Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca Perang Kemerdekaan Indonesia terjadi suatu perubahan pemerintahandaerah yang diberi hak otonom. Pada masa Perang Kemerdekaan dengan pemerintahanNIT otonomi daerah di Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam konteks negara federasi,sedangkan pasca revolusi otonomi daerah dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan.Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkanpenyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. Suasana kebebasandaerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula denganstruktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Kemudian, kelompok unitarispada satu sisi dan di sisi lain kelompok federalis, saling berinterasi bekerjasama danterkadang pula bersaing dengan wadah kepentingan, etnik dan idiologi.Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatanstrukturis. Tipe eksplanatif dengan konteks penelitian transisi. Pengumpulan datamenggunakan dokumen arsip, dokumen media cetak dan wawancara.Temuan-temuan yang diperoleh dari studi ini diuraikan berikut. Pertama, pemerintah Sulawesi Selaian dan daerah-daerah di Sulawesi Selatan memilikikebebasan yang terbalas dalam berkreasi, merencanakan, mengambil keputusan,melaksanakan keputusan itu. Kebebasan yang terbatas itu dituangkan dalam peraturanperundang-undangan.Kedua, pemerintah Sulawesi Selatan memperoleh 7 urusan sebagai hakotonominya disamping hak dasar yang telah dimiliki. Otonomi diletakkan pada 3 level,yaitu Sulawesi Selatan, Swatantra/Swapraja dan desa. Pada level ketiga hanya bersifatuji coba, kemudian setelah berlangsung beberapa tahun lalu dicabut dan dihentikan.Ketiga, Pemerintahan daerah pada level swapraja dijalankan berdasarkan tradisiyang mengandung azas demokrasi. Swapraja mewarisi tradisi pemerintahan dalamkonteks federasi faliti dan monarki kostitusi. Undang-Undang sebagai dasarpenyelenggaraan negara disusun berdasarkan perjanjian antara raja dan wakil-wakil dari paliti (negara bagian). Di dalamnya diatur masalah hak-kewajiban yang didasarkanpada perpaduan antara konsep to manurung dan ajaran Islam.Keempat, kendala-kendala yang menghambat penyelenggaraan administrasipemerintahan dan pembangunan saling berkait satu sama lain. Kendala-kendala ituadalah belum adanya persepsi yang sama diantara penyelenggara negara, swapraja danajjoareng sebagai pusat kekuasaan dan panutan pengaruhnya tak tergantikan, dominasipemerintahan militer atas sipil, sentralisasi pengelolaan perdagangan kopra, sentralisasipengelolaan pajak, dan eskalasi politik yang tinggi.Seeara teoritis, Studi ini menunjukkan relevansi terhadap beberapateori yang digunakan dan mengkonstruksi teori baru tentang demokrasi di daerahmasyarakat Sulawesi Selatan. Hak, kewajiban dan kebebasan individu, kelompok,swasta dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganyasendiri, mempunyai relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh Arthur Mass,Sarundajang dan Ndraha. Teori yang dikemukakan oleh Huntington, Mohtar Mas?oeddan Maswadi Rauf tentang keampuhan gagasan tentang kemajuan (the idea ofprogress). Kemajuan yang diyakini akan mendorong munculnya demokrasi.Syaratnya adalah pengembangan kekuatan masyarakat, terutama melaluipembentukan sistem kepartaian yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudiankebebasan individu dan kelompok serta daerah untuk mengembangkan kemajuandalam rangka kemandirian rnenunjukkan relevansinya. Parsons dan Geertzkebudayaan sebagai sistem simbol-simbol. Dengan sistem itu, manusia memberimakna pada pengalamannya sendiri. Pada taraf tertentu, hal ini sesungguhnyamenyangkut semua negara baru, yang ccnderung menjadi tumpukau tradisi-tradisiyang bersaing yang kebetulan terkumpul menjadi kerangka-kerangka kerja politisyang lebih direka daripada secara organis memeperkembangkan peradaban-peradaban, teori nilai budaya ini relevan dengan nilai budaya darah putih dandarah merah masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian hubungan patronase masyarakatBugis Makassar dalam ajjoareng-joa sangat relevan untuk memahami pola hubunganmasyarakat Bugis-Makassar. Keempat, Teori hubungan patronase .T.C. Scott.Suntherland dan Darmawan Rahman Mas?0d dalam pendekatan sejarah conflict andaccomodation dalam memahami konflik dan integrasi kelompok-kelompok kepentingan, budaya, sosial dan politik yang saling berhadapan tetapi juga salingbersama-sama relevan. Juga konstruksi teori demokrasi melihat bagaiman tradisi-tradisi berisi azas demokrasi. Orang-orang Bugis Makassar menjalankan demokrasisebagai tradisi di dalam pemerintahan dan sosial dapat dilihat dalam: (1) sistemperwakilan dan pemuusyawaratan dalam pengambilan keputusan (2) keputusan yangtertinggal berada di tangan rakyat. Keputusan Raja dapat dibatalkan olehdewan adat, keputusan dewan adat dapat dibatalkan oleh lembaga yang lebih rendahyakni anang/tokoh-tokoh masyarakat, dan keputusan tokoh-tokoh masyarakat dapatdibatalkan oleh rakyat. Kedua, Di dalam tradisi pemerintahan dan sosial orang Bugis-Makassar kelompok lemah selalu diberi perlindungan bahkan di Luwu diberi kursi didalam parlemen. Ketiga, orang-orang Bugis-makassar harus bersifat jujur, benar, adildan berani di dalam memimpin dan kehidupan keseharian. Keempat, orang-orangBugis-Makassar harus saling siporanmu, merasa saling membutuhkan dan salingmemberi manfaat meskipun yang bersangkutan memiliki sejumlah keterbatasan. Jadiorang Bugis-makassar selalu menghargai orang lain."

