Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam negara yang terus berkembang seperti halnya Indonesia, pengelolaan dana merupakan pokok terpenting demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan akan dana tertuang dalam bentuk anggaran yang berfungsi sebagai pedoman dan pengawasan penggunaan dana selama suatu periode yang ditetapkan. Dengan kata lain, mereka yang menjalankan anggaran harus pula mengetahui bagaimana penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran pada proyek yang dilakukan. Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yang meliputi kegiatan mencari, mempelajari, dan menelaah hal-hal yang berhubungan dengan topik skripsi, baik dari buku-buku maupun artikel-artikel juga manual dari badan pemerintah. Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pimpinan proyek dan staf dari badan pemerintah yang menjadi bahan penulisan. Proses penyusunan anggaran mencakup penilaian atas usulan proyek yang akan dijalankan dengan memperhatikan adanya perluasan sasaran, kenaikan dalam jumlah anggaran dan aktivitas personel yang dilibatkan. Selain itu juga memperhatikan kesesuaian antara usulan proyek tersebut dengan kebijaksanaan pemerintah. Pelaksanaan usulan proyek yang telah disetujui memperhatikan metode pembukuan, materi pembukuan dan alokasi dana. Proses terakhir adalah pengawasan yang mencakup pengawasan secara preventif, represif, ekstern dan intern. Adapun pembuatan laporan merupakan bentuk pertang-gungjawaban sekaligus pengawasan atas pelaksanaan anggaran. Pada dasarnya Governmental Accounting tidaklah terlampau jauh berbeda dengan Commercial Accounting, hanya penerapannya yang khusus pada unit-unit pemerintah. Perbedaan yang ada disebabkan oleh adanya kondisi yang dihadapi berbeda yang mencakup undang-undang, peraturan yang mengikat serta motif usaha idantara keduanya."

"Tesis ini mengangkat permasalahan lemahnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara menyeluruh yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Adapun mengenai pelaksanaan koordinasi penyuluhan pertanian tersebut agar dapat berjalan lancar dan efektif dipengaruhi oleh faktor kepastian hukum terhadap kedudukan dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan serta pedoman penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian secara umum, keterpaduan perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara umum, susunan birokrasi penyuluhan pertanian yang proporsional, profesionalisme SDM penyuluh pertanian, sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta ketaatan dan loyalitas terhadap pekerjaan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan. Dengan demikian maka informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini secara tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan adanya perubahan yang dilakukan terhadap penyuluhan pertanian secara menyeluruh, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan, menuntut para penyuluh pertanian dapat menyelaraskan keadaan tersebut terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kegiatan penyuluhan pertanian perlu mengadakan koordinasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyuluhan pertanian secara umum. Namun, adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan koordinasi berupa belum adanya pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan koordinasi, perencanaan penyuluhan pertanian yang belum terpadu dan terarah, struktur birokrasi yang tidak proporsional, profesionalisme dan jumlah SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang tidak mendukung, serta ketaatan dan loyalitas terhadap pekerjaan, menyebabkan lemahnya pelaksanaan koordinasi tersebut dan belum dapat dilakukan secara efektif. Untuk itu, perlu ada pembenahan dari faktor-faktor tersebut agar kelancaran dan keefekfifan dari pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik.Sangat diharapkan agar kegiatan penyuluhan pertanian dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Untuk itu, perlu kiranya Pemerintah Daerah sesegera mungkin membuat suatu pengaturan terhadap kegiatan koordinasi penyuluhan pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan agar koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan lancar. Selain itu, perlu adanya pengkajian kembali dari pihak Dinas terhadap keberadaan dan Kantor Cabang Dinas dan Balai Penyuluhan Pertanian yang sama-sama mempunyai kewenangan dalam pengaturan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Dan penyuluh sendiri juga harus mempunyai kesadaran dan pengabdian yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaannya agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dapat terlaksana."

"ABSTRAKUntuk kelancaran pekerjaan di perpustakaan, perlu tersedia anggaran yang memadai di samping tenagayang cakap dan fasilitas yang ada. Data dalam directory of special libraries and information sources in Indonesia tahun 1981 memperlihatkan banyak perpustakaan mempunyai anggaran yang minim, malahan ada yang tidak memilikinya sama sekali. Salah satu kemungkinan penyebabnya yaitu kurang jelasnya rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh perpustakaan-perpustakaan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran cara penysunan dan pengajuan anggaran untuk perpustakaan serta untuk mengetahui factor-faktor yang perlu diperhitungkan pada waktu anggaran tersebut disusun. Cara yang digunakan dalam penelitian yaitu studi literature dan observasi. Observasi dilsakukan di Pusat Perpustakaan pertanian da BIologi (PUSTAKA) Bogor yang tercatat dalam Directory di atas mempunyai anggaran yang cukup memadai. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat langkah yang perlu dilaksanakan, yaitu : menetapkan tujuan yang ingin dicapai perpustakaan, menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan barang/jasa yang diperlukan, menetapkan volume pekerjaan dan biaya satuan serta menghitung seluruh biaya yang dibutuhkan. Fakto-faktor yang perlu diperhitungkan sebelum anggaran disusun adalah: keadaan tenaga, keuangan, bahan yang tersedia serta inflasi sedangkan devaluasi merupakan factor yang tidak dapat diperhitungkan. Hal lain yang menarik perhatian yaitu komponen anggaran untuk pengadaa bahan pustaka merupakan bagian terbesar lebih kurang 78% dibanding dengan komponen gaji/upah., perjalanan dan pemeliharaan. Ini menunjukkan pengadaan bahan pustaka mendapatkan prioritas di Instansi tersebut dan sesuai pula dengan salah satu fungsi utama perpustakaan yaitu mengumpulkan informasi.

---

"