Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLetak propinsi Lampung yang strategis memberikan keuntungan, karena mengakibatkan Lampung menjadi wilayah yang mengalami perkembangan, Terbukanya daerah Lampung memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok pendatang dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang masuk dan berusaha di berbagai bidang kehidupan. Sejarah pemerintahan Lampung tidak dapat dipisahkan dari Sumatera Selatan mengingat pada awalnya Lampung merupakan bagian dari Sumatera Selatan. Pembahasan tesis dimulai dari latar belakang pada bab 1, bab 2 menguraikan tentang potensi yang dimiliki Lampung, bab 3 membahas pertumbuhan partai politik dan organisasi masa, bab 4 peranan partai politik dan bab 5 kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah melihat partisipasi dan fungsi partai politik dalam proses pembentukan propinsi Lampung. Berdasarkan pembahasan, diambil kesimpulan faktor-faktor pendukung pembentukan propinsi Lampung adalah a)adanya kesulitan dalam hal birokrasi pemerintahan yang kurang efisien jika harus berhubungan dengan pemerintah pusat Jakarta. b) masalah pembagian keuangan daerah yang dianggap kurang seimbang mengingat Lampung mempunyai sumber﷓ sumber ekonomi yang menghasilkan pendapatan. c) Lampung mempunyai identitas tersendiri ditinjau dari budayanya. d) Lampung mempunyai sejarah perjuangan kemerdekaan yang terpisah dari Sumatera Selatan. e) Adanya peranan dan dukungan dan segenap masyarakat yang ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh partai politik yang memperjuangkan keinginan untuk lepas dari Sumatera Selatan. f) Secara otonomi, Lampung sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi propinsi."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."

"ABSTRAK Tesis ini membahas prakondisi proses inovasi di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme. Teknik analisis data menggunakan teori Innovation Process (A-to-F Model) yang dikemukakan oleh De Bes dan Kotler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakondisi proses inovasi di Kementerian Sekretariat Negara belum berjalan dengan baik, terutama pada tahapan prakondisi developers, prakondisi executors, dan prakondisi facilitators. Belum adanya aturan main yang jelas terkait strategi pengembangan inovasi dikhawatirkan akan terjadi tumpah tindih terhadap tugas dan fungsi unit kerja yang melakukan pengembangan inovasi, pengembangan inovasi juga masih bersifat sendiri-sendiri atau belum tersentralisasi. Selain itu, tidak ada unit kerja yang bertanggung jawab menangani proses inovasi, serta belum adanya evaluasi terhadap inovasi yang sudah dihasilkan dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya duplikasi inovasi dan efektivitas penggunaannya.

---

ABSTRACT

The thesis discusses the prerequisites to build the innovation process at the Ministry of State Secretariat. The study employs post-positivism approach. Analysis technique data uses the theory innovation processes (A-to-F Model) by De Bes and Kottler. The research result shows that the prerequisites to build innovation process at the Ministry of State Secretariat have not worked properly, especially the developer prerequisites, executor prerequisites, and facilitator prerequisites. The absence of clear guidelines to innovation development strategy raises concerns about the overlapping in duty and functions of the units of work which develop innovation, the development of innovation also are carried out separately, not centralised yet. In addition, there is no a unit of work which is assigned to manage the process of innovation, as well as the lack of evaluation of the produced innovation, might impact on the occurrence of the duplication of innovation and the effectiveness of its use.

"

"Perubahan lingkungan dalam konteks perlindungan Hak meliputi banyak segi. Dalam lingkup nasional antara lain perubahan kependudukan (demografik), berbagai perubahan sosial budaya yang relevan termasuk perubahan nilai, sikap, serta pandangan terhadap kepastian Hukum bahkan perkembangan politik. Pergeseran-pergeseran yang terjadi akibat kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang teknologi tersebut, tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan yang memadai untuk dapat mengimplementasikan kecanggihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kita Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang hidup diluar kota-kota besar. Dari data Badan Pusat Statistik yang diterima penulis, bangsa Indonesia yang berjumlah kurang lebih dua ratus juta lebih itu, baru dua persen (2%) masyarakat Indonesia yang benar-benar menikmati pendidikan tinggi termasuk yang melanjutkan studinya diluar negeri. Jadi benar-benar dapat lihat betapa masyarakat Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Khusus dibidang hukum penulis berharap agar para Notaris yang ada, melibatkan dirinya untuk peduli dengan nasib masyarakat atau penduduk sekitar,dalam rangka meningkatkan pengetahuannya dalam bidang hukum khususnya mengenai kenotariatan dan pertanahan. Diharapkan pada akhirnya hukum merupakan suatu ketentuan yang hidup dalam masyarakat dan mengakuinya sebagai suatu kewajiban hukum, yang pada awalnya masyarakat tersebut tentu harus sadar hukum terlebih dahulu. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu strategi komunikasi yang tangguh agar dapat diterima oleh masyarakat yang dimaksud. Dilain pihak para Notaris juga dapat mempromosikan kehadirannya sebagai Notaris apabila pada saat "mengiklankan" dirinya itu dikaitkan dengan penyuluhan mengenai kepastian hukum. Salah satu syarat pokok yang melandasi terlaksananya strategi tersebut, adalah terbukanya komunikasi dan informasi antara pihak yang terkait. Guna tercapainya komunikasi yang efisien dan efektif, maka hal tersebut perlu didukung dengan aktivitas yang komunikatif dari para aktivis-aktivis hukum, khususnya para Notaris dan organisasi serta para pihak yang terkait yang memungkinkan akses dan pengertian terhadap masyarakat yang dimaksud secara tepat dan akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini meggunakan desk research, observasi terhadap kegiatan Notaris dan pengkajian tarhadap permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang dijumpai dan perlu diatasi yaitu terdapatnya "Lack of Information" dan perbedaan "Term of Reference" antara pihak yang berkomunikasi. Disamping itu perlu diperhatikan overlapping of interest (pautan kepentingan) antar pihak yang berkomunikasi serta 'lancarnya arus komunikasi' atau terstrukturnya komunikasi antar pihak selaku agent of information, yaitu para Notaris, para Pakar Hukum, Organisasi (I N I - I P P A T), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karenanya disarankan penerapan Model komunikasi personal (Woord of Mouth), dan non personal dengan pembentukan kelompok-kelompok yang dipergunakan sebagai sarana atau tempat pengumpulan informasi serta sebagai pelaksana program komunikasi tersebut. Hasil analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa publik relation (PR) serta pemanfaatan media sangat mendukung untuk dapat dilaksanakannya program tersebut."

