Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan semakin banyaknya stasiun televisi swasta di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencinta film nasional yang sekarang ini sudah sangat sedikit diproduksi, semakin meningkat pula jumlah rumah produksi yang memproduksi tontonan local. Salah satu alternatif tontonan televisi itu adalah sinema elektronik atau sinetron. Dalam memproduksi sebuah sinetron, rumah produksi terlibat dengan banyak pihak, diantaranya adalah aktor atau pemain dimana antara keduanya diperlukan suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama antara rumah produksi dengan aktor dalam pembuatan sebuah sinetron merupakan suatu perjanjian untuk melakukan sementara jasa sebagaimana diatur dalam Bab VII A buku ke III Kitab Undang-Undang hlukum Perdata. Antara rumah produksi yang satu dengan lainnya pastilah terdapat perbedaan dalam mengatur dan menyusun suatu kontrak perjanjian kerjasama dengan aktor dalam pembuatan sinetron. Hal ini terjadi karena adanya ke tentuan pasal 1338 Ki tab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebebasan berkontrak sehingga para pihak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian antara para pihak. Dalam skripsi ini diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan kelebihan dan kekurangan antara dua perjanjian kerja sama pembuatan sinetron antara rumah produksi dengan aktor, yaitu antara PT. X dengan PT. Y, apakah sudah sesuai dengan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bagaimanakah kontrak yang ideal, tidak merugikan bagi masing-masing pihak dan sesuai dengan KUHPerdata dan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat perfilman."

"Dengan semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sinetron Indonesia maka rumah produksi dalam negeri berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan suatu produksi sinetron yang bermutu dan menarik minat masyarakat. Dalam memproduksi suatu sinetron rumah produksi terlibat dengan beberapa pihak, antara lain sutradara, dimana diantra keduanya diperlukan suatu perjanjian untuk mengatur mengenai nak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama antara rumah produksi dan sutradara dalam pembuatan sinetron merupakan suatu bentuk perjanjian kerja khusus yang dapat disimak dengan adanya ciri-ciri dari perjanjian untuk melakukan sementara jasa. Perjanjian kerjasama tersebut tidak terlepas pula dari pengaturan sebagaimana terdapat dalam Bab VIIIA Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip umum dari perjanjian dan perjanjian kerjasama itu sendiri. Demikian pula hal nya dengan perjanjian kerjasama antara rumah produksi dan sutradara dalam pembuatan sinetron Arjuna Mencari Cinta yang pada prinsipnya juga mengikuti pengaturan tersebut, baik dalam proses pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya. Mengingat belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai bentuk perjanjian kerjasama ini, maka dapat dimungkinkan timbulnya masalah diantara kedua belah pihak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu analisa ditinjau dari aspek hukum disamping para pihak menggunakan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang telah secara baik diikuti dan dipahami bersama."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja di PT. DINO. Metode penelitian di sini meliputi pengumpulan data dan analisa data. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang diambil dari perusahaan PT. DINO dan dari kantor Depnaker DKI Jakarta, dilanjutkan dengan interview kepada pimpinan PT. DINO, pekerja dan Serikat Pekerja. Data dianalisis secara statistik dengan pendekatan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO dihubungkan dengan kesejahteraan di perusahaan tersebut. Penelitian di PT. DINO menemukan bahwa keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO secara formal diakui ada, tetapi kurang berfungsi. Berdasarkan pendekatan korelasi barganda partial dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 di PT. DINO hubungan antara keberadaan LKS Bipartit di perusahaan tersebut dengan kesejahtraan (yang diwakili oleh variabel upah tunjangan), mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini berarti pada periode 1988 s/d 1992 hubungan LKS Bipartit di PT. DINO mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan. Tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 1995 hubungan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan (upah dan tunjangan) hanya sebesar r = 0,47 dan setelah diadakan uji dengan t tabel, ternyata tidak ada hubungan antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan, karena pengurusnya dianggap kurang mampu untuk menjalankan hubungan industrial tersebut, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi komunikasi dan konsultasi baik kepada pekerja maupun kepada pengusaha. Hasil bahasan tesis ini dapat digunakan untuk studi banding pelaksanaan hubungan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan lain, dengan mempertimbangkan perbaikan pemahaman dan penerapan nilai hubungan industrial di perusahaan."

"Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman adalah suatu bentuk perjanjian yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian di Indonesia juga sering digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan perjanjian awal. Pokok permasalahan dalam skripsi ini meliputi mengenai isi dari MoU, kekuatan mengikatnya dan keberlakuannya. MoU yang dibahas bukunlah MoU secara umum, melainkan suatu kasus MoU antara PT. X dengan PT. Y. Gambaran mengenai kedua perusahaan ini akan dibahas lebih lanjut. Dalam kasus ini, PT. X yang mengadakan kerjasama dengan PT. Y. Dalam usahanya untuk membuat sebuah ikatan, maka mereka membuat suatu MoU. Namun ternyata hubungan kerjasama antara kedua perusahaan tersebut berjalan kurang baik. Skripsi ini akan membahas mengenai hasil analisis yang dilakukan terhadap Memorandum of Understanding yang terjadi antara PT. X dengan PT. Y ditinjau dari pengertian menurut hukum Anglo Saxon dan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Yang berarti data-data yang didapat berasal dari penelusuran literatur."

"ABSTRAKHubungan kerja antara pengusaha dan buruh di PT Scanchemie disatu pihak dengan PT Barclay dilain pihak yg tidak menunjang pembangunan nasional masalahnya perjanjian kerja kontrak antara kedua PT tersebut telah diperpanjang beberapa kali, hal mana bertentangan dengan peraturan manaker no 5 tahun 1986 tentang kesepakatan kerja untuk waktu tertentu yang maksudnya pembatasan kesepakatan kerja dapat dilihat dari segi waktunya dan segi pekerjaan tertentu Hubungan kerja yang dilaksanakan kedua PT tersebut menerapkan bermacam-macam hubungan kerja sesuai perjanjian kerjanya yang beraneka ragam antara lain pembedaan antara karyawan tetap dan tidak tetap, sekaligus merupakan upaya hukum kedua PT yang bersangkutan unuk memanfaatkan peluang hukum yang ada seperti yang dimaksud dalam UU No 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Serikat Pekerja (SP) PT X, beserta hambatan yang dihadapi oleh Serikat Pekerja (SP) PT X dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SP PT X sebagai anggota FSPMI berhasil mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses perundingan secara kolektif dengan menggunakan berbagai strategi secara bertahap. Dalam proses tersebut, SP PT X menghadapi berbagai hambatan, yaitu belum maksimalnya fungsi dan struktur serikat pekerja, kapasitas pengurus SP yang masih belum maksimal, kurangnya motivasi dan keseriusan pengurus SP dalam memperjuangkan isu perselisihan, miskomunikasi dan perbedaan penafsiran dalam mengupayakan perundingan, adanya pandangan negatif dari pekerja terhadap SP PT X, serta belum adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kemudian, SP PT X mengatasi hambatan tersebut dengan memaksimalkan peran tim perunding, serta mengembangkan kapasitas tim perunding.

---

ABSTRACTThis study discusses the process of industrial relation dispute resolution carried out by worker union, along with the obstacles experienced by that worker union in the process of resolving industrial relation disputes. This study uses qualitative methods with descriptive forms. The results of this study conclude that worker union as a member of FSPMI managed to seek industrial relations dispute resolution through a collective bargaining process by using various strategies in stages. Meanwhile, the obstacles faced by the worker union in the process of industrial relations dispute resolution in the form of not optimal function and structure of trade unions, lack of capacity of worker union officer, lack of motivation and seriousness of worker union officer in fighting disputes, miscommunication and differences in interpretation seek negotiations, views on worker union are still viewed negatively by workers, as well as the absence of a Collective Labor Agreement (PKB). Then this worker union overcame these obstacles by maximizing the role of the negotiating team, as well as developing the capacity of the negotiating team."

