Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan yang dimainkan oleh perbankan Indonesia dalam mendukung hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang, setelah dikeluarkannya Deregulasi Perbankan pada tanggal 1 Juni 1983. Perkembangan perbankan Indonesia begitu reaktif setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut peranan perbankan Indonesia. Namun demikian sekian banyak kebijakan-kebijakan itu, kebijakan Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan awal bagi perkembangan perbankan Indonesia. Peran perbankan Indonesia bukan hanya menjalankan fungsi-fungsi tradisional perbankan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tapi semakin berkembang lebih jauh lagi. Terutama peranan yang berkaitan dengan pengamanan devisa Indonesia dari luar negeri, dan menyalurkan biaya impor ke luar negeri. Perdagangan Indonesia dengan Jepang, bagi Indonesia adalah yang terbesar, baik dilihat dari sisi ekspor maupun impornya. Pembayaran-pembayaran akibat rea1isasi perdagangan, sebagian besar menggunakan jasa perbankan. Dan bagi perbankan Indonesia, setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Deregulasi 1 Juni 1983, adalah sudah sewajarnya untuk lebih melibatkan diri dalam transaksi pembayaran internasional. Bukan hanya mengamankan devisa yang berasal dari ekspor ke Jepang atau pembayaran pembayaran biaya impor dari Jepang, namun perbankan Indonesia juga berperan menggairahkan beberapa sektor Indonesia untuk meningkatkan mutu maupun jumlah produksinya, lewat pemberian kredit perbankan. Jasa sebagai sumber informasi pasar internasional, juga dimainkan oleh Perbankan kita. Keterlibatan perbankan Indonesia dalam mendukung perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya dengan negara tampak semakin besar, terutama setelah Indonesia mengeluarkan kebijakan perbankannya pada tanggal jepang, pemerintah 1 Juni 1983."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.

---

The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation.

The process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process, namely the obligation to perform revocation of business license PMA from BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so that the notary services have an important role.

The notary must be able to run the authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally. This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary with qualitative analysis.

The results suggested that the provisions of the authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities."

