Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasar kan pasal 1 butir b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/ 119/ KEP/ DIR tanggal 9 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif. Transaksi Derivatif Valuta Asing adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari ni1ai instrumen yang mendasari yaitu nilai tukar atau kurs valuta asing, baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana / instrumen. Transaksi Derivatif Valuta Asing dapat diklasilikasikan sebagai perjanjian jual beli valuta asing antara Bank dan Nasabah. Selain itu, Transaksi - Derivatif Valuta Asing juga merupakan perjanjian untung - untungan, namun ia bukan merupakan perjanjian perjudian. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, Transaksi Derivatif 'Valuta Asing dapat dilakukan dan isinya dapat ditentukan oleh para pihak Yang mengadakannya. Transaksi Derivatif Valuta Asing merupakan perjanjian yang sah sepanjang ia memenuhi syarat - syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320. KUH Perdata. Tujuan Nasabah melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing untuk berspekulasi ( perjudian ) tidak mempengaruhi keabsahan. Transaksi Derivatif Valuta Asing. Demikian pula dengan pelanggaran terhadap persyaratan minimum. Transaksi Derivatif Valuta Asing yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) SK Direksi Bank Indonesia No. 28/ 119/ KEP/ DIR tanggaL 29 Desember 1995. Kasus - kasus mengenai Transaksi Derivatif Valuta Asing makin marak dari hari ke hari. Kasus yang terakhir terjadi dan telah diputus Mahkamah Agung adalah kasus PT Suryamas Dutamakmur Tbk versus PT Bank Niaga Tbk."

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal guna kepentingan pemberi kuasa. Dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam pemberian kuasa itu para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati karena apabila tidak maka pemberian kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus dinyatakan secara tegas dan jelas untuk menghindari kerugian yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pemberian kuasa dan kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa serta pemberi kuasa juga harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa. Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa dilakukan secara tertulis, bisa dalam bentuk akta otentik bisa juga dalam bentuk akta dibawah tangan.

---

Empowering is an indentured where a person gives power to other person to do utilized thing something powers giving behalf. With that empowering is evoked engagement among power giver and power receiver. In that empowering the parties what do most gird upon it has to qualify that specified Statute and each party has the right and obligation who shall be accomplished and is abode by since if not therefore that empowering is illegitimate and gets to be cancelled.

Agreement among giving power and power receiver shall explicit and clear to avoid disadvantages that doesn't be expected by both of clefts party that struck hands empowering and that power may not go behind rights and authority by Power giver and Power giver shall also pay all cost that spent by power receiver in carry on such power. To avoid aforesaid thing, therefore empowering should be done in writing which could be done in otentic's deed form; and or in form under-the-counter's deed."

"Krisis ekonomi yang pemah melanda Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan dampak luar biasa terhadap dunia perbankan dikarenakan perubahan tingkat suku bunga yang tajam sangat mempengaruhi kondisi masing-masing bank. Sulitnya bank dalam mencari sumber dana pihak ketiga membuat bank-bank menaikkan tingkat suku bunga simpanan hingga mencapai lebih dari 60% serta pinjaman hingga mencapai lebih dari 50%. Kenaikan tingkat suku bunga simpanan yang tinggi tersebut membuat biaya bunga yang harus dibayar sangat membebani bank dalam tujuannya untuk memperoleh profit. Di lain pihak, kenaikan suku bunga di pihak pinjaman membuat banyak debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran terhadap pinjamannya yang pada akhimya menimbulkan kredit macet yang sangat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Mengantisipasi terulangnya krisis ekonomi yang membuat pemerintah harus menutup bank-bank yang mengalami kerugian sekaligus memperkuat fundamental perbankan Indonesia, Bank Indonesia mulai menitikberatkan agar proses operasi yang dijalankan selalu berpedoman terhadap manaJeman risiko sehingga segala kondisi yang dianggap membahayakan tingkat kesehatan suatu bank dapat segera diketahui dan diperbaiki. Salah satu risiko yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu bank adalah risiko suku bunga. Hal ini karena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank sangat tergantung pada penetapan besamya tingkat suku bunga yang diberikan dan diterima nasabah bank yang mempengaruhi baik sisi aset maupun sisi kewajiban. Saat ini tingkat volatilitas suku bunga sudah tidak terlalu tinggi dibandingkan pada saat krisis ekonomi dan cenderung menurun. Namun kesulitan bank dalam melakukan ekspansi kredit, berbagai kebijakan intern yang mempengaruhi proses pengumpulan dana pihak ketiga, serta berbagai faktor ekstemal yang muncul membuat bank harus melakukan pengelolaan sumber dan penggunaan dananya dengan suatu sistim yang berfungsi dan berperan untuk melakukan monitor serta kontrol terhadap pergerakan tingkat suku bunga yang sensitif. Karya akhir ini akan menggunakan PT. Bank XX Tbk. yang bergerak di industry perbankan sebagai sumber penulisan didasari atas pentingnya perusahaan untuk mengetahui perbedaan (gap) antara aset yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dengan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga sebagai bagian dari pelaksanaan Assets Liabilities Management (ALMA). Melalui analisis ini, diharapkan Bank XX akan dapat mengetahui serta mengendalikan kesenjangan yang mungkin muncul dengan tujuan untuk memperkecil dampak negatif perubahan suku bunga terhadap target pencapaian pendapatan bersih (net interest income I Nil), memaksimalkan pendapatan serta meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan suku bunga. Analisis terhadap aset dan kewajiban pada karya akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode manajemen gap. Metode manajemen gap adalah metode yang berupaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (gap) antara aset yang sensitif terhadap suku bunga (Rate Sensitive Assets I RSA) dengan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga (Rate Sensitive Liabilities I RSL) pada periode yang sama sehingga bank dapat menerapkan strategi gap yang tepat dalam mengantisipasi perubahan suku bunga. Sedangkan untuk mengetahui besamya kerugian yang mungkin diterima berdasarkan kondisi neraca, digunakan analisis sensitivitas pada on-balance sheet berdasarkan tiga periode neraca. Pada ketiga periode analisis terlihat bahwa walau Bank XX memiliki posisi gap yang tepat terhadap kondisi tingkat suku bunga yang terjadi, namun biaya bunga yang diperoleh dari pos rate sensitive memperlihatkan belum baiknya kondisi aset dan kewajiban yang dimiliki. Selain itu semakin mengecilnya gap yang dimiliki akibat adanya perubahan baik di sisi aset dan kewajiban merupakan suatu kerugian karena berakibat semakin mengecilnya sensitivitas bank terhadap penurunan suku bunga. Dengan mengetahui kondisi yang dihadapi melalui manajemen gap, maka bank dapat mengambil berbagai kebijakan yang dianggap akan memperbaiki komposisi aset dan kewajiban yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diterima pada periode berikutnya. "

