Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri MIGAS merupakan salah industri yang memegang peranan penting di Indonesia. Telah bertahun-tahun industri tersebut menjadi salah satu penyumbang utama dari devisa Negara. Semua kegiatan industri MIGAS Indonesia tersebut telah diatur dalam peraturan sendiri mengenai perminyakan dan pertambangan. Sebelum tahun 2001, Indonesia masih menggunakan undang-undang lama yang memberikan pengelolaan kepada Pertamina. Setelah adanya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina bukan lagi menjadi regulator. Peran tersebut dimiliki oleh Badan Pengatur, baik sekor Hulu maupun Hilir. Kegiatan Sektor Hulu dan Hilir sendiri merupakan dua kegiatan utama dalam industri minyak bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur antara lain tentang kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama ini diperlukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha MIGAS tadi. Untuk usaha hulu terdapat kekhususan sendri tentang pihak dalam kontrak yang memperbolehkan badan hukum asing. Adanya badan hukum asing ini erat kaitannya dengan hukum perdata internasional karena unsur asing yang dapat melakukan usaha di Indoneisa. Badan hukum asing tersebut akan mengadakan kontrak dengan Badan Pengatur untuk mendapatkan izin dalam melakukan usaha industri MIGAS dan disebut sebagai kontraktor. Kontrak yang dilakukan dalam usaha hulu juga merupakan suatu kontrak internasional, selain karena adanya badan hukum asing tetapi juga terdapat dalam isi kontrak tersebut antara lain mengenai pilihan hukum dan pilihan forum. Sebagai sebuah industri yang besar, tidak mungkin bagi suatu kontraktor untuk dapat melakukan semua kegiatan dengan sendirinya. Kontraktor tersebut akan melakukan kerja sama lagi dengan perusahaan yang secara khusus menangani, misalnya eksplorasi atau jasa pengeboran. Kontraktor ini lalu mengadakan kontrak pengadaan jasa dalam usahanya melakukan operasi MIGAS di Indonesia. Berbagai kontrak pengadaan jasa dalam bidang hulu inilah yang akan ditinjau dari segi hukum perdata internasional."

"Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah diberlakukan sejak Mei 2000 dan disusul dengan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 sebagai pendampingnya, dimana keduanya berlaku sebagai dasar hukum untuk industri jasa konstruksi di Indonesia. Undang-uindang itu sendiri menjanjikan adanya suatu kemitraan dan kesetaraan kedudukan antara Pemberi Tugas dan Kontraktor, namun sampai sekarang belum ada suatu standar kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang mengacu pada kedua dokumen tersebut diatas. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meneliti kemungkinan diberlakukannya dokumen FIDIC (1999), Conditions of Contract for Construction, sebagai standar kontrak untuk Indonesia itu, karena dokumen-dokumen terbitan FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, telah sejak lama dipakai secara luas dalam bidang industri konstruksi internasional dan sudah terkenal dalam menerbitkan dokumen-dokumen persyaratan kontrak yang menganut asas "balanced risk sharing" antara kedua pihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokumen FIDIC tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan Indonesia, pemakaiannya bersifat umum sehingga cukup fleksibel dan dapat dipakai sebagai dasar dari standar kontrak kerja konstruksi untuk Indonesia.

---

The Indonesian Construction Law No 18, 1999, has been effective since May 2000, followed soon thereafter by the government regulation, PP No 29, 2000, both documents provide the legal base for the construction industry. They promise a relation based on partnership and equality between the Employer and the Contractor, unfortunately however there is no standard construction contract based on those regulations in existence in Indonesia at this moment.

The purpose of this thesis is to reseach the possibility of applying the FIDIC (1999). Conditions of Contract for Construction, document as the standard construction contract for Indonesia as FIDIC, the International Federation of Consulting Engineers, publications have long been in widespread use in the international construction industry and is well known for their various publications on contract conditions, which are based on balanced risk sharing principles between both parties.

The result of the research has proven that the FIDIC document is in accordance with the Indonesian laws and regulations, is of a general nature and is flexible to be used as a base for the Indonesian standard form of construction contracts."