera Barat mengalami ketimpangan, televisi televisi lokal yang ada tidakmampu untuk bersaing dan pada akhirnya harus rela di akuisisi oleh televisi SwastaJakarta. UU Penyiaran no.32 tahun 2002 yang memiliki prinsip diversity of ownershipitu sendiri tidak mampu mencegah praktik konsentrasi tersebut karena adanya celahpenafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatankepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tentang larangan pemindahtanganan izin penyiaran.Motif ekonomi yang menjadi faktor utama lembaga penyiaran di Sumatera Baratkemudian melakukan afiliasi berintegrasi dengan televisi lain.

---

ABSTRACTThis thesis explores the political economy of media relations that exist in thewestern Sumatran local media, describing the development of local television in WestSumatra .accoriding to spatialization theory, as where the form of media institutions,regulations, what causes the mode of independent local television eventually choose tobecome members of a television network in Java, what kind of integration that occurshorizontally or vertically. This study is a descriptive qualitative research with a criticalparadigm. The data obtained by means of depth interviews, document analysis and fieldobservations. Methods of analysis focus on two properties: the holistic and contextual.Holistic means to provide a complete and comprehensive overview of the cases studiedwhile contextual trying to associate with the social, economic, and political case when ithappened.The results showed that the regulation of broadcasting media in West Sumatrasuffered inequality, the local television television that there are not able to compete andultimately be willing in the acquisition by a private television Jakarta. Broadcasting Actno.32 of 2002 which has the principle of diversity of ownership itself is not able toprevent the practice of concentration because of the gap, especially in the interpretation ofArticle 18 paragraph (1) of the concentration of ownership restrictions and Article 34paragraph (4) on the prohibition of transfer of broadcasting licenses. Economic motiveswere a major factor in West Sumatra broadcasters then do integrate with other televisionaffiliate."

"Dalam beberapa dekade terakhir, fokus global semakin bergeser ke arah penanganan perubahan iklim dan promosi pembangunan berkelanjutan, dengan demikian memperkuat diskusi tentang energi terbarukan. Energi terbarukan, yang berasal dari sumber daya yang terus-menerus terisi secara alami, menawarkan solusi penting. Namun, transisi ke energi terbarukan melibatkan dimensi ekonomi, politik, dan lingkungan yang kompleks. Sebagai upaya untuk memahaminya, penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk memetakan 28 literatur energi terbarukan dalam ekonomi politik internasional. Penulis melakukan pemetaan dengan metode taksonomi, mengeksplorasi tema dinamika global energi terbarukan, komponen utama transisi energi global, implikasi energi terbarukan bagi IPE, serta peluang dan tantangan yang dihadapinya. Berdasarkan tinjauan literatur, penulis menemukan bahwa bahasan energi terbarukan didominasi oleh pakar Barat dan perspektif liberalisme. Tulisan ini juga menunjukan bahwa transisi energi terbarukan bukan hanya sebuah perubahan teknis, tetapi juga transformasi ekonomi dan politik yang mendalam. Adapun tinjauan literatur ini menemukan celah penelitian dan rekomendasikan sejumlah agenda untuk penulisan lanjutan.

---

In recent decades, the global focus has increasingly shifted towards addressing climate change and promoting sustainable development, thereby intensifying the discussion on renewable energy. Renewable energy, sourced from naturally replenished resources, offers a crucial solution. However, the transition to renewable energy involves complex economic, political, and environmental dimensions. In an effort to understand these complexities, I conducted a systematic literature review to map the renewable energy literature within the field of international political economy. I conducted a mapping using taxonomy method, exploring themes of global dynamics of renewable energy, key components of global energy transition, implications of renewable energy for International Political Economy (IPE), as well as opportunities and challenges it faces. Based on the literature review, I found that discussions on renewable energy are dominated by Western experts and liberal perspectives. This study also shows that the transition to renewable energy is not just a technical change but a profound economic and political transformation. The literature review identified research gaps and recommended several agendas for further researches."

"ABSTRAKPermasalahan kesenjangan sosial di dunia, pada esensinya disebabkan oleh kapitalisme yang tidak adil dalam mendistribusikan nilai hasil produksi. Kapitalisme mempunyai kecenderungan memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Pemikir ekonomi institusionalis telah mengungkapkan berbagai pendekatan untuk memfasilitasi mekanisme pasar, sayangnya belum berhasil dalam mengatasi kesenjangan. Di sisi lain, varian kapitalisme menunjukkan bahwa sistem kapitalis yang lebih terkoordinasi secara umum berhasil mengurangi kesenjangan sosial. Terbukti dari komparasi dua negara yang menggunakan sistem kapitalis yang berbeda seperti Amerika Serikat dan Jerman.Hasil temuan memperlihatkan sistem kapitalis seyogyannya mendukung terjadinya transparansi pengetahuan dan peningkatan kemampuan. Selain itu, kapitalisme sebaiknya mengkoordinasikan pihak-pihak yang bertransaksi dalam perekonomian secara seimbang.

---

ABSTRACT

Inequality in the world in general is caused by unjust capitalism in distributing the value of production. Capitalism tends to widen the societal gap between the rich and the poor. Scholars of economic institutionalism have introduced several approaches to facilitate market mechanism, but it is not yet fully effective in solving inequality. On the other hand, varieties of capitalism pointed out that coordinated capitalism generally is able to reduce inequality. This is evident from the comparison of the way capitalism works in the United States and Germany.

The findings show that a capitalist system should support knowledge transparency and skill development. In addition, capitalism needs to coordinate economic stakeholders in a balanced manner."