Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan Bering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-biodiversity". Dengan tingginya keanekaragaman hayati, maka terbuka peluang yang besar bagi upaya memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan, untuk merakit varietas unggul masa depan, namun tanpa kita sadari terbuka peluang mudah untuk dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh pihak asing serta diakui sebagai milik meraka. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama; untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Undang-undang ini, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri benih, dan dengan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT, maka apabila ada pihak lain yang menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas loka1 sebagai benih sumber untuk mendapatkan turunannya tanpa ijin dari pihak yang berhak, maka dapat diketahui oleh pemegang hak atau kantor PVT bahwa telah terjadi pencurian varietas tanaman. Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap perlindungan varietas tanaman seperti sertifikasi benih tanpa ijin. Sebagian besar diberi pembinaan dan hanya sedikit yang diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum terhadap perlindungan varietas tanaman tidak semata-mata menjadi tanggungjawab criminal justice system yang dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum belum berhasil maka perlu dukungan dari Kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian dan masyarakat.

---

Indonesia is one of the countries in the world which has various biological resources, and is frequently called a "mega-biodiversity" country. Then, by height such biodiversity, it had opened opportunity to get benefit from important gene resources being available for superiority program such as assembling of leading variety for the future, nevertheless, unintentionally, also it had opened opportunity to be stolen, removed and repaired by foreigners and acknowledges as their property. By enactment of Laws No. 29 year 2000 on Plant Variety Protection, it had given right to breed improver pertaining to resulted plantation variety having new characteristic, unique, stable, uniform, and named; to produce or proliferate seeds, prepare for propagation objective, advertises offer, sell or trade, export, and import. It is given twenty {20) years for one season plantation or twenty five (25) years for annual plantation upon obtaining certificate of PVT right. This legislation is wished will motivate the involvement of private sector to develop seed industry and then, by Documentation System and PVT Information Network, other party who use variety derived from breed improvement or local variety as source seeds to get its generation without permission from authorized party then, it will be known by right holder or office of PMT upon stalling of plantation variety. In the field, so many violation is still found against protected plantation variety as certification without permission. Largely, those had been given building and some of them had been brought to the court. Solely, the enactment of protected plantation variety is not responsible of criminal justice system in this case is police apparatus, attorney's office, court and correctional facility. Law enforcement had not been realized succesfully, but, it requires support from head Office of PVT, Department of Agriculture and society."

"Diawali dengan perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap varietas tanaman, kontribusi petani dalam pelestarian dan pengembangan varietas tanaman mulai diakui oleh komunitas internasional. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hak petani dalam melakukan kegiatan pengembangan varietas tanaman. Diskusi-diskusi mulai dilakukan di forum-forum FAO sejak tahun 1986 hingga tahun 2001, ketika diadopsinya the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, yang salah satu pasalnya mengatur mengenai aspek-aspek hak petani yang perlu dilindungi. Namun, selain dari sifat perlindungan hak petani yang berbeda dengan hak pemulia tanaman, pelaksanaan dari hak tersebut sepenuhnya bergantung kepada pemerintah nasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk meneliti penerapan perlindungan hak petani, khususnya di Indonesia, India, dan Brazil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Brazil belum memiliki peraturan nasional yang memadai untuk melindungi hak petani, padahal kedua negara tersebut telah membentuk peraturan yang komprehensif untuk perlindungan hak pemulia tanaman. Sedangkan India memiliki peraturan yang lebih komprehensif, dengan penggabungan peraturan perlindungan hak petani dan pemulia tanaman. Walaupun pelaksanaan tidak sepenuhnya bergantung kepada peraturan, namun peraturan yang komprehensif dalam melindungi hak petani dapat meningkatkan efektivitas implementasinya. Hal ini tergambar dari perbedaan penyelesaian kasus antara perusahaan-perusahaan besar dengan petani di India dan di Brazil.

