Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai status belligerent sebagai subjek hukum internasional dengan mengambil studi kasus yaitu HAMAS di Palestina. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum internasional tidak memiliki pengaturan dan standar yang baku dalam menentukan apakah suatu kelompok dapat diakui dan dikategorikan sebagai belligerent atau tidak; Hamas memiliki potensi untuk diakui sebagai belligerent, namun terkendala oleh PLO yang telah lebih dulu diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai wakil sah bangsa Palestina, terlebih lagi pada bulan Desember 2012, Majelis Umum PBB telah mengakui Palestina sebagai negara peninjau non-anggota.

---

This minithesis discusses the belligerent status as a subject of international law by taking a case study of the Hamas in Palestine. This research is a qualitative descriptive design. The results make it clear that international law does not have a standard setting and standards in determining whether a group can be recognized and categorized as belligerent or not; Hamas has the potential to be recognized as a belligerent, but constrained by the PLO which was first recognized by the UN General Assembly as a legitimate representative of the Palestinian People, especially in December 2012, the UN General Assembly has recognized Palestine as non-member observer state."

"ABSTRAKAdanya suatu wilayah tertentu, sampai sekarang tetap merupakan syarat mutlak akan adanya negara. Atas wilayah tersebutlah suatu negara melaksanakan kedaulatannya. Selama bertahun-tahun Sahara Barat merupakan suatu wilayah yang kurang dikenal dan kurang mendapatkan perhatian dari para pengamat hukum internasional. Tetapi dalam 12 tahun terakhir ini wilayah tersebut mulai menjadi pusat perhatian disebabkan timbulnya suatu sengketa antara Maroko dan Polisario yaitu suatu gerakan yang mewakili rakyat Sahrawi dalam perjuangan kemerdekaan Sahara Barat. Sengketa tersebut timbul setelah dicabutnya klaim Hauritania atas Sahara Barat bagian selatan berdasarkan persetujuan Madrid tahun 1975, yang membagi Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania. Maroko kemudian menganeksasi wilayah ini menjadi bagian dari kedaulatan wilayahnya. Pengambil alihan wilayah Sahara Barat bagian selatan ini jelas bertentangan dengan hukum internasional mengenai perolehan wilayah. Disamping itu, aneksasi Haroko terhadap Sahara Barat membawa konsekwensi hukum tentang penggkuan. Atas dasar tersebut diatas, Hukum internasional masih memerankan peranannya untuk menyelesaikan masalah ini melalui penerapan konsep hak menentukan nasib sendiri. (FH)"