Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAnalisa terhadap pelaksanaan yang ada, hubungan tenaga kerja asing dengan pengeraban dan pendayagunaan tenaga kerja Indonesia, dimana penulis menemukan permasalahan yaitu adanya kesulitan-kesulitan yang ditemui pengusaha perhotelan untuk pengindonesiaan tenaga kerja asing. Kesimpulan, bahwa tenaga kerja asing mutlak diperlukan di bidang industri perhotelan. Saran, perlunya suatu pengkajian pemberian keleluasaan bagi tenaga kerja asing pada hotel-hotel tertentu dengan jabatan tertentu."

"Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah dengan harapan akan terlaksana percepatan pembangunan nasional dan membantu jalannya usaha. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta implementasi dan dampak atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Skripsi ini akan menganalisis mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penggunaan tenaga kerja asing, terutama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan akan melihat data statistik atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut secara keseluruhan di Indonesia dan pada beberapa perusahaan minyak dan gas bumi yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi berkat populasinya, namun penggunaan tenaga kerja asing dapat menimbulkan masalah bagi para calon pekerja Indonesia, terutama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu dilihat secara hukum ketentuan yang mengatur serta implementasinya.

---

The use of foreign labor is one of the many tools that various companies or legal entities in Indonesia can use to conduct their businesses, particularly those that operate in upstream petroleum and natural gas activities, which play an important role in the Indonesian economy. The government provides these facilities in the aim that they would help accelerate national growth and corporate operations. As a result, it is critical to grasp the numerous statutory regulations governing the use of foreign workers in upstream petroleum and natural gas operations, as well as the execution and consequences of such usage. This thesis will examine the various laws and regulations that govern the employment of foreign workers, particularly in upstream oil and gas business operations, as well as statistical data on the utilization of foreign workers in Indonesia as a whole and in several specific oil and gas firms. As a result, this study will employ normative juridical methodologies. The research was carried out because Indonesia has a large human resource potential due to its population, but the use of foreign workers can cause problems for prospective Indonesian workers, particularly in upstream petroleum and natural gas business activities, so it is necessary to examine the legal provisions and their implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia periode 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penggunaan delapan sektor yaitu pertanian, pertambangan, Industri, utility (listrik, gas, air), bangunan, perdagangan, angkutan, serta jasa lainnya. Analisis empiris dilakukan dengan regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan tenaga kerja asing. Hasil empiris menemukan bahwa aliran Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.

---

This study analyzes the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in the entry of foreign labour in Indonesia for the period 2010-2018. This research is a quantitative study using eight sectors, namely agriculture, mining, industry, utilities (electricity, gas, water), buildings, trade, transportation, and other services. Empirical analysis was performed with panel data regression to identify the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in foreign workers. Empirical results found that the flow of Foreign Direct Investment (FDI) significantly influenced the increase in the entry of foreign labour in Indonesia.

"

"Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

---

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits."

"Tenaga kerja asing (TKA) adalah orang asing yang bukan berasal dari Indonesia, tetapi melakukan kegiatan bekerja di wilayah Indonesia. Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja lokal, serta perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di satu sisi keberadaan para TKA dibutuhkan untuk transfer skill and technology, tetapi disisi lain keberadaan para TKA membuat kemungkinan pelanggaran yang dilakukan semakin besar terlebih saat adanya kebijakan pembebasan visa. Alih-alih untuk meningkatkan devisa dari turis asing, TKA ternyata melakukan kegiatan bekerja. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya kasus pelanggaran TKA yang ditemui tidak memiliki izin bekerja. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses perizinan penggunaan TKA menjadi lebih disederhanakan. Tetapi, dalam pasal 33 pada peraturan tersebut disebutkan adanya koordinasi dalam pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Melalui koordinasi diharapkan pengawasan para TKA menjadi lebih optimal dan menekan kasus pelanggaran TKA yang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, dan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini mengaitkan pelaksanaan koordinasi yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM dengan teori Skala Kebijakan Koordinasi oleh Les Metcalfe (1994). Hasil penelitian menunjukkan, koordinasi yang telah dibangun cukup kuat antar kementerian didukung dengan instrumen komunikasi yang digunakan dan keberadaan TIMPORA, tetapi program-program sinergitas yang dicanangkan oleh Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum selesai dikembangkan sehingga menghambat dalam optimalisasi pengawasan dan masih besarnya ego sektoral yang ada di lingkungan kementerian.

