Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah dwi kewarganegaraan muncul setelah pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1910 yang kemudian diwariskan kepada pemerintah Indonesia pada jaman kemerdekaan. Status orang-orang Cina di Indonesia menjadi tidak menentu dengan munculnya kewarganegaraan rangkap. Selanjutnya pemerintah Indonesia mencari jalan penyelesaiannya melalui perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1955. Terbentuknya perjanjian Dwi Kewarganegaraan tersebut selain karena hal di atas juga disebabkan oleh kekhawatiran pemerintah Indonesia bahwa keberadaan orang_orang Cina di Indonesia selain akan melarikan devisa ke negeri leluhurnya juga akan membawa pengaruh komunis di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku, surat kabar, artikel_artikel, majalah serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah terbentuknya perjanjian ini kemudian menimbulkan reaksi yang datang dari kalangan partai politik balk itu yang mendukung maupun yang menentang. Pada akhirnya terjadi pembekuan hubungan diplomatik antara RI dan RRC setelah terjadi peristiwa G3OS/PKI yang berakibat dibatalkannya perjanjian itu pada tahun 1969."

"Penulisan ini akan memfokuskan perhatian pada perbandingan kebijakan Bush dan Clinton periode 1989-1996 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti institusional setting (kelembagaan bail( Presiden maupun Badan Eksekutif), Kongres, lingkup sosial, media massa dan faktor ideologi dan munculnya masalah-masalah dalam domestik Cina seperti HAM, Ekonomi (defisit perdagangan dan hak cipta), Taiwan maupun militer.Pembahasan perbandingan kebijakan Bush dan Clinton pada dasarnya bermuara pada hubungan antara AS dan RRC yang timbul sebagai akibat dari strategic triangle yang dibentuk oleh Presiden Nixon melalui kunjungan bersejarah ke Beijing dan Moskwa tahun 1973. Hubungan AS-RRC berkembang menjadi suatu kemitraan strategis yang terbina oleh ketakutan bersama terhadap kekuatan Siviet pada masa Brezhnev. Belakangan kemitraan tersebut pecah karena hilangnya ancaman Soviet, terjadi peristiwa Tiannanmen dan munculnya Cina sebagai negara adidaya yang potensial.Kerangka pemikiran penulisan tesis ini adalah bagaimana kebijakan kedua pemimpin tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal AS sendiri dan pada saat yang sama juga sebagai respon terhadap kebijakan-kebijakan internasional (faktor eksternal RRC).Kondisi internal yang meliputi lingkungan sosial, lembaga-lembaga/institusi, dan karakteristik pengambilan keputusan menurut Kegley dan Witkoft merupakan input bagi proses pengambilan kebijakan luar negeri Bush dan Clinton dan seluruh proses tersebut mengubah input menjadi kebijakan terhadap lingkungan eksternal yang menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan dalam mencapai tujuan nasionalnya.Masalah-masalah HAM, ekonomi, Taiwan, dan militer Cina merupakan masalah luar negeri yang paling sulit ditanggulangi oleh pemerintah AS khususnya pada masa Clinton dan Bush karena berkaitan erat dengan persepsi-persepsi yang tumbuh di dalam negeri AS sendiri baik itu dari kelembagaan pemerintahan AS maupun persepsi lingkungan Sosial (opini publik yang dituangkan dalam media massa).Terlihat bahwa dalam menetapkan kebijakan luar negerinya, baik Bush maupun Clinton menggunakan instrumen/alat seperti kebijakan yang berasal dari pengaruh social environment dan institusional setting yang meliputi opini publik, Kongres, maupun perbedaan ideologi (Partai Republik - kubu Bush dan Partai Demokrat - kubu Clinton) yang dituangkan dalam pemberitaan media massa cetak maupun elektronik turut mempengaruhi langkah kebijakan yang diambil kedua pemimpin tersebut. Kebijakan Bush maupun Clinton dalam banyak hal seringkali mengkaitkan isu-isu HAM, dan demokrasi maupun isu Taiwan dalam masalah domestik negeri tirai bambu tersebut untuk menekan Cina dalam mencapai apa yang menjadi tujuan Polugri AS."