"ABSTRAKPasca Perang Kemerdekaan Indonesia terjadi suatu perubahan pemerintahandaerah yang diberi hak otonom. Pada masa Perang Kemerdekaan dengan pemerintahanNIT otonomi daerah di Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam konteks negara federasi,sedangkan pasca revolusi otonomi daerah dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan.Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkanpenyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. Suasana kebebasandaerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula denganstruktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Kemudian, kelompok unitarispada satu sisi dan di sisi lain kelompok federalis, saling berinterasi bekerjasama danterkadang pula bersaing dengan wadah kepentingan, etnik dan idiologi.Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatanstrukturis. Tipe eksplanatif dengan konteks penelitian transisi. Pengumpulan datamenggunakan dokumen arsip, dokumen media cetak dan wawancara.Temuan-temuan yang diperoleh dari studi ini diuraikan berikut. Pertama, pemerintah Sulawesi Selaian dan daerah-daerah di Sulawesi Selatan memilikikebebasan yang terbalas dalam berkreasi, merencanakan, mengambil keputusan,melaksanakan keputusan itu. Kebebasan yang terbatas itu dituangkan dalam peraturanperundang-undangan.Kedua, pemerintah Sulawesi Selatan memperoleh 7 urusan sebagai hakotonominya disamping hak dasar yang telah dimiliki. Otonomi diletakkan pada 3 level,yaitu Sulawesi Selatan, Swatantra/Swapraja dan desa. Pada level ketiga hanya bersifatuji coba, kemudian setelah berlangsung beberapa tahun lalu dicabut dan dihentikan.Ketiga, Pemerintahan daerah pada level swapraja dijalankan berdasarkan tradisiyang mengandung azas demokrasi. Swapraja mewarisi tradisi pemerintahan dalamkonteks federasi faliti dan monarki kostitusi. Undang-Undang sebagai dasarpenyelenggaraan negara disusun berdasarkan perjanjian antara raja dan wakil-wakil dari paliti (negara bagian). Di dalamnya diatur masalah hak-kewajiban yang didasarkanpada perpaduan antara konsep to manurung dan ajaran Islam.Keempat, kendala-kendala yang menghambat penyelenggaraan administrasipemerintahan dan pembangunan saling berkait satu sama lain. Kendala-kendala ituadalah belum adanya persepsi yang sama diantara penyelenggara negara, swapraja danajjoareng sebagai pusat kekuasaan dan panutan pengaruhnya tak tergantikan, dominasipemerintahan militer atas sipil, sentralisasi pengelolaan perdagangan kopra, sentralisasipengelolaan pajak, dan eskalasi politik yang tinggi.Seeara teoritis, Studi ini menunjukkan relevansi terhadap beberapateori yang digunakan dan mengkonstruksi teori baru tentang demokrasi di daerahmasyarakat Sulawesi Selatan. Hak, kewajiban