"Keselamatan kerja menjadi sebuah fenomena yang harus diperhatikan oleh sektor konstruksi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi, terlebih lagi sektor konstruksi sebagai penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi. Untuk mengatasi kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam sebuah proyek, dibentuklah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sistem tersebut dikenal dengan nama Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3. Konsep SMK3 telah lama diterapkan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya, angka kecelakaan yang terjadi tetap saja mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Tentu hal ini menjadi sebuah kegagalan dari penerapan SMK3 yang seharusnya dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Kenyataannya, keberhasilan penerapan SMK3 juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan keselamatan perusahaan yang menerapkan SMK3 tersebut. Ketika perusahaan berada pada tingkat kematangan keselamatan yang tinggi, budaya keselamatan yang baik akan terbentuk, sehingga SMK3 akan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kondisi eksisting tingkat kematangan keselamatan di Indonesia, yang kemudian akan diusulkan metode pengembangan terhadap kondisi eksisting. Selanjutnya, hubungan antara tingkat kematangan keselamatan terhadap budaya yang akan mempengaruhi kinerja keselamatan dan kinerja proyek juga akan dilihat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hubungan antara budaya keselamatan, tingkat kematangan, dan kinerja, serta metode pengembangan tingkat kematangan keselamatan.

---

Work safety is a phenomenon that has to be handled by the Indonesia construction sector. It is because there is a high number of work accident, moreover, construction is the highest contributor for the number of work accidents. To handle the work accident that may occurs, a system is formed, and we called it as Health, Safety and Environment System HSE system. The HSE concept has been applied in Indonesia for a long time, but still the number of work accident is increasing over years. It indicates that the HSE system has failed. In fact, the success of HSE system is affected by safety maturity level of the construction enterprises. When the safety maturity level of the company at its highest, it will create a safety culture, and will make the HSE system work properly.

The objectives of this paper are to portrait the existing condition of safety maturity level in Indonesia, and give some improvement suggestions and also to see the relation between safety maturity level and safety culture that will affect safety and project performance. The results of this paper are the relation between safety maturity level and safety culture, and methods suggested to improve safety maturity level."

"Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Namun faktanya, ketentuan ini masih digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/PK/PDT.SUS/2010. Dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data sekunder ini, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 juncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/Men/SJ-HK/I/2005, pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat memerlukan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pekerja terbukti melakukan kesalahan. Kedua, ketentuan kesalahan berat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. X adalah batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 124 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. X telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Berdasarkan hal ini, putusan berkekuatan hukum tetap atas kesalahan pekerja harus terlebih dahulu diperoleh sebelum pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Serikat pekerja dan pengusaha juga harus menjalin kerjasama yang baik guna terciptanya perjanjian kerja bersama yang sah dan menguntungkan semua pihak.

---

Dismissal provision because of serious mistake as stipulated in Article 158 of Law Number 13 Year 2003 has been declared not legally binding by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision No. 012 PUU I 2003. In fact, this provision is still used in Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 110 PK PDT.SUS 2010. By using normative juridical research and secondary data, we can conclude several things. First, based on the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision in conjunction with the Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. SE 13 Men SJ HK I 2005, the dismissal because of serious mistakes requires a court decision which is legally binding stating the labour proven guilty. Second, serious mistakes provisions in Collective Labour Agreements PT. X is null and void because it violated Article 1320 of the Indonesian Civil Code and Article 124 of Law Number 13 Year 2003 where it has been in contradiction with the Decision of Constitutional Court. Based on this, A court decision that is legally binding must be obtained before the employer do the dismissal. Labour unions and employer should establish good cooperation in order to create a valid and beneficial collective labour agreement."