Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam realisasi pemindahan hak atas tanah melalui jual bali, banyak ditemukan pemberian kuasa penuh, luas dan mutlak, yang menyebabkan obyek jual beli tidak hanya berpindah penguasaannya, akan tetapi dapat juga berpindah kepemilikannya. Dari beberapa kasus yang terjadi sehubungan dengan kuasa mutlak ini, diambil contoh dua buah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini dijadikan contoh dan dianalisis dalam penelitian ini dengan pokok permasalahan: Bagaimana kedudukan hukum kuasa mutlak yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah dalam rangka pemindahan hak atas tanahnya melalui jual beli? Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak pambeli yang melakukan peralihan hak berdasarkan kuasa mutlak apabila akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dalam menyelesaikan status hak atas tanahnya?Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan penelitian bersifat deskriptif, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala-gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum.Berdasarkan Instruksi Menteri Nomar 14 Tahun 1982, keberadaan kuasa mutlak telah dilarang, karena merupakan Salah satu bentuk penyelundupan hukum yang dibuat tanpa adanya kebebasan bertindak dan kesepakatan para pihaknya Serta dapat dipastikan mengandung itikad tidak baik. Tindakan hukum jual beli yang didasarkan atas kuasa mutlak tersebut akan menyebabkan jual beli menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Pihak pembeli yang melakukan peralihan hak atas tanahnya melalui jual beli berdasarkan kuasa mutlak tidak akan memperoleh perlindungan hukum baik dalam perolehan maupun pendaftaran tanahnya, namun tetap harus dilakukan pengembalian uang pembayaran harga tanah oleh pihak penjual yang menjual tanah berdasarkan kuasa mutlak, hal mana diselesaikan secara tersendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

---

Authority is the competence delegate to the receiver to perform a legal act on the giver's authorities. In the land rights removal through land trades' realization, lots of full and absolute power of authorities that cause the transfer of command and ownership of the transaction?s object could be found. From several cases happens concerning about the absolute power of authority, we can take The Sentence of The Supreme Court Republic of Indonesia as an example. It is the subject matter to the juridical analysis in this research, with main question: How is the legal status of such absolute power of authority in the land rights removal especially on a land trades? Moreover, how is the juridical protection against the parties who perform the act of land trades by this absolute power of authority?This research has a normative approach using a secondary data obtained by literature study, and has a descriptive character, because it aims to give a specific: data about characteristic of law-connected relations, conditions or any certain indications in making an agreement. In this research, there is a case analysis about the abrogation of this absolute power of authority.Based. on the Directive of the Secretary of the Interior, this kind of authorities have been banned because it was made to infiltrate law regulation and was made without freedom of acts and agreement by both parties, also surely made with bad intentions. This kind of act will cause the revocation of the authority given. The parties who perform the act of land trades by this absolute power of authority have no juridical protection either in the achievements or in registration of the rights removal. However, the restitution of his losses could be discussed and agreed by both parties."

"ABSTRAKKuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberikuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukumatas nama pemberi kuasa. Dalam realisasi pemindahan hak atastanah melalui jual beli, banyak ditemukan pemberian kuasapenuh, luas dan mutlak, yang menyebabkan obyek jual belitidak hanya berpindah penguasaannya, akan tetapi dapat jugaberpindah kepemilikannya. Dari beberapa kasus yang terjadisehubungan dengan kuasa mutlak ini, diambil contoh dua buahPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan inidijadikan contoh dan dianalisis dalam penelitian ini denganpokok permasalahan: Bagaimana kedudukan hukum kuasa mutlakyang diberikan oleh pemegang hak atas tanah dalam rangkapemindahan hak atas tanahnya melalui jual beli? Bagaimanaperlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak pembeli yangmelakukan peralihan hak berdasarkan kuasa mutlak apabila akanmelakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dalammenyelesaikan status hak atas tanahnya? Penelitian inimerupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif,mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studikepustakaan, dan penelitian bersifat deskriptif, karenaditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentangsifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala-gejalatertentu dalam suatu tindakan hukum. Berdasarkan InstruksiMenteri Nomor 14 Tahun 1982, keberadaan kuasa mutlak telahdilarang, karena merupakan salah satu bentuk penyelundupanhukum yang dibuat tanpa adanya kebebasan bertindak dankesepakatan para pihaknya serta dapat dipastikan mengandungitikad tidak baik. Tindakan hukum jual beli yang didasarkanatas kuasa mutlak tersebut akan menyebabkan jual beli menjaditidak sah dan batal demi hukum. Pihak pembeli yang melakukanperalihan hak atas tanahnya melalui jual beli berdasarkankuasa mutlak tidak akan memperoleh perlindungan hukum baikdalam perolehan maupun pendaftaran tanahnya, namun tetapharus dilakukan pengembalian uang pembayaran harga tanah olehpihak penjual yang menjual tanah berdasarkan kuasa mutlak,hal mana diselesaikan secara tersendiri oleh pihak-pihak yangbersangkutan.

