Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prevalensi sangat tingginya beban sosial akibat kecelakaan lalu lintas di tahun 2020 di negara-negara sedang berkembang memberi sinyal yang mengkhawatirkan bagi banyak pihak. WHO kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan terhadap keselamatan di jalan di tahun 2004. Butuh waktu 6 tahun bagi WHO untuk meminta PBB mengeluarkan resolusi mendesak negara-negara anggota untuk beraksi bagi keselamatan jalan selama satu dasawarsa sampai tahun 2020. WHO tidak sendiri dalam menyuarakan pentingnya keselamatan di jalan. Beberapa nama penting mencakup Global Road Safety Partnership, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, masyarakat transportasi nasional dan regional seperti European Transport Safety Council, TRL, NRSC, dan lainnya. WHO belajar dari pengalaman buruk yang pernah menimpa negara-negara di Amerika Utara dan Eropa di masa lalu, beberapa dasawarsa yang lalu. Untuk mengatasi masalah keselamatan di jalan, kebijakan dan aksi tidak bisa dilakukan seperti sekarang ini, apa adanya, dan secara parsial. Masalah keselamatan di jalan harus diselesaikan secara terintegrasi. Pernyataan ini merupakan tesis dalam laporan ini. Bila tidak dilakukan secara terpadu, alokasi sumber daya bisa menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tersedianya data yang cukup tentang kecelakaan di jalan. Indonesia harus belajar dari Kamboja yang sudah berhasil mengimplementasikan RCVIS (Road Crash and Victim Information System) sejak tahun 2004. Di Indonesia, sebutan untuk RCVIS Kamboja adalah IRSMS-AIS. IRSMS-AIS sudah diimplementasikan oleh Korlantas belum lama ini, yakni sejak pertengahan tahun 2012. Setelah mempelajari dengan seksama berbagai laporan praktek keselamatan di jalan di Indonesia dan SOP bagi TPTKP kecelakaan lalu lintas di beberapa Polda, tulisan ini bisa menyimpulkan bahwa Korlantas Polri belum memiliki SOP untuk IRSMS, dan pada umumnya belum mengimplementasikannya secara massal di seluruh Polda. SOP yang ada pun tidak menyebutkan kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan Korlantas dan/atau Ditlantas terhadap lokasi rawan kecelakaan, kecuali menerima apa adanya.

---

The alarming trends of increasing social burden caused by traffic accidents in developing countries by the year 2020 has led WHO to step forward to make improvements in road safety in 2004. It took 6 years for WHO to ask the UN to issue a resolution urging the state parties to take action for road safety in the coming decade. WHO was not alone in communicating the urgency of road safety. There are Global Road Safety Partnership, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, regional and national transport societies such as European Transport Safety Council, TRL, NRSC, and so on. WHO has learnt the worst experiences from the North America and European countries in the past, decades ago. To deal with the road safety issues, policies and actions can not be taken for granted and partially. Road safety issues must be addressed integrally. This is the thesis in this report. Otherwise, the resources could be allocated inefficiently and ineffectively. The first step that must be taken is that there must be sufficient data on traffic accidents. Indonesia must learn from Cambodia who has implemented successfully the RCVIS (Road Crash and Victim Information System) since 2004. Cambodian RCVIS is the Indonesian name for IRSMS-AIS that has been implemented by the Indonesian Traffic Police recently, that is since mid-2012. After studying road safety reports and learning SOPs for TPTKP of traffic accident (First Actions in Crash Scene) from several Poldas, it can be concluded that the ITP has not had the SOP for IRSMS, neither implementing it, yet in general and at all Poldas. Yet, the SOPs have not mentioned how to treat the blackspots, but taken it for granted. "

"Tesis ini membahas tentang penanganan kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur dalam kerangka tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan mengacu pada kondisi faktual yang dapat didentifikasikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemacetan di Jalan Raya Bekasi, baik faktor eksternal maupun faktor internal sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif dalam peningkatan peran Polsek Cakung Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif analitis dengan metode penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan (observasi) untuk memperoleh data primer sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari dokumen maupun sumber informasi/data yang berasal dari literature atau penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Sajian atau display data, dan Verifikasi data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur dalam penanganan kemacetan lalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat sektoral melainkan juga bersifat lintas sektoral. Kegiatan yang bersifat sektoral yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum di bidang lalu lintas terutama terhadap pengguna jalan raya Bekasi pada khususnya. Sementara itu kegiatan yang bersifat lintas sektoral berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi. Kemudian Optimalisasi peran Polsek Cakung dalam menangani kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa alternatif yaitu: memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Polsek Cakung dengan meningkatkan koordinasi dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi, baik dengan Polres Metro Jakarta Timur dan pemerintah walikotamadya Jakarta Timur; melakukan mobilisasi personil dalam kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi sesuai dengan manajemen operasional Polri; menumbuhkembangkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap personil yang ada dilingkungan Polsek Cakung mengenai adanya tanggung jawab bersama antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat atas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya Bekasi; dan melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan di bidang penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di Polsek Cakung Jakarta Timur.

---

This thesis discusses the handling of traffic congestion at arterial road of Bekasi, East Jakarta within the framework of duties and functions of the police in bringing about the creation of security, safety, order and smooth traffic with reference to the factual conditions that can be identified as factors associated with congestion in the arterial road of Bekasi, both external factors and internal factors so that efforts can be made that preventive and repressive of the police in improving Cakung, East Jakarta.

