Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This volume seeks to explain why democratization and military reforms stagnate in newly democratizing countries. The contributions blend historical, ideational, cultural and structural explanatory factors to analyze the trajectories of military reform in Indonesia and Nigeria, two major regional powers that share many structural commonalities. In the tradition of the literature on security sector reform (SSR), the book not only scrutinizes executive initiatives toward military reform, but also provides ample coverage of societal actors. Findings show that while military reform is stagnating in both countries, societal forces ought to be taken into account more as major driving forces in explaining military reform. Several chapters study how legislatures, non-governmental organizations and the civilian defence epistemic community contribute to the transformation of military institutions. The last part of the book tackles another aspect rarely studied in the literature on military reform, namely, the role of militias in military reform."

"buku ini berisi pidato dan karangan yang mencerminkan sumbangan pikiran yang disajikan oleh penulis di tahun-tahun 1955 - 1958 kepada pemerintah, masyarakat, dan angkatan perang dalam upaya kita menghadapi zaman itu. Pidato-pidato dan karangan tersebut pada masa ini telah termasuk dalam sejarah ..."

"Tentara merupakan bagian intergral dalam suatu negara yang berfungsi mempertahankan eksistensi negara tersebut dari agresi militer negara lain. Namun, pembentukan organisasi tentara pada suatu negara yang baru berdiri bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi harus menghadapi seangan negara lain pada saat yang bersamaan. Situasi seperti inilah yang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaannya. Pada awalnya pemerintah Republik Indonesia hanya mendirikan BKR yang mempunyai fungsi berbeda dengan tentara. Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia dengan tentara Belanda yang ikut di dalamnya menimbulkan respons dari para pemuda dengan membentuk laskar-laskar dan merebut senjata-senjata dari tangan tentara Jepang guna mempertahankan kemerdekaan. Walaupun pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah membentuk TKR sebagai wadah resmi tentara pemerintah, tetapi kendali militer tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah mengingat keberadaan laskar-laskar yang juga berjuang dengan gigih di luar koordinasi tentara resmi. Didaerah Sumatra Timur, jumlah laskar justru lebih banyak dibandingkan jumlah tentara. Mereka berhimpun di sekitar Medan yang dikuasai oleh tentara Sekutu. Upaya menyatukan pasukan-pasukan laskar dan tentara yang umumnya berasal dari Sumatra Timur dan Tapanuli in dilakukan lewat pembentukan LRMA yang kemudian berubah menjadi KMA. Namun, koordinasi pasukan tetap menjadi masalah penting bagi perjuangan di daerah ini. Konflik-konflik antar pasukan kerap terjadi, begitu pula penyimpangan-penyimpangan pasukan berupa perampokan dan pembentukan atas masyarakat sebangsa yang tidak berdosa"

"ABSTRAKSalah satu program yang pernah dilaksanakan oleh ka_binet Hatta pada tahun 1948 adalah Rasionalisasi. Yaitu, memindahkan tenaga yang tidak efektip ke tempat yang se_suai. Tindakan tersebut diambil demi mengatasi kesulitan_-kesulitan yang sedang dihadapi negara, sehubungan dengan keutuhan negara Republik Indonesia. Tidak sedikit rintang_an yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program itu. Selain mendapat rintangan dari sebahagian kalangan tentara yang tidak menyetujuinya, juga harus menghadapi rintangan dari golongan non militer yang berkepentingan. Bagaimana sebenarnya situasi dan kandisi pada saat program tersebut diterapkan dan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian hasil_ hasil apa yang sebenarnya diingin kan, serta bagaimana latar belakang dari semuanya itu. Hal-hal itulah yang menim_bulkan rasa keingintahuan penulis, di samping faktor aka_demis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Sastra Univer_sitas Indonesia. Sesuai dengan pemilihan judul di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah berusaha menggambarkan pelaksa_naan program di atas, dalam rangka menuju tentara yang profesional . Artinya, memiliki organisasi tentara yang teratur, ada jenjang kemiliteran, serta memiliki lembaga pendidikan resmi. Hal ini tak lepas dari faktor-faktor.

---

"

