Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2006, disebutkan bahwa "resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang". Dalam penjelasan UU tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa resi gudang sebagai suatu instrumen keuangan dapat diperjualbelikan, ditukarkan, dijadikan jaminan kredit oleh pemegangnya, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di Bursa Berjangka. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apabila resi gudang dijadikan sebagai jaminan atau agunan, maka bagaimana bentuk jaminan pada resi gudang tersebut. Di Indonesia, undang-undang resi gudang merupakan undang-undang yang baru dan undang-undang pertama yang mengatur mengenai resi gudang. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas bagaimana kekuatan hukum penjaminan suatu resi gudang apabila digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit? serta Bagaimana bentuk penjaminannya ditinjau dari hukum jaminan yang ada dalam praktek?. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif. Melalui Undang-undang Nomor. 9 Tabun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/6/PBI/2007 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PB1/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007, akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha kecil dan menengah terutama petani yang berkeinginan untuk menjaminkan resi gudangnya pada lembaga perbankan atau kreditur lainnya. Atas dasar kedua ketentuan hukum tersebut resi gudang sebagai tanda bukti kepemilikan komoditi dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan. UU Sistem Resi Gudang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan, karena lembaga hukum jaminan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan hak jaminan atas resi gudang. Pada bentuk hak jaminan resi gudang penguasaan barang ada di pihak ketiga yaitu pengelola gudang.

---

ABSTRAK

In the Article 1 Section 2 of The Law Number. 9 Years 2006 about The Warehouse Receipt System, mentioned that "a warehouse receipt is an evidence document upon the goods being stored in the warehouse, issued by the warehouse's owner". In it is elaboration explained that the warehouse receipt as a financial instrument can be sold and purchased, treated as a credit guarantee for the holder, while in a derivative trade it also can be used as an instrument to settle a transaction of a temporary trade contract which has been expired on the future exchange. The next problem occurs if the warehouse receipt is used as a guarantee, then how is its form of guarantee. In Indonesia, the law regulating this matter is the new and the first one who regulated the warehouse receipt. Regarding to this, this research is intended to figure out on how far is the legal force of a warehouse receipt in case it is utilized as the guarantee of a credit agreement? How is the process of the guarantee reviewed from the perspective of the applicable law of guarantee and within the practical level? In this research the writer applies a descriptive normative research method, while using the secondary data arranged and analyzed qualitatively. The Law Number. 9 Year 2006 concerning the warehouse Receipt System and Bank of Indonesia Regulation No. 91PBI/2007, which is the second replacement of the Bank of Indonesia Regulation dated at march 30th 2007, will bring legal certainty for the minor and medium entrepreneurs particulary the farmers who have intention to make his warehouse receipt as the guarantee on any banking institution or other creditors. Based on these two law, the warehouse receipt as the proof of commodity ownership is able to be guaranteed to a banking institution. The Law of The Warehouse Receipt System has ordered the forming of a new guarantee institution, named The Guarantee Right, recalling that the existing guarantee law institutions are not able to fill the needs of guarantee right upon the warehouse receipt. In addition, on the warehouse receipt right, the possession right of the commodity lies on the third party namely the warehouse owner."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah dalam industri perdagangan berjangka, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka, peraturan-peraturan apa saja di bidang perdagangan berjangka yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka, dan efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data.Hasil dari penelitian ini adalah karena perdagangan berjangka memiliki sifat high risk high return dimana nasabah berpeluang untuk mendapat keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lain maka nasabah di bidang perdagangan berjangka perlu mendapatkan perlindungan, pemerintah telah membuat seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakan berlaku secara efisien dan efektif.Penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya preventif untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran, evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sosialisasi, dan koordinasi diantara para stakeholder perdagangan berjangka agar hak-hak nasabah terlindungi.

---

The focus of this study is the customer protection in futures and commodity trading, why customer protection is needed in futures and commodity trading, the rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading, and effectiveness of rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading. This research is a normative legal research and use qualitative approach in analyzing data.

