Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akibat banyaknya jumlah penduduk di perkotaan yang sebagian berasal dari penduduk pedesaan yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, mengakibatkan jumlah penggangguran meningkat pula. Salah satu alternatif pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut adalah mengirimkan para TKI tersebut ke luar negeri untuk bekerja pada Pengguna Jasa TKI atau majikan di luar negeri tersebut. Untuk mengorganisir para TKI itu, maka banyak didirikannya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJ TKI. Untuk mengirim para TKI tersebut haruslah dibuat suatu gerjanjian penempatan TKI anatara PJTKI dengan TKI yang selanjutnya dibuat juga suatu perjanjian kerja antara Pengguna Jasa TKI atau majikan di luar negeri dengan TKI tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penempatan TKI di luar negeri tersebut, perjanjian kerja yang dibuat oleh Pengguna Jasa TKI atau majikan dengan TKI, permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari perjanjian kerja, penyelesaiannya menggunakan hukum negara mana beserta perlindungan hukum bagi para TKI di luar negeri tersebut. Data-data yang didapatkan adalah berasal dari contoh perjanjian kerja, buku-buku, perundang-undangan serta hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. Amri Margatama. Gambaran singkat dari Bab II dan Bab III, maka terlihat bahwa perlindungan hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri tersebut masih sangat kurang, terutama perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Indonesia lebih memberikan perlindungan hukum bagi para TKI tersebut dan meningkatkan peranan KBRI/KJRI dan membuat suatu perjanjian dengan negara yang tujuan yang berupa perjanjian ekstradisi dimana dalam perjanjian tersebut disepakati untuk dapat digunakannya hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, agar permasalahan-permasa1ahan yang timbul dapat terselesaikan sampai tuntas dan memberikan sanksi yang tidak terlalu berat bagi para TKI di luar negeri tersebut."

"Kecenderungan penggunaan tenaga kerja melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja oleh dan antara perusahaan penyedia tenaga kerja tempat pekerja bernaung/menjadi karyawan dengan perusahaan pemberi kerja atau yang dikenal juga dengan sebutan out sourcing banyak diminati oleh kalangan dunia usaha akhir-akhir ini, karena lebih efisien, efektif dan memberikan kemudahan bagi pengelolaan kepegawaiannya. Namun demikian, penggunaan tenaga kerja dengan cara out sourcing ini, mengandung persoalan yuridis dalam hal hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja bila ditinjau dari hukum perjanjian kerja. Dalam konteks ini pekerja hanya dijadikan obyek perjanjian dari perjanjian penyediaan tenaga kerja. Dengan demikian tidak ada kesamaan dalam kedudukan hukum antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Hal tersebut tercermin dari suatu contoh kasus dari model penggunaan tenaga kerja dengan cara out sourcing dalam tulisan ini. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengakomodir kecenderungan model penggunaan tenaga kerja tersebut, namun demikian persoalan yuridis dari hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas, tetap saja tidak teratasi oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian kehadiran undang-undang tersebut tidak cukup dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam hubungan hukumnya dengan perusahaan pemberi kerja."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

ABSTRACTThis study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia , and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries. "

"Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal.

---

Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how is implementation process of covering and settling TM's

Insurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal."

"Perjanjian kerja sebagai salah satu sumber hukum otonom yang bersifat individual dalam suatu hubungan kerja, sampai sekarang ini masih belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan bersifat nasional. Keberadaannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang umumnya dibuat pada zaman penjajahan Belanda Untuk menghindari kevakuman hukum, mau tidak mau sampai sekarang ketentuan hukum tentang perjanjian kerja masih menggunakan peraturan Perundang undangan peninggalan masa sebelum kemerdekaan. Mengingat begitu pentingnya keberadaan perjanjian kerja sebagai landasan dalam pelaksanaan suatu hubungan kerja dan sebagai lembaga hukum bagi pekerja dalam memusyawarahkan tentang syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajibannya dengan Pengusaha sebagai imbalan dari penunaian kerjanya dalam, suatu proses barang maupun jasa, tidak dapat ditiadakan eksistensinya untuk berdampingan bersama-sama dengan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan. Kerja Bersama Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja antara perusahaan di Indonesia dengan kerja ahli yang bukan warga negara Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara khusus berlaku bagi mereka. Saat ini perjanjian Kerja bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang .(Expatriate), berlaku ketentuan hukum yang sama dengan tenaga kerja warga negara Indonesia yaitu ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Bab 7A Buku III KUHPerdata. Perjanjian kerja merupakan suatu pegangan (yuridis) awal dan akhir dari subyek hukum yang terlibat di dalamnya bila nanti terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian di dalam pelaksanaan kerja. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut maka posisi subyek hukum yang ada di dalamnya akan merasa aman, terjamin (dari kesewenangan pihak lain) Dimana · dalam hal kerja pada gilirannya akan membuahkan kerja yang efisien inovatif dan dedikatif."

"Dengan tertautnya hukum asing dengan hukum Indonesia, maka perjanjian kerja antara badan hukum Indonesia dan tenaga kerja asing adalah permasalahan HPI. Sebagai permasalahan HPI, pertama-tama maka perlu diketahui hukum yang berlaku terhadap perjanjian kerja tersebut. Dalam hal pekerjaan dilakukan di Indonesia, maka diketahui bahwa hukum yang berlaku terhadap perjanjian kerja tersebut adalah hukum Indonesia yang merupakan ldquo;kaidah super memaksa rdquo;. Setelah diketahui hukum Indonesia yang berlaku, maka menarik untuk dikaji adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang secara konsisten diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dengan munculnya polemik atas kasus Nine AM Ltd v. PT Bangun Karya Pratama Lestari yang membatalkan perjanjian karena tidak berbahasa Indonesia, skripsi dengan jenis penelitian yuridis-normatif ini akan membandingkan akibat hukum atas pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, khususnya perjanjian kerja dengan TKA. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, khususnya akibat hukum beralihnya PKWT menjadi PKWTT dalam kasus ketenagakerjaan karena adanya kontradiksi antara Pasal 42 ayat 4, Pasal 57 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Oleh sebab itu, hasil skripsi ini menyarankan untuk segera mengundangkan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 agar terjadi kepastian akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Lebih lanjut, Penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu terkait kontradiksi Pasal 42 ayat 4, Pasal 57 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 4, untuk menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi TKA di Indonesia.

---

Employment agreement between Indonesian legal entity and a foreign worker is an issue of PIL, with their respective nationality as the connecting factor. As an issue of PIL, it is necessary to know the applicable law for such employment agreement. Because the place of work is in Indonesia, Indonesian law applies to the employment agreement as mandatory rules of law. As Indonesian law applies to the agreement, it is mandatory for the agreement to use Indonesian language by virtue of Law No. 24 Year 2009 and Law No. 13 Year 2003. After the verdict of Nine AM Ltd v. PT Bangun Karya Pratama Lestari case, which nullified an agreement for not being written in Indonesian language, this thesis will compare such legal consequences in employment cases. The result of this thesis shows inconsistency of the legal consequences on such violation, notably towards the change of PKWT fixed term employment agreement into PKWTT permanent employment agreement because of the contradiction of provision in Article 42 4, Article 57 1, and Article 59 4 Law No. 13 Year 2003. Therefore, the author stresses the need of the implementing regulation of Law No. 24 Year 2009 to ensure legal certainty regarding the mandatory use of Indonesian language in a contract. Furthermore, the author believes that it is necessary to conduct an assessment of Law No. 13 Year 2003 regarding the contradiction of Article 42 4, Article 57 1, and Article 59 4, to prevent abuse and exploitation of foreign worker in Indonesia."