"Tesis ini disusun untuk mengetahui efektivitas Acceptance and Commitment Therapy dalam menurunkan gejala depresi pada ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV/AIDS. HIV/AIDS memberikan dampak fisik dan psikososial sehingga menimbulkan stres yang berujung pada depresi. Penelitian ini menggunakan one group pretest-postest design dan purposive sampling. Selama intervensi, terdapat lima orang yang berpartisipasi dalam enam sesi terapi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Acceptance and Commitment Therapy dapat menurunkan gejala depresi pada ibu rumah yang terinfeksi HIV/AIDS. Hal ini selaras dengan pengembangan penerimaan terhadap penyakit maupun dampak penyakitnya, dan komitmen untuk melakukan tindakan yang mendukung kesehatan, maupun tindakan sesuai nilai.

---

The purpose of this research is to investigate the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in reducing depression symptoms in housewives with HIV/AIDS. HIV/AIDS has physical and psychosocial impact that causing stress and depression at the end. This research using one group pretest-posttest design and purposive sampling method. During the intervention, five participants participated in six session of the therapy. The result indicates that ACT effective in reducing depression symptoms in housewives with HIV/AIDS. It is supported by the development of acceptance to the illness and its impact, and commitment to the action that support their health and the action of their value."

"Kecenderungan kaum eksekutif muda yang lebih mementingkan pendidikan dan karir ternyata menyebabkan usia pernikahan mereka tertunda. Hal ini membuat semakin lama semakin banyak tumbuhnya berbagai biro jodoh yang memanfaatkan gejala ini sebagai suatu peluang bisnis. Meet At Luch (MAL) yang didirikan pada tahun 1993 lebih melihat keadaan ini sebagai suatu kevakuman sosial yang patut diatasi. Sebagai organisasi non-profit, MAL berusaha memperkenalkan keberadaannya kepada lingkungannya melalui berbagai strategi komunikasi. Tujuan penelitian ini adalah berusaha melihat bagaimana strategi komunikasi organisasi katartik MAL dan bagaimana dampaknya terhadap perubahan perilaku anggota sesuai dengan tujuan MAL yang ingin menciptakan jaringan komunikasi interpersonal di antara anggotanya. Beberapa teori dan konsep yang digunakan antara lain adalah pengertian organisasi katartik, teori Stimulus-Response (S-R) dan model kotak hitam, dan beberapa konsep penjualan. Pendekatan penelitian adalah secara kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan beberapa nara sumber dan 15 informan dari organisasi yang diteliti, serta melalui pengamatan berperan serta sebagai anggota organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi eksternal yang digunakan oleh MAL adalah berupa iklan, personal selling dan Word of Mouth (WOM). Sedangkan strategi internalnya berupa komunikasi internal yang khas diciptakan oleh MAL untuk anggota-anggotanya. Yang menjadi catatan penting adalah inisiatif dan sikap proaktif anggota sangat menentukan bagi keberhasilan tujuan organisasi semacam ini. Saran-saran yang dapat diberikan bagi organisasi katartik MAL adalah perbaikan kegiatan-kegiatan secara internal dalam organisasi dengan terus mendorong keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan organisasi, selain itu juga dengan meningkatkan kegiatan eksternal untuk lebih memperkenalkan organisasi MAL kepada lingkungannya."

"Istilah travel bubble semakin populer dalam membangkitkan kembali ekonomi dunia melalui kerjasama sektor pariwisata yang terpuruk sejak pandemi Covid-19 melanda. Beberapa negara sedang menjajaki travel bubble dengan perkiraan pelaksanaannya yang perlu mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi dan politik. Pro dan kontra terjadi antara pemerintah dengan para ahli sehingga mengulur waktu pelaksanaannya. Indonesia berencana menerapkan travel bubble dengan China, Korea Selatan, Jepang dan Australia, namun menghadapi tantangan karena dalam beberapa minggu terakhir jumlah kasus Covid-19 di Indonesia meningkat tajam. Makalah ini merekomendasikan sejumlah kebijakan. Pertama, agar fokus pada perjalanan wisatawan domestik, karena potensinya yang besar (303,4 juta wisatawan dengan pengeluaran Rp. 291,02 triliun pada tahun 2018). Kedua, membuka kerjasama travel bubble dengan beberapa negara terdekat, menyilakan mereka memilih di antara 13 propinsi di Indonesia yang telah mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Saran kebijakan tersebut perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang hati-hati dilengkapi persyaratan yang ketat (Indonesia’s Prudent Approach), yang kebijakan turunannya juga disampaikan dalam makalah ini."