Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, besarnya peranan yang diberikan oleh komputer tidak dapat diragukan lagi. Program komputer yang merupakan ciptaan dari programer termasuk dalam ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah Hak Cipta. Berdasarkan hak khusus yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pemegang Hak Cipta berhak untuk mengadakan perjanjian lisensi yang. Bertujuan mengizinkan si penerima lisensi menggunakan hak-hak tertentu yang ditentukan dalam perjanjian lisensi. Microsoft, sebuah perusahaan trans nasional yang bergerak dalam bidang perangkat lunak computer, yang mempunyai konsumen di berbagai belahan dunia, juga memberikan lisensi kepada konsumen pengguna komputer baik bagi perseorangan maupun badan hukum (perusahaan). Di Indonesia masalah Hak Cipta diatur dalam beberapa peraturan antara lain: Auterswet 1912, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang Undang No. 7 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, dan terakhir Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak Microsoft bagi perusahaan, yang biasa disebut dengan Microsoft Enterprise Agreement. Agar perjanjian lisensi tersebut dapat diberlakukan di Indonesia, maka perjanjian tersebut selain harus memenuhi ketentuan hukum tentang Hak Cipta, juga harus memenuhi ketentuan hukum perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Microsoft Enterprise Agreement diatur mengenai para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kontrak dan berakhirnya kontrak, perubahan kontrak, keadaan force majeure, dan keanggotaan jaminan software."

"Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis sistem pertanggung jawaban pelaku usaha perangkat lunak terhadap konsumennya sebagai bentuk perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan konsep dan perbandingan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkannya dengan teori hukum dan sistem hukum di negara lain untuk mengetahui sistem pertanggung jawaban hukum yang melindungi kepentingan konsumen perangkat lunak di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di dunia telah memungkinkan dilakukannya transaksi internasional yang melampaui batas Negara dan waktu untuk pengalihan lisensi perangkat lunak sebagai komoditi. Namun permasalahan terhadap perangkat lunak timbul saat perangkat lunak tersebut tidak dapat mengakibatkan komputer bekerja untuk melakukan fungsinya berdasarkan kebutuhan konsumen, atau bahkan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Selain itu, minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen serta lemahnya peraturan perundangundangan di Indonesia kadangkala dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dengan mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Kepastian hukum juga merupakan permasalahan yang kerap muncul dalam sistem pertanggungjawaban hukum,perangkat lunak. Berbagai peraturan terkait sebagai substansi hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna dalam memfasilitasi kaidah pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap produk perangkat lunak. Timbulnya beragam penafsiran terhadap peraturan perundangundangan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban produk perangkat lunak. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem hukum perlindungan konsumen perangkat lunak di Indonesia baik dari segi substansial, struktural dan kultural.

---

This thesis discusses the juridical analysis of software producers legal liability toward their consumers as the way to protect the consumers in Indonesia. This descriptive research uses doctrinal research method with constitutional approach supported by conceptual and comparative approach, that is, by analysing and study the legal law such as statutes of electronic information and transaction and statutes of consumer protection, and also comparing it with the legal theory and legal system in another country to know about the legal liability system which protects the interest of software consumers in Indonesia. The rapid development of science and technology in the world has enabled the society to do the borderless and timeless international transaction to shift the lisence of software as the commodity. However, the problems emerge when the software failed to make the computer work properly and functionally as the consumers? need or even causes damages on consumers. In addition, the low awareness and knowledge of the consumers and the weakness of regulation in Indonesia sometimes enable the producers to make use of this condition to put aside their law obligation and responsibility as the producer. The rule of law also becomes problem which often emerge in the system of software legal liability. Various related rules or regulations as the law subtance of consumer protection is said to be imperfect yet to facilitate the legal liability law, especially for software product. The various emergence of interpretation of the rules or regulation in Indonesia causes the failure on the rule of software legal liability law. Therefore, It is necessary to reform the legal system of consumer protection for software in Indonesia in terms of legal substance, structure, and culture."

"Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan masukan mengenai kaidah Undang-undang jasa konstruksi yang dapat dijadikan acuan tentang perspektif hukum proses pengembangan perangkat lunak. Dimana aktifitas pengembangan dimulai dari proses analisa hingga tahapan implementasi. Pola pengembangan konstruksi pada UU Jasa konstruksi memiliki kesamaan kaidah dengan proses pengembangan perangkat lunak. Pada akhirnya bagaimana proses implementasi tersebut dapat dinikmati oleh konsumen dengan tetap mendapatkan perlindungan yang berdasarkan hukum Undang-Undang perlindungan konsumen. Sehingga bisa terjadi keseimbangan antara pengembang dengan konsumen sebagai pengguna. Dalam tesis ini juga dilihat permasalahan kepemilikan hak cipta atas perangkat lunak yang dibangun oleh pengembang dan seberapa jauh batasan kepemilikan tersebut yang mana hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan perangkat lunak tersebut. Hal yang patut dilihat adalah upaya-upaya hukum apa yang perlu diketahui dalam menghadapi pengembangan perangkat lunak yang semakin kompleks. Karena peranan perangkat lunak dalam suatu perusahaan yang dibangun secara khusus berdasarkan keinginan dari konsumen, memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan dan dunia ekonomi. Catatan penting yang perlu dilihat adalah adanya analisa kasus yang langsung dapat dijadikan acuan pada pengembangan perangkat lunak. Sehingga bisa dijadikan bahan analisa atas kasus yang mungkin dapat terjadi pada pengembangan perangkat lunak di Indonesia."

"Iklan adalah salah satu alat informasi dan promosi yang digunakan oleh para pengusaha/pengiklan (baik produsen, grosir atau pedagang eceran, dan penyelenggara jasa). Dalam memasarkan dan meningkatkan penjualan barang dan jasa, maka iklan sebagai bagian dari periklanan, yang meliputi proses penyiaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta penyampaiannya, sangat efektif digunakan, khususnya iklan televisi. Mengenai pihak-pihak periklanan di media televisi yang terlibat, selain pengusaha pengiklan, perusahaan periklanan, media televisi, adalah juga Lembaga Sensor Film (LSF), dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Karenanya jika terjadi pelanggaran terhadap etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi (yang menyangkut kreativitas dan informasi produk), maka pihak konsumen mendapat perlindungan darn, hokum positif, baik oleh KUHPerdata, KUHPidana, maupun oleh beberapa keputusan Menteri di bidang periklanan, dan penyiaran televisi, yang bersifat administratif. Pihak-pihak yang dapat dituntut tanggungjawab hukum mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (liability based on fault) dengan unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu, terhadap pelanggaran etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi yang menyangkut informasi produk (misal obat), adalah pihak pengusaha, dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Sedangkan mengenai hal yang menyangkut kreativitas iklan, selain pengusaha, juga pihak perusahaan periklanan, media televisi dan Lembaga Sensor Film (LSF). Namun hal-hal ini hanya berlaku sepanjang memenuhi unsur dari ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk membuktikan kesalahan pengusaha terhadap penerapan prinsip Liability based on fault (Pasal 1365 KUHPerdata), dalam praktek di muka Pengadilan, menyulitkan konsumen (penggugat). Untuk mengatasinya perlu dipikirkan dalam pembuatan Undangundang tentang Perlindungan Hak-hak Konsumen mengenai penarapan prinsip Strict Liability pada productnya, yang ditayangkan pada iklan di media televisi tidak sesuai kenyataan (produknya rusak/cacat), sehingga pengusaha tanpa dibuktikan lebih dahulu kesalahannya, bertanggungjawab langsung membayar ganti rugi kepada konsumen. Hanya bila menyangkut pesan iklan produk obat, karena daya tari.knya dokter membuat resep untuk pasien (konsumen), yang lalu membeli obat pada apoteker atau toko obat yang berasal dari industri pabrik obat, namun setelah digunakan menimbulkan akibat yang berbahaya, prinsip yang tepat diterapkan adalah prinsip presumption of liability (praduga adanya tanggung jawab), karena adanya keseimbangan antara kesalahan yang satu dan yang lainnya. Di sini pihak Tergugat dapat diduga menghindarkan diri dari tanggungjawab, bila membuktikan dia tidak bersalah. Sedangkan jika terjadi pelanggaran produk barang, yang jumlah ganti ruginya telah ditetapkan pembatasannya oleh pengusaha penghasil barang, maka yang lebih tepat diterapkan adalah prinsip Limitation of liability.Berkenaan dengan penerapan ketiga prinsip ini, yang pada dasarnya menekankan pada tanggungjawab pengusaha, namun dalam hal ini sebenarnya konsumen dapat juga menuntut ganti rugi tersebut kepada pihak perusahaan periklanan, media televisi, LSF dan Direktorat Jendral POM Depkes yang melanggar hak-hak konsumen dan etika periklanan dalam iklan televisi, baik menyangkut aspek informasi produk dan kreativitas, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 Algemene Depalingen, dan sistem hukum acara perdata, dimana hakim dapat memutus tidak saja berdasarkan Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepatutan dan keadilan."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini diawali dengan penemuan kasus-kasus dalam bisnis Obat dan makanan berdasarkan pengalaman pribadi maupun studi pustaka. Dari temuan tersebut diketahui bahwa ternyata tidak semua produk obat dan makanan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, harga yang ditetapkan belum tentu adil bagi kedua belah pihak, informasi produk seringkali tidak lengkap, malah kadang menyesatkan dan manipulatif. Banyak kasus dalam bisnis obat dan makanan yang tidak mempedulikan lingkungan hidup, Selain itu, pelaku bisnis obat dan makanan seringkali dijumpai bersikap tidak etis. Walaupun sudah banyak Peraturan/Undang-Undang tentang Bisnis Obat dan Makanan diberlakukan, tetapi kenyataannya kasus-kasus tersebut dapat terjadi. Mengapa? Banyak orang bertindak tidak etis, tetapi mereka tidak melanggar hukum. Atau sebaliknya, banyak orang sudah bertindak sesuai dengan Hukum/Peraturan, tetapi tindakannya itu tidak etis. Oleh karena itu dalam Bisnis Obat dan Makanan dipandang perlu adanya Etika. Teori-teori etika dapat membantu pemahaman dan refleksi atas dilema moral. Utilitarianism dapat membantu mempertimbangkan hal-hal baik yang bersaing satu sama lain. Etika Kewajiban membantu mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang bersaing satu sama lain, misalnya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang terkena pekerjaannya dengan kewajiban untuk menghormati otoritas sah dari atasannya dalam mengambil keputusan-keputusan. Sedangkan Etika Hak menekankan hak masyarakat untuk dilindungi atau paling tidak untuk mendapatkan peringatan kalau ada faktor resiko dalam Obat dan Makanan. Demikian pula halnya dengan Etika Keutamaan yang menekankan bahwa tindakan baik itu adalah tindakan yang mendatangkan kebaikan sosial. Teori-teori etika dapat membantu dalam melakukan penalaran moral dan memperkuat kemampuan kita untuk mencapai penilaian yang seimbang dan penuh wawasan. Bisnis Obat dan Makanan adalah suatu praxis yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sedangkan Etika, dalam hal ini Etika Terapan pun bertujuan untuk membuat orang hidup dengan baik, karena etika menyediakan semacam visi atau perspektif agar manusia dapat menentukan sikap yang tepat dalam situasi konkrit. Bertindak secara etis adalah bertindak menurut pengertian yang tepat. Etika diperlukan bagi pelaku bisnis obat dan makanan agar memiliki: banyak keutamaan dan sadar akan kewajiban serta mementingkan kebaikan bagi orang banyak. Jadi tujuan bisnis dan etika tidak harus bertentangan, bahkan mungkin seiring sejalan - tidak ada dikotomi dalam bisnis dan etika - keduanya dapat dipersatukan dalam kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan (eudainronia).

