Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 dan kemudian mengatur Zona Ekonomi Eksklusif tersebut dengan menungundangkannya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44). Pada waktu Indonesia mengumumkan ZEEI tahun 1980 telah terdapat sejumlah 73 negara-negara yang telah melakukan hal yang sama yaitu mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif mereka , sebagai pengaruh dari perkembangan Konperensi Hukum Laut PBB ke-III yang telah menyetujui Informal Composite Negotiating Text. Saat dikeluarkannya pengumuman Indonesia tentang ZEEI tersebut diatas, Zona Ekonomi Eksklusif telah berkristalisasi menjadi hukum kebiasaan internasional karena konsep ZEE belah memperoleh dukungan yang besar baik dari negara -negara maritim utama, maupun negara-negara berkembang serta Zona Ekonomi Eksklusif telah merupakan bagian dari praktek hukum internasional.Bertambah banyak negara-negara yang memakai sistim joint venture dan atau perizinan sebagai dasar hukum pemberian izin bagi kapal perikanan asing pada ZEE mereka. Indonesia melaksanakan sistim joint venture bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang PMA dan pemberian SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan ) bagi pihak asing diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Sistim terakhir yang berlaku ialah, sistim sewa kapal perikanan asing yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomar 816/Kpts/IK.120/11/90 tanggal 1 Nopember 1990.Tujuan penelitian ini adalah:1. Mengadakan peninjauan atas perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep pemanfaatan penuh sumberdaya alam hayati perIkanan JTB , kapasitas tangkapan dan akses atas surplus perikanan, yang hal ini berkaitan dengan pengaturan partisipasi pihak asing dalam perikanan ZEE baik di dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional.2. Sesuai dengan karakteristik hukum dari ZEE menurut KHL 1982, mengadakan tinjauan terhadap pelbagai hak dan kewajiban negara kepulauan Indonesia sebagai negara pantai di dalam menangani masalah pengaturan partisipasi perikanan pihak asing di ZEEI menurut perundang-undangan nasional dan menurut hukum internasional.3. Mengadakan perbandingan antara praktek negara-negara terutama di Asia Pasifik di dalam menerapkan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral perikanan serta seberapa jauh praktek pengaturan- negafa-negara tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KHL 1982. 4. Mengadakan tinjauan terhadap ketentuan perundang-undangan yang memberi peluang kepada berbagai interpretasi atas hak negara pantai yang dengan demikian tidak mendukung kepastian hukum.5. Mengadakan peninjauan terhadap implementasi dari hasil-hasil perjuangan Indonesia di dalam forum UNCLOS III, khususnya dalam rejim negara kepulauan dan rejim ZEE."

"Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. Penelitian dalam tesis ini juga menghasilkan sebuah penemuan bahwa pidana pengganti denda tetap dilaksanakan walaupun tidak diperbolehkan dalam ketentuan nasional maupun internasional. Pidana pengganti denda dilakukan agar memberikan efek jera termasuk jurisdiksi kewenangan pengadilan yang memutus perkara illegal fishing yang terjadi di ZEEI. Jenis penelitian kuantitatif dalam tesis ini menggunakan data numerik yang dianalisis mengenai Data Penanganan Awak Kapal yang Melakukan Pelanggaran di WPP RI yang mencantumkan WNA yang ikut dalam kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang digunakan untuk mencari hubungan antara penerapan UNCLOS dan penerapan Undang-Undang Perikanan Nasional dalam menangani awak kapal asing yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan mengembangkan suatu metode kerja yang efisien. Secara umum, penerapan hukum nasional seperti yang tercantum dalam beberapa ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai dengan UNCLOS 1982.

---

The thesis is discussing illegal fishing activities in Indonesia, specifically illegal activity in Fisheries Management Area which covers Indonesian Exclusive Economic Zone. The compatability of International and National laws and regulatios is also being compared to create full comprehension about the application of Indonesian laws on fisheries. Practices in enforcing the law from other states within their EEZ, including the function and roles of Indonesian Navy, Coast Guard and Fisheries Inspectors in enforcing the law at sea is also being discussed in this Thesis. The research from this thesis produce a finding that several cases decided by Indonesian Court are still applying imprisonment for unpaid balance on penalty imposed by the Judges, although this decision by court is considered as in contrary with International laws and regulations, however this subsidiary imprisonment is perceived as application of detterent effect and application of jurisdiction by the Judges. Quantitative method was used by using numeric data analyzed through Violation Handling Data, Crews Apprehended by Indonesian Authority, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Action research was conducted to find relation between application of UNCLOS and application of National Law relevant with criminal activities conducted by foreign vessel crews Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang withing Fisheries Management Area of Indonesia with the purpose to develop efficient working method. In general, the application of National Law as defined in several provisions of Law Number 31 Year 2004 as Amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries has been in line with the provision as defined in UNCLOS 1982."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan olehpemerintah Indonesia sebagai upaya dalam memberantas IUU Fishing yang dikajiberdasarkan hukum internasional. Penenggelaman kapal bertujuan untuk menunjukkanpemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yangdimilikinya. Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukumnasional tentang IUU Fishing serta tentang penenggelaman kapal perikanan asing danpraktek pelaksanaannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakanpenenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan aturanhukum nasional yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, serta aturaninternasional yaitu UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 memang tidak ada pengaturankhusus secara spesifik tentang IUU Fishing. Namun terdapat ketentuan tentang yurisdiksipidana yang dapat diterapkan bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secaraillegal di wilayah kedaulatan negara seperti laut teritorial. Terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di ZEE, dalam UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hakberdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaanalam serta mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap danmelakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinyaperaturan perundang-undangan yang ditetapkannya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the sinking of foreign fishing vessels conducted by the Indonesiangovernment as an effort in combating IUU fishing are assessed on the basis of internationallaw. The sinking of foreign fishing vessels aims to show that the Indonesian Governmentis protecting its territorial sovereignty and its natural resources. This thesis discussed therules of international law and national law on IUU Fishing as well as about the sinking offoreign fishing vessels and the practice of its implementation in Indonesia. The result ofthis thesis is that the sinking actions conducted by the Indonesian Government is in accordancewith the rules sets in the national law, namely Article 69 paragraph (4) of theLaw of Fisheries, as well as international rules in UNCLOS 1982. In UNCLOS 1982, therewas no specific rules relating the IUU Fishing. However, there are provisions on criminaljurisdiction that can be applied to foreign fishing vessels that performs illegal fishing in theterritorial sovereignty of the country such as the territorial sea. Relating to the fisheriescrime that occurred in the EEZ, the UNCLOS 1982 stated that a coastal state has sovereignrights which are exclusive for the exploration and exploitation of natural resourcesand take the necessary action, including boarding, inspection, arrest and do the judicialprocess, as necessary to ensure the compliance of its legislation"