---

Started with the development of Intellectual Property Rights on plant varieties, the contribution of farmers in preserving plant varieties began to be recognized by the international community. Therefore, it was deemed necessary to protect farmers’ rights in developing plant varieties. Discussions began to take place from 1986 to 2001, when the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture was adopted, one of which regulates the aspects of farmers’ rights that need to be protected. However, apart from the different nature of farmers’ and plant breeders’ rights, the implementation of these rights is entirely dependent on the national government. The author uses a juridical-normative research method with literature studies to examine the implementation of farmers’ rights, particularly in Indonesia, India, and Brazil. This research concludes that even though Indonesia and Brazil have established comprehensive regulations on plant breeders’ rights, both countries have not created adequate regulations to protect farmers’ rights. India, on the other hand, has more adequate regulation to protect both farmers’ and breeders’ rights. Although the implementation of a certain regulation does not entirely dependent on the regulation, comprehensive regulations to protect farmers’ rights can increase the effectiveness of the implementation. This is illustrated by the different outcomes of cases between large companies and farmers in India and Brazil. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesiamengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubunganantara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis iniuntuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapavariezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untukmengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkanhubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasionalIndonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karenapenelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan normadi dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakanpendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harusmengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikanbenefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenaivarietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuanPasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankanagar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlumemperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefitsharing atas penggunaan varietas lokal.

---

AbstractThis thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesiato set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationshipbetween the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesisresearch to answer the points problem is consist of find out why local varietiesshould be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRscan be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which havecommunal rights, and to obtain the relationship about the local variety betweenthe WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is usingnormative legal for this thesis research because the focus of research toexamine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legalresearch using the approach of legislation (statute approach) and the approach ofconcept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesiashould manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varietiesmust offer benefits to the community sharing through the the Government andthe relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law inIndonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP'sAgreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become amember of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 inorder to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of localvarieties. "

"Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia mengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini untuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapa variezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma di dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikan benefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankan agar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu memperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefit sharing atas penggunaan varietas lokal.

---

This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia to set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationship between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis research to answer the points problem is consist of find out why local varieties should be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRs can be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which have communal rights, and to obtain the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is using normative legal for this thesis research because the focus of research to examine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legal research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of concept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesia should manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varieties must offer benefits to the community sharing through the the Government and the relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law in Indonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP's Agreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become a member of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in order to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of local varieties. "

"Keberadaan undang-undang perlindungan varietas tanaman dan undang-undang sistem budidaya tanaman merupakan suatu peraturan yang sangat penting untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam aspek pembangunan pertanian. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada para pemulia tanaman untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, juga untuk mendorong terciptanya varietas unggul baru serta pengembangan industri perbenihan. Berkenaan dengan keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat suatu kasus yang menimpa petani jagung di Kediri, Jawa Timur. Oleh karenanya, skripsi ini memaparkan serta menganalisis mengenai kekeliruan penerapan hukum yang terjadi pada petani jagung di Kediri, Jawa Timur. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kediri tidak memuat pertimbangan hukum yang tepat terhadap kasus Budi Purwo Utomo dan PT BISI Tbk. Untuk membahas hal tersebut secara komprehensif, maka tipologi penulisan skripsi ini adalah penelitian kasus. Agar terciptanya penulisan karya ilmiah yang mengandung nilai ilmiah dalam pembahasan juga pemecahan permasalahan, maka skripsi ini menggabungkan dua pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

---

The existence of the Law on Plant Varieties Protection and the Law on Cultivation System is important in order to promote and provide business community an opportunity to enhance its role in developing agriculture. The regulations provide a protection to plant breeders in promoting and developing new and high yielding varieties, and to enhance breeding industries. This thesis elaborates the misimplementation of the Plant Varieties Protection Act and the Cultivation System Act on Corn Plantation in Kediri, East Java. In this sense, Kediri?s First District Court did not include an appropriate legal consideration of Budi Purwo Utomo v. PT BISI Tbk. case. The method used in this thesis is a case study. In order to achieve an academic goal, this thesis combines two approaches, notably law and case approaches."

"Perlindungan pengetahuan traditional dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual kurang tepat mengingat konsep Hak Kekayaan Intelektual bersifat individual dan kapitalis, sedangkan perlindungan pengetahuantraditional mempunyai konsep komunal

---

"