Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ASEAN dikenal sebagai kawasan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif yang dapat menarik dan mendorong peningkatan FDI. Indonesia sebagai Chairmanship ASEAN 2023, mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Namun, terdapat dua permasalahan mendasar, seperti restriksi FDI di sektor telekomunikasi dan rendahnya aktivitas R&D yang berimplikasi terhadap rendahnya kegiatan inovatif hingga menyebabkan deindustrialisasi di ASEAN. Demikian, untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian iniakan menganalisis pengaruh FDI terhadap peluang inovasi perusahaan manufaktur dengan pendekatan model CDM. Melalui metode Heckman Selection Model dan Probit, ditemukan bahwa adanya FDI cenderung menurunkan pengeluaran R&D. Padahal, hasil dari pengeluaran R&D, memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap peluang inovasi perusahaan manufaktur. Selain itu, ditemukan bahwa inovasi di ASEAN bukan dari aktivitas R&D, melainkan berasal dari R&D pihak asing yang telah dilakukan di negara asalnya.

---

ASEAN is known as a region that has several comparative advantages that can attract and encourage increased FDI. Indonesia as the 2023 ASEAN Chairmanship, raised the theme "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". However, there are two fundamental problems, such as FDI restrictions in the telecommunications sector and low R&D activity which has implications for low innovative activity leading to deindustrialization in ASEAN. Thus, to answer this problem, this study will analyze the effect of FDI on innovation opportunities for manufacturing companies using the CDM model approach. Through the Heckman Selection Model and Probit methods, it was found that the presence of FDI tends to reduce R&D spending. In fact, the results of R&D spending have a positive and significant relationship to manufacturing company innovation opportunities. In addition, it was found that innovation in ASEAN was not from R&D activities, but came from foreign R&D that had been carried out in their home countries."

"Tesis ini membahas penjabaran kontribusi pinjaman ADB terhadap programprogram pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui metode studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prioritas program pembangunan Pemerintah periode 2004-2009 dan kontribusi ADB terhadap program pembangunan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan dengan menyandarkan pada database yang kuat mengenai kebutuhan masyarakat, reformasi kelembagaan melalui perampingan lembaga diperlukan untuk mengatasi alur birokrasi yang terlalu panjang dan Pemerintah memiliki program pembangunan yang realistis, berbasis data yang kuat, implementatif, terukur dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian domestik yang terbukti lebih mampu bertahan terhadap ancaman krisis dari luar.

---

The focus of this study is the contribution of ADB lending to the government programs listed in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) period 2004-2009. This research is a qualitative descriptive design through literature study method. The purposes of this study are describing the priority of the Government's development program in 2004-2009 and ADB's contribution to the development program.

The researcher suggests that the Government should consider the scale of priorities in development planning relied on a strong database of community needs, institutional reforms through the intstitutions? streamlining is required to overcome the involuted bureaucratic path and the Government should have a realistic development program, based on accountable data, implementetive, measurable and complying the needs of the community directly to improve the domestic economy that has been proved to withstand the crisis from outside threats."

"Background of this thesis is the fact that the foreign borrowing to cover the funding needs of national development in Indonesia is very high. However, the management of foreign loans are perceived less effective and efficient, resulting in low disburesement of foreign loan funds with the result of giving the burden to Budget Revenue and Expenditure (APBN) to repay the loan. Research focused on the case of loans Asian Development Bank (ADB) Loan 2074-INO and Loan 2075-INO, which aims to: 1. Knowing the factors causing low disbursement of foreign loan funds; 2. Provide policy recommendations to overcome the problem of low disburesment of foreign loan funds. Research carried out by qualitative descriptive methods in order to obtain a picture of the problem of low disbursement of foreign loan funds from various perspectives. The research is done to the project documents funded by the foreign loans to find out what factors cause the low disbursement of funds. Indicators used to seeing the low disbursement of foreign loan funds are: Progress variants, namely the difference in the percentage of time used and the cumulative percentage of disbursement of funds; Backlog, the amount of unused funds that have not been refilled (replenished) by the lenders; and realization of the target disbursement in the fiscal year.The research found and concluded that the low disbursement factors contributed to foreign loans are as follows: 1. Poorly prepare in planning and designing a new project funded from foreign loans; 2. The size of the project organizational is to big with structure that has 2 people with Executive Secretarie with the same authority in running the day-to-day project; 3. The delay in completion of budget documents (DIPA) due to the reorganization of institutions and political social change in regional governments; 4. The low quality of human resources as the project implementor; 5. Backlog. From the above findings and conclusions, the authors suggest the following policy recommendations: 1. The government should have more detailed discussion on planning and design a new project (or better known as the readiness filter criteria); 2. The Ministry of Finance, Bappenas and the relevant technical agencies should sit together to overcome the delay in publication of budget documents (DIPA); 3. Organizational structure has to be more streamlined and can be faster in making decisions in the management of day-to-day projects; 4. Improving the quality of human resources by conducting socialization and training in project management funded from foreign loans; 5. The project managers and the Ministry of Finance should conduct coordinate action in a more intensive, so the proposal to replenish the lenders can more quickly.

