Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan perumahan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Penduduk, Pemerintah melalui program kerjanya telah merencanakan target pembangunan perumahan di Indonesia agar nantinya seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah. Peranan Bank selaku pendana (Financier) yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah melalui faslitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dana yang diperoleh Bank untuk membiayai fasilitas KPR yang berjangka panjang umumnya adalah berasal dari dana-dana berjangka pendek, seperti Deposito, Tabungan dan lainnya. Kesulitan untuk mendapat dana jangka panjang membuat Lukiditas Bank menjadi terganggu, terjadilah mismatch terhadap pendanaan KPR. Pemerintah telah lama memikirkan hal tersebut dimulai pada tahun 1993 dengan dibentuknya team dengan bantuan USAID, hingga tahun 1998, Pemerintah mengeluarkan peraturan SK Menkeu No. 1321KMK.01411998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan dan akhirnya pada tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan_Hak Tanggungan sebagai satu-satu lembaga jaminan hak atas tanah di Indonesia merupakan suatu lembaga jaminan yang sering dipergunakan, selain lembaga jaminan lainnya oleh Bank selaku Pemberi Kredit (Kreditur) karena memberikan rasa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Kreditur sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk dalam pemberian fasilitas KPR. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang hanya memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai secara yuridis, sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur, dengan dilakukan eksekusi atas Hak Tanggungan jika Debitur wanprestasi. Secara prinsip Hak Tanggungan tidak mengalihkan kepemilikan terhadap obyek HT.Lembaga pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia diilhami oleh lmbaga pembiayaan perumahan (Home Financing) dengan jaminan (baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti property) yang sudah berjalan di negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, dengan terminologi Secondary Mortgage. Mortgage ataupun Secondary Mortgage dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon/Common Law, sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa KontinentaflCivi1 Law sekalipun tetap menerima pengaruh sistem hukum Anglo Saxon/Common Law. Mortgage merupakan Hak Jaminan dalam sistem hukum Anglo Saxon/Common Law yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadikannya sebagai jaminan ataupun menguasai atau memiliki obyek mortgage termasuk mortgage itu sendiri, sehingga dalam transaksi Second Mortgage dapat dijual kepada pihak lain melalui proses sekuritisasi (Mortgage Securitation). Pelaksanaan Secondary Mortgage Facility (SMF) di Indonesia dapat dilaksanakan dalam pembiayaan sekunder perumahan terhadap obyek jaminan hak atas tanah yang dibebani HT melalui proses peralihan kumpulan piutang KPR dengan akta Cassia. Sesuai dengan sifatnya sebagai assesoir dari Perjanjian pokok, maka Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia juga turut beralih dan telah diatur dalam Pasal 1 6 UUHT tentang peralihan HT.Peranan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sangatlah penting, dimarta akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur bare yang nantinya akan bertindak sebagai pemegang HT, akan tetapi proses dan pelaksanaan peralihan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan SMF bagi pembiayaan sekunder perumahan Indonesia ternyata banyak menemui kendala-kendala yang sangat berarti sehingga pelaksanaanya belum dapat berjalan optimal sebagaimana yang akan diharapkan."

"ABSTRAKDKI Jakarta sebagai kota metropolitan telah berkembang ke prakondisi sebagai kota jasa. Selama PJP I transformasi perekonomian telah membawa DKI Jakarta ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan selain meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus telah mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun di sisi lain meningkatnya pendapatan belum diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Gini ratio telah meningkat dari 0,29 pada 1984 menjadi 0,36 pada 1996.Keberhasilan pembangunan ekonomi selain telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berdampak pada peningktab jumlah penduduk yang menuntut tersedianya lahan untuk pemukiman, lapangan kerja dan supplai bahan panagan dan non pangan dari pertanian serta berdampak kepada semakin terdesaknya daerah hijau pertanian hutan dan taman kota serta daerah-daerah resapan.Kondisi krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak pertengangahan 1997 menimbulkan kelesuan kegiatan perekonomian dan berdampak langsung kepada sector-sektor modern yang bercirikan pada ketergantungan pada meningkatnya pengangguran yang berasal dari angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja dan dari pemutuasan hubungan kerja (PHK).Ditinjau dari potensi sumber daya, DKI Jakarta memiliki cukup tenaga kerja dan potensi lahan yang perlu dimanfaatkan, lahan di daerah dengan koefisien dasar bangunan rendah, melalui pengembangan system agribisnis yang menggunakan bahan baku impor relative kecil.System agribisnis diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhaan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud ada hubungannya dengan arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kebijakan pembangunan pertanian subsector pertanian tanaman pangan dan hortikuktura DKI Jakarta dalam pengembangan system agribisnis dengan metode pengambilan keputusan the analytical hierarchy process (AHP).AHP adalah metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki. Dalam penelitian ini untuk keperluan simulasi, dilakukan penilaian oleh lima orang responden yang dianggap ekspert dalam masalah pertanian pada umumnya dan permasalahhan agribsnis di DKI Jakarta pada khususnya dengan menggunakan daftar kuesioner.Analisis mengenai strategi kebijakan pembangunan pertanian TPH DKI Jakarta diawali dengan melakukan kajian tentang gambaran umum perekonomian DKI Jakarta dengan titik berat pada subsector pertanian TPH melalui mdel pendekatan transformasi struktur perekonomian terhadap PDRB DKI Jakarta khususnya pergeseran kontribusi subsector pertanian TPH. Dengan analisis ini dimaksudnkan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dihadadpi dalam pembangunan pertanian system agribisnis. Kemudian hirarki permasalahan dianalisa dengan mengaplikasikan pendekatan AHP.Berdasarkan hasil kajian terhadap rata-rata pendapatan petani dibandingkan dengan rata-rata pendapatan regional Jakarta perkapita dan terhadap indek produktivitas relative petani (IPR) serta meningkatnya gini ratio maka secara tidak langusng menunjukkan bahwa probabilitas distribusi pendapatan terendah dari pertanian makin signifikan.Sementara itu, hasil kajian terhadap kendala peluang dan tantangan dalam pengembnagan agribisnis di DKI Jakrta ternyata menunjukkan bahwa upaya pengembangan industry dan jasa yang menunjang dan ditunjang oleh kegiatan usaha pertanian makin terbuka lebar.Hasil sintesa akhir terhadap hirarki system agribisnis dari jawaban ke lima responden dengan pendekatan AHP ternyata sasaran satu mendapat prioritas tinggi di atas ke dua sasaran lainnya yaitu peningktan lapangan kerja dan peningktan pendapatan. Hasil ini juga sama dengan prioritas consensus. Dan kebijakan yang paling diinginkan responden dalam pengembangan system agribisnis di DKI Jakarta adalah kebijakan pengembnagna SDM dan kelembagaan pertanian.Dengan menjalankan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian maka peluang atau kesempatan usaha di bidang agribisnis, ekspor-impor, perdaganagn pascpanen, rental tanaman, konsultan agribisnis dan lain-lain sejlaan dengan peningkatan penduduk, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan permintaan hasil pertanian dan bahan baku dari hasil pertanian untuk industry dan perdaganagan di tingkat nasional maupun internasional. Kenytaaan ini merupakan tantangan bagi pemda untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kebijakan pembangunan pertanian TPH."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat respon dan perekonomian Indonesia terhadap sumber pembiayaan luar negeri yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA), hutang luar negeri maupun hibah. Metode penelitian dengan menggunakan analisa Ordinary Least Square untuk melihat dampak PMA, hutang dan hibah pada kinerja perekonomian, dalam hal ini berupa tingkat investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto), Tabungan Domestik Bruto serta Pendapatan Domestik Bruto. Dilakukan pula uji koefisien dengan menggunakan F-test. Data yang digunakan merupakan data publikasi dari IMF. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa hibah memberikan dampak yang paling signifikan terhadap indikator-indikator kinerja perekonomian diatas. Setelah itu diikuti dengan PMA, baru kemudian hutang luar negeri. Ketiga jenis pemasukan modal tersebut memberikan arah yang positif. Tetapi dalam kasus Indonesia tidak dapat ditentukan bagaimana keseimbangan yang terjadi di Indonesia. Keseimbangan kooperatif, keseimbangan jika Indonesia menggunakan semua jenis arus masuk modal dengan efisien, sedangkan keseimbangan non-kooperatif jika Indonesia tidak melaksanakan kegiatan investasi seperti yang telah disetujui sebelumnya. Kurang besarnya pengaruh hutang terhadap perekonomian dapat menunjukkan bahwa alokasi serta manajemen penggunaan hutang di Indonesia masih jauh dari memadai. Dampak PMA yang lebih besar menunjukkan bahwa Indonesia mulai menarik negara-negara investor asing. Implikasi kebijakan yang bisa ditarik dari tulisan ini adalah bahwa Indonesia harus terus membuat peraturan-peraturan investasi yang menarik, memperbaiki manajemen hutang luar negeri sekaligus bergeser dari debt finance dan equity finance."