"ABSTRAKSeperti tertera dalam judul penelitian ini ingin mengamati peranan supervisor dalam manajemen mutu. Dipilihnya supervisor sebagai fokus penelitian adalah karena orang ini berhadapan dengan karyawan secara langsung, sehingga diperkirakan perananannya sangat besar dalam menghasilkan mutu dan produktivitas. Alasan lain adalah karena peranan manajer lini pertama ini makin dituntut dunia usaha dalam menghadapi persaingan yang makin tajam, makin mahalnya sumberdaya dan meningginya tuntutan pelanggan akan kualitas, terlebih lagi menghadapi tenaga kerja Indonesia yang belum memiliki etos kerja produktif. Industri farmasi termasuk diantara industri yang telah berkembang lebih awal dibandingkan jenis industri lain di Indonesia, terdorong oleh kemudahan yang diciptakan oleh Pemerintah pada awal Era Orde Baru untuk merangsang investasi termasuk masuknya modal asing. Oleh karenanya industri ini telah memiliki banyak pengalaman di bidang manajemen, menyebabkan penelitian tentang manajemen mutu dalam industri ini menjadi relevan untuk tujuan penelitian. Pada tahun 1970 tercatat 167 perusahaan industri farmasi di Indonesia, dan pada tahun 1989 meningkat menjadi 238 perusahaan (2,2% per tahun) yang mana 90% diantaranya berada di pulau Jawa. Dalam perkembangan selanjutnya, industri ini dihadapkan pada pengawasan peraturan Pemerintah dan persaingan pasar yang ketat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan No: 43/MENKES/SK/11/1988 tentang CPOB, bahkan cara pembuatan obat, pencatatan produksi, ruangan untuk produksi, sanitasi, kualifikasi manajer produksi dan manajer pengawasan mutu memperaleh pengaturan oleh Pemerintah. Pengawasan mutu dalam industri farmasi menjadi lebih terdorong lagi kearah Pengendalian Mutu Total. Penelitian ini berasumsi bahwa komitmen pimpinan puncak atas mutu tidak diragukan; dan semua persyaratan untuk menghasilkan mutu produk yang baik telah dipenuhi ke empat perusahaan yang diteliti. Sampel penelitian terdiri dari 64 supervisor dari empat perusahaan farmasi terkemuka di Jakarta; dua berstatus PMDN yang sudah "go public", dan dua berstatus PMA; kesemuanya dengan karyawan di atas 200 prang. Kuesioner diambil satu kali pada kuartal akhir tahun 1990. Variabel yang diamati termasuk (a) kematangan super-visor; (b) rasa tanggung jawab atas pengawasan mutu; (c) komitmen manajer madia atas tugas manajerial; (d) komitmen supervisor atas tugas supervisi manajerial; (e) kesiapan unit organisasi pengendalian mutu; dan (f) mutu keluaran termasuk biaya mutunya. Kematangan supervisor berurusan dengan "job contexs", yaitu pengetahuan dan pengalamannya dalam menjalankan tugas; diukur dari lama memangku jabatan, masa kerja, usia, pendidikan, pelatihan supervisi, dan lokakarya manajemen yang diikuti. Kuesioner untuk mengukur variabel-variabel tersebut diatas cukup valid dengan validitas alat ukur Kr = 0,99; sedangkan konsistensi hasil pengukuran atau reliabilitasnya belum bisa ditentukan karena belum terjadi pengulangan pengukuran. Penelitian ini mengajukan 21 proposisi, diantaranya 18 sudah dianggap dalil yang tidak memerlukan pengujian kembali. Ketiga hipotesis yang diajukan : H1: "Makin positif kematangan supervisor, makin positif komitmennya terhadap tugas supervisi manajerial, dengan faktor-faktor lain konstan". H2: "Makin positif persentase komitmen supervisor atas waktu untuk pelaksanaan tugas-tugas supervisi, makin positif kinerja karyawan, dengan ukuran kinerja kualitas dan biaya kualitas, dengan faktor-faktor lain konstan". H3: "Makin positif kesiapan organisasi pengendali mutu, makin positif kualitas produk yang dihasilkan". Diantara ketiga hipotesis tersebut, dengan pengujian melalui metode tabulasi menggunakan skala Likert untuk menjumlahkan skor hasil pengukuran indikator, matriks silang, perusahaan sebagai variabel kontrol, dan korelasi bivariat antar-skor perusahaan, ditemukan bahwa : hipotesis (1) tidak terbukti; hipotesis (2) dan hipotesis (3) terbukti. Penelitian ini menyarankan agar: (a) penelitian sejenis yang komprehensif lebih digalakan perguruan tinggi karena akan menambah bobot lulusannya dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan; (b) agar perusahaan farmasi memperluas peran supervisor mencakup tanggung jawab manajerial; (c) memperbanyak pelatihan supervisi secara lebih sistematis dengan materi dan metode yang lebih memunculkan komitmen atas tugas manajerial dan rasa tanggung jawab atas pengendalian mutu."

"This writing is aimed to describe how is the role of Account Representative (AR) in increasing tax servicing and the Taxpayer compliance after the implementation of Modem Taxation Administration System (SAPM). In this research is explained background/basic thinking of SAPM implementation at Foreign Investment Tax Office Four, for realizing the highest level of voluntary compliance, the conviction level against high taxation administration and high productivity of taxation agency. The implementation of Modem Taxation Administration System was started with the change of organization structure and taxation information system technology. Organization structure was designed based on the functions of covering servicing, inspection, supervision, collecting, objection functions, based on tax type as determined before. The most prominent change element is the establishment of Account Representative position (AR) who is responsible for servicing and supervising Taxpayer compliance. AR becomes connector between tax office and Taxpayer who is responsible for submitting taxation information effectively and professionally.

