Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai suatu kesatuan, sistem pendidikan meliputi berbagai unsur di dalamnya diantaranya menjadi komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar adalah substansi/materi pengajaran, pengajar / instruktur dan metode atau cara penyampaian belajar mengajar. Atas dasar itu penelitian yang berkaitan dengan PPBN sbeagai sub bagian dalam pendidikan nasional salah satunya ingin melihat secara substansial materi yang diajarkan maupun hasil yang dicapat terhadap penerimanya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mekanisme pendidikan PPBN pada Gerakan Pramuka, serta mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PPBN, serta menganalisis anggapan Pramuka sebagai penerima terhadap penyelenggaraan PPBN. Penelitian ini juga memberikan bahan penyempurnaan penyelenggaraan PPBN agar dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan."

"Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dapat dinyatakan demikian karena fungsi utama pendidikan itu adalah untuk mengembangkan manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Oleh karena fungsinya yang sangat penting tersebut, maka setiap negara akan menyelenggarakan dan menata suatu sistem pendidikan nasional bagi warganegaranya dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional negaranya. Namun, secara umum tujuan yang ingin diwujudkan melalui pendidikan yang diselenggarakan tersebut adalah dalam rangka upaya memelihara dan memuliakan negaranya, untuk menyiapkan warganegaranya menghadapi masa depan. Penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 ini dinyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta perasaan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan keaadaran bela negara, dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2/1989 ini dinyatakan sebagai berikut: pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kuslitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua kutipan yang dikemukakan di atas pada dasarnya menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan tersebut merupakan alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia. Upaya ke arah ini juga nampak dalam GBHN hasil Sidang MPR 1988 (sebelum ada UU No.2 tahun 1989) yang menggariskan secara tegas bahwa: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan manusia Indonesia , yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal rasa kebangaaan dan rasa keeetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. "

"Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong pembentukan suatu kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan pendidikan bela negara. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan bela negara saat ini terdiri dari empat point pembelajaran, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI. Kurikulum ini mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non fisik. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempunyai prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang membutuhkan keseimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Artikel ini mengulas prospek tersebut dengan merumuskan keseimbangan interaksi pertahanan militer dan nirmiiter yang menghasilkan postur pertahanan dengan tiga unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, perubahan pada metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan. Selain itu, target utama pendidikan ini seharusnya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, danpotensi generasi muda"

"Di negara kita, ada yang dilupakan bahwa di sela-sela pembangunan infrastruktur fisik/lunak/sosial, seharusnya secara paralel dilakukan pembangunan jiwa/roh-nya. Jiwa menjadi pijakan sekaligus pendorong kuat bagi ketahanan mental bangsa ini. "

"Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (human security), bukan lagi keamanan (state security) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika didiseminasikan melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan formal yang dimaksud berada di tingkat pendidikan tinggi. Tulisan ini mengusulkan agar bela negara dapat diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib universitas, dan diselenggarakan dengan nama Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara ini bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan tingkat tinggi."

"Negara yang kuat merupakan negara yang memiliki warga negara yang bersatu padu dalam mempertahankan, memperjuangkan, serta melindungi negaranya dari segala bentuk ancaman yang terjadi, baik ancaman militer maupun non militer melalui kesadaran bela negara demi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan budaya hemat energi untuk keberlanjutan energi Indonesia di masa mendatang.Artikel ini bertujuan untuk menerapkan budaya hemat energi secara efisien dan rasional melalui penerapan dasar nilai-nilai hemat energi yang mencakup: (1) pengembangan kurikulum green education melalui materi konservasi energi (hemat, dan bijak dan cerdas menggunakan energi); (2) pengembangan konsep kebiasaan hidup hemat energi secara dua arah (pembelajaran dari siswa ke siswa sehingga partisipasi siswa secara aktif) seperti mematikan peralatan sumber energi (keran air, lampu, AC) ketika tidak digunakan yang dilakukan secara berlanjut dengan pendampingan dari tenaga pendidik sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan positif yang tertanam sejak kecil untuk menggunakan energi yang efisien dan rasional.Pendidikan budaya hemat energi ini bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun harus ada aturan yang jelas tentang penghematan energi melalui kerjasama antara Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan sehingga pengembangan budaya penerapan energi secara berkelanjutan dapat tercipta dengan komitmen dari semua civitas akademika pendidikan dalam wujud bela negara."