---

ABSTRACTAuthority is the competence delegate to the receiver toperform a legal act on the giver's authorities. In the landrights removal through land trades' realization, lots of fulland absolute power of authorities that cause the transfer ofcommand and ownership of the transaction's object could befound. From several cases happens concerning about theabsolute power of authority, we can take The Sentence of TheSupreme Court Republic of Indonesia as an example. It is thesubject matter to the juridical analysis in this research,with main question: How is the legal status of such absolutepower of authority in the land rights removal especially on aland trades? Moreover, how is the juridical protectionagainst the parties who perform the act of land trades bythis absolute power of authority? This research has anormative approach using a secondary data obtained byliterature study, and has a descriptive character, because itaims to give a specific data about characteristic of lawconnectedrelations, conditions or any certain indications inmaking an agreement. In this research, there is a caseanalysis about the abrogation of this absolute power ofauthority. Based on the Directive of the Secretary of theInterior, this kind of authorities have been banned becauseit was made to infiltrate law regulation and was made withoutfreedom of acts and agreement by both parties, also surelymade with bad intentions. This kind of act will cause therevocation of the authority given. The parties who performthe act of land trades by this absolute power of authorityhave no juridical protection either in the achievements or inregistration of the rights removal. However, the restitutionof his losses could be discussed and agreed by both parties.;"

"ABSTRACTTesis ini membahas mengenai transaksi jual beli saham yang diperdagangkan di bursa efek namun dengan perjanjian bahwa saham tersebut akan dibeli kembali pada suatu waktu dengan harga tertentu pula, yang dikenal dengan istilah ?repo? (repurchase). Didalam prakteknya perjanjian jual-beli surat berharga dengan hak membeli kembali sering dipakai untuk menyelubungi suatu perjanjian pinjaman uang dengan pemberian jaminan kebendaan - misalnya saham - yang seharusnya dibuat perjanjian gadai saham. Saat krisis finansial melanda Indonesia, perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung resiko untuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena saham yang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisis finansial. Hal ini menyebabkan rasio jaminan saham tidak memenuhi rasio jaminan yang disepakati didalam perjanjian Repo saham sebagai akibat harga saham yang mengalami penurunan secara langsung sehingga menurunkan rasio jaminan saham transaksi repo sebagaimana diperjanjikan. Apabila Perusahaan Efek tidak dapat melakukan penambahan jaminan saham maka Perusahaan Efek dapat dikatakan telah wanprestasi. Masalah hukum yang timbul dari permasalahan diatas adalah transaksi jual beli saham menjadi transaksi hutang piutang. Tesis ini juga membahas ketentuan dalam perjanjian repo saham yang diharapkan dapat mencegah sengketa dikemudian hari apabila dikemudian hari transaksi ini menjadi transaksi pinjaman dengan jaminan saham. Selain itu dibahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan otoritas bursa dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about sale and purchase transaction of stocks traded in Bursa Efek Indonesia, of which such selling the stocks is tagged with right to repurchase them on a specific time in the future with a predetermined repurchase price ? known as ?repo? (repurchase). On current practices, repo transaction contract agreement is often being used to cover up an agreement of collateralized loan, with securities used as the collateral. This kind of transaction actually require securities-collateral contract agreement (gadai saham) instead. During financial crisis in Indonesia, companies entering shares- repo transactions is burdened with the risk of requirement to provide additional funding or to top up the shares due to decline of share?s market price. Such decline impact on the change of actual share collateral ratio against the contractual collateral ratio, consequently the company should provide additional shares in order to maintain the total value as per agreed collateral ratio. When the company fail to provide the additional shares, it is assumed as contract breach. The legal issue take place on the situation above is that there is a change of view from share trading into loan transaction. This thesis also defines rules and regulations on the shares repo contract agreement to anticipate potential dispute between the related parties should the share trading transaction is transformed into loan transaction with share as collateral. In addition to this, the thesis describe preventive action points which should be performed by stock exchange authority to avoid any financial loss born by any parties, include the investors themselves."

"Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pemerintah. Dengan reformasi sistem perpajakan yang dilakukan sejak tahun 1984 Pajak telah mampu menunjukkan peranannya dalam menggalang penerimaan sehingga mencapai porsi lebih dari 50 % penerimaan negara yang dicapai sejak tahun anggaran 1987/1988. Peningkatan penerimaan pajak secara umum dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan ekonomi dan usaha yang dipicu oleh tingginya gairah berinvestasi. Salah satu hal yang ikut mempengaruhi berkembangnya dunia usaha antara lain dengan adanya mekanisme pendanaan melalui pasar modal. Melalui sistem pendanaan di pasar modal tersebut dunia usaha dimungkinkan untuk meningkatkan kapasitas produksinya sekaligus memperbaiki struktur permodalan mereka. Di sisi lain masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan yang telah mempunyai kinerja dan reputasi yang cukup baik, sehingga mempunyai kesempatan untuk ikut meraih keuntungan dari hasil usaha perusahaan tersebut yang berupa deviden ataupun capital gain. Berkembangnya pasar modal juga dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, antara lain melalui pengenaan pajak penghasilan yang bersifat gal atas transaksi penjualan saham oleh investor di bursa efek. Perlakuan final terhadap pajak penghasilan yang dibayar pada saat transaksi penjualan saham memungkinkan pihak investor untuk menghemat biaya administrasi perpajakan yang biasanya harus dilakukan dalam proses penghitungan capital gain yang diperoleh dan transaksi tersebut. Kemudahan sistem ini ikut mendorong masyarakat untuk berinvestasi saham di pasar modal. Dengan demikian kegiatan pasar modal menjadi bergairah. Dan peningkatan gairah investasi di pasar modal ini pada gilirannya kembali menghasilkan penerimaan pajak bagi negara. Studi ini ditujukan untuk melihat seberapa besar hubungan antara pertumbuhan pasar modal dengan penerimaan pajak penghasilan final yang diterapkan atas transaksi penjualan saham di bursa efek Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 dan Nomor 14 Tahun 1997."

"Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan setiap peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek dari emiten atau perusahaan publik tersebut kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan perusahaan dari emiten atau perusahaan publik maka investor mempunyai bahan pertimbangan secara rasional untuk dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Tetapi prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Juncto Peraturan Bapepam Nomor X. K.1 sering dilanggar oleh emiten atau perusahaan publik dan anggota direksinya. Bermula dari pelanggaran prinsip keterbukaan informasi maka dapat menimbulkan praktek kejahatan di pasar modal. Salah satunya adalah praktek insider trading atas suatu transaksi efek di bursa efek. Dugaan praktek insider trading atas perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pun telah terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Tentunya yang menderita kerugian dari praktek insider trading adalah masyarakat investor pasar modal. Perlu untuk diketahui indikasi-indikasi praktek insider trading telah terjadi dan kategori suatu prinsip keterbukaan informasi telah dilanggar dan kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penegakan hukum pasar modal merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Kategori adanya pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu apabila informasi material yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat tidak disampaikan secara lengkap dan akurat. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan praktek insider trading maka diharapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada investor pasar modal tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif saja melainkan memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan kendala pembuktian mengenai informasi elektronik maka sekarang sudah tidak menjadi hambatan berarti untuk membawa data/informasi elektronik tersebut ke dalam persidangan karena sejak diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di sidang pengadilan.

---

Disclosure Information Principle is the backbone and soul in capital markets its self. Therefore the capital market regulations have made it compulsory for every listed company to disclose any material information's that can influence the price of the stock to the public. With the disclosure of the company information's, public has relevant information to make a rational decision to buy or to sell the company stocks. The provision regarding disclosure of information in Law Number 8 Year 1995 jo Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation Number X.K.1. is often breached by public companies and their directors. It starts from a breach of information disclosure then can escalate to a crime in capital market. An example is the insider trading in a trade in capital market. An Indication of insider trading in stocks trading for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has been spotted by the supervisory agency. Its the public who will bear the loss from the practice of insider trading. It should be noted that indication of insider trading practice has been spotted and disclosure information principle has been breached and the obstacles in enforcing the capital market law will be discussed in this thesis.

This Thesis is researched with juridical normative approach and with explanatory type of research. a category for a breach of disclosure information principle is if there was a material information that has not been disclosed accurately and properly. If that breach escalated in form of insider trading practice, therefore it's hoped that the supervisory agency should give some sort of legal protection for the investor not only in form of administrative sanction but also in form of criminal sanction to give a sense of justice and to give a chasten effect for public. The obstacle in proofing with electronic proofs is no longer an obstacle since the enacted of Law Number 11 Year 2008, all electronic information can be a valid source of proof in court of law."