---

Foreignworkers are foreignerswho are not from Indonesia, but carry out work activities in Indonesian territory. The basic philosophyofusing foreign workers is as a series of efforts to increase investment, transfer of technology and transfer of expertise to local workers, and expand employment opportunities, therefore foreign investment in Indonesia is entirely aimed at the welfare of the Indonesian people. On the one hand, the presence of foreign workers is needed to transfer skills and technology, but on the other hand the presence of foreign workers makes the possibility of violations committed even greater when there is a visa exemption policy. Instead of increasing foreign exchange from foreign tourists, the TKA turned out to do work activities. This is evidenced from the many cases of violations of foreign workers found not to have a work permit. Since the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, the licensing process for the use of TKA has become simplified. However, Article 33 of the regulation mentions coordination controlling. Controlling aims to maintain the sovereignty of the nation and state. Through coordination it is hoped that the supervision of TKA will become more optimal and reduce the cases of TKA violations that occur. The research approach used is a qualitative approach with a post-positivist paradigm, and data collection is done through in-depth interviews and literature studies. This research links the implementation of coordination that occurs in the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights with the theory of the Coordinating Policy Scale by Les Metcalfe (1994). The results showed that the coordination that had been built was quite strong between ministries supported by the communication instruments used and an exist of TIMPORA, but the synergy programs launched by the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia had not yet been developed so as to hamper the optimization of controlling and there is still a large of sectoral ego within the ministry."

"Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan, kendalakendalanya, upaya-upaya apa saja dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS hanya berupa sanksi administrasi. Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor / calo yang melakukan perekrutan terhadap CTKI / TKI. Penjatuhan pidana terhadap sponsor / calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana ini bisa dilihat dari kendala-kenadala yang dihadapi oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, substansi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ) dan budaya yang ada dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 baik secara vertikal maupun horizontal, mengatur pemberian sanksi secara menyeluruh /Integral terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali, meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus, meningkatkan ?pendekatan keilmuan? dalam penegakan hukum.

---

The high interests of CTKI (Indonesian Work Force Candidates)/TKI (Indonesian Migrant Workers) to work abroad have been taken advantage by several work force recruiter agencies which are called PPTKIS (Private Indonesian Migrant Worker Placement Administrator). However, in reality the criminal acts often happen in the implementation of the CTKI/TKI placement abroad done by PPTKIS. The law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS may be established through criminal justice system. The thesis discusses the implementation, the challenges, and any efforts in conducting law enforcement towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system.

This research is a normative judicial research supported with empirical research. The analysis in this research is done by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement implementation towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system is still small. This happens because most PPTKIS in doing the CTKI/TKI placement abroad only commit administrative violation so that the sanction given to PPTKIS is merely an administrative sanction.

Most of the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad have been committed by individuals or by sponsors/agencies doing recruitment of CTKI/TKI. To pass sentence towards those sponsors/agencies will be required to use the articles contained in KUHP (Penal Code). The challenges faced in law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad in this criminal justice system could be seen from the challenges faced by the components in criminal justice system, substances (the Law No. 39 of the year 2004), and cultures existing in the society.

The efforts done are to synchronize the Law No. 39 of the year 2004 vertically and horizontally, to govern the sentencing of the sanctions wholly/integrally towards the people involved in the Indonesian work force placement abroad without any exception, to improve the coordination between the law enforcement officers and the relevant institutions related to the TKI placement abroad, to increase the human resources of the law enforcement officers through continuous education and training, and to raise ?scientific approach? in law enforcement."

"This research entitled Cirebon district`s Woman Workers worked in Saudi Arabia in 1983-1990. The beginning of 1983 is determined as the starting point of this researches. Since sending all Woman Workers officially to Saudi Arabia was coordinated by the government, it is effected the number of Woman Workers to Saudi Arabia, meanwhile in 1990 was become deadline of the research. When the Gulf War happened, it brought impact to the Indonesian`s Woman Workers included Cirebon district. The purpose of this research is to analyze the Cirebon`s Woman Workers have become workers in Saudi Arabia since 1983 - 1990 and explore the problems that emerged and faced by Cirebon`s. Therefore, which could be a useful input and information to the government for giving better attention to the fate of Woman Workers that working in informal sector overseas, in the Saudi Arabia in particular. The Cirebon district is known as one of producer of rice in northern shore of Java. Ironically, majority of its people are poor, it caused this district as one of the biggest source of Woman Workers is being sent to Saudi Arabia. Mostly, they are farmers. But, their activities in farming is less than before after implementation of intensification and modernization of farming sector. Especially, for the Woman Workers. The development program is purposed to increase the production quantity less attention to the social and economy impact. The plantation of International Rice (IR) and the use of huller machine have marginally the Woman Workers are dominant than men, particularly at the harvest time. But when the program implemented the Woman Workers were replaced by men. The limited skill and low education of the woman workers in Cirebon make them difficult to enroll the government and private institution, while the opportunity to work in the farming fields are also limited. The decision of Minister of Manpower No.149/Men/83 which make easier procedure of sending workers to Saudi Arabia without payment charges, is providing opportunities for their subsistence by going to Saudi Arabia particularly they are also Moslem in majority. So, the motive of Woman Workers from Cirebon to Saudi Arabia is not only for economic purpose but also for eschatological reasons. In fact, delivering Cirebon`s Woman Workers to work in Saudi Arabia is definitely different with hoped. According to them who work in Saudi Arabia, generally in informal sector. In this sector, their right and obligation is depended on the employer. Therefore, their position is vulnerable which at the end have created many problems in personally, family, and the neighborhood.