This study used a qualitative approach with descriptive analysis as a case study research method. Data was collected through interviews and observation to obtain primary data while secondary data was obtained by collecting data from documents and sources of information / data derived from the literature or previous research. Analysis was carried out in three phases, namely data reduction, display of data, and verification of data.

The results conclude that: preventive and repressive efforts to do Cakung Police in handling the traffic congestion especially in the arterial road of Bekasi can be implemented in the form of activities that not only sectoral but also is cross-sectoral. sectoral activities do Cakung Police with regard to the duties and functions in the field of law enforcement in the field of traffic, especially on road users in particular on the arterial road of Bekasi. While the cross-sectoral activities with regard to the activities that are co-ordination in the implementation and management of traffic engineering and traffic awareness in the society especially in the arterial road of Bekasi. Then Optimizing the role of police Cakung traffic jam on the arterial road of Bekasi in order to realize the security, public order and the smooth traffic based on SWOT analysis, there are several alternatives, namely: comparative advantage held by police Cakung to improve coordination in the regulation of traffic on the arterial road of Bekasi, either by police district (Polres Metro) East Jakarta and Mayor governments in the district; undertake the mobilization of personnel in the activities of traffic control on the highway in accordance with the operational management of the Police Cakung; develop the awareness and responsibility of every existing personnel within the Police Cakung about a shared responsibility between the police, the government, and the public for security, safety, order and the smooth traffic on the arterial road of Bekasi, and make improvements to the activities in the field of law enforcement and community service in Police Cakung."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penulisan nominal denda terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas. Variasi penulisan nominal denda adalah dituliskan dalam rupiah lama (Rp) dan rupiah baru hasil redenominasi (Rb). Partisipan penelitian adalah 127 pria yang sudah bekerja dan mengendarai sepeda motor sebagai alat transportasi dari dan ke tempat kerja. Partisipan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu partisipan yang pernah ditilang ketika berkendara di jalan raya dalam waktu satu tahun terakhir dan yang tidak pernah ditilang. Dalam penelitian ini juga dilihat efek moderasi dari probabilitas penangkapan dan pengalaman ditilang pada pengaruh penulisan nominal denda terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan ketaatan pada partisipan dalam kondisi penulisan nominal denda dalam rupiah lama (Rp) dan rupiah baru hasil redenominasi (Rb). Probabilitas penangkapan dan pengalaman ditilang tidak terbukti memoderasi pengaruh penulisan nominal denda terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas. Analisis tambahan yang dilakukan menunjukkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi ketaatan seseorang pada peraturan lalu lintas.

---

This study aims to analyze the effect of nominal representation of fine on deterrence in violating traffic regulations. Variations of nominal representation of fine are fines which is presented in the current currency (Rp) and the new currency as a result of redenomination (Rb). Participants of this study are 127 working males who ride motorcycles as their daily transport to work. Participants are divided into two groups, namely those who had been fined for violating traffic regulations in the last 12 months and those who had not been fined for the same said reason. This study also examines the moderating effect of probability of conviction and fined experience on the nominal representations of fine on obedience towards traffic regulations. Participants in the current currency representation of fine show higher obedience towards traffic regulations. Probability of conviction and fined experience do not moderate the effect of nominal representation of fine on obedience towards traffic regulations. Additional analysis shows other factor which might affect one?s deterrence in violating traffic regulations."

"Buku ini berisi kumpulan undang-undang dan peraturan lalu lintas. Disamping itu, dalam buku ini terdapat lampirkan dan penjelasan serta istilah-istilah yang berhubungan dengan aturan-aturan lalu lintas."

"Kebijakan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini bertujuan agar salah satunya menciptakan lalu lintas yang tertib. Namun berbagai masalah lalu lintas masih terjadi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. INRIX Institute menyatakan bahwa pada tahun 2017 DKI merupakan kota dengan masa kerja terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia. Sebanyak 90% masalah lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yang tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi dipilih karena jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi di DKI Jakarta dengan persentase mencapai 93,5% dari total kendaraan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam untuk data primer dan studi literatur untuk data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, dimana dalam teori ini memiliki lima dimensi yaitu kebijakan yang tepat, implementasi yang tepat, sasaran yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya ada dua dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan lalu lintas, sehingga kebijakan ini dikatakan tidak efektif.

---

Traffic policy is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This policy aims to create orderly traffic. However, various traffic problems still occur in Indonesia, including in DKI Jakarta. INRIX Institute stated that in 2017 DKI was the city with the longest working period in Indonesia and the second in Asia. As many as 90% of traffic problems are caused by irregular human factors. Therefore, this study is used to determine the effectiveness of policies in creating orderly private vehicle traffic in DKI Jakarta. Private vehicle users are chosen because the number of private vehicles still dominates in DKI Jakarta with a percentage reaching 93.5% of the total vehicles in DKI Jakarta. This study used a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques for primary data and literature study for secondary data. The theory used in this research is the theory of policy effectiveness according to Riant Nugroho, where in this theory it has five dimensions, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The results of this study prove that there are only two dimensions met in traffic policy, so this policy is said to be ineffective."