Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"Obligasi konversi (disingkat OK) adaiah obilgasi yang memberikan hak kepada pemegang obilgasi untuk menukarkan obligasinya menjadi saham pada atau dalam periode yangteiah ditentukan dan pada tingkat harga yang teiah ditetapkanpada saat emisi. Keistimewaan tersebut menjadikan OKmenarik untuk digunakan sebagai alternatif pembiayaanperusahaan. Karenanya tujuan dari penulisan skripsi iniadaiah untuk memberikan kerangka dasar pembuatan keputusanbagi perusahaan yang akan menerbitkan OK guna memenuhikebutuhan dananya.Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan penulis adalah kombinasi analisa saham dan obligasi karena.sifat OK yang hybrid, dengan penekanan terhadap aspek akuntansi dari OK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila suatu perusahaanmemutuskan untuk inenerbitkan OK maka untuk inenentukanjenis OK yang clipllih, perusahaan terlebih dahulu harus menentukan tujuan diterbitkannya OK apakah untuk memperkuat struk±uz parmodalan perusahaan atau sebagal alternatif hutang dengan bunga rendah. Sedangkan dari segi akuntansiOK, karena dalam Pninsip Akuntansi Indonesia (PAl) belumdiatur akuntansi khusus untuk OK maka pninsip yang kitagunakan adalah pninsip akuntansi hutang jangka panjang danprinsip akuntansi modal saham.Penulis berkesimpulan bahwa OK merupakan alternatif pembiayaan yang menarik bagi perusahaan, akan tetapi memerlukan analisis yang relatif lebih rumit dibandingkaninstrumen-instrumen lalnnya karena perusahaan penerbit (emiten) perlu mempertimbangkan banyak faktor : tingkat bunga kupon, harga konversi, periode konversi, harga call, aspek perpajakan OK balk dari segi emiten maupun investor,aspek hukum OK, dll. Untuk itu emiten disarankan untukmelakukan analisis yang cermat terhadap faktor-faktortersebut sebelum memutuskan untuk inenerbitkan OK."

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."

"Obligasi syariah atau sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat digunakan oleh investor dan perusahaan yang ingin melakukan kegiatan investasi dan pendanaan sesuai dengan hukum Islam. Obligasi syariah bukan merupakan instrumen utang piutang, melainkan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset tertentu dimana hasil yang akan diterima investor dikaitkan dengan hasil dari aset tersebut. Salah satu obligasi syariah yang paling banyak dikenal adalah obligasi syariah dengan skema sewa menyewa (ijarah) Tesis ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perpajakan yang terkait dengan obligasi syariah /arah. Tesis ini akan dimulai dari pemaparan mengenai konsep obligasi secara umum dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai obligasi syariah ijarah. Selanjutnya dijelaskan perlakuan perpajakan atas obligasi syariah ijarah yang selama ini diterapkan di Indonesia dan terakhir dilakukan analisis atas aspek perpajakan tersebut. Berdasarkan tulisan ini, ditemukan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perpajakan yang mengatur mengenai obligasi syariah khususnya obligasi syariah ijarah sehingga masih terjadi perdebatan mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi tersebut. Selain itu mekanisme penerbitan obligasi syariah ijarah yang berbeda dengan obligasi konvensional menjadikan obligasi syariah ijarah dalam beberapa hal dapat dikenakan pajak yang lebih besar daripada obligasi konvensional. Hal tersebut akan menjadikan obligasi syariah pada umumnya dan obligasi syariah ijarah pada khususnya tidak dapat bersaing dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu pihak otoritas pajak perlu mengkaji Iebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi syariah ijarah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur yang ada, artikel, ketentuan perpajakan dan sumber bacaan lainnya."

"Legal aspects of banks and banking in Indonesia."