dan kebebasan individu, kelompok,swasta dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganyasendiri, mempunyai relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh Arthur Mass,Sarundajang dan Ndraha. Teori yang dikemukakan oleh Huntington, Mohtar Mas?oeddan Maswadi Rauf tentang keampuhan gagasan tentang kemajuan (the idea ofprogress). Kemajuan yang diyakini akan mendorong munculnya demokrasi.Syaratnya adalah pengembangan kekuatan masyarakat, terutama melaluipembentukan sistem kepartaian yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudiankebebasan individu dan kelompok serta daerah untuk mengembangkan kemajuandalam rangka kemandirian rnenunjukkan relevansinya. Parsons dan Geertzkebudayaan sebagai sistem simbol-simbol. Dengan sistem itu, manusia memberimakna pada pengalamannya sendiri. Pada taraf tertentu, hal ini sesungguhnyamenyangkut semua negara baru, yang ccnderung menjadi tumpukau tradisi-tradisiyang bersaing yang kebetulan terkumpul menjadi kerangka-kerangka kerja politisyang lebih direka daripada secara organis memeperkembangkan peradaban-peradaban, teori nilai budaya ini relevan dengan nilai budaya darah putih dandarah merah masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian hubungan patronase masyarakatBugis Makassar dalam ajjoareng-joa sangat relevan untuk memahami pola hubunganmasyarakat Bugis-Makassar. Keempat, Teori hubungan patronase .T.C. Scott.Suntherland dan Darmawan Rahman Mas?0d dalam pendekatan sejarah conflict andaccomodation dalam memahami konflik dan integrasi kelompok-kelompok kepentingan, budaya, sosial dan politik yang saling berhadapan tetapi juga salingbersama-sama relevan. Juga konstruksi teori demokrasi melihat bagaiman tradisi-tradisi berisi azas demokrasi. Orang-orang Bugis Makassar menjalankan demokrasisebagai tradisi di dalam pemerintahan dan sosial dapat dilihat dalam: (1) sistemperwakilan dan pemuusyawaratan dalam pengambilan keputusan (2) keputusan yangtertinggal berada di tangan rakyat. Keputusan Raja dapat dibatalkan olehdewan adat, keputusan dewan adat dapat dibatalkan oleh lembaga yang lebih rendahyakni anang/tokoh-tokoh masyarakat, dan keputusan tokoh-tokoh masyarakat dapatdibatalkan oleh rakyat. Kedua, Di dalam tradisi pemerintahan dan sosial orang Bugis-Makassar kelompok lemah selalu diberi perlindungan bahkan di Luwu diberi kursi didalam parlemen. Ketiga, orang-orang Bugis-makassar harus bersifat jujur, benar, adildan berani di dalam memimpin dan kehidupan keseharian. Keempat, orang-orangBugis-Makassar harus saling siporanmu, merasa saling membutuhkan dan salingmemberi manfaat meskipun yang bersangkutan memiliki sejumlah keterbatasan. Jadiorang Bugis-makassar selalu menghargai orang lain."