In this thesis writing is used descriptive method with qualitative and quantitative approaches, a method to uncover conditions and factual problem happened in this time. Based on said method, the research in this writing would be focused to analyze the role of AR in increasing servicing and Taxpayer compliance at Foreign Investment Tax Office Four after SAPM implementation.

The research result indicated that the role of AR in SAPM implementation at Foreign Investment Tax Office Four is very dominant and influence servicing to Taxpayer. With the existence of AR as Liaison Officer between Tax Office and Taxpayer in creating servicing and inspection functions against tax compliance becoming more effective. Even though there is some settlement of Taxpayer application out of time, but based on research, the said delay is largely caused by the lack of Taxpayer understanding level concerning the order, procedure and formal completeness which should be provided when requesting application to Foreign Investment Tax Office Four.

The role of AR in increasing Taxpayer compliance in submitting annual SPT 2004 with SPT electronic application is not optimal yet. Based on this research, many obstacles were faced by AR in executing socialization and e-SPT training against Taxpayer causing the level of Taxpayer to use e-SPT application is still low.

In order that SAPM can be done optimally for increasing tax servicing and Taxpayer compliance in submitting annual SPT at Foreign Investment Tax Office Four, can be done various efforts, with increasing the role of Account Representative (AR) in inspecting and giving taxation information to Taxpayer, maximizing the application of Sl-DJP with conducting the completing of the available system in this time, as well reconstruction and increase Human Resources quality in Foreign Investment Tax Office Four followed by the increase of moral quality in the event of developing awareness for increasing servicing to Taxpayer. With awarding good servicing to Taxpayer is expected can increase also the voluntary Taxpayer compliance, so that Foreign Investment Tax Office Four can maximize duties in the event of state income from tax sector."

" ABSTRAK

Sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia, Propinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilaksanakan disemua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah merencanakan pertumbuhan ekonomi regional rata-rata 7% per-tahun pada Repelita VI.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar diperkirakan adanya investasi sebesar Rp. 63.18 triliun, dan 76% (Rp. 18,132 triliun) dari total investasi diperoleh dari sektor swasta (non pemerintah), sedangkan sisanya yang 24% (Rp. 15,05 triliun) dari pemerintah. Secara nasional angka pertumbuhan yang direncanakan tersebut cukup beralasan, Pada Pelita V angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah 7,02%, dan lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7%.

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang memiliki daya tarik bagi investor. Pada tahun 1993, daerah seluas 34.503 km2 ini dihuni oleh 29.093,507 orang penduduk, yang tersebar di 35 Daerah Tingkat II (29 Kabupaten dan 6 Kotamadya). Kepadatan penduduk 843 orang/km2, dan menempati papan atas dalam hal kepadatan penduduk (angka nasional adalah 105 orang/ km2). Jumlah perduduk yang tergolong padat ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti urbanisasi, kemiskinan, dan berbagai gangguan kamtibmas lainnya. Kondisi ini tentu kurang mendukung upaya pembangunan di Jawa Tengah, dan kurang menguntungkan bagi ketahanan regional serta pada gilirannya akan berdampak pula pada ketahanan nasional.

Masalah ketenagakerjaan berupa pengangguran merupakan faktor pendorong Pemda Jawa Tengah untuk meningkatkan investasi. Proyek-proyek baru yang diminati khususnya bersifat padat karya (labour intensive). Laju pertambahan penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu 1980-1990 sebesar 1,18% per-tahun, Angka yang besar ini membutuhkan investasi yang besar pula, agar tersedia lapangan kerja yang cukup.

Dari segi ketersediaan lahan, potensi pertanian tidak mungkin lagi dikembangkan dengan cara ekstensifikasi. Salah satu upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan sektor industri. Sektor industri ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang sangat banyak, sehingga tingkat pengganguran dapat ditekan, sumber daya alam dapat dimanfaatkan, serta terwujud pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

"