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan jaminan fidusia yang diberikan oleh PT Mandra Alila selaku pemberi fidusia kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku penerima fidusia dengan menggunakan bangunan yang didirikan diatas tanah dengan hak sewa sebagai objek jaminan fidusia, serta membahas mengenai eksekusi yang dapat dilakukan terhadap bangunan yang kepemilikannya berbeda dengan tanahnya.Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.Hasil penelitian menyarankan antara Pemilik tanah dengan PT Mandra Alila selaku penyewa seharusnya membuat surat pernyataan dan kesepakatan bersama yang isinya menyatakan bahwa bangunan yang didirikan diatas tanah milik pemilik tanah adalah milik PT Mandra Alila, mengingat hal ini dimukinkan karena system hukum dinegara kita mengunagakan asas pemisahan horizontal.

---

This Thesis is written to discuss about the validity of ?collateral fiduciary ? that have been given by PT Mandra Alila as "Fiduciary's lender" to PT Bank CIMB Niaga Tbk as the receiver of the "Fiduciary", with a building that had been built above the ground with the rights of lending/hak sewa on it as the object of collateral fiduciary. This thesis also discussed about the execution that might be carried out to the buildings with the rights of the land and the rights of the buildings is owned by different owners.The research methodology for this thesis is analytical- descriptive, which mean that the methods are collecting the actual data(s) and compiling them, processing the data(s) and being analyzed before get the actual picture to show the actual problem(s).The result of the research is to give a suggestion between the owner of the land and PT Mandra Alila as the "lender" that they should have such a "statement letter and agreement letter between the parties" that the content itself must be stipulates that the construction builds above the land owned by the land?s owner should be "owns" by PT Mandra Alila, take into account that this conditions is possible to do in Indonesia referring to the Indonesian law systems that using the principles of horizontal separation."

"Transaksi valuta asing merupakan salah satu kegiatanumum dalam dunia perbankan yang tidak dapat dihindarkanlagi pelaksanaannya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BankSyariah Mandiri melakukan pelayanan kegiatan transaksivaluta asing untuk kepentingan nasabah serta untuk memenuhikebutuhan operasional bank itu sendiri. Dalam menyediakanjasa tersebut, tentunya Bank Syariah Mandiri harus merujukdan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang mengaturmengenai transaksi valuta asing. Sehubungan dengankegiatannya itu, terdapat tiga pokok permasalahan yangdapat diungkapkan, yaitu: bagaimanakah transaksi valutaasing yang terjadi di pasar valuta asing?, transaksitransaksiapa saja yang diperbolehkan dan dilarang menuruthukum Islam, bagaimanakah hubungan transaksi-transaksitersebut dengan riba fadl? Dan bagaimana penerapan hukumIslam dalam penerapan transaksi valuta asing yang dilakukanPT. Bank Syariah Mandiri?. Dalam menjawab pokok-pokokpermasalahan tersebut, penulis menggunakan metodepenelitian kepustakaan dan lapangan, yang menghasilkankesimpulan sebagai berikut: Transaksi valuta asing yangterjadi di pasar valuta asing bermula dari adanyapermintaan dan penawaran valuta asing yang dilakukan olehberbagai pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yangberbeda-beda. Praktik transaksi valas ternyata dilakukandengan berbagai motif mulai kepentingan umum, untukberjaga-jaga hingga untuk mencari keuntungan dengan carayang spekulatif. Dalam fikih Islam ternyata ada sejumlahtransaksi yang dilarang untuk dilakukan, misalnya transaksiyang dilakukan secara tidak tunai, transaksi yang bersifatspekulatif dan transaksi yang dikategorikan sebagai ribafadl. Praktik yang berkembang di Bank Syariah Mandiri,kegiatan pelayanan transaksi valuta asing ternyata hanyadilakukan untuk memberi kemudahan kepada nasabahnya, antaralain dalam melaksanakan ibadah haji dan melakukan berbagaitransaksi komersial yang sesuai dengan syariah Islam. Untukitulah Bank Syariah Mandiri menyediakan pelayanan transaksivaluta asing yang terdiri dari: deposito valas, giro valas,jasa penukaran uang, transfer dan collection serta jasayang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor. Dalamprinsipnya, semua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuaidengan syariah Islam."