---

Latar belakang penulisan tesis ini adalah kenyataan tingginya pinjaman luar negeri pemerintah guna menutupi kebutuhan dana dalam pembangunan nasional. Namun, dalam pengelolaan pinjaman luar negeri tersebut ternyata kurang efektif dan efisien, sehingga menyebabkan penyerapan dana pinjaman luar negeri tersebut menjadi rendah yang berakibat kepada besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Penelitian difokuskan pada kasus pinjaman Asian Development Bank (ADB) Loan 2074-INO dan Loan 2075-INO, yang bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri; 2. Mengajukan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran masalah penyerapan dana pinjaman luar negeri dari berbagai sudut pandang. Penelusuran lebih banyak dilakukan kepada dokumen-dokumen proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyerapan dana yang rendah. Indikator yang digunakan untuk melihat rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri adalah: Progress Varian, yaitu selisih presentase waktu terpakai dan presentase penyerapan dana kumulatif; Backlog, yaitu besarnya dana terpakai yang belum diisi kembali (replenished) oleh pihak lender; dan realisasi disbursement terhadap target disbursement pada tahun anggaran berjalan.Hasil penelitian menemukan dan menyimpulkan bahwa faktor rendahnya daya serap penarikan dana pinjaman luar negeri adalah sebagai berikut: 1. Kekurangsiapan dalam merencanakan dan mendesain sebuah proyek baru yang dananya berasal dara pinjaman luar negeri; 2. Besarnya struktur organisasi proyek yang mempunyai 2 orang Sekretaris Eksektif dengan kewenangan yang sama dalam menjalankan proyek sehari-hari; 3. Keterlambatan penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) akibat reorganisasi dan perubahan sosial politik di daerah; 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek; 5. Terjadinya Backlog. Dari hasil temuan dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 1. Agar pemerintah lebih memperketat pembahasan perencanaan dan desain sebuah proyek baru ( atau lebih dikenal dengan readiness filter criteria); 2. Agar Departemen Keuangan, Bappenas dan instansi teknis terkait dapat duduk bersama untuk mengatasi keterlambatan penerbitan dokumen anggaran (DIPA); 3. Penyusunan struktur organisasi yang lebih ramping dan dapat lebih cepat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan proyek sehari-hari; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pengelolaan proyek yang di danai dari pinjaman luar negeri 5. Agar pengelola proyek dan Departemen Keuangan melakukan koordinasi yang lebih intensif, sehingga dalam pengajuan replenish kepada pihak lender dapat lebih cepat."

"Tesis ini merupakan penelitian studi kasus Perencanaan Partisipatif dalam PNPM-PISEW di Kecamatan Sungai Gelam dengan pendekatan Kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi proses penjaringan usulan masyarakat dan mekanisme pemilihan usulan tersebut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan program. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan, parisipasi masyarakat, dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif PNPM-PISEW terjadi di perencanaan tingkat desa melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan di tingkat kecamatan merupakan pertemuan antara perencanaan yang bersifat top-down dan perencanaan yang bersifat bottom-up. Mekanisme penilaian usulan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan dilakukan dengan skoring analisa manfaat, dampak, dan kelayakan pelaksanaan.

---

This thesis is a case study of participatory planning on PNPM-PISEW in Sungai Gelam Sub-District with qualitative approach. The goal is to describe the process of collecting community proposals and selection mechanism of proposals to be priority in program implementation. The analysis was done by approaching with planning theories, community participation theories, and participatory planning theories.

The results showed that participatory planning in PNPMPISEW mostly occurs in program planning process in village level, trough public aspiration process. Program planning in sub-district level is consolidation process between top-down and bottom-up planning. The proposed assessment mechanism to be priority in implementation is done trough most applicable analysis (benefit), impact analysis, and the feasibility of implementation analysis."