"Polis Asuransi Hull & Machinery merupakan salah satu bentuk polis yang kerap digunakan sebagai perlindungan untuk kapal-kapal yang ada di Indonesia hingga saat ini. Dalam Produk polis ini sendiri terdapat klausa baku yang mengatur mengenai pertanggungjawaban umum atau yang dikenal sebagai General Average yaitu prinsip kontribusi dari para pihak terhadap suatu kejadian yang terdapat beberapa kepentingan di dalamnya, terutama yang sering terjadi pada saat dilakukannya penyelamatan terhadap suatu kapal (Salvage). Dalam Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Asas General Average terhadap tindakan Penyelamatan Kapal antara PT Alatas Marine dan PT Tugu Asuransi Indonesia, yang kemudian menyebabkan tertundanya klaim atas Polis Asuransi Hull & Machinery. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan mengenai General Average pada prinsipnya telah diatur dalam KUHD namun mengenai limitasi dan tanggungjawab para pihak terkhususnya perihal penyelamatan kapal lebih khusus diatur dalam Marine Insurance Act 1906.Akan tetapi, pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Negeri tidak sesuai, dikarenakan dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayarkan klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan secara kontribusi menurut Asas.

---

Hull & Machinery Insurance Policy  is a form of policy that is often used as protection for ships in Indonesia until now. In this policy product itself there is a standard clause that regulates general liability or what is known as General Average, which is the principle of contribution from the parties to an event that has some interest in it, especially those that often occur during the rescue of a ship (Salvage). In this thesis will discuss the application of the General Average Principle to ship rescue actions between PT Alatas Marine and PT Tugu Asuransi Indonesia, which then causes delays in claims on the Hull & Machinery Insurance Policy. The research method used is normative legal research that uses analytical descriptive research methods. In this study, it was found that the Regulation on General Average has in principle been regulated in the KUHD but regarding the limitations and responsibilities of the parties, especially regarding the rescue of ships, it is more specifically regulated in the Marine Insurance Act 1906.However, the legal considerations of the judges in the District Court are not appropriate, because in their decisions they have punished and obliged the insurer to pay claims that are not in accordance with the value that should be  paid on a contribution basis according to the General Average Principle."

"Hubungan antara penanggung dan tertanggung diatur dalam perjanjian yang mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang kemudian dituangkan dalam polis asuransi. Namun, dalam pelaksanaannya posisi antara tertanggung dan penanggung seringkali timpang, dimana isi perjanjian asuransi memuat kata-kata dan kalimat yang sulit dipahami oleh sebagian besar masyarakat tertanggung dan tulisannya juga kecil-kecil, sehingga tertanggung sering tidak tahu apa yang menjadi haknya, di mana hal tersebut rawan menimbulkan sengketa dikala terjadi suatu kerugian (klaim).Untuk itu dibentuk Badan Mediasi Asuransi Indonesia guna mengantisipasi keluhan tertanggung yang sulit mencairkan klaimnya dari perusahaan asuransi. Lembaga ini juga untuk memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah mengenai mekanisme proses penyelesaian sengketa klaim asuransi di BMAI, mengenai kekuatan hukum mengikat dari putusan BMAI terhadap pihak penanggung dan tertanggung, dan perbedaan antara penyelesaian sengketa klaim asuransi sebelum ada BMAI dan setelah dibentuknya BMAI. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.Sebelum BMAI terbentuk, belum ada wadah khusus yang hanya menangani sengketa klaim asuransi. Dalam hal ini, bila terjadi sengketa klaim asuransi tertanggung harus membawa kasusnya ke arbitrase ataupun ke pengadilan/litigasi, di mana seperti kita ketahui untuk arbitrase biayanya tidaklah sedikit. Demikian halnya untuk di pengadilan/litigasi, tentu akan memakan waktu yang sangat lama dan biayanya pun juga tidak sedikit. Sedangkan, setelah BMAI terbentuk tertanggung mempunyai satu wadah khusus untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi untuk jumlah tertentu tanpa dibebani biaya. Penulis menyarankan agar BMAI, industri asuransi, dan pemerintah lebih aktif mensosialisasikan keberadaan BMAI agar semakin banyak masyarakat mengetahuinya."

