Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah (Presiden Soeharto) menginginkan agar sistem kepartaian di Indonesia disederhanakan. Hal itu ditujukan untuk melakukan kontrol peran umat Islam di pemerintahan. Berbagai strategi pun dilancarkan, yaitu mulai penolakan rehabilitasi Masyumi, pembentukan PDII sampai strategi pengembosan masa parpol di pemerintahan melalui strategi monoloyalitas. Tidak hanya sampai pada tahap itu, pemerintah selanjutnya menganjurkan agar partai politik yang ada untuk mengelompok. Pada dasarnya pengelompokan yang diinginkan pemerintah adalah agar di Indonesia hanya ada dua parpol saja. Kedua parpol yang terbentuk itu akan memudahkan pemerintah melakukan kontrol politik. Sebagai Partai Islam terbesar, Nahdlatul UIama (NU) menyadari kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Dalam Muktamarnya (1971) NU menyatakan sikap untuk berusaha mempertahankan keberadaan (eksistensi) kepartaian terhadap strategi yang dilancarkan pemerintah. Selain itu NU pun mempertimbangkan wadah nonpolitis apabila hams meninggalkan kepartaian karena kondisi politik yang akan terjadi. Proses pengelompokan pun berjalan dan seiring dengan itu NU terus berusaha mempertahankan eksistensi partainya. Sikap maupun usaha NU itu pun kenyataannya harus tunduk kepada fusi parpol yang diinginkan pemerintah. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973, NU berfusi dengan Parmusi, PSII dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)."

"Dalam konteks sejarah, tasawuf dapat dipahami dari dua sisi, yaitu 1)tasawuf sebagai ilmu, yakni sebagai metode pemdekatan diri kepada Tuhan yang cenderung menghindari bahkan menyatroni permasalahan mu'amalah duniawiyah, dan 2)tasawuf sebagai buah [hasil] ilmu yang dapat disebut sebagai jama'ah tarekat, yakni komunitas masyarakat yang terbentuk [terpengaruh] dan dibentuk oleh soerang sufi atau seorang yang dianggap" mengerti atau mendalami ilmu tasawuf dan yang biasanya sebagai Syeikh atau Mursyid yang [diduga kuat?] mempunyai hubungan silsilah sampai pada Rasulullah Saw. Pada sisi kedua inilah yang dapat ditengarai sebagai model transformasi sosial; dari yang semula sebagai ilmu kemudian berubah wujud menjadi kelompok tarekat, atau kelompok praktisi yang mengekspresikan doktrin-doktrin (ajaran) tasawuf yang disebut dengan kaifiyah al-dzikr (cara-cara berdzikir). Kemudian dari kelompok tarekat ini, dalam perkembangan selanjutnya ter4giring dan terjun kedalam gerakat polotik praktis. Tidak heran jika pada giliran berikutnya tasawuf terpecah menjadi banyak sekte dengan nama yang berbeda-beda, yang umumnya nama yang digunakan disarankan pada nama tokoh pendirinya, yang ketika berpolitik pun terpaut pad partai pilihan pendirinya juga."