Penelitian mengenai pengaruh bantuan pendidikan terhadap luaran tertentu masih jarang dibahas di Indonesia. Penelitian terkait bantuan pendidikan di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Cameron(2009) untuk melihat pengaruh Jaringan Pengaman Sosial(JPS) dalam menahan laju drop out(DO). Studi yang pernah dilakukan terkait bantuan pendidikan menemukan hubungan positif jumlah bantuan terhadap partisipasi perguruan tinggi. Penelitian lain menemukan hubungan negatif bantuan terhadap pengurangan probabilitas drop out. Penelitian ini melihat pengaruh adanya bantuan pendidikan terhadap luaran pasar kerja dalam bentuk upah dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey(IFLS). Akibat efek dari bantuan ke upah terhubung secara tidak langsung dengan upah maka perlu adanya variabel antara yaitu lama tahun bersekolah(LTS). Penelitian ini menggunakan data cross-section dinamis dengan menggabungkan data pada dua gelombang IFLS 4 dan IFLS5. Metode regresi yang digunakan adalah Two Stage Least Square(TSLS) untuk menjabarkan efek Indirect dari bantuan terhadap upah terhadap LTS dan LTS terhadap upah. Hasil estimasi menunjukkan setiap anak yang menerima bantuan memiliki lama tahun bersekolah lebih tinggi sebesar 0.90-0.99 tahun dibanding non-penerima. Setiap kenaikan 1 tahun LTS berasosiasi dengan peningkatan upah sekitar 6.3-7.8%. Sehingga bantuan pendidikan mempengaruhi upah sebesar 5,67%-7,23%. Bagaimanapun masalah utama dari penelitian ini adalah ukuran sampel yang kecil, inclusion error pada penerima bantuan, dan bias pada penduduk yang berdomisili di Kota dan Pulau Jawa.
Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.
Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child. But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.
To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."