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap hak - hak konsumen, khususnya dalam pencantuman klausula baku, adanya produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha oleh PT. X. Perlindungan hak - hak konsumen merupakan amanat dari pembukaan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pencantuman klausula baku, adanya produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan bentuk - bentuk pelanggaran terhadap hak - hak konsumen. Pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih sering dilakukan oleh pelaku usaha. Pencantuman klausula baku seperti ini sering digunakan untuk melindungi produk cacat. Adanya produk cacat merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian, penggantian barang, dan kompensasi merupakan hak - hak konsumen yang berkaitan dengan klausula baku, produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha. PT. X selaku pelaku usaha telah melakukan pelanggaran hak konsumen terhadap ketiga hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas bagaimana upaya perlindungan hak - hak konsumen yang ditinjau dari klausula baku, produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha dengan perolehan data melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

---

This paper discusses about the protection of consumer rights, particularly in the inclusion of standard contract, defective product existence, and business actor responsibility by PT. X. The protection of consumer rights is a mandate from the opening of Law No. 8 of 1999 regarding consumer protection. The inclusion of standard contract, defective product existence, and business actor responsibility which is not in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1999 is a form of consumer rights violation. The inclusion of standard clause that is contrary to the Law No. 8 of 1999 is still frequently performed by the business actors. This inclusion of standard contract is often used to protect the defective product. Meanwhile, the existence of defective product is business actor responsibility. The right to get the clear, true, and honest information and to get the indemnification, replacement of goods, and compensation are the consumer rights related to standard contract, defective product, and business actor responsibility. PT. X as the business actor has violated the rights of consumer against those three things. This research is a law research that discusses how to safeguard consumer rights in terms of the standard contract, defective product, and business actor responsibility with the acquisition of data through the primary data collection by interviewing the resource person and secondary data collection by doing literature research. In the data processing stage, the method used is descriptive analytical."