"Masa jangkauan hidup (expectation of life ) dari penduduk di kebanyakan negara miskin hampir separuh dari yang dialami o¬leh kebanyakan negara maju. Hilangnya separuh kehidupan itu mem¬punyai alasan yang banyak, tetapi satu alasam yang kuat adalah akibat dari kondisi saaitasi yang buruk (Pacey, ed.1978: xiii). DI Bangladesh misalnya, 50% dari kasus penyakit gastroin-testi¬n.al atau penyakit saluran pencernaan merupakan sebab utama dari kematian anak-anak. Sedangkan penyakit infeksi parasit yang me¬landa penduduk kota-kotanya mempunyai prevalensi yang kurang le¬bih sama demgam kasus penyakit anak-anak tersebut di atas (Pacey ed.197&:2).Bila kita melihat penyakit-penyakit serupa yang melanda du¬nia secara global, maka keadaannya lebih memprihatinkan lagi. Diperkirakan 80% penyakit yang me terserang penduduk dunia berkait¬an dengaa air yang tidak terlindung dari bahaya penyakit dan da¬ri keadaan sanitasi yang buruk. Pada tahum 1981 diperkirakan terdapat lebih dari pada 100 juta penduduk dunia ketiga minum air yang tidak bersih dan 400 juta penduduknya lagi tidak mem¬punyai sanitasi yang baik (Agarwal et a1.1981: 2) . Lebih lanjut Agarwal dam kawan-kawannya menggambarkan bahwa lebih dari sepa¬ruh penduduk dunia ketiga tidak mempunyai air minuet yang terlin¬dung dari bahaya penyakit. Sejumlah, tiga perempat penduduk tersebut tidak mempunyai sistem sanitasi sama sekali bahkan ti¬dak mempunyai sebuah jamban pun."

"Berbagai faktor dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memastikan keakuratan dan kebenaran penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas (dan lebih jauh lagi keakuratan dan kebenaran dari porsi bagi hasil yang diterima pemerintah dari operasi Kontrak Produksi Sharing (KPS) di Indonesia). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah proses pengadministrasian yang terpisah antara penerimaan dalam bentuk pajak dan penerimaan bukan pajak dari sektor migas di Indonesia dan tidak adanya koordinasi di antara institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam pengadministrasian dan pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dari sektor migas ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak terlibatnya Kementerian Keuangan dalam proses penandatanganan kontrak-kontrak KPS di Indonesia. Ketidakterlibatan Kemenkeu dalam penandatanganan kontrak telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam porsi bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari operasi KPS-KPS migas. Potensi kerugian yang timbul di sektor migas akan semakin bertambah apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata dalam pengamanan penerimaan negara. Thesis ini menganalisa masalah-masalah dalam kebijakan pemerintah saat ini dan merekomendasikan kemungkinan solusi-solusi penyelesaian yang terbaik dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor migas, terutama PPh Migas, dengan tidak mengesampingkan pengamanan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini.

---

Numerous causes can be attributed to the inability of the Government of Indonesia to assure the accuracy and completeness of income tax revenue (and furthermore, the government profit share revenue) from the Production Sharing Contract operations in Indonesia. Such causes include separate administrations between Income Tax Revenue and Non-Tax Revenue from the oil and gas sector in Indonesia and a lack of coordination between government institutions that are involved in the administration and collections of these revenues. These conditions coupled with current conditions where the Ministry of Finance does not become involved in the process of PSCs (Production Sharing Contracts) signing process have led to the uncertainty. Contract operations in Indonesia cannot be assured. The potential loss from this sector will continue to occur if government of Indonesia doesn?t immediately take remedial measures. This Masters Project analyses the policy problem and recommends feasible solutions."