Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karena kalah bersaing dengan kapal-kapal asing yang lebih besar, modern dan canggih, perusahaan pelayaran nasional saling berusaha menjadi keagenan atau cargo booking dari pelayaran asing untuk meningkatkan perusahaannya internasional baik tingkat nasional maupun tingkat Dalam kerjasama usaha pengangkutan laut pihak satu sebagai prinsipal (pelayaran asing) dan pihak lain sebagai keagenan/cargo booking (pelayaran nasional), timbul permasalahan antara lain. Alokasi market masing-masing pihak. Siapa yang bertanggung jawab bilamana timbul wanprestasi terhadap pihak ke tiga Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, selama ini tidak pernah dilakukan melalui saluran hukum walaupun telah dibuat perjanjian yang mengatur sanksi bagi para pihak. Mereka memilih penyelesaian "win win solution" karena lebih menguntungkan kedua belah pihak dan melanggengkan kerjasama usahanya, karena lebih bernuansa pemerataan baik keuntungan maupun kerugian yang dialaminya."

"ABSTRAKSetelah 27 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) 1 sudah banyak perusahaan PMA yang didirikan di Indonesia. Dan dalam perkembangannya ternyata terjadi Pula peningkatan dilakukannya merger di antara perusahaan EMA tersebut pada tahun-tahun belakangan ini Perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan PMA yang melakukan merger, baik yang berada dalam satu induk atau perusahaan yang berbeda 4 pada umumnya mendasari kebijaksanaan dilakukannya merger tersebut dengan tujuan antara lain untuk mengembangkan atau pun melakukan ekspansi pada bidang usaha lain sehingga dapat menguasal pangsa pasar yang lebih luas. Atau pada intinya suatu perusahaan melakukan merger bermaksud untuk dapat meraih dan mengatasi persaingan di dalam dunia perdagangan dan industri. Ternyata perkembangan dunia usaha di Indonesia, terutama dengan adanya peningkatan kegiatan merger di antara perusahaan-perusahaan sasta khususnya perusahaan PMA 5 tidak atau kurang diikuti dengan perkembangan perangkat-perangkat hukum baik peraturan yang langsuni berhubungan dengan proses merger tersebut atau pun yang berhubungan dengan aspek-aspek lainnya misalnya aspek perpajakan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan merger. Maka dengan keterbatasan informasi berupa literatur dan peraturan-peraturan yang ada pada saat ini melalui penulisan skripsi ini diupayakan menelaah aspek perpajakan pada perusahaan PMA yang melakukan merger di Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yangdilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing danBentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yangdilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPNdan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on

foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service

Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative

approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and

provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview

related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are

registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the

research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign

corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted

for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yang dilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Bentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yang dilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPN dan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."

"Perkembangan hukum diplomatik yang telah dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan di Eropa mendapatkan legalitasnya setelah diakuinya Konvensi Wina 1961. Telah banyak negara yang sudah menjadi pihak dari konvensi ini. Dalam melaksanakan hubungan diplomatik, telah banyak hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak, baik sebagai negara penerima mapun sebagai negara pengirim. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, yang mulai berlaku pada 24 April 1964 memberikan terdapat kewajiban khusus bagi negara penerima untuk melakukan perlindungan bagi perwakilan asing yang berada di wilayah negara penerima. Terkait dengan hal initersebut, ternyata tidak semua negara pihak Konvensi Wina mematuhi kewajiban tersebut. Permasalahan ini dapat dilihat pada kasus pendudukan dan penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dimana Iran tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai negara penerima.Pada pelaksanaannya dewasa ini, hubungan diplomatik antara dua negara telah mendapatkan ujian dengan banyaknya ancaman dan gangguan yang terjadi pada misi perwakilan asing. Berbagai ancaman dan gangguan ini secara tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan tugas dari pejabat diplomatik itu sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara penerima untuk melakukan perlindungan bagi misi-misi diplomatik yang berada di negara akreditasi. Tindakan Pemerintah Peru dalam melakukan pertolongan kepada para sandera di kediaman Duta Besar Jepang merupakan salah satu contoh dilaksanakannya kewajiban tersebut. TindakanKewajiban melindungi perwakilan asing ini selain berdasarkan Konvensi Wina 1961 juga dilakukan dengan asas resiprositas. Banyaknya kasus gangguan terhadap misi perwakilan asing membuat pemerintahan negara penerima harus lebih waspada terhadap segala kemungkinan gangguan yang mungkin timbul. Contohnya adalah adanya kasus pendudukan dan penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, Iran dan pendudukan dan penyanderaan di Kedutaan Besar Jepang di Lima, Peru yang dilakukan oleh kelompok Tupac Amaru. Di Formatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Indent: First line: 0.5"Formatted: Not HighlightFormatted: Font color: AutoFormatted: Not HighlightPerlindungan atas penyerangan..., Herlambang Ramadhan, FH UI, 2007Indonesia sendiri, pengamanan terhadap misi diplomatik dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait diantaranya Depertemen Luar Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia. Dimana dalam melakukan pengamanan, semua perwakilan asing diberikan perlakuan yang sama. Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan perlindungan atas perwakilan negara asing tersebut."