"ABSTRAKPembahasan tentang logistik sering mendapat porsi kecil dalam penulisan sejarah militer (TNI). Pada hal matra ini merupakan aalah satu faktor penting, malah menentukan jalannya pertempuran. Kekuatan sebuah pasukan tempur tergantung pada fondasinya, dan fondasi itu adalah logistik (supply) yang berbasis pada rakyat. Dalam kaitannya dengan TNI dalam keadaan darurat dan perang di Jawa Tengah bagian Barat, unsur logistik umum mencakupi penanganan kesehatan, kemunikasi, makanan, zeni, transportasi, pakaian, personalia dan ditambah dengan bahan-bahan modal. Hampir kesemua unsur tersebut tidak dipunyai TNI, hanya personalia Baja yang dapat dipenuhinya. Kesulitan logistik TNI masa ini sebagai akibat dart garis van Mook- yang memisahkan pusat-pusat perdagangan dan pertanian yang subur di Jawa Barat dan Jawa Timur. Penerapan blokade ekonomi Belanda terhadap keluar masuknya barang darti RI menyebabkan kas pemerintah RI kosong. Keadaan ini mempengaruhi pemenuhan logistik TNI. Ini ditambah lagi dengan lonjakkan pengungsi dari kota ke desa seperti dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, yang tentunya berakibat kepada fisik dan paikologis rakyat. Faktor fisik berkaitan dengan dampaklangsung dari strategi bolokade ekonomi yang dilancarkan Belanda dan faktor psikologis merupakan akibat dari kondisi perekonomian rakyat yang tidak menentu saat itu. Akibatnya berleluasalah usaha-usaha penyeludupan dilakukan TNI untuk kebutuhan logistik tentara dan umum. Selain dari penyeludupan, TNI Juga sangat tergantung kepada rakyat sebagai sumber utama pemenuhan logistiknya yang bersifat non taktis. Dalam hal ini peranan rakyat bukan saja sebagai fondasi logistik kepada TNI tapi Juga sebagai pemberi informasi dan mereka saling melindungi. Sementara itu kebutuhan logistik taktis pula selain didapat dari peninggalan Jepang juga dari pasukan Belanda yang diserse, penyeludupan terutama dari Singapura secara barter serta buatan sendiri dengan menyulap pabrik gula menjadi pabrik senjata, yang sekali lagi mengandalkan tenaga rakyat sebagai pekerja. Selain itu, di daerah-daerah tertentu ada juga pasukan yang bertugas khusus mengumpulkan bahan-bahan modal (merupakan ciri khas kawasan ini) yaitu Panca Koa dan GERDAK. Mereka ini menjarah harta milik Belanda dan Cina yang tidak mendukung RI dan diberikan kepada TNI sebagai bahan-bahan modal untuk membeli kebutuhannya. Jadi, skripsi ini selain bersifat menguji definisi logistik umum militer, juga ingin memperlihatkan terdapatnya penyimpangan-penyimpangan dari definisi tersebut bagi daerah Jawa Tengah bagian Barat.

---

"

"Skripsi ini membahas tentang konsep kewajiban menurut pemikiran Immanuel Kant serta analisis ter_hadap konsep ini melalui tokoh-tokoh Tim Kaleau, Bertram Heimsohn, dan tokoh Pencerita dalam buku da_ri Siegfried Lenz, Ein Kriegsende. Dengan pembahasan ini terlihat bahwa penerapan kewajiban seperti pa_da dunia militer Jarman di masa Perang Dunia II itu tidak sejalan dengan apa yang dimaksud Kant. Melalui analisis terhadap tokoh-tokoh utama tersebut disim_pulkan bahwa penerapan kewajiban di dunia militer tersebut cenderung mengesampingkan nilai-nilai moral, rasio, dan otonomi manusia dalam pengambilan kepu_tusan, tiga hal yang sangat diutamakan Kant. Dari analisis penokohan ini juga dapat ditunjukkan bahwa penerapan kewajiban tanpa mengindahkan nilai-nilai moral, rasio, dan otonomi tersebut menimbulkan kon_flik batiniah individu dan konflik antar individu."

""Kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibawah pimpinan P.M. Mohammad Hatta terhadap TNT / APRI sesudah perang kemerdekaan (Pasca Revolusi) yang mentransformasikan TNI dari ""tentara revolusi"" ke ""tentara profesional"", diperlukan pembangunan TNI / APRIS. Untuk pembangunan TNi / APRIS itu, kernudian pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan baik benrpa Undang-Undang, Penetapan Presiden (Pen. Pres), maupun Keputusan Presiden (Kep. Pres). Misalnya untuk mengatur penerimaan anggota APRIS, pada tanggal 21 Januari 1950 dikeluarkan Undang-Undang Danirat No.4/I950. Untuk mengatur kepangkatan ~Angkatan Perang / Angkatan Darat RIS dikeluarkan Peraturan Pernerintah No. 3/1950 pada tanggal 21 Februari 1950. untuk mengatur demobilisasi dikeluarkan Peraturan Pernerintah No.6/PP/1950 tanggal 9 Mei 1950. Dernikian pula pada tahun 1957 Pernerintah mengeluarkan Peraturan No.24/I957 yang mengatur pangkat-pangkat militer dalam APRI (Darat, Laut dan Udara). Sebagai realisasi dari kebijakan pemerintah tersebut, pimpinan Angkatan Perang melakukan pembenahan-pembenahan dalam lingkungan (tubuh) TNI / APRIS, baik dalam bidang organisasi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, personalia, kepangkatan, maupun dalam bidang pendidikan (dari tingkat tamtama sarnpai perwira)...""