Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penyusunan skripsi ini penelitian yang dilakukan bersifat normatif empiris. Dengan demikian materi utama yang disampaikan adalah penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah pengaturan bangunan, ditambah dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai bidang dalam pembahasan skripsi ini. Semua ini dilakukan untuk mencari sejauh mana perbedaan dan persamaan pengaturan bangunan yang ditetapkan oleh Stadsvorming Ordonnantie 1948/Stadsvorming Verordening 1949 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985. Pada kenyataannya secara yuridis kedua peraturan itu tetap berlaku. Pihak Departemen Dalam Negeri memakai SVO/SVV sedangkan Departemen Pekerjaan Umum mempergunakan SKB. Hal ini menimbulkan ketidak harmonisan dalam kenyataan praktek. Sedangkan perbedaan dan persamaan yang diatur mengenai penyebutan secara tegas tentang peraturan bangunan, prosedur penetapan, dan materinya serta kaitannya dengan rencana kota. Kemudian sistem tata pemerintahan, sistem tata hukum, dan intervensi pemerintah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya dalam pengaturan bangunan."

"ABSTRAKSIUP wajib dimiliki seluruh Perseroan Terbatas yang bergerak pada bidang jasa dan perdagangan umum. Berdasarkan Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009 suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan menentukan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan hanya dapat dimiliki Perseroan Terbatas dengan modal disetor lebih dari Rp 50.000.000,- Padahal UUPT menentukan bahwa minimum modal disetor Perseroan Terbatas hanya Rp 12.500.000,- Berlakunya Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009 menyebabkan setiap pendirian Perseroan Terbatas akan mengesampingkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) UUPT. Untuk Perseroan Terbatas yang telah menjalankan aktivitas usaha, juga terpaksa harus meningkatkan modal disetornya dengan merubah anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan klasifikasi SIUP yang diatur oleh Permendag ini. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Pada dasarnya Permendag No 46/M- DAG/PER/9/2009 menentukan klasifikasi SIUP berdasarkan kekayaan bersih. Hanya saja, dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan menerbitkan SIUP berdasarkan modal disetor yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Padahal modal disetor hanya merupakan salah satu bentuk aset yang mencerminkan Kekayaan bersih suatu Perseroan Terbatas. Oleh karenanya penulis berpendapat seharusnya Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dalam menerbitkan SIUP, berdasarkan laporan keuangan perseroan, sesuai dengan Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009. Sebagai konsekuensi dari penerapan laporan keuangan dalam pemberian SIUP, maka sepatutnya Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan perlu dibekali dengan pengetahuan dalam bidang ekonomi akuntasi, sehingga dapat melakukan analisis terhadap suatu laporan keuangan Perseroan.

---

ABSTRACTBusiness License shall be held by all the Limited Liability Company which enggage in the line of business of general trading and service. Based on Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009, Service Cooperative, UMKM and Trade Offices determines that the Business License can only be owned by Limited Liability Company with paid up capital are more than Rp 50.000.000,- Though the Company Law provides that the minimum paid up capital of Limited Liability Company only Rp 12.500.000,- Applicability of Permendag No 46/M- DAG/PER/9/2009 cause every establishment of Limited Liability Company will overrride the provisions of Article 33 paragaph (1) jo article 32 paragaph Company Law. For a Limited Liability Company that has been running the business activity, also forced to raise their paid up capital by changing their articles of association to adjust with the classification SIUP set by this Permedag. Writing Method used is normative legal research and data used are the primary data, secondary and tertiary. In the data processing used qualitative methods. Basically Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009 determine SIUP classification based on net woth. Only, in the implementation Service Cooperative, UMKM and Trade Offices publishing SIUP based on paid up capital stated in the articles of association of the company. Whereas the paid up capital is only one form of asset that reflects the net worth of Limited Liability Company. Therefore the author argue Service Cooperative, UMKM and Trade Offices in issuing SIUP, based on company financial statements, in accordance with Pemendag No 46/M- DAG/PER/9/2009. As a consequence of the application of financial statements in the provision of Business License, then Service Cooperative, UMKM and Trade Offices should be equiped with knowledge in the field of economic accounting, so the can conduct an anlysis of the company’s financial statements."