---

Penelitian ini berjudul Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Cirebon Yang Bekerja di Arab Saudi Tahun 1983-1990. Tahun 1983 dijadikan batasan awal karena sejak saat itu pengiriman TKW ke Arab Saudi dilakukan secara resmi oleh pemerintah, yang berdampak pada peningkatan jumlah pengiriman TKW ke Arab Saudi, sedangkan tahun 1990 dijadikan batasan akhir penelitian ini karena pada tahun tersebut terjadi perang teluk yang kemudian berdampak pada TKW asal Indonesia, termasuk TKW asal Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon bekerja menjadi TKW di Arab Saudi pada tahun 1983-1990 dan memaparkan permasalahan-permasalahan yang muncul dan dialami oleh TKW asal Kabupaten Cirebon pada tahun tersebut, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah agar dapat lebih memperhatikan nasib TKW yang bekerja pada sektor Informal di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penghasil beras di kawasan Pantura. Ironisnya, mayoritas penduduknya adalah miskin, akibatnya daerah ini merupakan salah satu kantong pengirim tenaga kerja ke Arab Saudi terbanyak dari kawasan Jawa Barat. Mata pencaharian penduduk daerah ini mayoritas adalah buruh tani. Namun aktivitas mereka pada bidang pertanian semakin tergeser setelah diterapkannya program intensifikasi dan modernisasi pertanian, terutama tenaga kerja wanita. Program peningkatan jumlah produksi secara kuantitatif ini kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi. Penanaman bibit baru yang merupakan hasil penelitian berteknologi tinggi, dan penggunaan mesin huller ternyata telah memarjinalkan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian. Sebelum penerapan program tersebut, aktivitas tenaga kerja wanita lebih dominan dibandingkan tenaga kerja laki-laki, terutama pada waktu panen dan pengolahan padi pasca panen. Namun setelah penerapan program tersebut, terutama penggunaan mesin huller, tenaga kerja wanita tidak lagi digunakan, dan digantikan oleh tenaga kerja laki-laki dan mesin. Terbatasnya keterampilan yang dimiliki dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon, menyebabkan mereka sulit memasuki lembaga-lembaga formal pemerintah maupun swasta. Sementara kesempatan tenaga kerja wanita bekerja di bidang pertanian terbatas. Adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 149/Men/83 yang isinya mengatur tata cara pelaksanaan pengerahan tenaga kerja ke Arab Saudi, termasuk pembantu rumah tangga, dengan persyaratan yang mudah dan tanpa dipungut bayaran membuka kesempatan bagi wanita pedesaan Kabupaten Cirebon untuk dapat menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan subsistensinya (push-factor). Selain itu pergi ke Arab Saudi merupakan dambaan masyarakat Kabupaten Cirebon yang mayoritas beragama Islam (pull-factor). Oleh karenanya motivasi wanita Kabupaten Cirebon menjadi TKW ke Arab Saudi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor keyakinan agama yang bersifat eskatologis. Pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi, kenyataannya jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon yang bekerja di Arab Saudi, umumnya pada sektor informal. Pada sektor ini hak dan kewajiban TKW sepenuhnya tergantung majikan. Akibatnya posisi TKW lemah dalam hubungannya dengan majikan. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai masalah yang tidak hanya berdampak pada individu TKW, juga keluarga dan masyarakat sekitarnya."

"Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai Penggunaan TKA sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang menyebabkan turut adanya perubahan dalam prosedur penggunaan TKA di Indonesia. Meskipun pengaturan TKA sudah diatur dengan ketat, tetapi masih ada masalah yang timbul dikarenakan pemberi kerja memperkerjakan TKA dengan keterangan jangka waktu yang berbeda dalam pemenuhan syarat administratif penggunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jangka waktu yang ada dalam perjanjian kerja yang digunakan. ITAS merupakan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kepada TKA untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan ITAS menjadi penting untuk mengatur keberadaan TKA agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memastikan perlindungan hukum bagi TKA. Masalah perbedaan jangka waktu dalam perjanjian kerja dan jangka waktu dalam ITAS berimplikasi pada kedudukan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh TKA, terutama saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Fokus utama penelitian ini adalah memahami regulasi yang mengatur izin tinggal terbatas, implikasi hukum bagi TKA, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian doktrinal digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan peraturan pelaksanaannya. Kesimpulannya, keberlakuan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia sangat penting untuk memastikan legalitas dan keteraturan penggunaan TKA, sehingga kedudukan hukum TKA yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah sebatas masa keberlakuan ITAS TKA. Akan tetapi, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dalam penentuan jangka waktu bekerja TKA di Indonesia.

---

Foreign Workers are foreign citizens who hold visas to work in Indonesian territory. Provisions regarding the Use of Foreign Workers have changed occasionally, resulting in changes in procedures for using foreign workers in Indonesia. Even though the regulation of foreign workers has been strictly regulated, problems still arise because employers employ foreign workers with different periods in fulfilling the administrative requirements for using a Limited Stay Permit (ITAS) compared to the period in the work agreement. ITAS is a permit issued by the Directorate General of Immigration to foreign workers to live and work in Indonesia for a certain period. ITAS is important to regulate the presence of TKA so that it complies with applicable legal provisions and to ensure legal protection for TKA. The problem of differences in the period of the work agreement and the period in the ITAS has implications for the legal position and rights of foreign workers, especially when there is a termination of employment before the end of the period agreed in the work agreement. The main focus of this research is to understand the regulations governing limited stay permits, the legal implications for foreign workers, and the challenges faced in their implementation. Doctrinal research methods are used to evaluate the existing legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, and its implementing regulations. In conclusion, the implementation of limited stay permits is crucial to ensure the legality of foreign workers, therefore the legal status of foreign workers who can be given legal protection is only limited to the validity of ITAS. However, it is necessary to have regulations that firmly establish the legal basis used as a reference in determining the working period of foreign workers in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlindungan tenaga kerja asing atas Pemutusan Hubungan Kerja PHK Pemerintah sekarang ini memberikan visa bebas kunjungan di dunia dengan tujuan untuk menaikkan kunjungan industri pariwisata yang berada di Indonesia. Namun, visa bebas kunjungan ini seringkali disalahgunakan bukan hanya untuk tujuan berlibur melainkan juga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini telah membawa mobilisasi pekerja antar negara dengan cara yang mudah. Mudahnya tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia juga mengundang konflik sosial di dalam masyarakat, terutama untuk tenaga kerja lokal di Indonesia. Bentuk penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder, dibantu dengan data hasil wawancara dengan para pihak informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya, bahwa perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja asing telah di atur dengan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dari dimulainya membuat perjanjian kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut dikatakan bahwa tenaga kerja asing tidak mendapatkan kompensasi atas 13 tiga belas tahun ia bekerja dengan menolak upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Stephen Michael Young terhadap perusahaan swasta dimana ia bekerja yaitu PT. Siemens Indonesia. Analisis yang dibahas adalah hal yang dilakukan perusahaan terhadap buruh/pekerja nya telah sesuai terhadap Peraturan perundang-undangan terlebih peraturan mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study explain the protection of foreign workers on Termination of Employment The government nowadays provides free visas to visit the world with the aim to boost the visit of the tourism industry residing in Indonesia. However, this visit free visa is often misused not just for vacation purposes but also for foreign workers to working in companies in Indonesia. It is undeniable that in this era of globalization has brought the mobilization of workers between countries in an easy way. The easy labor of foreigners to work in Indonesia also invites social conflicts within the community, especially for local workers in Indonesia. This form of research is normative juridical. The type of descriptive research, the data used is secondary data, assisted by data from interviews with the informants. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results of his research, that the company in using foreign workers has been set firmly in the Regulation of the Republic of Indonesia. In the Laws of the Republic of Indonesia there are terms and conditions that must be fulfilled before employing foreign workers in Indonesia from the commencement of entering into a work agreement. The result of the research shows that in the ruling it is said that the foreign worker does not get compensation for 13 thirteen years he works by refusing the cassation appeal filed by Stephen Michael Young to the private company where he works that is PT. Siemens Indonesia. The analysis discussed that the company is appropriate in accordance with the laws and regulations especially the regulations on Manpower in Indonesia. "