Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 95522 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ismawati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
S23128
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Sutopo
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S24617
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Astrid Rebecca M.H
"Salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang marak dilakukan di Indonesia adalah pembangungan jalan tol. Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas orang dan barang umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya sarana perhubungan darat atau jalan dengan mutu yang baik. Hal serupa menjadi tujuan dibangunnya Jalan Tol Cinere ? Jagorawi dapatm embuka lapangan kejra baru dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ekonomi dan kawasan JABODETABEK, terutama di wilayah Depok dan sekitarnya.Pembangunan jalan tol Cinere ? Jagorawi dilaksanakan dengan suatu kredit sindikasi antara Bank X, Bank Y selaku kredit dan PT Z selaku debitur. Adapun kemudian Bank X memutuskan untuk keluar dari kredit sindikasi tersebut. Dengan demikian maka terjadilah suatu proses pergantian kreditur. Adapun hukum Indonesia telah mengatur perihal proses pergantian kreditur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu Cessie, Novasi, dan Subrogasi. Akan tetapi pergantian kreditur pada kredit sindikasi pembangunan tol Cinere ? Jagorawi tidak melakukan pergantian kreditur tidak dengan proses tersebut. Tulisan ini akan membahas proses pergantian kreditur yang dilakukan di dalam kredit sindikasi pembangunan jalan tol Cinere ? Jagorawi jika dibandingkan dengan pergantian kreditur menurut hukum Indonesia.

One of the major infrastructure in Indonesia that developed heavily is the highway systems . Highway system has major role for the Indonesia development. In a developing country, modern highways is important in as there are opportunities for people to travel for business, trade or pleasure and also provide trade routes for goods. Therefore, modern highway is necessary order to incorporate features intended to enhance the road's capacity, efficiency, and safety to various degrees. That has also become the major reason in the construction of Cinere Highway. It has open door for employment, and further its also expencted to impose positive externalities for economic aspect in JABODETABEK, especially in area near Depok and surrondings. The development of Cinere Highway made by the syndicated loan between Bank X, Bank Y as the creditor and PT Z as the debitor. Cessie, Novasi, dan Subrogasi provided the legislative basis regarding to the process of creditor replacement. However, in the case of Cinere Highway- Jagorawi the replacement of creditor did not follow the legislation. This thesis will discuss the process of creditor replacement that have been made in Cinere Highway- Jagorawi in comparison with the legal law in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24816
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1995
S23061
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Hidayatulloh
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S24505
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anna N. Marthin M.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S24115
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Arranger merupakan pihak yang mengorganisasikan
terbentuknya sindikasi kredit diantara bank-bank yang
kewenangannya bersumber dari mandate yang diberikan oleh
calon debitor. Mandate tersebut memuat secara rinci dan
padat mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
penting dari kredit sindikasi yang harus di-arrange oleh
arranger. Dalam menjalankan perannya sebagai arranger
maka terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana peran
arranger menurut peraturan yang berlaku di Indonesia,
bagaimana tanggung jawab arranger atas terbentuknya
sindikasi untuk memberikan kredit sindikasi dan bagaimana
tanggung jawab arranger terhadap underwriting commitment
yang diambil oleh arranger untuk menyediakan dana apabila
masih terjadi kekurangan dari dana yang dibutuhkan oleh
calon debitor dari sindikasi yang telah terbentuk.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran arranger
menurut peraturan yang berlaku, mengetahui tanggung jawab
arranger kepada calon debitor atas terbentuknya
sindikasi, dan untuk mengetahui tanggung jawab arranger
atas underwriting commitment-nya kepada calon debitor.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan
yaitu berupa penelitian yuridis normatif. Dilihat dari
sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang
bersifat deskriptif. Dari penelitian ini dapat diambil
kesimpulan Saat ini belum ada peraturan khusus mengenai
kredit sindikasi dan tentang arranger dalam kredit
sindikasi. Untuk itu hak dan kewajiban arranger diatur
berdasarkan mandate yang dibuat atas kesepakatan dengan
calon debitor dan berdasarkan kebiasaan yang ada.
Arranger memiliki kewajiban untuk mengusahakan semaksimal
mungkin agar terbentuknya sindikasi diantara bank-bank
untuk memenuhi dana yang dibutuhkan calon debitor.
Apabila arranger tersebut dalam mandate akan mengunderwrite
tersedianya sejumlah dana yang dibutuhkan
calon debitor, maka arranger berkewajiban memenuhinya
karena telah terikat secara kontraktual."
Universitas Indonesia, 2007
S21443
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rinto Anggoro
"Kredit Sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut lead creditor atau lead manager , dan subyek (peserta) yang ada dalam kredit sindikasi yakni - pihak debitur, pihak kreditur, pihak lead manager, pihak agen bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat secara notariil mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta sindikasi dan memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Fokus analisanya adalah posisi nasabah dalam perjanjian kredit sindikasi apakah sudah terlindungi dan diatur akan hak-haknya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research) sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis-jenis bahan hukum lainnya. Permasalahan yang akan dikaji adalah salah satu Pihak Bank Z mengundurkan diri dari Kredit Sindikasi tanpa adanya pemberitahuan kepada Agent Bank Y dan P.T. X sebagai debitur tidak dapat menuntut haknya. Dalam hal ini perlunya penegasan pengaturan perlindungan nasabah debitur baik yang tertuang didalam perjanjian kredit sindikasinya maupun ketentuan peraturan yang lain.
Maka kesimpulannya adalah perlunya tanggung jawab terpisah yang tertuang didalam Perjanjian Kredit sindikasi dan perlu pernyataan cidera janji dan peraturan berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam kredit sindikasi

Syndicated loans are a few bank loans to a debtor where participants among banks syndicated cross-creditor relationships are closely coordinated and firm by one bank as lead coordinator called a creditor or the lead manager, and the subjects (participants) who have in the syndicated loan - the borrower, the creditor, the lead manager, the agent bank. In the implementation of the syndicated loan agreement made between the notary regulate the rights and obligations of each party syndicated and raises some important legal aspects to be analyzed. The focus of his analysis is the customer's position in the syndicated loan agreement stipulated that it is protected and their rights.
The research method used in this thesis research is the research method known in the literature of legal research (legal research) as a normative juridical legal research. Data used in this research is secondary data, and the kinds of other legal materials. Problems that will be studied is one of Bank Z Party resigned from the Syndicated Loan without any notice to Y the Agent Bank and P.T. X as the debtor can not demand their rights. In this case the need for affirmation of customer protection arrangements set forth in the debtor either sindicated credit agreement or other regulatory provisions.
So the conclusion is the need to separate responsibilities set forth in the Syndicated Loan Agreement and the necessary declaration of default and regulations relating to the protection of clients in syndicated loans
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T38164
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>