Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada abed ke- 19 pantai timur Kalimantan diperintah oleh oleh raja-raja yang merdeka, yang pengaruhnya sampai ke kedaulatan Pontianak, Sambas atau Banjarmasim. Di sebelah utara berbatasan dengan Brunei terletak kerajaaan Tidung atau Tanah Tidung, dan Bul ungan. Sebelah selatan kerajaaan Bulungan adalah Gunung Tabur dan Sambaliung, terletak pada sisi Sungai Kuran, yang semua ini membentuk Kesultanan Baru, yang bersatu pada tahun 1770. Sesudah perang sipil, kedaulatan kerajaan dituntut oleh Sultan Sulu dan Banjarmasin. Di sebelah kerajaan Sambaliung terletak kerajaan Kutai, yang paling besar di pantai timur Kalimantan. Antara kerajaan Kutai dan tanah Bambu terletak kerajaaan yang lebih kecil yaitu kerajaan Pasir. Kerajaan-kerajaan pantai timur Kalimantan yang merdeka ini, kemudian menjadi kerajaan bawahan atau vazal bagi kerajaan Banjarmasin yang cukup kuat, besar dan berpengaruh di wilayah Kalimantan , letaknya di selatan Kalimantan. Sehingga pada waktu Pemerintah Belanda mengadakan perjanjian dengan kerajaan Banjaramasin, disusul dengan Inggris, dan selanjutnya diserahkan kembali oleh Inggris kepada Pemerintah Belanda pada awal abad ke- 19, kerajaan-kerajaan Pantai Timur Kalimantan menjadi wilayah mereka. Tetapi kesibukan Pemerintah Belanda di pulau Jawa dengan tanam paksa dan menghadapi perang Di ponegoro, daerah-daerah pantai timur Kalimantan. yang menjadi miliknya akibat perjanjian dengan kerajaan Banjarmasin didiamkan saja atau belum ada perhatian. Selanj utnya dengan adanya penguasa Inggris di Kalimantan utara, dan ada beberapa pedagang Inggris beserta kapal - kapal nya berdagang dengan kerajaan-kerajaan di pantai timur, serta ditemukannya sumber-sumber batu bara oleh pedagang Inggris. Hal ini membuat Belanda khawatir akan perluasan Inggris di wilayahnya di Kalimantan Timur. Dengan demikian barulah Pemerintah Hindia Belanda mengirim orang-orangnya untuk mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di sana dengan kapal perang lengkap dengan persenjataan untuk memperkuat kedudukaannya, terutama daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah Inggris di Kalimantan Utara. Dengan masuknya pengaruh Belanda di kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur, hal ini membuat banyak pengaruh bagi kerajaan baik dari segi politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan keamanan. Akibatnya kerajaan-kerajaan ini tidak lagi berdaulat secara penuh, tetapi menjadi vazal bagi pemerintahan Hindia Belanda, para raja memerintah kerajaannya sebagai kerajaan yang di pinjamkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda."

"Studi ini membuktikan bahwa pemogokan buruh bukan sekedar masalah hukum dan bahkan hubungan kerja. Pemogokan, sebagai bagian dari politik buruh di tempat kerja, merupakan produk dari hubungan-hubungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya atau dengan kata lain sebagai proses komunitas lokal. Pemahaman atas dunia perburuhan industri minyak tidak cukup hanya dengan membayangkan hubungan antara buruh dan pengusaha tetapi juga masyarakat sekitar bahkan negara menempati peran sangat menentukan. Buruh yang bersama-sama mogok memerlukan keberanian, karena mempertaruhkan penghidupannya. Oleh karena itu pemogokan dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa. Dukungan kelompok-kelompok di luar tempat kerja diperlukan karena resiko pemecatan sangat besar. Apabila terjadi konflik antara pengusaha dan buruh, maka terdapat kecenderungan negara memihak pengusaha, karena terdapat ketergantungan ekonomi negara pada pengusaha.Secara konseptual negara terdiri dari seluruh masyarakat, termasuk buruh. Namun dalam sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai masa reformasi mengalami perubahan-perubahan penting yang kontradiktif. Pada masa sebelum kemerdekaan, negara kolonial cenderung berpihak pada pengusaha, meskipun terdapat anggota dewan yang berpihak pada buruh, setelah politik Etis di awal abad 20 bermunculan partai-partai politik pembela buruh; pada awal kemerdekaan negara merupakan pendukung gerakan buruh yang bercirikan dekolonisasi atas keberadaan perusahan asing. Akan tetapi pada masa Orde Baru negara berbalik menjadi pendukung pengusaha asing. Konsekuensinya buruh minyak yang sejak awal kemerdekaan dalam mengatasi masalah hubungan perburuhan terhadap pengusaha mendapat pengawalan negara, kecuali di Sumatra. Pada masa Orde Baru buruh diperlakukan semata-mata hanya sebagai alat produksi. Depolitisasi pekerja terjadi pada masa Orde Baru. Ideologi nasionalisme yang berkembang menjadi penggerak perjuangan buruh di perusahaan asing ditinggalkan digantikan dengan isu tentang Hubungan Industrial Pancasila Karyawan Indonesia dalam perusahaan asing yang diharapkan akan lebih simpati pada nasib buruh pada lapisan bawah, tidak punya pilihan lain kecuali menunjukkan loyalitasnya kepada pengusaha asing. Tidak terdapat satu partai politik dan anggota dewan pun yang menjadi pembela buruh pertambangan minyak dalam mencari keadilan. Perusahaan mendapat pengawalan ABRI, terlindungi oleh sistem peradilan dan kontrak kerja menutup peluang protes terbuka kepada perusahaan asing sebagai kontraktor PERTAMINA. Oleh karena itu buruh subkontraktor dikalahkan dalam pemogokan tahun 1999 dan 2000 oleh VICO, perusahaan minyak multi-nasional di Muara Badak, Kalimantan Timur.Penulisan disertasi ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan etnografi sejarah. Pendekatan penelitian dan penulisan berdasarkan Grounded Research. Sumber-sumber yang digunakan berupa arsip, pers, dan internet. Wawancara dilakukan tidak hanya kepada para pejabat perusahaan, pihak kecamatan, kepada desa atau kelompok elit desa lainnya, tetapi juga masyarakat kebanyakan. Dalam penelitian disadari perlunya menciptakan situasi obyektivitas. Intervensi ide dihindari agar tidak mempengaruhi jawaban yang diberikan informan."