The results of the research are that the futures and commodity trading is a high risk high return investment where the customer has the possibility to gain profit in one side but also has the possibility to get loss in large amount in the other side, the government has make rules and regulations to protect the customer but in practice the rules and regulations have not been run efficiently and effectively.

The researcher suggests that the preventive measures are needed to minimize the violation of the futures trading rules and regulations, the rules and regulations in futures trading should be evaluated regularly, the stakeholders in futures trading should coordinate with each other and socialize the rules and regulations in futures trading to customer."

"Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi Indonesia menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2016-2020. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme dan pelaku perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan yang berisiko, kompleks, dan fluktuatif, sehingga perdagangan berjangka komoditi Indonesia membutuhkan pengaturan tata kelola yang kuat, khususnya yang terkait dengan pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif) dalam rangka perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, penulis melakukan evaluasi pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah serta melakukan perbandingan dengan prinsip-prinsip/best practice global seperti G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan yaitu kajian literatur (teori, informasi, dan data) dan wawancara dengan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti untuk mengkonfirmasi daftar rekomendasi perbaikan yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) telah memenuhi sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah serta sebagian sudah setara dengan best practice. Namun, masih terdapat sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah yang belum terpenuhi dan sebagian belum setara dengan best practice. Bappebti sebagai regulator sebaiknya menerapkan daftar rekomendasi yang ditawarkan untuk memperkuat pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah.

---

The volume of Indonesian commodity futures trading transactions has shown significant positive growth from 2016 to 2020. The Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) has the authority to guide, regulate, develop and supervise the commodity futures trading mechanisms and their actors. This activity is risky, complex, and volatile hence it needs strong governance arrangements, especially those related to futures brokers and futures traders (alternatives trading system providers) in the context of consumer protection. Therefore, this study evaluate the governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection and make comparisons with global principles/best practices, such as the G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. This is a qualitative research (case study approach) with data collected through literature reviews and interviews with the Bureau of Legislation and Enforcement in to confirm the list of recommendations for improvement being offered. The results showed that governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (future brokers and futures traders (alternative trading system providers)) are in accordance with some principles of consumer protection and best practices. However, there are still some principles of consumer protection that have not been fulfilled and some are not on par with best practice. CoFTRA as a regulator, should implement the recommendations offered to strengthen governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection."

"Integritas dan kredibilitas Pasar Modal merupakan bagian terpenting dalam menarik minat para pemilik modal untuk menginvestasikan dananya di Pasar Modal Indonesia. Minat pemodal tersebut akan sangat tergantung kepada rasa aman atas dana yang diinvestasikan dan hal ini akan ditentukan oleh seberapa tinggi peraturan perundang-undangan beserta pelaksanaannya mampu melindungi para pemodal terutama dalam hal perdagangan dan transaksi efek (khususnya saham) di Pasar Modal. Semakin tinggi jaminan perlindungan terhadap pemodal dalam perdagangan saham akan semakin tinggi pula minat para pemodal untuk menginvestasikan dananya di Pasar modal. Permasalahan utama yang timbul dari perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemodal dalam perdagangan saham di Pasar modal adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya bisa berlaku efektif untuk tujuan perlindungan tersebut. Dari misi yuridis sesungguhnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sesuai dengan kewenangannya telah memberikan perlindungan kepada pemodal dari hal-hal yang merugikan melalui pengaturan terhadap proses penawaran umum, prospektus, keterbukaan informasi, transaksi yang memiliki benturan kepentingan, praktek penipuan dan manipulasi pasar, praktek perdagangan orang dalam, pengambilalihan perseroan dan perilaku penasihat investasi serta pengaturan lainnya guna mencegah praktek perdagangan saham yang merugikan. Kewenangan Bapepam untuk mengatur, mengawasi dan bahkan melakukan pemeriksaan dan penyidikan serta kewenangan memberi sanksi telah memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan kondisi Pasar Modal yang wajar dan efesien serta terlindunginya kepentingan pemodal dalam perdagangan saham di Pasar Modal. Konsistensi pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan itulah yang menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang hasilnya sebagaimana tersaji dalam tesis ini."