"Hakim sebagai peran terpenting dalam dunia persidangan diharuskan untuk menjaga perilaku dan perbuatannya baik mengenai substansi dalam persidangan maupun berkegiatan sehari-hari di luar persidangan. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk sebagai pedoman bagi hakim dalam berperilaku yang dimana wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim memiliki peran dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun seberapa besar wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam fungsi pengawasan hakim tersebut dan hakim tidak dapat serta merta dihukum apabila melanggar prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, terdapat penyelesaian hukum untuk membuktikan perbuatan pelanggaran oleh hakim dan penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Peneliti memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif analisis yang memakai data sekunder dari menerapkan alat pengumpul data meliputi studi kepustakaan dengan Metode analisis data secara Kualitatif. Pertanyaan penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya fungi pengawasan dari Komisi Yudisial terhadap penjatuhan sanksi yang hanya berupa rekomendasi merupakan fokus utama dalam pembenahan hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini juga turut memberikan implikasi terhadap penyelesaian hukum yang dimana seharusnya para pengawas hakim saling bahu membahu dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

---

Judges as the most important role in the world of trial are required to maintain their behavior and actions both regarding substance in the trial and daily activities outside the trial. Through a Joint Decision of The Chairman of The Supreme Court Republic of Indonesia and The Chairman of The Judicial Commission Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, the Code of Ethics and Guidelines of Conduct for Judges was established as a guide for judges in their behavior which The authority of the Judicial Commission as an external supervisor of judges has a role in enforcing the code of ethics and guidelines of conduct for judges behavior, but how much authority does the Judicial Commission have in the supervisory function of these judges and judges cannot be immediately punished if they violate the basic principles of the code of ethics and guidelines of conduct for judges behavior, there is a legal settlement to prove violations by judges and the imposition of sanctions on judges who are proven to have violated the code of ethics and guidelines of conduct for judges. The researcher uses a normative juridical research method with descriptive analysis that uses secondary data from applying data collection tools including literature study with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the weak supervisory function of the Judicial Commission against the imposition of sanctions that are only in the form of recommendations is the main focus in improving the relationship between the Supreme Court and the Judicial Commission. This also has implications for legal settlements where supervisory judges should work hand in hand in upholding the basic principles of the Code of Ethics and Guidelines of Conduct of Judges.

"

"Penggunaan material ramah lingkungan yang selanjutnya disebut bahan bangunan hijau merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Hijau. Secara eksplisit persyaratan tersebut dituangkan dalam Bab II Subbab C bagian 3 yaitu rantai pasok hijau khususnya ketentuan mengenai penggunaan material konstruksi. Mengingat penggunaan bahan bangunan dalam industri konstruksi terus meningkat, sehingga berkorelasi terhadap eksploitasi bahan baku, kegiatan industri dan transportasi yang berpotensi meningkatnya penggunaan energi, emisi yang berdampak terhadap pemanasan global. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa kendali dapat merusak ekosistem yang ada dan menurunnya daya dukung lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dengan melakukan penilaian dan memberikan label pada bahan yang telah memenuhi syarat serta kaidah ramah lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bahan bangunan ramah lingkungan dan penerapan “green label” dalam penyediaan bahan bangunan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PUPR sebagai upaya pemenuhan syarat bangunan hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan wawancara mendalam, observasi, focus group discussion (diskusi teknik), survei lapangan dan pengujian laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian produk hijau dan pemberian Label Green telah dilakukan oleh beberapa lembaga atau kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Green Building Council Indonesia (GBCI), dan beberapa SNI tentang kriteria ekolabel. Dari hasil kunjungan ke beberapa produsen bahan bangunan juga diperoleh data bahwa secara umum para produsen setuju dengan aspek penilaian terhadap industri hijau dan diharapkan dapat diterapkan dalam pengembangan penyediaan bahan bangunan ramah lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya Peraturan Menteri PUPR tentang Bangunan Hijau."

"Tesis ini membahas tentang kekuatan mengikat secara umum dan implikasi hukum penerapan Surat Keputusan Bersama TigaMenteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikaji dari ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian ilmu perundang-undangan, SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan, terbukti bertentangan dengan UUD 1945, memuat materi muatan undang-undang, dan tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundangundangan. Implikasi hukum dari penerapan SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, telah mengakibatkan fenomena pembentukan peraturan-peraturan kebijakan di daerah terkait aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang substansinya tidak menyelesaikan masalah sebaliknya menimbulkan diskriminasi, pelanggaran HAM, dan memicu kekerasan terhadap warga JemaahAhmadiyah Indonesia (JAI).

---

This thesis discusses binding power in general and legal implication of Joint Decree of Three Ministers No 3 year 2008 regarding Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) studied from Legal Theory. Based on the study result of legal theory, the Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah does not have any binding legal power in general since it is not deemed as laws and regulations. It is, in fact, in contrast with the Constitution 1945, containing legal substance, not recognized in the hierarchy of laws and regulations. The legal implication of the application of such Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah has resulted in the creation policy regulations in the region conflicted with Jemaah Ahmadiyah Indonesia activities, substantially failing to resolve the problems, but in contrary, bringing the rise of discrimination, human rights violations, and triggering violence against Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)."